Dokumen tersebut membahas tentang menginventarisasi program dalam rencana strategis SKPD yang terkait kerja sama antar lembaga. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian rencana strategis, manfaatnya, unsur-unsur utamanya, dan landasan hukum yang terkait. Selanjutnya dibahas mengenai mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi.

1. 1
A. Latar Belakang
Bahan ajar ini menjelaskan kompetensi pemerintahan yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait hubungan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.1 Dalam rangka menyelenggarakan fungsi hubungan
Pemerintah Pusat dengan Daerah maka dilakukan pemetaan fungsi kerja
pemerintahan yakni fungsi kunci (key function) adalah hubungan Pemerintah
Pusat dengan Daerah, fungsi utama (major function) adalah penetapan ruang
lingkup perjanjian kerja sama kelembagaan, dan fungsi dasar (basic function)
adalah Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis.2
Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis merupakan salah satu
unit pengembangan kompetensi Diklat Pimpemdagri yang dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah
sebagai pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah3.
Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis merupakan salah satu
materi penting dalam Diklat Pimpemdagri yang diberikan kepada Jabatan
1 Penjelasan pasal 233 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selain memiliki kompetensi
manajerial, teknis, dan sosiokultural, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan kepala
Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Yang dimaksud “kompetensi pemerintahan”
antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi,
hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika
pemerintahan.
2
Permendagri No. 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan.
3
Permendagri No. 2 tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan
Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
BAB I PENDAHULUAN

2. 2
Pengawas4 di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Paling tidak terdapat 3 (tiga) alasan penting sehingga
menyusun program kegiatan kerja sama strategis menjadi unit pengembangan
kompetensi yakni : 1) Landasan yuridis adalah Undang-undang No. 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 ayat 1 mengamanatkan bahwa
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan
kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan; 2) Landasan teoritis
sebagaimana dikemukakan oleh Keban (2008)5 bahwa sebagai implikasi
reformasi administrasi publik yang memusatkan perhatian pada prinsip
reinventing government atau new public management, pemerintah disarankan
untuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik; 3)
Landasan praktis yakni sebagai kebutuhan bagi para pemangku kepentingan
(stake holder) untuk menyusun program kegiatan kerja sama strategis.
B. Tujuan Pengembangan Kompetensi
Setelah mempelajari bahan ajar ini diharapkan peserta Diklat
Pimpemdagri mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
untuk Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis dengan 4 (empat)
kompetensi dasar atau elemen kompetensi yakni6 :
1. Menginventarisir Kesiapan Organisasi Terkait Kerja Sama dengan kriteria
unjuk kerja sebagai berikut:
4
Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui
: a. kepeloporan dalam bidang: 1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3.
kepemimpinan manajemen. b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan c. keteladanan dalam
mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.
5
Keban, Y.T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava
Media, hal. 114.
6
Permendagri No. 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan.

3. 3
1.1 Mengidentifikasi program dalam rencana strategis SKPD yang terkait
kerja sama antar lembaga.
1.2 Menelusuri aspek-aspek organisasi terkait program kerja sama.
1.3 Menginventarisasi kegiatan kerja sama sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengembangkan program kerja sama dengan kriteria unjuk kerja sebagai
berikut;
2.1. Merumuskan model kerja sama sesuai asas penyelenggaraan
pemerintahan.
2.2. Menganalisis besaran anggaran terkait kerja sama program kerja sama
2.3. Menyusun tahapan pelaksanaan program.
2.4. Memetakan peran pemangku kepentingan terkait kerja sama.
2.5. Menyusun keterkaitan antar bidang terkait program kerja sama.
3. Mengusulkan penetapan rencana kegiatan dengan kriteria unjuk kerja
sebagai berikut;
3.1. Menyusun dokumen program kerjasama sesuai format baku
3.2. Mengkonsultasikan program kerja sama kepada pimpinan
3.3. Menyiapkan usulan penetapan program kerja sama.
C. Penggunaan Bahan Ajar
Bahan ajar ini merupakan buku pegangan fasilitator dan dimaksudkan
sebagai panduan bagi fasilitator agar materi yang disampaikan selama proses
pembelajaran berjalan sistematis dan terarah. Pembelajaran dilakukan sesuai
tahapan dalam Pokok Bahasan/Bab dan Sub Pokok Bahasan/Sub Bab.

4. 4
A. MENGINVENTARISASI PROGRAM DALAM RENCANA STRATEGIS
SKPD YANG TERKAIT KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA.
Menginventarisasi Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Yang Terkait Kerjasama Antar Lembaga dimulai dengan memahami Renstra
Kementerian/Lembaga/SKPD, .
1. Memahami Rencana Strategis SKPD
Menginventarisasi Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Yang
Terkait Kerjasama Antar Lembaga dimulai dengan memberikan penjelasan
apa yang dimaksud dengan Pengertian Renstra, Manfaat Renstra, Unsur
Utama Renstra dan Landasan Hukum Renstra.
a. Pengertian Renstra
Rencana Strategis menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen perencanaan
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/Lembaga/Daerah dan bersifat indikatif. Suatu alat
manajemen (management tool) yang bertujuan membantu organisasi
membuat rencana Jangka Pendek (1 hingga 2 tahun) dengan rumusan
tujuan dan sasaran yang lebih terinci, realistis dan terukur serta
BAB II
MENGINVENTARISASI
KESIAPAN ORGANISASI
TERKAIT KERJA SAMA
INDIKATOR KEBERHASILAN :
Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta dapat :
Menginventarisasi kesiapan organisasi terkait kerjasama .

5. 5
menggambarkan secara terinci komitmen sumber daya dan dana bagi
pencapaian tujuan.
b. Manfaat Renstra
Manfaat Rencana Startegis yaitu:
1) Membantu pengelolaan pembangunan yang lebih baik dan
berkelanjutan
2) Menghasilkan rencana dan pembangunan yang lebih terarah kepada
pemenuhan hak anak
3) Memecahkan isu-isu strategis, mendorong terwujudnya komitmen,
kesepakatan dan kerjasama antara instansi masing-masing dengan
masyarakat
4) Mengkomunikasikan dan memasarkan eksistensi (peningkatkan
kesadaraan)
5) Penyediaan pelayanan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan
upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan
6) Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan akuntabel
c. Unsur Utama Renstra
Rencana Strategis mempunyai unsur utama yaitu:
1) Unsur Kebijakan, yang terdiri dari visi, misi dan sasaran.
2) Unsur Kondisi Lingkungan, yang terdiri dari lingkungan internal
dan lingkungan eksternal (berdasarkan analisis data yang akurat).
Lingkungan Internal menurut Business Dictionary7 bahwa
lingkungan internal atau internal environment adalah “conditions,
entities, events, and factor within an organization which influences its
activities and choices, particularly the behavior of the employee. Factors that
are frequently considered part of the internal environment include the
organization’s mission statement, leadership styles, and organizational
7
Lihat di http://www.business.dictionary.com/definition/internal-envinronment.html, diunduh
tanggal 22 Juli 2017

