Febriko Anwar, profile picture
Uploaded byFebriko Anwar
PPTX, PDF5,687 views

Panwaslu materi bimtek ptps 2018

Dokumen ini menjelaskan tahapan pengawasan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau 2018, mencakup dasar hukum, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, serta peran pengawas untuk mencegah pelanggaran. Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan waktu pemungutan suara, kelayakan pemilih, dan ketersediaan perlengkapan pemungutan. Terdapat aturan ketat mengenai penghitungan ulang suara dan perlakuan terhadap surat suara yang tidak sah.

Law◦

Embed presentation

Downloaded 161 times
PENGAWASAN PENCEGAHAN TAHAPAN NGUTUNGSURA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU 2018 Oleh: YASRIF YAKUB TAMBUSAI, SH, MH Kordiv. Pencegahan & Hub Antar Lembaga PANWASLU KOTA PEKANBARU Juni 2018
BANGGA JADI PENGAWAS AKU SEKARANG JADI PENGAWAS PENGAWAS ITU TUGAS MULIA BERPARTISIPASI MEMAJUKAN BANGSA JADI PENGAWAS AKU PUN BANGGA MENGAWASI SETIAP TAHAPAN MENCEGAH TINDAK P’LANGGARAN AWASI PILKADA BERSAMA RAKYAT JADI PENGAWAS AKU TERHORMAT BETUL BETUL BETUL? BETUL !!!
DASAR HUKUM 1. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada); 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 5. Perbawaslu No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan 6. Perbawaslu No. 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
Pasal 1 Angka 22 Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara olehPemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut,nama, atau foto Pasangan Calon Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. Pasal 1 Angka 23
Pemungutan • dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. ttg penetapan hari pemungutan Suara Pemungutan Suara di TPS Maka, harus ada keputusan KPU Prov/kab/kota Pasal 3 (3)
Penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. Pasal 4 (1)
Pemilih yang berhak beri suara di TPS (Pasal 6) Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK
Pemilih di TPS Dalam memberikan suara di TPS Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS. Pasal 7 (2) Pasal 9 Pemilih yang menggunakan KTP el /suket hanya dapat menggunakan hak pilihnya d TPS yg brada d RT/RW sesuai dengan alamat yg tertera dalam KTP el/Suket
Ketentuan Pindah Memilih Psl. 8 Pindah memilih dapat dilakukan dengan cara melapor ke PPS atau kpu kab/kota untuk mendapatkan form A5 1 Kesempatan memberikan suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPPh (A4) adalah sejak pukul 07.00 sd. 13.00 2
Kewajiban bagi Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Psl 11 (1) menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Psl. 12 (1) mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS, dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hariPemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih. Psl 14 (1) 1 2 3
TPS Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Psl 15 (3) TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah Psl. 17 (3)
KPPS memastikan: Pasal 19 (1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pasal 25 Anggota KPPS harus memastikan nama pemilih yang hanya membawa KTP el/suket (DPTb) tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh
Perlengkapan pemungutan suara Psl 19 (2) Kotak suara Surat suara Tinta Bilik SuaraSegel Alat memberi tanda pilihan TPS
Dukungan perlengkapan lainnya, Psl 19 (3) sampul kertas tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi karet pengikat surat suara lem/perekat kantong plastik ballpoint Gembok Spidol Formulir Stiker nomor Kotak suara tali pengikat alat pemberi tanda pilihan Alat Bantu Tunanetra daftar Pasangan Calon Salinan DPT dan DPTb
Form model C yang berhologram ada 3, Pasal 5 (1) C-KWK C1-KWK C1.Plano -KWK
PERLENGKAPAN YANG DITERIMA OLEH KPPS
DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN KPPS KEPADA PPK MELALUI PPS
Yang harus dipastikan oleh PTPS dalam proses pemungutan suara: (psl 30) 1. Mendapatkan salinan DTP yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS dan memastikan jumlah DPT sesuai dengan berita acara penetapan DPT yang diputuskan oleh KPU; 2. Memastikan form C6-kwk yg tidak digunakan untuk dicatat dan dilaporkan sebgai hasil pengawasan; 3. Memastikan seluruh isi kotak suara dikeluarkan dan diidentifikasi setiap jenis dan dokumennya; 4. Memastikan kotak suara benar benar telah kosong sebelum ditutup dan dikunci kembali; 5. Memastikan sampul yang berisi sura suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; 6. Memastikan jumlah surat suara sesuai dg DPT ditambah 2,5 %;
7. Memastikan ketua dan anggota KPPS menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat dari saksi yang di tandatangani paslon dan atau Tim Kampanye; 8. Memastikan KPPS membrikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemberian suara; 9. memastikan Pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali; 10. memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali; 11. Memastikan Ketua KPPS menandatangani setiap surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih; 12. Memastikan KPPS mengumumkan form c-kwk dan form C1-KWK dilingkungan TPS yg mudah diakses oleh Publik selama 7 hari; 13. Mencocokkan dan memeriksa kebenaran angka yang tertera pada Form C1-KWK deangan Form C1.Plano-KWK berhologram
