Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kriteria penjaminan kualitas KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). KLHS merupakan upaya untuk memastikan proses KLHS dilaksanakan sesuai mekanisme dan memberikan rekomendasi agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam penyusunan KRP. KLHS perlu terintegrasi dengan baik dalam proses penyusunan dan evaluasi KRP agar efektif.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan untuk penyusunan studi kelayakan pengembangan sistem penyediaan air minum di lokasi Transit Oriented Development milik PT KCIC.
2. Ruang lingkup studi meliputi kajian teknis, kelembagaan, finansial, sosial dan lingkungan untuk pengembangan SPAM di 4 lokasi TOD.
3. Hasil yang diharapkan adalah
The Rotary Club of Ascot held their weekly meeting, where Jeff Stephenson spoke about his experience playing cricket in India for the 7th World Cricket Festival. Over $25,000 was raised for local charities. The club also discussed approving a water project in Eraulo, and upcoming events like the District Assembly, quiz night, and club handover dinner. The District 9465 is working to improve member retention and recruitment through a public relations campaign utilizing social media and promotional materials.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan untuk penyusunan studi kelayakan pengembangan sistem penyediaan air minum di lokasi Transit Oriented Development milik PT KCIC.
2. Ruang lingkup studi meliputi kajian teknis, kelembagaan, finansial, sosial dan lingkungan untuk pengembangan SPAM di 4 lokasi TOD.
3. Hasil yang diharapkan adalah
The Rotary Club of Ascot held their weekly meeting, where Jeff Stephenson spoke about his experience playing cricket in India for the 7th World Cricket Festival. Over $25,000 was raised for local charities. The club also discussed approving a water project in Eraulo, and upcoming events like the District Assembly, quiz night, and club handover dinner. The District 9465 is working to improve member retention and recruitment through a public relations campaign utilizing social media and promotional materials.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang meliputi (1) identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan melalui penapisan dan penetapan isu prioritas, (2) pengumpulan dan analisis baseline data, dan (3) analisis spasial untuk menganalisis kondisi lokasi perencanaan.
1. KLHS/KLS adalah proses identifikasi dan analisis dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Contohnya rencana tata ruang.
2. KLS difokuskan pada dampak tidak langsung, kumulatif, dan sinergis dari berbagai kebijakan dan rencana pembangunan di suatu kawasan.
3. KLS bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan pembangunan dengan memp
Dokumen tersebut membahas metodologi pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Manokwari. Metodologinya terdiri dari tahap persiapan, pra-pelingkupan, pelingkupan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan dokumen hasil KLHS RDTR."
Dokumen tersebut membahas tahapan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup meliputi identifikasi pemangku kepentingan, isu strategis, pengaruh kebijakan terhadap lingkungan, alternatif penyempurnaan, dan rekomendasi. Dokumen ini juga menjelaskan konsep kebijakan, rencana, dan program serta hubungannya dengan isu strategis dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas proses kebijakan kesehatan dan peran bukti penelitian dalam keputusan kebijakan kesehatan. Dibahas siklus kebijakan yang terdiri dari penentuan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan. Juga dibahas pentingnya bukti penelitian dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk memahami masalah dan memilih alternatif ke
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan definisi, jenis, tujuan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program sedangkan evaluasi untuk menilai capaian program. Keduanya memberikan umpan balik penting untuk perbaikan perencanaan dan kebijakan pembangunan.
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxBundaHiel
Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis KSP Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, dan Kawasan Ekonomi Unggulan Tanjung Bulu Pandan
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan program kesehatan di puskesmas, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Beberapa poin penting yang diatur meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan program, pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan program, serta evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang meliputi (1) identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan melalui penapisan dan penetapan isu prioritas, (2) pengumpulan dan analisis baseline data, dan (3) analisis spasial untuk menganalisis kondisi lokasi perencanaan.
1. KLHS/KLS adalah proses identifikasi dan analisis dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Contohnya rencana tata ruang.
2. KLS difokuskan pada dampak tidak langsung, kumulatif, dan sinergis dari berbagai kebijakan dan rencana pembangunan di suatu kawasan.
3. KLS bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan pembangunan dengan memp
Dokumen tersebut membahas metodologi pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Manokwari. Metodologinya terdiri dari tahap persiapan, pra-pelingkupan, pelingkupan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan dokumen hasil KLHS RDTR."
Dokumen tersebut membahas tahapan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup meliputi identifikasi pemangku kepentingan, isu strategis, pengaruh kebijakan terhadap lingkungan, alternatif penyempurnaan, dan rekomendasi. Dokumen ini juga menjelaskan konsep kebijakan, rencana, dan program serta hubungannya dengan isu strategis dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas proses kebijakan kesehatan dan peran bukti penelitian dalam keputusan kebijakan kesehatan. Dibahas siklus kebijakan yang terdiri dari penentuan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan. Juga dibahas pentingnya bukti penelitian dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk memahami masalah dan memilih alternatif ke
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan definisi, jenis, tujuan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program sedangkan evaluasi untuk menilai capaian program. Keduanya memberikan umpan balik penting untuk perbaikan perencanaan dan kebijakan pembangunan.