6. 6
culture.” Menurut penjelasan Business Dictionary tersebut bahwa
yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah semua kondisi,
entitas, kejadian dan faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi
aktivitas-aktivitas dan pilihan-pilihan, terutama perilaku para
pegawainya.
Selain itu setiap pemerintahan akan ada selalu “pemerintah
bayangan” (the invisible government) sebagai salah satu faktor
lingkungan internal yang perlu dipertimbangkan.8
Menurut Wasistiono, hubungan antara sistem pemerintahan dengan
lingkungan internalnya dapat disederhanakan dalam bentuk
gambar sebagai berikut:
Gambar 1. Hubungan Timbal Balik Antara Sistem Pemerintahan
Dengan Lingkungan Internalnya
8
Sadu Wasistiono, ibid, hal. 21
LINGKUNGAN
INTERNAL :
1. VISI DAN MISI
ORGANISASI
2. BUDAYA ORGANISASI
3. ORGANISASI BAYANGAN
4. HUBUNGAN DENGAN
SUB SISTEM DAN SUB-
SUB SISTEMNYA
DIMENSI WAKTU DIMENSI RUANG
KONTEKS

7. 7
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka yang dimaksud
mengidentifikasi lingkungan internal dalam bahan ajar ini adalah
kegiatan menentukan, menetapkan, mencari, menemukan,
mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi
tentang :
a) Laporan keuangan organisasi (neraca, laba-rugi, cash-flow, struktur
pendanaan).
b) Laporan kegiatan sumber daya manusia (jumlah karyawan,
pendidikan, keahlian, gaji, turn-over).
c) Laporan kegiatan organisasi.
d) Struktur, tugas dan akuntabilitas organisasi.
e) Kebijakan, tujuan, dan strategi organisasi.
Lingkungan Eksternal Menurut Business Dictionary9 bahwa
lingkungan eksternal (external environment) adalah “conditions, entities,
events, and factor surrounding an organization which influences its activities
and choices, and determine its opportunities and risks. Also called operating
environment.” Menurut Hanggraeini (2016)10, konteks eksternal dapat
mencakup (tetapi tidak terbatas) pada hal-hal di bawah ini :
a) Sosial dan budaya, politik, hukum, peraturan, keuangan, teknologi,
lingkungan ekonomi, alam dan kompetitif, baik internasional,
nasional, regional atau lokal.
b) Regulasi/Peraturan perundangan pokok dan tren yang berdampak
pada tujuan perusahaan.
c) Hubungan dengan, persepsi dan nilai-nilai dari stakeholder eksternal.
9
Lihat di http://www.business.dictionary.com/definition/internal-envinronment.html, diunduh
tanggal 22 Juli 2017
10
Hanggraeni, op.cit. hal. 92

8. 8
Menurut Wasistiono (2013),11 selain dipengaruhi dan
mempengaruhi lingkungan internal, pemerintah sebagai sistem dan
organisasi juga dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan eksternal.
Di Indonesia, lingkungan eksternal yang saling mempengaruhi sistem
pemerintahan biasanya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
agama, pertahanan dan keamanan disingkat
IPOLEKSOSBUDAGHANKAM. Hubungan timbal balik antara sistem
pemerintahan dengan lingkungan eksternalnya dapat disederhanakan
dalam bentuk gambar sebagai berikut:
Gambar 2.
Hubungan Timbal Balik Antara Sistem Pemerintahan
Dengan Lingkungan Eksternalnya
11
Sadu Wasistiono, op cit. hal. 23
AGAMA
DIMENSI WAKTU DIMENSI RUANG
KONTEKS
IDIOLOGI
HAN &
KAM
SISTEM
PEMERINT
AHAN
SOSIAL&
BUDAYA
EKONOMI
POLITIK
TEKNOLOGI
INFORMATIKA

9. 9
d. Landasan Hukum
1) UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)
2) UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
3) UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
4) UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
5) PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6) PP No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7) PP No 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59/2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengganti Permendagri No
13/2006)
10) SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrembang Tahun 2007
11) SE 050/2020/SJ tentang petunjuk penyusunan RPJP dan RPJMD
(tambahan)

10. 10
2. Struktur Rencana Strategis SKPD
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Renstra-SKPD
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif.
Struktur Rencana Strategis SKPD terdiri dari:
a. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
b. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
c. Tujuan merupakan penjabaran visi kementerian/lembaga/SKPD yang
bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang
hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dalam RPJM.
d. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
e. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
f. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
g. Kegiatan adalah kegiatan pemerintah dalam rangka baik memfasilitasi,
mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Kegiatan dalam Kerangka
Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan
pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang
diperlukan oleh masyarakat.

11. 11
Gambar 3.
Proses Penyusunan Rencana Strategis
B. MENELUSURI ASPEK-ASPEK ORGANISASI TERKAIT PROGRAM
KERJA SAMA
1. Visi dan Misi Organisasi
Pengertian visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Pengertian Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Kegiatan adalah kegiatan pemerintah dalam rangka baik memfasilitasi,
mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang

12. 12
dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Kegiatan dalam Kerangka
Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan
pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang
diperlukan oleh masyarakat.
2. Tujuan Organisasi
Tujuan merupakan penjabaran visi kementerian/lembaga/SKPD yang
bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang
hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dalam RPJM.
3. Prinsip-prinsip Organisasi
4. Aspek-aspek organisasi
a. Keuangan
b. Personil
c. Sarana dan Prasarana
d. Regulasi
C. Mengiventarisasi Kegiatan Kerja Sama Sesuai Dengan Asas
Penyelenggaraan Pemerintahan.
1. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan
Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,
da/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung
jawab urusan pemerintahan umum.
Asas Tugas Perbantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten /kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi.

13. 13
Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan
gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara
bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau
gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan
hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan
hukum.
Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama
yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah
yang melakukan kerja sama.
Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah
sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian
mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi
kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima
naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah
untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau
menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja
sama daerah.
D. EVALUASI
1. Jelaskan pemahaman Saudara tentang lingkungan internal dan
eksternal !

14. 14
2. Jelaskan pemahaman Saudara tentang analisis SWOT sebagai alat untuk
merumuskan strategi !
3. Jelaskan pemahaman Saudara tentang critical success factor !

15. 15
A. MODEL KERJA SAMA SESUAI DENGAN ASAS
PENYELENGGARAAN NEGARA
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat
mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama
sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain,
daerah dengan pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di
luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Pengertian Kerja sama Antar Daerah
Flo Frank dan Anne Smith (2000) menyatakan bahwa kerja sama
dapat didefinisikan sebagai, “suatu hubungan dua pihak atau lebih yang
mempunyai tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu
bersama-sama.” Kerja sama adalah tentang orang-orang yang bekerja
bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu
mengerjakan sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai
sendirian.
Sementara itu, dalam acuan Intergovernmental Cooperation (dalam
Kurtz, 2002), kerja sama antar pemerintahan didefinisikan sebagai, “suatu
susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan
bersama, penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan masalah satu
sama lain secara bersama”.
BAB III
MENGEMBANGKAN
PROGRAM KERJA SAMA
INDIKATOR KEBERHASILAN :
Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta dapat :
Mengembankan Program dan Kegiatan Kerjasama.