14. Memastikan KPPS menyerahkan kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS yang berisi: a. formulir Model C-KWK berhologram (BA Pemungutan & Penghitungan Suara); Model C1- KWK berhologram (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara); dan Model C1.Plano-KWK berhologram (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara) yang telah diisi; b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK); c. formulir Model C2-KWK (Catatan Kejadian Khusus); d. formulir Model C3-KWK (Surat Pernyataan Pendamping; e. formulir Model C5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Salinan BA Pemungutan & Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara); a. formulir Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan ke Pemilih); b. formulir Model C7-KWK ( Daftar Hadir Pemilih); dan c. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
COBLOSAN SUARA SAH
COBLOSAN SUARA SAH
PROSES PEMUNGUTAN SUARA
PENGHITUNGAN SUARA
BANGGA JADI PENGAWAS AKU SEKARANG JADI PENGAWAS PENGAWAS ITU TUGAS MULIA BERPARTISIPASI MEMAJUKAN BANGSA JADI PENGAWAS AKU PUN BANGGA MENGAWASI SETIAP TAHAPAN MENCEGAH TINDAK P’LANGGARAN AWASI PILKADA BERSAMA RAKYAT JADI PENGAWAS AKU TERHORMAT BETUL BETUL BETUL? BETUL !!!
Pasal 47 dan 48 Dalam rapat penghitungan suara yang dilakukan adalah a. Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yg ada di dalam kotak suara b. Mencatat jumlah total pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb c. Mencatat hasil penghitungan suara kedalam form c.1 plano kwk berhologram d. Mengisi form c-kwk berhologram dan form C1-Kwk berhologram berdasarkan form C1.Plano KWK berhologram yang telah diisi
Pasal 44 (3) Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint
Pasal 51 Ayat (1) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam sampul dan disegel. Ayat (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
Pasal 52 Ayat (1) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1 KWK berhologram dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
Pasal 53 Ayat (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasilpembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS yang hadir. Ayat (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas TPS.
Pasal 59 Ayat (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Ayat (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama e. atau TPS yang berbeda; dan/atau f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
Pasal 67 Ayat (1) Penghitungan Suara ulang meliputi: a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK. Ayat (2) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila: a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e. Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
Ayat (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan. ayat (4) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK. Ayat (5) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
Bentuk pengawasan dalam pemungutan dan penghitungan suara a. akurasi data dan penggunaan hak pemilih; b. ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; c. kemungkinan terjadinya pemberian uang atau materi lainnya; d. keterlibatan aparat penyelenggara negara; e. kepatuhan KPPS dalam menjalankan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perbawaslu 13 Tahun 2018
Pasal 17 (1) PPL atau Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan proses pemungutan suara dengan cara: a. memastikan TPS di buka pada jam 07.00 dan di tutup pada jam 13.00; b. memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPS sebelum pukul 13.00 terpenuhi hak pilihnya; c. memastikan kelengkapan atribut KPPS seperti surat keputusan pengangkatan, tanda pengenal, dan atribut pendukung lainnya; d. memastikan kehadiran seluruh KPPS; e. memastikan pembagian tugas anggota KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memastikan petugas KPPS dan petugas keamanan bukan merupakan simpatisan, anggota dan pengurus partai politik atau pasangan calon; g. memastikan Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; h. memastikan Ketua KPPS menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; i. memastikan ketersedian alat bantu tuna netra; j. memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melaksanakan kewajiban: - 17 - 1. memasang salinan DPT dan daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan; 2. menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat dari Saksi yang ditandatangani pasangan calon dan/atau tim kampanye; 3. