SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Intepretasi dan Metode
Konstruksi Hukum
Taufik Rachman SH.,LL.M., PhD
Ingat
• Kapan Rechstvinding ?  1. conflict of norm
dan 2. vage normen (Buku argumentasi
hukum h.31)
• Rechstvinding dianggap menemukan hukum
dalam payung atau koridor UU (heteronom)
• Untuk menyelesaikan masalah, dikenal dua
model rechstvinding  1. intepretasi dan 2.
Konstruksi Hukum
Bagaimana
• Konstruksi hukum  argumentum per
analogiam, rechtsvervijning dan argumentum
a contrario
• Inteprestasi  macam inteprestasi
Inteprestasi
• Gramatikal
• Sistematis
• Ekstensif
• Teleologis
• Futuristik
• Historis
Ada lagi?
Gramatikal
• Penafsiran berdasarkan teks per UU an
• Menggunakan bahasa sehari hari
• Kata ataupun kata-kata yang ada di per UU an
harus diberi arti sebagaimana bahasa sehari
hari
• Ex: Ada orang melakukan menyelam di danau,
ada larangan berenang?
Sistematis
Penafsiran yang melihat keterkaitan pasal pasal
dalam suatu peraturan ttt maupun diluar peraturan
ttt tersebut
Ex:
1. Makna dewasa
2. pra penuntutan 14 atau 7 hari terkait berkas
bolak balik
3. Skema piramida
Ekstensif
• Memperluas makna kata yang ada dalam
perundang-undangan
Ex: pencurian listrik
Teleologis/Sosiologis
Mendasarkan atas maksud/tujuan dibuatnya
norma. Ketentuan UU yang sudah tidak sesuai
lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau
menyelesaikan sengketa dalam kehidupan
bersama waktu sekarang.
Ex: Alasan penghentian penyidikan berdasarkan
alasan sosiologis
Historis
• Merupakan penjelasan menurut terjadinya
undang-undang secara kesejarahan.
• Ex: UU Suap
Futuristik
Penjelasan ketentuan perundang-undangan
dengan berpedoman pada UU yang belum
memiliki kekuatan hukum tetap.
Ex: RKUHP maupun RKUHAP
KONSTRUKSI HUKUM
argumentum per analogiam
• Dengan analogi maka peristiwa yang serupa,
sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam
UU diperlakukan sama
• Ex: Jual beli tidak memutus sewa menyewa 
bisa dianalogikan dengan “Hibah”. Hibah tidak
memutus sewa menyewa.
• Hk Pidana tidak diperbolehkan
rechtsvervijning
• Peraturan perundang-undangan ruang
lingkupnya terlalu luas, maka perlu
dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap
suatu peristiwa tertentu.
• Ex: perbuatan melawan hukum, pelapor
(dibahas di materi tg LO)
argumentum a contrario
• Menjelaskan Undang-undang yang didasarkan
pada perlawanan pengertian antara peristiwa
konkret yang dihadapi dan peristiwa yang
diatur dalam Undang-Undang
• Ex: Janda harus menunggu 130 hari untuk
kawin kembali setelah cerai. Bagaimana
dengan Duda?  tidak diatur ! (tidak perlu
menunggu 130 hari)
Diskusi
Nila disangka membunuh pacarnya karena
keadaan terpaksa (overmacht). Polisi kemudian
mengeluarkan SP3 atas perkara tersebut atas
alasan sosiologis. Keluarga korban tidak setuju
dengan diterbitkannya SP3 tersebut dan
mengajukan praperadilan. Apakah SP3 yang di
keluarkan sah atau tidak ?
Diskusi
• Apakah perlu dibuat UU Khusus yang
mengatur tentang inteprestasi?
• Terima kasih

More Related Content

Similar to Intepretasi dan Metode Konstruksi Hukum.pptx

Materi Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMateri Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMARosyid
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formilYori Feriyandi
 
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.pptDINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.pptteodorasanta
 
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Ainun Nida
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2ade_sobara
 
Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran filsafat hukum by s...
Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran filsafat hukum by s...Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran filsafat hukum by s...
Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran filsafat hukum by s...M.ZUN-NUN TUHEPALY
 
Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Ltfltf
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pihMelyMely12
 

Similar to Intepretasi dan Metode Konstruksi Hukum.pptx (8)

Materi Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMateri Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptx
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
 
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.pptDINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
 
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
 
Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran filsafat hukum by s...
Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran filsafat hukum by s...Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran filsafat hukum by s...
Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran filsafat hukum by s...
 
Fiqih kel 12
Fiqih kel 12Fiqih kel 12
Fiqih kel 12
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pih
 

More from AZIS50

68345_PRESENSI HAPA CnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbOVID-19.ppt
68345_PRESENSI HAPA CnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbOVID-19.ppt68345_PRESENSI HAPA CnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbOVID-19.ppt
68345_PRESENSI HAPA CnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbOVID-19.pptAZIS50
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.pptAZIS50
 
MATERI 6 Pengecualian, Pengurangan, Penambahan Hukuman Militer.ppt
MATERI 6  Pengecualian, Pengurangan, Penambahan Hukuman Militer.pptMATERI 6  Pengecualian, Pengurangan, Penambahan Hukuman Militer.ppt
MATERI 6 Pengecualian, Pengurangan, Penambahan Hukuman Militer.pptAZIS50
 
162096-abstract-template-16xNNNNNNNN9.pptx
162096-abstract-template-16xNNNNNNNN9.pptx162096-abstract-template-16xNNNNNNNN9.pptx
162096-abstract-template-16xNNNNNNNN9.pptxAZIS50
 
