2. BAB III KUHPT (Pasal 32 -38)
Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Hukuman
Pengecualian :Tidak dapat dihukum dalam keadaan perang
yang dalam batas-batas kewenangannya,melakukan suatu perbuatan
yang menurut hukum perang diperbolehkan (Pasal 32)
Pengurangan : (Pasal 33 dan 34 sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini) terhadap anggota tentara masih dibawah umur (menurut
Pasal 45 KUHP kurang 16 tahun), bersalah dikembalikan kepada
orang tua/walinya diganti dikembalikan pada Komandannya itupun
jika dalam dinas sebenarnya, jika atas putusan hakim diserahkan pada
pemerintah ikatan dinasnya ikut putus.
Pemberatan : Pasal 35: Dalam keadaan perang dilakukan kejahatan
yang menurut hukum umum diancam pidana penjara seumur
hidup,demi keamanan Negara dapat dijatuhi hukuman mati.
3. Pemberatan : Pasal 36: Seorang anggota tentara
melakukan kejahatan yang menurut hukum umum
diancam hukuman kurungan, juga melanggar kewajiban
dinas (Pasal 52 KUHP), dapat dihukum dengan hukuman
penjara lamanya tak boleh lebih lama dari hukuman
kurungan.
Pemberatan : Pasal 37: Selain hukuman pemecatan dari
dinas tentara, melakukan kejahatan agar dipecat dari
dinas tentara, berlaku ketentuan Pasal 12 KUHP,
maksimum hukuman penjara yang ditentukan ditambah
setengah dari lamanya hukuman yang belum dipenuhi.
Pemberatan : Pasal 38: Ancaman hukuman bagi atasan
yang dengan sengaja turut serta melakukan kejahatan.
Maksimum hukuman penjara yang ditetapkan ditambah
dengan setengahnya.
4. Bab IV Tindak Pidana Yang
Bertindih Tepat (Pasal 39)
Pada waktu menjatuhkan pidana mati atau
penjara seumur hidup selain hukuman
dalam Pasal 67 KUHP, tidak dapat
dijatuhkan hukuman-hukuman lain selain
pemecatan dari dinas tentara (militer).
Pasal 67 KUHP : jika dijatuhi pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, tidak
boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali
pencabutan hak-hak tertentu, dan
pengumuman putusan hakim.
5. Bab V : Kejahatan-kejahatan yang menurut hukum
pidana umum hanya dapat dituntut
berdasarkan atas pengaduan saja
Pasal 40 :apabila salah satu dari kejahatan yang
disebut dalam Pasal 287,293,dan 332 KUHP
(baca) dilakukan dalam keadaan perang oleh
seseorang yang tunduk pada kekuasaan
kehakiman dalam lingkungan peradilan tantara
(militer) maka penuntutan terhadap perkara itu
dapat dilakukan menurut jabatan
KUHP mengatur tentang delik aduan, yang
berhak mengajukan pengaduan, jangka waktu
pengajuan, penarikan kembali pengaduan
6. BabVI Gugurnya Hak Penuntutan Pidana
dan Hukuman
Pasal 41 : hak penuntutan pidana kejahatan
Pasal 87 dan 139 KUHPT (desersi) gugur jika
telah lewat 12 tahun
Pengertian Desersi (Pasal 87 KUHPT) :
1. Pergi selamanya meninggalkan kewajiban
dinas,menghindari bahaya perang,menyeberang
pada musuh,tanpa hak masuk dinas tentara
dari negara/kekuasaan lain;
2. Dengan sengaja tak hadir secara tidak sah, di
masa damai >30 hari, > 4 hari di masa perang;
3. Dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah,
dalam perjalanan yang telah diperintahkan
disebutkan Pasal 85 no. 2 (perjalanan dinas
keluar pulau).
7. Ancaman hukuman Desersi
(Bagian II Bab III Kejahatan karena Anggota Tentara
menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban dinasnya (Pasal 85 – 96)
1. Jika dilakukan pada masa damai :
diancam pidana selama 2 tahun 8 bulan
2. Jika dilakukan pada masa perang :
diancam pidana selama 8 tahun 6 bulan
Pemberatan dengan syarat-syarat tertentu (Baca
Pasal 88) : ancaman maksimum dari hukuman-
hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan
87, dilipatkan dua kali.
8. Syarat pelipat gandaan 2 kali dari
ancaman hukuman Pasal 86 dan 87
1. pada saat melakukan kejahatan belum lewat waktu 5
tahun dari pidana sebelumnya
2. dua orang atau lebih, untuk diri sendiri melakukan
kejahatan, pergi bersama-sama sebagai akibat
permufakatan jahat
3. anggota tentara sebagai pimpinan
4. melakukan kejahatan waktu dinas
5. pergi ke atau di luar negeri
6. melakukan kejahatan dengan gunakan perahu/pesawat
terbang, kendaraan angkatan perang
7. membawa binatang,senjata,amunisi yang digunakan
angkatan perang
9. Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 64-72)
Dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur
hidup atau penjara sementara selama 20 tahun.
Bandingkan dengan ketentuan Pasal 104 s.d 129 KUHP
tentang Kejahatan terhadap keamanan Negara
• Pasal 64 : memberi pertolongan pada musuh,
penghianatan tentara
• Pasal 65 : pemberontakan
• Pasal 66 : permufakatan untuk melakukan
pemberontakan beserta cara-caranya
• Pasal 67 : kejahatan mata-mata
• Pasal 71 : membocorkan rahasia negara
10. Kategori tindakan mata-mata (Pasal 67) :
• Sengaja untuk kepentingan musuh mencari keterangan
mengenai kepentingan perang di perahu/kapal terbang
angkatan perang, di garis pos terdepan yang telah
diperkuat/diduduki,dalam bangunan angkatan perang
• Dalam keadaan perang untuk kepentingan musuh
sembunyi-sembunyi, dalam keadaan palsu, menyamar,
melalui jalan pintas berusaha memasuki perahu/kapal
terbang angkatan perang, di garis pos terdepan yang telah
diperkuat/diduduki,dalam bangunan angkatan perang,
dengan salah satu cara tersebut berusaha pergi dari tempat
tersebut
• Dalam keadaan perang untuk kepentingan musuh, dengan
sengaja membuat potret, gambar atau lukisan mengenai
sesuatu yang penting bagi ketentaraan
11. • Tugas bisa dikerjakan dulu tinggal
dipindahkan pada perkuliahan minggu depan
dalam googleform yang akan ibu share linknya
…..
• Untuk tambahan nilai ….…..
• Komparasikan antara KUHP dengan KUHPM
yang berkaitan dengan Pengecualian,
Pengurangan dan Penambahan Hukuman
Bagi Pelaku Tindak Pidana bagi warga sipil
dan anggota TNI dan sebutkan Pasalnya…..