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS; dan 4. mengumumkan jika terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap dan/atau dibatalkan serta tidak sah. k. memastikan saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, pasangan calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye dan hanya 1 (satu) saksi yang dapat memasuki TPS dalam satu waktu; l. memastikan proses pemungutan suara dilakukan sesuai dengan agenda rapat pemungutan suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; m. memastikan pemilih yang hadir membawa Formulir C6-KWK dan dicatat oleh anggota KPPS dalam Formulir C7-KWK; n. memastikan KPPS memeriksa kebenaran identitas pemilih yang tidak membawa Formulir C6-KWK, dengan memeriksa identitas pemilih yaitu KTP-el atau Surat Keterangan; o. memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil untuk memberikan suara; - 18 - p. memastikan Ketua KPPS memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; q. memastikan KPPS mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran; r. memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas. s. memastikan Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka; t. mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara; u. memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara; v. memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan pada 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir; w. memeriksa pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf t, menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga yang sesuai dengan dalam KTP-el atau Surat Keterangan pemilih tersebut; x. memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap pemilih yang menjalani rawat inap dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; y. memastikan KPPS memberi tanda silang pada tempat tanda tangan ketua KPPS dan gambar - 19 - pasangan calon terhadap surat suara yang tidak digunakan; dan z. membuatkan berita acara serta dicatatkan dalam formulir kejadian khusus jika terjadi kekurangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
Pasal 18 (1) PPL atau Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam penghitungan suara dengan cara: a. memastikan rapat penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir; b. memastikan sarana dan prasarana penghitungan suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan; c. memastikan KPPS membuka kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir; d. memastikan KPPS mengeluarkan dan menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya; e. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS bersangkutan; f. memastikan KPPS konsisten dalam penentuan suara sah dan tidak sah; g. memastikan penghitungan suara dicatat secara benar dalam Formulir Model C1-KWK Plano; - 20 - h. memastikan kesesuian dan kebenaran data dalam formulir Model C-KWK yang di catat oleh KPPS; i. memastikan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas; j. memastikan KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara; k. memastikan KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama; l. memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara selama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik; dan m. memastikan penyerahan kotak suara dan surat suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS oleh PPS kepada PPK. (2) Dalam membuat berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g, KPPS tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada saksi pasangan calon, Pengawas TPS, dan/atau masyarakat.
Pasal 19 (1) PPL atau Pengawas TPS mengawasi ketepatan KPPS dalam proses penghitungan suara dengan cara: a. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam formulir Model C-KWK yang di catat oleh KPPS. b. melakukan pengecekan terhadap kesesuaian: 1. jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak terpakai; 2. jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan; - 21 - 3. jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah; dan 4. jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing pasangan calon. c. memeriksa kebenaran angka yang tertera pada Formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan hasil penghitungan yang dicatat dalam formulir Model C1- KWK Plano berhologram; dan d. mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil pengawasan. (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPL atau Pengawas TPS melakukan dokumentasi terhadap formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-Plano-KWK berhologram, dan Model C7-KWK, formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK dan model A.Tb-KWK.
Pasal 23 (1) PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang kepada Panwas Kecamatan. (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan; c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah; e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara padaTPS
Pasal 24 (1) PPL atau Pengawas TPS mengusulkan penghitungan suara ulang di TPS, apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara terdapat keadaan sebagai berikut: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya; c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e. saksi pasangan calon, PPL atau Pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah. (2) Dalam hal penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan di TPS, PPL atau Pengawas TPS mengusulkan dilakukan penghitungan suara ulang di PPK.

