Tujuh PNS di Kabupaten Kebumen dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, dan pembebasan jabatan karena pelanggaran disiplin pada tahun 2015. Badan Kepegawaian Daerah terus menekan pelanggaran disiplin dan hingga April 2016 belum ditemukan kasus baru. Mekanisme pemeriksaan dan penetapan sanksi dilakukan oleh tim yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, at

1. Indisipliner, Tujuh PNS Kena Hukuman
KEBUMEN – Sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) dikenai hukuman karena melakukan pelanggaran disiplin. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Kebumen pun terus menekan pelanggaran disiplin pada 2015 dan hingga April ini nihil.
‘’PNS y ang melakukan pelanggaran pada 2015 sudah diproses serta diberi hukuman,’’ kata Kepala BKD Kabupaten KebumenSupriyandono. Hukuman itu
berupa penundaan kenaikan pangkat selama satutahundua orang, penurunan pangkat selama tiga tahun untuk tiga orang, dan pembebasan jabatan
sebany ak dua orang.
Adapun jumlah PNS di lingkungan Pemkab Kebumenper 31 Maret ada 13.751 orang, sehingga pelanggaran disiplin pada 2015 itu hanya nol koma sekian
persen saja. Pihakny a selalu mendorong aparat sipil negara meningkatkan prof esionalismeny a melalui Diklat struktural dan f ungsional.
Lebih lanjut, PNS memiliki hak dan kewajiban sesuaiPP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana kewajiban pimpinan baik eselon terendah
sampai eselon tertinggi wajib melakukan pengawasan melekat (waskat).
Pengawasan tersebut efektif karenadilakukan langsung oleh atasan dengan bawahan. Diharapkan, waskat berjalan baik setiap hariny a. Ketika PNS
melakukan kesalahan, maka penangananny a berada di Inspektorat.
‘’Misalny a tidak masuk lebih 46 hari berturut dengan akumulasi selama satu tahun bisa diberhentikan tidak dengan horm at. Kendati demikian ada
tahapanny a. Dari enam hari berturut-turut tidak masuk ditegur terlebih dahulu,’’ kata Supriy andono.
Atasan Langsung
Mekanisme pemeriksaannyadari atasan langsung. Untuk eselon tiga diperiksa oleh eselon dua. Hingga pada tahap menghukum, kata dia, dibentuk tim
adhok y ang beranggotakan Inspektorat, Bagian Hukum, atasan langsung dan BKD.
Dari laporan hasil pemeriksaan itu lantas disidang oleh tim sengketa kepegawaian y ang dipimpin Sekda. Kemudian diajukan untuk diputuskan. Ia
mengimbau pegawai melaksanakantugas di mana pun beradadengan penuhkesadaran dan tanggung jawab. ‘’Insy a Allah keberhasilan meny ertai dan
bermanf aat bagi masy arakat,’’ tandasny a.
Dijelaskannya, PNS telah diberi berbagai kemudahan. Bahkan saat pensiun mendapatkan kemudahan berupa pelay anan proaktif . Dengan adany a
pelay anan tersebut, PNSyang pensiuntidak perlu mengurus Taspen ke Purwokerto. PasalnyaBKD telah bekerjasama dengan PT Taspen dan DPPKAD.
Di mana tanggal 17 sebelum terhitung mulai tanggal sudah terima SK pensiun, termasuk bukti klaim Taspen di bank y ang dituju dapat diambil di BKD.
Sementara itu, menyusul adanya program antirokok dari bupati Yahya Fuad-Yazid Mahfudz, sebelumny a sudah ada surat edaran y ang sif atny a hany a
imbauan.
Supriy andono yang sudah berhenti merokok sejak 28 September 1993itu lantas memberi trik agar terlepas dari kebiasan kurang baik tersebut. ‘’Yang
penting niat dulu. Kemudian katakan tidak untuk merokok,’’ jelasnya sembari menambahkan, anjuran tersebut disampaikansaat apel dan rapatrapat dinas.
(K5-42)
sumber : suaramerdeka.com
http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4183