16. 16
Dari kedua definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dapat
disimpulkan bahwa Kerja sama Antar Daerah adalah, “suatu tindakan,
kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama oleh dua atau lebih
daerah otonom, yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
2. Urgensi Kerja sama Antar Daerah
Yeremias T. Keban mengemukakan sejumlah alasan perlu dilakukannya
kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
a. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat membentuk kekuatan yang lebih
besar. Dengan kerja sama antar pemerintah daerah, kekuatan dari
masing-masing daerah yang bekerja sama dapat disinergikan untuk
menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit
sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerja
sama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat
produktivitas yang lebih tinggi.
b. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat mencapai kemajuan yang lebih
tinggi. Dengan kerja sama, masing-masing daerah akan mentransfer
kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu
belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain.
c. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat lebih berdaya. Dengan kerja sama,
masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang
lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada
struktur pemerintahan yang lebih tinggi.
d. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat memperkecil atau mencegah
konflik. Dengan kerja sama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat
atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha
mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
e. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah
akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam

17. 17
melakukan hubungan kerja sama. Masing-masing daerah yang terlibat
kerja sama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat
atau digunakan.
f. Masing-masing pihak yang bekerja sama akan memelihara
keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerja samakan.
Dengan kerja sama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen
untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan
yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
g. Kerja sama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerja sama
tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang
kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
3. Prinsip-Prinsip Kerja sama
Beberapa prinsip yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan
kerja sama antar pemerintah daerah yaitu:
a. Transparansi.
Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja
sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi
yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-
tutup.
b. Akuntabilitas.
Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama
harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
terkait dengan kegiatan kerja sama, termasuk kepada DPRD sebagai
wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.
c. Partisipatif.
Dalam lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah, prinsip partisipasi
harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam

18. 18
menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan
mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.
d. Efisiensi.
Dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus
dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk
memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya
yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
e. Efektivitas.
Dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus
dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan
dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan
dalam kerja sama dengan hasil yang nyata diperoleh.
f. Konsensus.
Dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar
masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat
menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang
sepihak tidak dapat diterima dalam kerja sama tersebut.
g. Saling menguntungkan dan memajukan.
Dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh
prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus
menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama.
Selain enam prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah yaitu:
a. Kerja sama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan
kepentingan yang lebih luas
b. Keterikatan yang dijalin dalam kerja sama tersebut harus didasarkan
atas saling membutuhkan
c. Keberadaan kerja sama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak
yang terlibat

19. 19
d. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang
telah disepakati
e. Harus tertib dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana telah
diputuskan.
f. Kerja sama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN
g. Kerja sama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling
menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua
belah pihak.
Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ditetapkan sejumlah
prinsip kerja sama daerah sebagai pegangan sebagai berikut:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d. saling menguntungkan;
e. kesepakatan bersama;
f. itikad baik;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
h. persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.
4. Bentuk-BentukKerjaSama
Menurut Lembaga Administrasi Negara RI (2004) kerja sama terdiri atas
beberapa bentuk, yaitu:
a. Consortia: yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing sumberdaya,
karena lebih mahal bila ditanggung sendiri-sendiri; misalnya pendirian
perpustakaan dimana sumberdaya seperti buku-buku, dan pelayanan

20. 20
lainnya, dapat digunakan bersama-sama oleh mahasiswa, pelajar dan
masyarakat publik, dari pada masing-masing pihak mendirikan sendiri
karena lebih mahal.
b. Joint Purchasing: yaitu pengaturan kerja sama dalam melakukan
pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian
lebih besar.
c. Equipment Sharing: yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing peralatan
yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
d. Cooperative Construction: yaitu pengaturan kerja sama dalam mendirikan
bangunan, seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parkir,
gedung pertunjukan, dsb.
e. Joint Services: yaitu pengaturan kerja sama dalam memberikan
pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki
bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam
pusat pelayanan tersebut.
f. Contract Services: yaitu pengaturan kerja sama dimana pihak yang satu
mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu,
misalnya pelayanan air minum, persampahan, dsb. Jenis pengaturan ini
lebih mudah dibuat dan dihentikan, atau ditransfer ke pihak yang lain
g. Pengaturan lainnya: pengaturan kerja sama lain dapat dilakukan selama
dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan
pelatihan (DIKLAT), fasilitas pergudangan, dsb.
Menurut Denny Noviansyah (2007), bentuk-bentuk kerja sama
pemerintah dan swasta sebagai berikut.
e. Prinsip Kontrak Pelayanan, Operasi dan Perawatan
(Operation, Maintenance and Service Contract) Pemerintah
memberikan wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional,
perawatan dan kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan
oleh pemerintah. Pihak swasta harus membuat suatu pelayanan dengan

21. 21
harga yang telah disetujui dan harus sesuai dengan standar performance
yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari kontrak pelayanan
ini dalam sektor air bersih dimana dari mengoperasikan WTP (water
treatment plant), pendistribusian air, pembacaan meteran air, penarikan
dan pengumpulan tagihan, serta operasional dan perawatan pipa.
Sedangkan contoh dalam sampah adalah pengumpulan sampah,
produksi dan distribusi kontainer sampah, pelayanan pembersihan di
jalan, perawatan kendaraan (truk-truk), dan pelaksanaan landfill atau
pelaksanaan transfer antar pos-pos pengumpul sampah.
f. Prinsip BOT
Kontrak Bangun, Operasikan dan Transfer (Build, Operate and Transfer)
digunakan untuk melibatkan investasi swasta pada pembangunan
konstruksi infrastruktur baru. Di bawah prinsip BOT, pendanaan pihak
swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan
fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar
performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang
diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk perusahaan
swasta untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan guna
membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu
sekitar 10 sampai 20 tahun. Dalam hal ini pemerintah tetap menguasai
kepemilikan fasilitas infrastruktur dan pemerintah memiliki dua peran
sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut. BOT
merupakan cara yang baik untuk pembangunan infrastruktur baru
dengan keterbatasan dana pemerintah. Keuntungan BOT merupakan
cara yang efektif untuk menarik modal swasta dalam pembangunan
fasilitas infrastruktur baru. Perjanjian BOT akan dapat mengurangi
pasar dan resikonya kecil untuk pihak swasta karena pemerintah adalah
penggunan tunggal, pengurangan resiko disini berhubungan dengan

22. 22
apabila ada permasalahan tidak cukupnya permintaan dan
permasalahan kemampuan membayar. Pihak swasta akan menolak
mekanisme BOT apabila pemerintah tidak memberikan jaminan bahwa
investasi swasta akan kembali. Model BOT ini telah digunakan banyak
negara berkembang untuk membangun pembangkit listrik baru.
g. Prinsip Konsesi
Dalam Konsesi, Pemerintah memberikan tanggung jawab dan
pengelolaan penuh kepada kontraktor (konsesioner) swasta untuk
menyediakan pelayanan-pelayanan infrastruktur dalam sesuatu area
tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan
dan manajemennya. Konsesioner bertanggung jawab atas sebagian
besar investasi yang digunakan untuk membangun, meningkatkan
kapasitas, atau memperluas sistem jaringan, dimana konsesioner
mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal dari
tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran pemerintah
bertanggung jawab untuk memberikan standar performance dan
menjamin kepada konsesioner. Intinya, peran pemerintah telah bergeser
dari yang dulunya penyedia pelayanan (provider) menjadi pemberi
aturan (regulator) atas harga yang dikenakan dan jumlah yang harus
disediakan. Aset-aset infrastruktur yang tetap dipercayakan kepada
konsesioner untuk waktu kontrak tertentu, tetapi setelah kontrak habis
maka aset infrastruktur akan menjadi milik pemerintah. Periode konsesi
diberikan biasanya lebih dari 25 tahun. Lamanya tergantung pada
perjanjian kontrak dan waktu yang dibutuhkan oleh konsesioner swasta
untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan. Pada sektor
persampahan, pemerintah memberikan suatu konsesi untuk
membangun suatu tempat daur ulang serta pengoperasiannya atau
membangun suatu fasilitas yang dapat mengubah sampaf menjadi