More Related Content

PPTX
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
byAhsanul Minan
 
PDF
MATERI BIMTEK KEBIJAKAN KAMPANYE 2024.pdf
byppscimaung2024
 
PPTX
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
bysundulangit
 
PPT
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
byYanto Chaniago
 
PPT
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
byAsepSucipto3
 
PPTX
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptx
bydivpencegahankrg
 
PPTX
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
byAhsanul Minan
 
PPTX
strategi pengawasan tungsura.pptx
byYusepBachtiar1
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
byAhsanul Minan
 
MATERI BIMTEK KEBIJAKAN KAMPANYE 2024.pdf
byppscimaung2024
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
bysundulangit
 
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
byYanto Chaniago
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
byAsepSucipto3
 
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024.pptx
bydivpencegahankrg
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
byAhsanul Minan
 
strategi pengawasan tungsura.pptx
byYusepBachtiar1
 

What's hot

PDF
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
byAhsanul Minan
 
PPTX
Materi BIMTEK PTPS Pada Pemilu 2024 DC A
byandri244
 
PPTX
Pengawasan panwascam
byNabrisi Rohid
 
PPT
MATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNER
byKajianIlmiahBanjar
 
PPT
PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024
byDidiKomarudin1
 
PPTX
Pengawasan pungut hitung bagi ptps
byFebriko Anwar
 
PPTX
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
byKPUTTS
 
PPTX
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...
byDaengMudrikanNacong1
 
PDF
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
byAhsanul Minan
 
DOCX
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
byArhie Lipu
 
PPTX
MATERI BIMTEK PTPS 2024.pptx
byDidiKomarudin1
 
PPTX
Materi Pembekalan PTPS pemilu serentak 2024.pptx
byistikhanah5
 
PPTX
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
byMudloafAde3
 
PDF
Pengawasan Logistik Pemilu
byAhsanul Minan
 
PDF
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
byHaniefAbdillah
 
PPTX
Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024.pptx
bySamsulArifin701780
 
PPTX
Sekolah kader pengawas pemilu
byAhsanul Minan
 
PPTX
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
bySarnidasari
 
PPTX
PPT Bimtek KPPS Pilkades 2021.pptx
byDidinRohyana
 
PPTX
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
byBawasluPacitan
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
byAhsanul Minan
 
Materi BIMTEK PTPS Pada Pemilu 2024 DC A
byandri244
 
Pengawasan panwascam
byNabrisi Rohid
 
MATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNER
byKajianIlmiahBanjar
 
PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024
byDidiKomarudin1
 
Pengawasan pungut hitung bagi ptps
byFebriko Anwar
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
byKPUTTS
 
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...
byDaengMudrikanNacong1
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
byAhsanul Minan
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
byArhie Lipu
 
MATERI BIMTEK PTPS 2024.pptx
byDidiKomarudin1
 
Materi Pembekalan PTPS pemilu serentak 2024.pptx
byistikhanah5
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
byMudloafAde3
 
Pengawasan Logistik Pemilu
byAhsanul Minan
 
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
byHaniefAbdillah
 
Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024.pptx
bySamsulArifin701780
 
Sekolah kader pengawas pemilu
byAhsanul Minan
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
bySarnidasari
 
PPT Bimtek KPPS Pilkades 2021.pptx
byDidinRohyana
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
byBawasluPacitan
 

Similar to Panwaslu materi bimtek ptps 2018

PPTX
Materi_bimtek_ptps_sdmo_PELANTIKAN_PTPS.pptx
byhabibixbata
 
PPTX
Materi_bimtek_ptps_sdmo_PELANTIKAN_PTPS.pptx
bypanwasbulu21
 
PPTX
MATERI PUNGUT HITUNG BPK. ANDREAS.pptx
byKhairunNada2
 
PPTX
Pemilu serentak 2024 tentang tatacara pelaksanaan kegiatan
byHabibyAritonang
 