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptAZIS50
 
LEGAL PROBLEM SOLVING (LEGAL METHOD).pdf
LEGAL PROBLEM SOLVING (LEGAL METHOD).pdfLEGAL PROBLEM SOLVING (LEGAL METHOD).pdf
LEGAL PROBLEM SOLVING (LEGAL METHOD).pdfAZIS50
 
penalaran induks argDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDumentASIi.ppt
penalaran induks argDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDumentASIi.pptpenalaran induks argDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDumentASIi.ppt
penalaran induks argDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDumentASIi.pptAZIS50
 
eksekusi putusan Hakim perdata .ppt
eksekusi putusan Hakim perdata .ppteksekusi putusan Hakim perdata .ppt
eksekusi putusan Hakim perdata .pptAZIS50
 

More from AZIS50 (8)

68345_PRESENSI HAPA CnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbOVID-19.ppt
68345_PRESENSI HAPA CnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbOVID-19.ppt68345_PRESENSI HAPA CnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbOVID-19.ppt
68345_PRESENSI HAPA CnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbOVID-19.ppt
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
 
MATERI 6 Pengecualian, Pengurangan, Penambahan Hukuman Militer.ppt
MATERI 6  Pengecualian, Pengurangan, Penambahan Hukuman Militer.pptMATERI 6  Pengecualian, Pengurangan, Penambahan Hukuman Militer.ppt
MATERI 6 Pengecualian, Pengurangan, Penambahan Hukuman Militer.ppt
 
162096-abstract-template-16xNNNNNNNN9.pptx
162096-abstract-template-16xNNNNNNNN9.pptx162096-abstract-template-16xNNNNNNNN9.pptx
162096-abstract-template-16xNNNNNNNN9.pptx
 
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
 
LEGAL PROBLEM SOLVING (LEGAL METHOD).pdf
LEGAL PROBLEM SOLVING (LEGAL METHOD).pdfLEGAL PROBLEM SOLVING (LEGAL METHOD).pdf
LEGAL PROBLEM SOLVING (LEGAL METHOD).pdf
 
penalaran induks argDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDumentASIi.ppt
penalaran induks argDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDumentASIi.pptpenalaran induks argDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDumentASIi.ppt
penalaran induks argDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDumentASIi.ppt
 
eksekusi putusan Hakim perdata .ppt
eksekusi putusan Hakim perdata .ppteksekusi putusan Hakim perdata .ppt
eksekusi putusan Hakim perdata .ppt
 

Recently uploaded

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 

Recently uploaded (20)

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 

Intepretasi dan Metode Konstruksi Hukum.pptx

  • 1. Intepretasi dan Metode Konstruksi Hukum Taufik Rachman SH.,LL.M., PhD
  • 2. Ingat • Kapan Rechstvinding ?  1. conflict of norm dan 2. vage normen (Buku argumentasi hukum h.31) • Rechstvinding dianggap menemukan hukum dalam payung atau koridor UU (heteronom) • Untuk menyelesaikan masalah, dikenal dua model rechstvinding  1. intepretasi dan 2. Konstruksi Hukum
  • 3. Bagaimana • Konstruksi hukum  argumentum per analogiam, rechtsvervijning dan argumentum a contrario • Inteprestasi  macam inteprestasi
  • 4. Inteprestasi • Gramatikal • Sistematis • Ekstensif • Teleologis • Futuristik • Historis Ada lagi?
  • 5. Gramatikal • Penafsiran berdasarkan teks per UU an • Menggunakan bahasa sehari hari • Kata ataupun kata-kata yang ada di per UU an harus diberi arti sebagaimana bahasa sehari hari • Ex: Ada orang melakukan menyelam di danau, ada larangan berenang?
  • 6. Sistematis Penafsiran yang melihat keterkaitan pasal pasal dalam suatu peraturan ttt maupun diluar peraturan ttt tersebut Ex: 1. Makna dewasa 2. pra penuntutan 14 atau 7 hari terkait berkas bolak balik 3. Skema piramida
  • 7. Ekstensif • Memperluas makna kata yang ada dalam perundang-undangan Ex: pencurian listrik
  • 8. Teleologis/Sosiologis Mendasarkan atas maksud/tujuan dibuatnya norma. Ketentuan UU yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang. Ex: Alasan penghentian penyidikan berdasarkan alasan sosiologis
  • 9. Historis • Merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang secara kesejarahan. • Ex: UU Suap
  • 10. Futuristik Penjelasan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada UU yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ex: RKUHP maupun RKUHAP
  • 12. argumentum per analogiam • Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam UU diperlakukan sama • Ex: Jual beli tidak memutus sewa menyewa  bisa dianalogikan dengan “Hibah”. Hibah tidak memutus sewa menyewa. • Hk Pidana tidak diperbolehkan
  • 13. rechtsvervijning • Peraturan perundang-undangan ruang lingkupnya terlalu luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. • Ex: perbuatan melawan hukum, pelapor (dibahas di materi tg LO)
  • 14. argumentum a contrario • Menjelaskan Undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang • Ex: Janda harus menunggu 130 hari untuk kawin kembali setelah cerai. Bagaimana dengan Duda?  tidak diatur ! (tidak perlu menunggu 130 hari)
  • 15. Diskusi Nila disangka membunuh pacarnya karena keadaan terpaksa (overmacht). Polisi kemudian mengeluarkan SP3 atas perkara tersebut atas alasan sosiologis. Keluarga korban tidak setuju dengan diterbitkannya SP3 tersebut dan mengajukan praperadilan. Apakah SP3 yang di keluarkan sah atau tidak ?
  • 16. Diskusi • Apakah perlu dibuat UU Khusus yang mengatur tentang inteprestasi?