23. 23
sesuatu energi. Pihak swasta bertanggung jawab atas semua modal dan
biaya operasi—termasuk pembangunan infrastruktur, energi, material,
dan perbaikan-perbaikan selama berlakunya kontrak. Pada beberapa
kasus, pemerintah dapat membantu pendanaan untuk menutup
pengeluaran konsesioner dan hal ini merupakan salah satu bentuk
jaminan pemerintah namun hal ini sebaiknya dihindarkan.
h. Prinsip Joint Venture
Kerja sama Joint venture merupakan kerja sama pemerintah dan swasta
dimana tanggung jawab dan kepemilikan ditanggung bersama dalam
hal penyediaan pelayanan infrastruktur. Dalam kerja sama ini masing-
masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan.
Kerja sama ini bertujuan untuk memadukan keuggulan sektor swasta
seperti modal, teknologi, kemampuan manejemen, dengan keunggulan
pemerintah yakni kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Perlu
diperhatikan pemegang saham mayoritas dan minoritas karena hal ini
berkaitan dengan kekuasaan menjalankan perusahaan dan menentukan
kebijaksanaan perusahaan karena prinsip kerja sama ini satu saham satu
suara. Di bawah joint venture, pemerintah dan swasta dapat
membentuk perusahaan baru atau menggunakan perusahaan penyedia
infrastruktur yang ada (misal perusahaan pemerintah menjual sebagian
modal kepada swasta). Adapun perusahaan yang ada memiliki fungsi
yang independen terhadap pemerintah. Kerja sama Joint venture
merupakan suatu alternatif yang dapat dikatakan "benar-benar" bentuk
public-private partnership yaitu antara pemerintah, swasta, lembaga
bukan pemerintah, dan lembaga lainnya yang dapat menyumbangkan
sumber daya mereka yang bisa saling "share" dalam menyelesaikan
masalah infrastruktur lokal. Di bawah joint venture pemerintah selain
memiliki peran sebagai pemberi aturan, juga berperan sebagai

24. 24
shareholder yang aktif dalam menjalankan suatu perusahaan bersama.
Dibawah joint venture, pemerintah dan swasta harus bekerja sama dari
tahap awal, pembentukan lembaga, sampai pada pembangunan proyek.
Prinsip Community-Based Provision
CBP dapat terdiri dari perorangan, keluarga, atau perusahaan kecil.
CBO memiliki peran utama dalam mengorganisasikan penduduk
miskin ke dalam kegiatan bersama dan kepentingan mereka akan
direpresentasikan dan dinegosiasikan dengan NGO dan pemerintah.
NGO berperan untuk menyediakan proses manajemen, menengahi
negosisasi antara CBO dan lembaga yang lebih besar lainnya dalam hal
bentuk jaringan kerja sama, pemberian informasi ataupun
kebijaksanaan.
Struktur Pembiayaan Community-based provision memiliki karakteristik
khusus yaitu memerlukan biaya rendah dan biaya tersebut dapat
dikatakan sebagai "modal"-nya yang telah disediakan oleh penyedia
setempat beserta material mereka. Pengorganisasian dan biaya material
biasanya disediakan oleh NGO-NGO, sumbangan-sumbangan, asisten
pengurus pembangunan, pemerintah atau oleh komunitas tersebut.
Biaya perawatan seharusnya didapat dari tarif pengguna atau
pendapatan.
4. Beberapa Isu-isu Strategis Kerja Sama Antar Daerah
Menurut Antonius Tarigan (2009) ada sejumlah isu strategis yang berkaitan
dengan urgensi Kerja sama Antar Pemerintah Daerah selama ini yaitu:
a. Peningkatan Pelayanan Publik.
Kerja sama antar daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif
dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik.
Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan

25. 25
sebagainya juga menjadi isu yang penting, terutama untuk daerah-
daerah tertinggal.
b. Kawasan Perbatasan
Kerja sama dalam hal keamanan di kawasan perbatasan juga menjadi
salah satu isu strategis. Selain pendekatan keamanan, pada saat ini lebih
difokuskan pada pendekatan kesejahteraan (welfare approach).
c. Tata Ruang
Keterkaitan tata ruang antardaerah diperlukan dalam hal-hal yang
dapat mempengaruhi lebih dari satu daerah, seperti Daerah Aliran
Sungai (DAS), kawasan lindung, dan sebagainya.
d. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik
Usaha mitigasi bencana dan tindakan pasca bencana, apabila bercermin
dari pengalaman di Nangro Aceh Darusalam, Alor dan Nabire, serta
daerah lainnya, ternyata keadaan ini membutuhkan koordinasi dan
kerja sama yang baik antar daerah-daerah yang berdekatan.
e. Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah
Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumber daya yang berbeda-
beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan
kemiskinan (kesenjangan sosial). Melalui kerja sama antar daerah,
diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan
sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal,
dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas
wilayah.

26. 26
5. Peningkatan peran Provinsi
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan
perlunya peningkatan peran provinsi, termasuk dalam memfasilitasi
penyelesaian permasalahan-permasalahan antar daerah. Untuk itu
diperlukan peningkatan kemampuan provinsi dalam
menyelenggarakan/mendorong kerja sama antar daerah (local government
cooperation). Peranan ini terutama dalam kapasitas provinsi sebagai
perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai fasilitator dan
katalisator Kerja sama Antar Daerah (KAD).
6. PemekaranDaerah
Kerja sama Antar Daerah (KAD) dapat menjadi salah satu alternatif
lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pelayanan publik selain kebijakan pemekaran daerah. Hal ini mengingat
kebijakan pemekaran memerlukan lebih banyak sumber daya dibanding
Kerja sama Antar Daerah (KAD), dan perkembangan daerah otonom baru
tidak selalu memberikan hasil seperti yang diinginkan. Dalam
perkembangannya selama ini, sebagian daerah telah memiliki kesadaran
sendiri untuk bekerja sama dengan daerah lain dalam berbagai bidang,
terkait dengan isu-isu strategis tadi. Meskipun begitu, karena pada awalnya
tidak ada kewajiban bagi daerah untuk menginformasikan atau
melaporkan pembentukan Kerja sama Antar Daerah (KAD) baik ke
Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, maka belum dilakukan
pendataan mengenai apa saja bentukan-bentukan kerja sama yang telah
terselenggara di seluruh Indonesia.
B. MENGANALISIS BESARAN ANGGARAN TERKAIT PROGRAM
KERJA SAMA
Dalam PP nomor 50 tahun 2007 ini telah diatur beberapa ketentuan yang
mengatur mengenai kerja sama antar daerah, yaitu prinsip-prinsip kerja