PPTX
MATERI BIMTEK PENGAWAS TPS tahun 2020.pptx
byAdieyansah
 
PPTX
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TAHUN 2024_materi.pptx
byyuliyuliani25
 
PPTX
PPT BIMTEK TUNGSURA PENYESUAIAN BADAN ADHOC.pptx
byGilangSamudraKusuma
 
PPTX
PPT BIMTEK TUNGSURA PENYESUAIAN BADAN ADHOC.pptx
byGilangSamudraKusuma
 
PPTX
V9.Materi KPU Sumbar_Tantungsura_Ory Sativa_final.pptx
byRhiviTemoxs
 
PPTX
XxxxxxxxxMateri KPU padang pariaman.pptx
bysyamsul939
 
PPTX
Materi Tupoksi PTPS Cililin panwASLU KECAMATAN CILILIN KAB BANDUNG BARAT.pptx
byUlfiansyahRifki
 
PPTX
3 Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (Ruwanda).pptx
byruwandasaputro
 
PPTX
Bimtek TUNGSURA PILKADA 2024 AFFANDI.pptx
bySunartoWijoyo
 
PPTX
Materi Kesiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Tah...
byaffandi38
 
PPTX
PPT BIMTEK PEMUNGUTAN DAN PERHITUANGAN SUARA.pptx
byDwiHartono34
 
PPTX
MATERI TOT BIMTEK Kelompok PPS 031124.pptx
byslamet351787901
 
PPTX
BIMTEK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.pptx
byFiki32
 
PPTX
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN_110035.pptx
byYongyek1
 
PPTX
sosialinskdhdjshdhdbdsasi KPPS.pptxnsgshs
byzainularifin420664
 
PPTX
PPT BIMTEK TUNGSURA PILKADA 2024 KPU MJ PRAKTEK SIMULASI.pptx
byHardinal4
 
Materi_bimtek_ptps_sdmo_PELANTIKAN_PTPS.pptx
byhabibixbata
 
Materi_bimtek_ptps_sdmo_PELANTIKAN_PTPS.pptx
bypanwasbulu21
 
MATERI PUNGUT HITUNG BPK. ANDREAS.pptx
byKhairunNada2
 
Pemilu serentak 2024 tentang tatacara pelaksanaan kegiatan
byHabibyAritonang
 
MATERI BIMTEK PENGAWAS TPS tahun 2020.pptx
byAdieyansah
 
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TAHUN 2024_materi.pptx
byyuliyuliani25
 
PPT BIMTEK TUNGSURA PENYESUAIAN BADAN ADHOC.pptx
byGilangSamudraKusuma
 
PPT BIMTEK TUNGSURA PENYESUAIAN BADAN ADHOC.pptx
byGilangSamudraKusuma
 
V9.Materi KPU Sumbar_Tantungsura_Ory Sativa_final.pptx
byRhiviTemoxs
 
XxxxxxxxxMateri KPU padang pariaman.pptx
bysyamsul939
 
Materi Tupoksi PTPS Cililin panwASLU KECAMATAN CILILIN KAB BANDUNG BARAT.pptx
byUlfiansyahRifki
 
3 Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (Ruwanda).pptx
byruwandasaputro
 
Bimtek TUNGSURA PILKADA 2024 AFFANDI.pptx
bySunartoWijoyo
 
Materi Kesiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Tah...
byaffandi38
 
