Dokumen tersebut membahas tentang jumlah dan karakteristik buruh migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) serta permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran tersebut. Data menunjukkan jumlah buruh migran NTB cukup besar namun banyak yang mengalami masalah seperti PHK sepihak, kekerasan, dan penganiayaan. Kendala optimalisasi perlindungan hukum buruh migran meliputi lemahnya penegakan hukum dan pengaw
Architectural design new health facilitiesHi House
Từ quan điểm ở đầu thế kỷ 21 :" cuộc sống bắt đầu từ bệnh viện và cái chết cũng bắt đầu từ nơi đây". Do đó bệnh viện là công trình mang rất nhiều ý nghĩa với cuộc sống, và những người làm việc trong bệnh viện cần có thái độ làm việc thoải mái hơn, để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình...
Аттракцион "Видеоскачки" (тотализатор) - прекрасное решение для корпоративной вечеринки, дня рождения, посиделок с друзьями. Азартно, необычно, занимательно.
March 2015 presentation on the impact of federal health care reform on the practice and business of medicine. AACU and AUA Joint Advocacy Priorities including USPSTF Reform, IPAB Repeal, Graduate Medical Education Funding. Particular focus on policies the threaten to devalue physician training and degrade professional standards.
Perlindungan ad hoc terhadap buruh migran indonesiaHusna Arman
Kembali muncul kasus TKI, membuka kembali lembaran tugas Muslimah KAMMI.
This slide was given by Mbak Anis Hidayah, Executive Director of Migrant CARE, on November 30, 2012.
Architectural design new health facilitiesHi House
Từ quan điểm ở đầu thế kỷ 21 :" cuộc sống bắt đầu từ bệnh viện và cái chết cũng bắt đầu từ nơi đây". Do đó bệnh viện là công trình mang rất nhiều ý nghĩa với cuộc sống, và những người làm việc trong bệnh viện cần có thái độ làm việc thoải mái hơn, để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình...
Аттракцион "Видеоскачки" (тотализатор) - прекрасное решение для корпоративной вечеринки, дня рождения, посиделок с друзьями. Азартно, необычно, занимательно.
March 2015 presentation on the impact of federal health care reform on the practice and business of medicine. AACU and AUA Joint Advocacy Priorities including USPSTF Reform, IPAB Repeal, Graduate Medical Education Funding. Particular focus on policies the threaten to devalue physician training and degrade professional standards.
Perlindungan ad hoc terhadap buruh migran indonesiaHusna Arman
Kembali muncul kasus TKI, membuka kembali lembaran tugas Muslimah KAMMI.
This slide was given by Mbak Anis Hidayah, Executive Director of Migrant CARE, on November 30, 2012.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
6. TKI ASAL NTB BERDASARKAN NEGARA PENEMPATAN
PERIODE TAHUN 2011 S.D 2013
7. TKI ASAL NTB BERDASARKAN JABATAN PERIODE 2011 S.D 2013
8. INSTRUMEN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
TKI
Perda Kab. Sumbawa no. 21 tahun 2007 tentang
Pembinaan dan perlindungan TKI
Perda Kab. Lombok Timur no 12 tahun 2006 tentang
penempatan, pembinaan dan Perlindungan TKI
Perda Kab. Lombok Barat no. 5 tahun 2008 tentang
perlindungan TKI
Pergub No 2 Tahun 2011tentang perubahan atas
peraturan Gubernur NTB No. 36 tahun 2010 Tentang
pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI Prpinsi
NTB
Perda Provinsi mana ???
9. Permasalahan-permasalahan Para
Buruh Migran
1. permasalahan perekrutan (recruitment) TKI, proses
penampungan para TKI sebelum diberangkatkan, bahkan, yang
paling sering terjadi adalah penipuan job order.
2. Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN)
lebih mengedepankan aspek penempatan TKI daripada
perlindungan TKI.(hanya terdiri dari 8 pasal (77-84) dari 109 pasal
dan 16 bab dibanding 86 pasal yang mengatur mengenai
mekanisme penempatan migran yang terdapat di dalam UU)
3. Persoalan yang dihadapi oleh TKI tidak lepas dari sistem
pengelolaan negara-negara lain, lemahnya penegakan hukum
dan absennya pengawasan terhadap pelaku-pelaku migrasi
(PJTKI, aparat pemerintah dan aparat hukum).
4. informasi yang memadai untuk calon pekerja migran yang tidak
tersedia dengan baik
10. Lanjutan
5. Kebijakan yang tidak berpihak:
seperti nota kesepakatan (MoU) antara
Pemerintah Indonesia dan Malaysia
tentang Rekruitmen dan Penempatan TKI
memasukkan klausul bahwa passpor TKI
dipegang oleh pengguna jasa atau
majikannya. Hal ini menyebabkan TKI yang
mengalami kasus kekerasan atau eksploitasi
oleh majikan tidak memiliki keleluasaan
membebaskan diri karena dokumen
penting identitas mereka berada di tangan
majikan.
11. Jenis Permasalahan Buruh
Migran
1. PHK SEPIHAK 18.789
2. SAKIT AKIBAT KERJA 8.742
3. PENGANIAYAAN 3.470
4. GAJI TIDAK DIBAYAR 3.797
5. PELECEHAN SEKSUAL 1.889
Data diolah dari internet
12. Point Penting Diskusi
Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi belum
optimalnya mekanisme perlindungan hukum
terhadap buruh migran dan implikasinya dengan
banyaknya buruh migran NTB yang Ilegal ?
Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan dalam
optimalisasi perlindungan hukum terhadap buruh
migran Ilegal ?
Apakah yang menjadi kendala dalam menjalankan
tugas dan fungsi Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Depnakertrans).
Bagaimana peran OMBUDSMAN R.I Perwakilan NTB
dalam memastikan pelayanan calon Buruh Migran
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.