27. 27
sama, subjek kerja sama, objek dan bentuk kerja sama, serta tata cara kerja
sama. Termasuk didalamnya ketentuan mengenai Badan Kerja sama
(Antardaerah) dan pembiayaan.
C. MENYUSUN TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA
1. Tahapan Kerja Sama (Permendagri 22/2009)
Sementara itu, Decentralization Support Facility (DSF) mengemukakan
bahwa pada dasarnya kerja sama antar daerah merupakan sebuah proses
yang terdiri atas 5 tahapan yaitu inisiasi, persiapan pengorganisasian,
pembentukan wadah, implementasi, dan monev dengan setiap tahap
memiliki langkah masing-masing. Adapun tahapan kerja sama antar daerah
tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:
1. Persiapan
2. Penawaran
3. Penyiapan
Kesepakatan
4.
Penandatanganan
Kesepakatan
5. Penyiapan
Perjanjian
6. Penandata-
nganan Perjanjian
7. Pelaksanaan
Perjanjian

28. 28
TAHAP I : INISIASI
Langkah 1 : Melakukan identifikasi tokoh kunci Kerja sama Antar
Daerah (KAD)
Langkah 2 : Meningkatkan peran aktif dan membangun hubungan
antara tokoh kunci pendukung KAD
Langkah 3 : Menyusun baseline regional
TAHAP II : PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD
Langkah 1 : Membentuk Forum Tokoh Kunci Wilayah.
Langkah 2 : Menyusun draft konsep KAD.
Langkah 3 : Menyusun draft/rencana wadah kelembagaan.
Langkah 4 : Menyusun draft kesepakatan pelaksanaan KAD.
Langkah 5 : Melakukan penguatan komitmen.
TAHAP III : PEMBENTUKAN WADAH KAD
Inisiasi
Persiapan
Pengorganisasian
Pembentukan
Wadah
Implementasi
Monitoring dan
Evaluasi

29. 29
Langkah 1 : Menyusun Draft Perjanjian Kerja sama KAD.
Langkah 2 : Penandatanganan Perjanjian Kerja sama.
Langkah 3 : Membentuk Wadah KAD.
Langkah 4 : Melakukan rekrutmen SDM untuk operasional KAD.
Langkah 5 : Menyusun Draft Perencanaan KAD.
Langkah 6 : Menentukan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan aset
kegiatan KAD.
Langkah 7 : Membuat Perda tentang Pembentukan wadah KAD.
Langkah 8 : Transfer Best Practices.
TAHAP IV : IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH
Langkah 1 : Membentuk kelompok kerja pelaksana KAD.
Langkah 2 : Memfasilitasi komunikasi antar SKPD di bidang pelayanan
publik tertentu.
Langkah 3 : Membuka dan membina hubungan dengan sumber
pendanaan.
TAHAP V: MONITORING DAN EVALUASI
D. MEMETAKAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
KERJA SAMA
Pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata stakeholder
dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan
permasalahan yang sedang diangkat.
Istilah stakeholder sudah sangat fenomenal. Kata ini telah dipakai oleh
banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks,
misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya
alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah
menggunakan istilah stakeholder ini secara luas ke dalam proses-proses

30. 30
pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder
sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang
terkait dengan suatu issu atau suatu rencana. Dalam buku Cultivating
Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources Management,
Ramirez mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakekholder ini.
Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang
mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat
memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefenisikan stekeholder
merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada
permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar
tertentu sebagimana dikemukakan Freeman (1984 ), yaitu dari segi
kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu, Grimble and
Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki
mereka. Menurut ISO 26000 SR, stakeholder didefenisikan “Individu atau
kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas
organisasi” sedangkan menurut standard pengelolaan stakeholder AA1000
SES, defenisinya adalah ”Kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau
terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan, serta kinerja organisasi.”
Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa pengenalan
stakeholder tidak sekadar menjawab pertanyaan siapa stekholder suatu
issu tetapi juga sifat hubungan stakeholder dengan issu, sikap, pandangan,
dan pengaruh stakeholder itu. Aspek-aspek ini sangat penting dianalisis
untuk mengenal stakeholder.
Kategori Stakeholder
Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap
suatu issu stakeholder dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok
ODA (1995) mengelompkkan stakeholder kedalam yaitu stakeholder

31. 31
primer, sekunder dan stakeholder kunci. Sebagai gambaran
pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek
pemerintah (publik) dapat kemukakan kelompok stakeholder seperti
berikut :
Stakeholder Utama (primer)
Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan
kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan
proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses
pengambilan keputusan.
1. Masyarakat dan tokoh masyarakat : Masyarakat yang terkait dengan
proyek, yakni masyarakat yang di identifkasi akan memperoleh
manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan
kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Tokoh
masyarakat : Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di
wilayah itu sekaligus dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat
2. Pihak Manajer publik : lembaga/badan publik yang bertanggung jawab
dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.
Stakeholder Pendukung (sekunder)
Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak
memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan,
program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (consern) dan
keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap
sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.
1. Lembaga (Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak
memiliki tanggung jawab langsung.

32. 32
2. Lembaga pemerintah yang terkait dengan issu tetapi tidak memiliki
kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
3. Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak di
bidang yang bersesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul
yang memiliki “concern” (termasuk organisasi massa yang terkait).
4. Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting
dalam pengambilan keputusan pemerintah.
5. Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.
Stakeholder Kunci
Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan
secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang
dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legisltif, dan instansi.
Pemangku kepentingan dalam Kerjasama yang dimaksud ini adalah :
1. Kepala Daerah
2. DPRD Kabupaten/Kota
3. Instansi Pemerintah/Dinas yang membawahi langsung proyek yang
bersangkutan
4. Pihak mitra kerja sama.
E. MENYUSUN KETERKAITAN ANTAR BIDANG TERKAIT
PROGRAM KERJA SAMA
1. Jaringan kerja antara diri sendiri dengan pemangku kepentingan
internal dibangun
Race dan Millar (2006) menekankan beberapa intisari dalam analisis
pemangku kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1)
pemangku kepentingan itu sendiri (individu atau kelompok yang
memiliki atau terkena pengaruh dari kegiatan pembangunan), 2)