PPT BIMTEK PEMUNGUTAN DAN PERHITUANGAN SUARA.pptx
byDwiHartono34
 
MATERI TOT BIMTEK Kelompok PPS 031124.pptx
byslamet351787901
 
BIMTEK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.pptx
byFiki32
 
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN_110035.pptx
byYongyek1
 
sosialinskdhdjshdhdbdsasi KPPS.pptxnsgshs
byzainularifin420664
 
PPT BIMTEK TUNGSURA PILKADA 2024 KPU MJ PRAKTEK SIMULASI.pptx
byHardinal4
 

Panwaslu materi bimtek ptps 2018

  • 1.
    PENGAWASAN PENCEGAHAN TAHAPAN NGUTUNGSURA DALAMPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU 2018 Oleh: YASRIF YAKUB TAMBUSAI, SH, MH Kordiv. Pencegahan & Hub Antar Lembaga PANWASLU KOTA PEKANBARU Juni 2018
  • 2.
    BANGGA JADI PENGAWAS AKUSEKARANG JADI PENGAWAS PENGAWAS ITU TUGAS MULIA BERPARTISIPASI MEMAJUKAN BANGSA JADI PENGAWAS AKU PUN BANGGA MENGAWASI SETIAP TAHAPAN MENCEGAH TINDAK P’LANGGARAN AWASI PILKADA BERSAMA RAKYAT JADI PENGAWAS AKU TERHORMAT BETUL BETUL BETUL? BETUL !!!
  • 3.
    DASAR HUKUM 1. UUNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada); 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 5. Perbawaslu No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan 6. Perbawaslu No. 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
  • 4.
    Pasal 1 Angka22 Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara olehPemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut,nama, atau foto Pasangan Calon Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. Pasal 1 Angka 23
  • 5.
    Pemungutan • dilaksanakan mulaipukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. ttg penetapan hari pemungutan Suara Pemungutan Suara di TPS Maka, harus ada keputusan KPU Prov/kab/kota Pasal 3 (3)
  • 6.
    Penghitungan suara dilaksanakan padahari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. Pasal 4 (1)
  • 7.
    Pemilih yang berhakberi suara di TPS (Pasal 6) Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK
  • 8.
    Pemilih di TPS Dalammemberikan suara di TPS Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS. Pasal 7 (2) Pasal 9 Pemilih yang menggunakan KTP el /suket hanya dapat menggunakan hak pilihnya d TPS yg brada d RT/RW sesuai dengan alamat yg tertera dalam KTP el/Suket
  • 9.
    Ketentuan Pindah Memilih Psl.8 Pindah memilih dapat dilakukan dengan cara melapor ke PPS atau kpu kab/kota untuk mendapatkan form A5 1 Kesempatan memberikan suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPPh (A4) adalah sejak pukul 07.00 sd. 13.00 2
  • 10.
    Kewajiban bagi KetuaKPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Psl 11 (1) menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Psl. 12 (1) mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS, dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hariPemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih. Psl 14 (1) 1 2 3
  • 11.
    TPS Pembuatan TPS harus sudahselesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Psl 15 (3) TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah Psl. 17 (3)
  • 12.
    KPPS memastikan: Pasal 19 (1) KPPSmemastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pasal 25 Anggota KPPS harus memastikan nama pemilih yang hanya membawa KTP el/suket (DPTb) tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh
  • 13.
    Perlengkapan pemungutan suara Psl19 (2) Kotak suara Surat suara Tinta Bilik SuaraSegel Alat memberi tanda pilihan TPS
  • 14.
    Dukungan perlengkapan lainnya,Psl 19 (3) sampul kertas tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi karet pengikat surat suara lem/perekat kantong plastik ballpoint Gembok Spidol Formulir Stiker nomor Kotak suara tali pengikat alat pemberi tanda pilihan Alat Bantu Tunanetra daftar Pasangan Calon Salinan DPT dan DPTb
  • 15.
    Form model Cyang berhologram ada 3, Pasal 5 (1) C-KWK C1-KWK C1.Plano -KWK
  • 16.
  • 17.
    DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN KPPSKEPADA PPK MELALUI PPS
  • 18.
    Yang harus dipastikanoleh PTPS dalam proses pemungutan suara: (psl 30) 1. Mendapatkan salinan DTP yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS dan memastikan jumlah DPT sesuai dengan berita acara penetapan DPT yang diputuskan oleh KPU; 2. Memastikan form C6-kwk yg tidak digunakan untuk dicatat dan dilaporkan sebgai hasil pengawasan; 3. Memastikan seluruh isi kotak suara dikeluarkan dan diidentifikasi setiap jenis dan dokumennya; 4. Memastikan kotak suara benar benar telah kosong sebelum ditutup dan dikunci kembali; 5. Memastikan sampul yang berisi sura suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; 6. Memastikan jumlah surat suara sesuai dg DPT ditambah 2,5 %;
  • 19.
    7. Memastikan ketuadan anggota KPPS menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat dari saksi yang di tandatangani paslon dan atau Tim Kampanye; 8. Memastikan KPPS membrikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemberian suara; 9. memastikan Pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali; 10. memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali; 11. Memastikan Ketua KPPS menandatangani setiap surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih; 12. Memastikan KPPS mengumumkan form c-kwk dan form C1-KWK dilingkungan TPS yg mudah diakses oleh Publik selama 7 hari; 13. Mencocokkan dan memeriksa kebenaran angka yang tertera pada Form C1-KWK deangan Form C1.Plano-KWK berhologram
  • 20.
    14. Memastikan KPPSmenyerahkan kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS yang berisi: a. formulir Model C-KWK berhologram (BA Pemungutan & Penghitungan Suara); Model C1- KWK berhologram (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara); dan Model C1.Plano-KWK berhologram (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara) yang telah diisi; b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK); c. formulir Model C2-KWK (Catatan Kejadian Khusus); d. formulir Model C3-KWK (Surat Pernyataan Pendamping; e. formulir Model C5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Salinan BA Pemungutan & Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara); a. formulir Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan ke Pemilih); b. formulir Model C7-KWK ( Daftar Hadir Pemilih); dan c. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
  • 21.
  • 22.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
    BANGGA JADI PENGAWAS AKUSEKARANG JADI PENGAWAS PENGAWAS ITU TUGAS MULIA BERPARTISIPASI MEMAJUKAN BANGSA JADI PENGAWAS AKU PUN BANGGA MENGAWASI SETIAP TAHAPAN MENCEGAH TINDAK P’LANGGARAN AWASI PILKADA BERSAMA RAKYAT JADI PENGAWAS AKU TERHORMAT BETUL BETUL BETUL? BETUL !!!
  • 27.
    Pasal 47 dan48 Dalam rapat penghitungan suara yang dilakukan adalah a. Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yg ada di dalam kotak suara b. Mencatat jumlah total pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb c. Mencatat hasil penghitungan suara kedalam form c.1 plano kwk berhologram d. Mengisi form c-kwk berhologram dan form C1-Kwk berhologram berdasarkan form C1.Plano KWK berhologram yang telah diisi
  • 28.
    Pasal 44 (3) SuratSuara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint
  • 29.
    Pasal 51 Ayat (1) FormulirModel C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam sampul dan disegel. Ayat (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
  • 30.
    Pasal 52 Ayat(1) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1 KWK berhologram dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
  • 31.
    Pasal 53 Ayat (6) Dalamhal Saksi masih keberatan terhadap hasilpembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS yang hadir. Ayat (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas TPS.
  • 32.
    Pasal 59 Ayat (1) PemungutanSuara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Ayat (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama e. atau TPS yang berbeda; dan/atau f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
  • 33.
    Pasal 67 Ayat (1)Penghitungan Suara ulang meliputi: a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK. Ayat (2) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila: a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e. Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
  • 34.
    Ayat (3) Dalam halterjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan. ayat (4) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK. Ayat (5) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
  • 35.
    Bentuk pengawasan dalampemungutan dan penghitungan suara a. akurasi data dan penggunaan hak pemilih; b. ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; c. kemungkinan terjadinya pemberian uang atau materi lainnya; d. keterlibatan aparat penyelenggara negara; e. kepatuhan KPPS dalam menjalankan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 36.
  • 37.
    Pasal 17 (1)PPL atau Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan proses pemungutan suara dengan cara: a. memastikan TPS di buka pada jam 07.00 dan di tutup pada jam 13.00; b. memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPS sebelum pukul 13.00 terpenuhi hak pilihnya; c. memastikan kelengkapan atribut KPPS seperti surat keputusan pengangkatan, tanda pengenal, dan atribut pendukung lainnya; d. memastikan kehadiran seluruh KPPS; e. memastikan pembagian tugas anggota KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memastikan petugas KPPS dan petugas keamanan bukan merupakan simpatisan, anggota dan pengurus partai politik atau pasangan calon; g. memastikan Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; h. memastikan Ketua KPPS menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; i. memastikan ketersedian alat bantu tuna netra; j. memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melaksanakan kewajiban: - 17 - 1. memasang salinan DPT dan daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan; 2. menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat dari Saksi yang ditandatangani pasangan calon dan/atau tim kampanye; 3. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS; dan 4. mengumumkan jika terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap dan/atau dibatalkan serta tidak sah. k. memastikan saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, pasangan calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye dan hanya 1 (satu) saksi yang dapat memasuki TPS dalam satu waktu; l. memastikan proses pemungutan suara dilakukan sesuai dengan agenda rapat pemungutan suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; m. memastikan pemilih yang hadir membawa Formulir C6-KWK dan dicatat oleh anggota KPPS dalam Formulir C7-KWK; n. memastikan KPPS memeriksa kebenaran identitas pemilih yang tidak membawa Formulir C6-KWK, dengan memeriksa identitas pemilih yaitu KTP-el atau Surat Keterangan; o. memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil untuk memberikan suara; - 18 - p. memastikan Ketua KPPS memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; q. memastikan KPPS mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran; r. memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas. s. memastikan Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka; t. mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara; u. memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara; v. memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan pada 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir; w. memeriksa pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf t, menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga yang sesuai dengan dalam KTP-el atau Surat Keterangan pemilih tersebut; x. memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap pemilih yang menjalani rawat inap dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; y. memastikan KPPS memberi tanda silang pada tempat tanda tangan ketua KPPS dan gambar - 19 - pasangan calon terhadap surat suara yang tidak digunakan; dan z. membuatkan berita acara serta dicatatkan dalam formulir kejadian khusus jika terjadi kekurangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  • 38.
    Pasal 18 (1)PPL atau Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam penghitungan suara dengan cara: a. memastikan rapat penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir; b. memastikan sarana dan prasarana penghitungan suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan; c. memastikan KPPS membuka kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir; d. memastikan KPPS mengeluarkan dan menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya; e. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS bersangkutan; f. memastikan KPPS konsisten dalam penentuan suara sah dan tidak sah; g. memastikan penghitungan suara dicatat secara benar dalam Formulir Model C1-KWK Plano; - 20 - h. memastikan kesesuian dan kebenaran data dalam formulir Model C-KWK yang di catat oleh KPPS; i. memastikan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas; j. memastikan KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara; k. memastikan KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama; l. memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara selama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik; dan m. memastikan penyerahan kotak suara dan surat suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS oleh PPS kepada PPK. (2) Dalam membuat berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g, KPPS tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada saksi pasangan calon, Pengawas TPS, dan/atau masyarakat.
  • 39.
    Pasal 19 (1)PPL atau Pengawas TPS mengawasi ketepatan KPPS dalam proses penghitungan suara dengan cara: a. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam formulir Model C-KWK yang di catat oleh KPPS. b. melakukan pengecekan terhadap kesesuaian: 1. jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak terpakai; 2. jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan; - 21 - 3. jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah; dan 4. jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing pasangan calon. c. memeriksa kebenaran angka yang tertera pada Formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan hasil penghitungan yang dicatat dalam formulir Model C1- KWK Plano berhologram; dan d. mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil pengawasan. (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPL atau Pengawas TPS melakukan dokumentasi terhadap formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-Plano-KWK berhologram, dan Model C7-KWK, formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK dan model A.Tb-KWK.
  • 40.
    Pasal 23 (1)PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang kepada Panwas Kecamatan. (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan; c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah; e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara padaTPS
  • 41.
    Pasal 24 (1)PPL atau Pengawas TPS mengusulkan penghitungan suara ulang di TPS, apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara terdapat keadaan sebagai berikut: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya; c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e. saksi pasangan calon, PPL atau Pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah. (2) Dalam hal penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan di TPS, PPL atau Pengawas TPS mengusulkan dilakukan penghitungan suara ulang di PPK.