33. 33
partisipasi (keterlibatan), dan 3) keterkaitan sebagai bentuk dari
partisipasi yang bersifat lebih dari sekedar konsultasi. Di samping itu,
dalam analisis pemangku kepentingan perlu juga dipahami alur
lingkaran opera- sionalisasi kegiatan mengingat implementasi program
pembangunan umumnya memiliki dimensi sosial dalam setiap tahap
pelaksanaannya.Partisipasi akan lebih mengena jika dapat melahirkan
keputusan penting yang memiliki dampak dan bermanfaat nyata.
Jaringan kerja antar pemangku kepentingan difasilitasi terkait
penyelesaian tugas kerja
Analisis pemangku kepentingan bermanfat dalam pengidentifikasian
komunitas atau kelompok masyarakat yang paling banyak kena
pengaruh (dampak) dari suatu kegiatan pembangunan (Race dan Millar
2006). Analisis ini juga bermanfaat dalam menentukan prioritas
mengenai komunitas atau kelompok masyarakat yang dibutuhkan
dalam implementasi kegiatan dan manfaat pembangunan bagi mereka.
Suatu kegiatan dapat memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat,
namun dapat pula merugikan sebagian masyarakat lainnya. Oleh
karena itu, analisis pemangku kepentingan biasanya berhubungan
dengan beberapa elemen seperti eksistensi kelompok masyarakat,
dampak, dan konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan program
pembangunan.
2. Analisis Pemangku Kepentingan
Dalam realisasi yang berkembang, para pemangku kepentingan dapat
memengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dengan menggunakan
pendekatan Analisis Stakeholder. Analisis ini dapat digunakan untuk
memahami kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) mereka, dan
bagaimana hal ini dapat mendukung atau mengancam kinerja suatu
pengelolaan (Brugha & Varvasovszky, 2000). Dalam kebijakan
pengelolaan sumber daya alam, analisis pemangku kepentingan dilihat

34. 34
sebagai sebuah pendekatan yang dapat memberdayakan para
pemangku kepentingan untuk memengaruhi proses pengambilan
keputusan (Reed et al., 2009), dan dalam penelitian kebijakan analisis
stakeholder telah dilihat sebagai suatu cara untuk menghasilkan
informasi tentang “aktor yang relevan” untuk memahami perilaku,
minat, agenda, dan pegaruh mereka pada proses pengambilan
keputusan (Brugha & Varvasovszky, 2000).
Analisis pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan
sumber daya alam sering digunakan untuk memberdayakan kelompok-
kelompok marjinal, seperti perempuan, orang-orang yang tidak
memiliki akses ke jaringan sosial dengan baik, kurang beruntung, dan
mereka yang tidak mudah diakses, seperti mereka yang tinggal jauh
dari jalan utama. Tanpa adanya analisis stakeholder, ada ancaman bahwa
para pemangku kepentingan yang sangat kuat dan terhubung dengan
baik dapat memiliki pengaruh yang lebih besar pada hasil pengambilan
keputusan dari kelompok yang terpinggirkan.
Dalam implementasi program pembangunan, istilah pemangku
kepentingan juga digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau
organisasi yang menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan,
dimana suatu pihak tidak selalu menerima dampak secara adil. Hal
tersebut bisa berdasarkan suatu kebijakan, program, atau aktivitas
pembangunannya. Setiap kelompok ini memiliki sumber daya dan
kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses
pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan. Proses
pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh
hanya satu kelompok tertentu (Gonsalves et al., 2005).
Menurut Crosby (1991), terdapat dua hal penting yang terkait dengan
eksistensi pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan
DAS, yaitu klasifikasi dan partisipasi/peran pemangku kepentingan.

35. 35
Berdasarkan klasifikasinya pemangku kepentingan terdiri atas: (1)
pemangku kepentingan utama, yaitu mereka yang menerima dampak
positif atau negatif dari suatu kegiatan; (2) pemangku kepentingan
penunjang, yaitu mereka yang menjadi perantara dalam membantu
proses penyampaian kegiatan. Pemangku kepentingan penunjang ini
dapat digolongkan sebagai pihak penyandang dana, pelaksana,
pengawas, organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
dan pihak swasta. Dalam beberapa kegiatan, mereka dapat merupakan
perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik
formal maupun informal; (3) pemangku kepentingan kunci, yaitu yang
berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan
perhatian terhadap kelancaran kegiatan. Sementara itu partisipasi
pemangku kepentingan merupakan media untuk mencapai tujuan
dalam pelaksanaan kegiatan.
F. EVALUASI
1. Sebutkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada waktu
melakukan Kerja Sama !
2. Jelaskan model-model Kerja Sama yang sesuai dengan asas
pemerintahan daerah !
3. Jelaskan tahapan-tahapan penyusunan program Kerja Sama !
4. Sebutkan pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan atau
subjek Kerja Sama !

36. 36
A. MENYUSUN DOKUMEN PROGRAM KERJA SAMA SESUAI
FORMAT BAKU
1. Kesepakatan Bersama
Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Pemerintah
dengan instansi pemerintah lain dan/atau Pemerintah Daerah
mengenai sesuatu hal atau kerjasama bersifat kebijakan atau program.
Sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan antar sesama institusi
pemerintah, maka Kesepakatan Bersama disusun dengan format dan
materi muatan sebagai berikut:
1. Pembukaan, terdiri dari:
a. Kepala Akta/Judul
Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek
hukum dan obyek hukum/hal yang disepakati, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi
kesepakatan.
2) Menuliskan para pihak yang menandatangani dan hal yang
akan disepakati.
3) Jenisnya perbuatan hukumnya berupa “KESEPAKATAN
BERSAMA”
BAB IV
MENGUSULKAN
PENETAPAN RENCANA
KEGIATAN
INDIKATOR KEBERHASILAN :
Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta dapat :
Mengusulkan Penetapan Rencana Kegiatan.

37. 37
4) Nomor disebutkan sebelum penyebutan judul hal yang
disepakati yang dibuat dengan menyebut nomor dari masing-
masing pihak.
5) Judul ditulis dengan huruf kapital seluruhnya.
6) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala
Daerah.
7) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kedua belah
pihak.
b. Waktu dan Tempat Penandatanganan
Waktu dan Tempat Penandatanganan menjelaskan mengenai
waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) dan lokasi kota
ditandatanganinya Kesepakatan Bersama.
a. Komparisi/Para Pihak
Komparisi berisikan keterangan mengenai para pihak yang
menandatangan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1)Dilakukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang
setingkat dan berwenang untuk menandatangani Kesepakatan
Bersama
2)Mencantumkan namapenandatangan, jabatan, nama institusi,
alamat institusi, dasar hukum kewenangan bertindak.
3)Pernyataan bertindak untuk dan atas nama instansi yang diwakili.
d. Premise
Premise menggambarkan pertimbangan-pertimbangan yang
melatarbelakangi dibuatnya Kesepakatan Bersama.
Butir-butir premise menjelaskan mengenai kondisi yang
diharapkan dari kesepakatan, perlunya kesepakatan, dan maksud
para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.

38. 38
3. Isi Akta
Isi Akta merupakan hal-hal pokok atau substansi Kesepakatan
Bersama yang disepakati oleh para pihak dan berisikan ketentuan-
ketentuan yang berkaitandengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
Isi akta disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan kesepakatan
para pihak, yang sekurang-kurangnya dapat terdiridari:
a. Maksud dan Tujuan
Maksud adalah arah yang luas yang ingin dicapai dengan dibuatnya
Kesepakatan Bersama, sedangkan Tujuan menjelaskan secara
terperinci,konkrit dan riil perihal kondisi yang diharapkan sebagai
hasil dari Kesepakatan Bersama.
b. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang
disepakati dan yangp erlu dilakukan dalam rangka Kesepakatan
Bersama.
c. Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan Tanggung Jawab menguraikan hal-hal yang menjadi
tanggungjawab para pihak yang akan diatur dalam Kesepakatan
Bersama. Penentuantugas dan tanggung jawab para pihak
disesuaikan dengan tugas, fungsi dankewenangan yang dimiliki.
d. Pelaksanaan
Pelaksanaan mengatur mengenai tata cara dan/atau mekanisme
pelaksanaan Kesepakatan Bersama. Pelaksanaan dapat ditentukan
melalui PerjanjianKerjasama, tanpa Perjanjian Kerjasama, atau
melalui pembentukan Tim Kerja/Kelompok Kerja/Satuan Tugas
dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan.
e. Pembiayaan
Pembiayaan mengatur mengenai sumber pembiayaan untuk
pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

39. 39
f. Jangka Waktu
Jangka Waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai
berakhirnya Kesepakatan Bersama.
g. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi mengatur tentang kewajiban para pihak
untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Kesepakatan Bersama dan mekanisme pelaksanaannya.
h. Perubahan
Perubahan mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal-
hal yang akan diperbaiki dan/atau belum tercantum dalam
Kesepakatan Bersama.
i. Ketentuan Lain-Lain
Ketentuan Lain-Lain berisikan keterangan tambahan berkaitan
dengan substansi Kesepakatan Bersama.
4. Penutup
Penutup memberikan keterangan mengenai cara naskah Kesepakatan
Bersama dibuat dan ditandatangani dan kekuatan pembuktian dari
naskah Kesepakatan Bersama.
5. Bagian Penandatanganan
Bagian Penandatanganan adalah bagian Kesepakatan Bersama yang
ditandatangani oleh para pihak
2. Nota Kesepahaman
Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah
dokumen yang memuat saling pengertian antara Pemerintah Daerah
dengan pihak lain mengenai sesuatu hal atau kerjasama sebelum perjanjian
dibuat yang belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Nota
Kesepahaman dapat dilakukan dengan instansipemerintah lain atau pihak
mitra swasta yaitu organisasi masyarakat, badan hukumdan/atau badan
usaha sebelum perjanjian yang bersifat lebih teknis dan operasional dibuat.

40. 40
Dengan sifat dan karakteristik tersebut, maka Nota Kesepahaman
disusundengan format dan materi muatan sebagai berikut:
1. Pembukaan, terdiri dari:
a. Kepala Akta/Judul
Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek hukum
dan obyek hukum/hal yang disepakati,dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi Nota
Kesepahaman.
2) Menuliskan para pihak yang menandatangani dan hal yang
akan disepakati.
3) Jenisnya perbuatan hukumnya berupa “NOTA KESEPAHAMAN”
4) Nomor disebutkan sebelum penyebutan judul hal yang disepakati
yang dibuat dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak.
5) Judul ditulis dengan huruf kapital seluruhnya.
6) Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
dengan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
7) Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
dengan pihak mitra swasta dituangkan di atas kertas dengan logo
Pemerintah Daerah dan logo pihak mitra.
b. Waktu dan Tempat Penandatanganan
Waktu dan Tempat Penandatanganan menjelaskan mengenai waktu
(hari, tanggal, bulan, dan tahun) dan lokasi kota Ditandatanganinya
Nota Kesepahaman.
1. Komparisi/Para Pihak
Komparisi berisikan keterangan mengenai para pihak yang
menandatangani Nota Kesepahaman.
2. Premise

41. 41
Premise menggambarkan pertimbangan-pertimbangan yang
melatarbelakangi dibuatnya Nota Kesepahaman. Butir-butir
premise menjelaskan mengenai kondisi yang diharapkan dari Nota
Kesepahaman, perlunya Nota Kesepahaman, dan maksud para
pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman.
b. Isi Akta
Isi Akta merupakan hal-hal pokok atau substansi Nota
Kesepahamanyang disepakati oleh para pihak dan berisikan
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman. Pada Nota Kesepahaman Isi Akta mengatur hal-hal
bersifat pokok saja yang secara rinci akan dituangkan dalam
perjanjian, sekurang-kurangnya terdiri dari bagi para pihak tetapi
hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian
yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.
c. Penutup
Penutup memberikan keterangan mengenai cara Nota Kesepahaman
dibuat dan ditandatangani dan kekuatan pembuktian dari Nota
Kesepahaman.
d. Bagian Penandatanganan
Bagian Penandatanganan adalah bagian Nota Kesepahaman yang
ditandatangani oleh para pihak
3. Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan
pihak lain sebagai tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh Kesepakatan
Bersama atau Nota Kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan
kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain. Perjanjian Kerjasama
sudah bersifat teknis dan operasional sehingga tidak memiliki format dan
materi muatan yang baku karena isinya disesuaikan dengan bentuk, jenis,

42. 42
dan kebutuhan kerjasama yang akan dilakukan. Perjanjian Kerjasama
dapat disusun dengan format dan materi muatan sebagai berikut:
1. Pembukaan, terdiri dari:
a. Kepala Akta/Judul
Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek hukum
dan obyek hukum/hal yang disepakati,dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi
perjanjian.
2) Menuliskan para pihak yang menandatangani dan hal yang
akan diperjanjikan.
3) Jenisnya perbuatan hukumnya berupa “PERJANJIAN
KERJASAMA”
4) Nomor disebutkan sebelum penyebutan judul hal yang
diperjanjikan yang dibuat dengan menyebut nomor dari
masing-masing pihak.
5) Judul ditulis dengan huruf kapital seluruhnya.
6) Dituangkan di atas kertas dengan logo Pemerintah Daerah dan
logo pihak mitra.
b. Waktu dan Tempat Penandatanganan
Waktu dan Tempat Penandatanganan menjelaskan mengenai waktu
(hari,tanggal, bulan, dan tahun) dan lokasi kota ditandatanganinya
Perjanjian Kerjasama.
c. Komparisi/Para Pihak Komparisi berisikan keterangan mengenai
para pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Dilakukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang
setingkat dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian
Kerjasama

43. 43
2) Mencantumkan namapenandatangan, KTP (jika diperlukan),
jabatan, nama institusi, alamat institusi, dasar hukum
kewenangan bertindak, dan apabila salah satu pihak berstatus
badan usaha, badan hukum, atau organisasi maka harus
mencantumkan dasar hukum pengesahan badan usaha, badan
hukum, dan organisasi.
3) Pernyataan bertindak untuk dan atas nama institusi yang
diwakili.
d. Premise
Premise menggambarkan pertimbangan-pertimbangan yang
melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian Kerjasama. Butir-butir
premise menjelaskan mengenai kondisi yang diharapkan dari
perjanjian kerjasama, perlunya perjanjian kerjasama, dan maksud
para pihak untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama.
4. Isi Akta
Perjanjian Kerjasama sudah bersifat teknis dan operasional sehingga
tidak memiliki format dan materi muatan yang baku dan isinya
disesuaikan dengan bentuk, jenis, dan kebutuhan kerjasama yang akan
dilakukan, sekurang-kurangnya dapat terdiri dari:
1. Definisi/Pengertian
Definisi adalah pengertian kata dan/atau frase yang digunakan
pada perjanjian. Klausul Definisi diperlukan apabila dalam
Perjanjian Kerjasama terdapat istilah teknis dan operasional yang
digunakan lebih dari sekali dalam naskah Perjanjian Kerjasama.
2. Maksud dan tujuan
Maksud adalah arah yang luas yang ingin dicapai dengan dibuatnya
Perjanjian Kerjasama. Sedangkan Tujuan menjelaskan secara

44. 44
terperinci, konkrit dan riil perihal kondisi yang diharapkan sebagai
hasil dari Perjanjian Kerjasama.
3. Ruang lingkup
Ruang lingkup memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang
disepakati dan yangperlu dilakukan dalam rangka Perjanjian
Kerjasama.
4. Hak dan Kewajiban
Hak dan Kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban
dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian. Klausul Hak dan
Kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari pihak
mitra sekaligus dituntut oleh pihak mitra untuk melakukan prestasi.
Klausul Hak dan Kewajiban dapat dicantumkan dalam pasal
tersendiri dan/atau tercantum secara tersebar dalam pasal-pasal
lainnya. Penentuan hak dan kewajiban para pihak harus jelas dan
seimbang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan
yang dimiliki.
5. Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme Pelaksanaan mengatur mengenai tata cara dan/atau
mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. Pengaturan klausul
ini disesuaikan dengan bentuk, sifat, dan kebutuhan kerjasama.
6. Hasil Perjanjian
Hasil Perjanjianmengatur mengenai pembagian pendapatan, baik
yang dapat dinilai dengan uang dan/atau berupa hak kekayaan
intelektual. Klausul ini dicantumkan hanya apabila kerjasama
menghasilkan suatu hasil atau pendapatan. Pengaturan klausul ini
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti
keuangan negara dan hak kekayaan intelektual.

45. 45
7. Pembiayaan
Pembiayaan mengatur mengenai sumber pembiayaan atau dana
untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
8. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi mengatur tentang kewajiban para pihak
untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama.
9. Sanksi/Denda
Sanksi/Denda mengatur mengenai tata cara dan besaran
sanksi/denda yang dapat dijatuhkan apabila timbul peristiwa ingkar
janji atau wanprestasi.
10. Keadaan Kahar/Force Majeur
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat
dipenuhi.
11. Jangka Waktu
Jangka Waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai
berakhirnya Perjanjian Kerjasama. Pembatasan jangka waktu
diperlukan untuk:
1) Menghindari berlakunya suatu Perjanjian Kerjasama yang tidak
memberikan manfaat secara terus menerus.
2) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti Perjanjian Kerjasama yang
tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui.
3) Memudahkan proses renegosiasi klausul Perjanjian Kerjasama
yang kurang menguntungkan.

46. 46
B. MENGKONSULTASIKAN PROGRAM KERJA SAMA KEPADA
PIMPINAN
Untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah Gubernur dan
Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
(TKKSD). Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja
sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat
dan saran dari pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
C. MENYIAPKAN USULAN PENETAPAN PROGRAM KERJA SAMA
Kepala Daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau
menawarkan rencana kerja sama kepala daerah yang lain dan pihak ketiga
mengenai objek tertentu. Obyek kerja sama daerah adalah seluruh urusan
pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat
berupa penyediaan pelayanan publik. Kerjasama daerah dituangkan
dalam bentuk perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama daerah dengan
pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja
sama.
D. EVALUASI
1. Bagaimana mengkonsultasikan program kerja sama kepada
pimpinan ?
2. Langkah-langkah apa saja yang disiapkan untuk melakukan usulan
penetapan program kerja !
3. Bagaimana menyusun bentuk format baku dokumen program
kerjasama !

47. 47
Dengan dilaksanakannya proses pembelajaran selama Diklat
Pimpemdagri diharapkan Buku Informasi ini dapat dipergunakan oleh para
peserta untuk mempelajari secara terarah dan terstruktur bahan materi yang
disampaikan oleh para fasilitator. Sejalan dengan itu, dengan kemampuan para
fasilitator dalam membawakan dan memandu para peserta dalam memahami
materi-materi di dalam Buku Informasi, diharapkan pelaksanaan diklat dapat
dilaksanakan secara efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai
dengan baik.
Demikian Buku Informasi ini disusun sebagai buku pegangan peserta
dalam rangka pengembangan unit kompetensi Menyusun Program Kerjasama
Strategis. Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan dan rujukan dalam
proses kediklatan bagi para peserta Diklat Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri (Pimpemdagri), sehingga dapat meningkatkan kompetensi
peserta setelah mengikuti diklat ini.
BAB V PENUTUP

48. 48
DAFTAR PUSTAKA
Dewi Hanggraini, 2016, Manajemen Resiko Perusahaan Terintegrasi Berbasis ISO
31000: Teori dan Hasil Penelitian, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta.
Frank, Flo & Anne Smith. The Partnership Handbook. Minister of Public and
Government Services, Canada, 2000.
Keban, Y.T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan
Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Kurtz, Thomas S. Intergovernmental Cooperation Handbook. Governor’s Center for
Local Government Services. Pennsylvania, 2002.
Pollit, C. & G.Bouckaert. 2000. Public Management Reform: A Comparative
Analysis. New York: Oxford University Press.
Rosen, E.D. 1993. Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice.
London: Sage Publications, International Educational and Professional
Publisher.
Edralin, J.S. 1997. The new local governance and capacity building: A strategic
approach. Dalam Regional Development Studies, Vol. 3.
Tarigan, Antonius. Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan
Daya Saing Wilayah)
Tommy Firman. Multi Local-Government Under Indonesia’s Decentralization
Reform: The Case Of Kartamantul (The Greater Yogyakarta). Habitat
International xxx (2009) pp.1-6
Decentralization Support Facility (DSF), Rencana Pembentukan Sekretariat
Bersama Kerja sama Antar Daerah, Agustus 2011
Lembaga Administrasi Negara RI, 2004. PENGELOLAAN
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH (Tinjauan Atas
Beberapa Ketentuan Dan Substansi Dalam Penyelenggaraan Kerja sama Antar
Daerah)
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja sama Daerah

49. 49
Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama
Daerah Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Hernawan, Deny, Kerja sama Antar Daerah : lihat
http://www.academia.edu/8274045/KERJA
SAMA_ANTAR_DAERAH_DENNY diunduh tgl 23 Juli 2017
Internet :
1. http://www.academia.edu/8274045/KERJA
SAMA_ANTAR_DAERAH_DENNY diunduh tanggal 23 Juli 2017
2. https://andrisatria.wordpress.com/2010/06/02/otonomi-daerah-dan-
kerja-sama-daerah-perbatasan-padangpariaman-%e2%80%93-agam-
%e2%80%93-tanah-datar-%e2%80%93-solok-%e2%80%93-padang-
%e2%80%93-pariaman-%e2%80%93-mentawai/ diunduh tanggal 23 Juli
2017
3. http://dhenov.blogspot.co.id/2007/10/bentuk-bentuk-kerja-sama
pemerintah.html diunduh tanggal 23 juli 2017
4. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/percepat-
participating-interest-10-wamen-esdm-perlu-kerja-sama-pemerintah-
daerah-dan-kkks diunduh tanggal 23 Juli 2017
5. http://strategihukum.net/mengenal-kerja sama-operasi-dalam-investasi-
1, diunduh tanggal 27 Juli 2017