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxBundaHiel
Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis KSP Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, dan Kawasan Ekonomi Unggulan Tanjung Bulu Pandan
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan program kesehatan di puskesmas, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Beberapa poin penting yang diatur meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan program, pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan program, serta evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
1. PENGEMBANGAN KRITERIA PENJAMINAN KUALITAS KLHS
QUALITY ASSURANCE OF SEA
WORKSHOP
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
UNTUK RPJM DAERAH DAN NASIONAL
JOGJAKARTA, 29 MARET 2012
ASISTEN DEPUTI KAJIAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
DEPUTI TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
2. Penjaminan Kualitas KLHS
Permen KLH 09/2011
• Penjaminan Kualitas-KLHS adalah suatu usaha untuk
menjamin agar proses KLHS telah dilaksanakan:
– sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang
dipersyaratkan, dan
– hasil KLHS memberikan rekomendasi agar prinsip
pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan
terintegrasi dalam KRP.
• Penjaminan Kualitas-KLHS adalah tanggungjawab pembuat
KRP
• Pubik dan pihak lain yang berkepentingan dapat menilai
kualitas dari KLHS
3. Integrasi KLHS dalam proses KRP
Permen KLH 09/2011
• Integrasi KLHS dalam penyusunan dan evaluasi
KRP adalah kunci efektifitas KLHS
• Penting untuk memahami secara rinci proses
dan prosedur dalam penyusunan dan evaluasi
KRP
• Detil integrasi KLHS ke dalam masing-masing
KRP dirumuskan oleh masing-masing
kementerian/lembaga yang berwenang untuk
KRP ybs.
5. Hal-hal Kunci dalam PK-KLHS
Permen KLH 09/2011
1. Kejelasan tujuan KRP
2. Kejelasan perumusan isu strategis
pembangunan berkelanjutan
3. Keterkaitan antara KRP dengan isu strategis
4. Kejelasan rumusan alternatif penyempurnaan
dan rekomendasi
5. Kelengkapan dokumentasi
6. Terlaksananya seluruh proses KLHS
6. Memperhatikan Hal-hal Penting yang Relevan
dalam Pelaksanaan Semua Proses KLHS
KejelasanTujuan
KRP
Isu Strategis
Pembangunan
Berkelanjutan
Pelaksanaan
Keterkaitan PPP Semua Proses
dg. Isu Strategis KLHS
Alternatif dan
Rekomendasi
Dokumentasi dan
Akses Publik
7. Mekanisme Pelaksanaan KLHS
Permen KLH 09/2011
1. Pengkajian Pengaruh KRP
– Perancangan Proses KLHS
– Identifikasi dan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Lainnya
– Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
– Identifikasi KRP
– Telaahan Pengaruh KRP thd. Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah
2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP
3. Rekomendasi Perbaikan KRP dan Pengintegrasian Hasil KLHS
4. Dokumentasi KLHS dan Akses Publik
9. PERANCANGAN PROSES KLHS
1. Apakah ada penjelasan mengenai maksud dan
tujuan KLHS?
2. Apakah mekanisme pelaksanaan KLHS telah
direncanakan dan dirancang sesuai dengan KRP?
3. Apakah proses perencanaan KRP dipertimbangkan
ketika merancang proses KLHS?
4. Apakah KLHS dilakukan sebagai bagian integral dari
proses penyusunan KRP?
5. Jika pelaksanaan proses KLHS sebagai bagian
integral dari proses penyusunan KRP tidak terjadi,
maka apakah ada penjelasan interaksi antara
proses penyusunan KRP dan KLHS?
10. Identifikasi dan Pelibatan Masyarakat
dan Pemangku Kepentingan Lainnya
1. Apakah pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam
KLHS diidentifikasikan pada permulaan proses KLHS?
2. Apakah rencana konsultasi dan partisipasi dibuat?
3. Apakah dijelaskan juga representasi pemangku
kepentingan yang dilibatkan, termasuk pembuat KRP?
4. Apakah undangan, daftar hadir, notulensi atau berita acara,
dari kegiatan diskusi terbuka untuk pemangku kepentingan
yang relevan?
5. Apakah partisipasi dan konsultasi dengan pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan proses KLHS dilakukan
bersama-sama dengan pelaksanaan proses penyiapan KRP?
11. 6. Apakah lingkup KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP dan
pemangku kepentingan?
7. Apakah pemangku kepentingan dikonsultasikan dengan cara
dan pada waktu yang memberikan mereka kesempatan awal
dan efektif dalam kerangka waktu yang sesuai untuk
menyampaikan pendapat mereka terhadap draf KRP dan
laporan KLHS?
8. Apakah semua pemangku kepentingan yang relevan
mempunyai kesempatan untuk memberikan komentar dan
masukan selama proses KLHS?
9. Apakah informasi dan dokumentasi KLHS yang relevan
(mulainya proses KLHS, pelingkupan, pertemuan, laporan,
rekomendasi, persetujuan, dll) terbuka untuk publik?
10. Jelaskan juga apakah informasi/dokumen dapat diakses
melalui media masa?
11. Apakah pemrakarsa KRP melakukan konferensi pers dan/atau
pengumuman untuk mensosialisasikan atau mengumumkan
hasil KLHS kepada publik untuk mendapatkan komentar?
12. Identifikasi Isu Pembangunan
Berkelanjutan
1. Apakah isu-isu strategis lingkungan hidup / pembangunan
berkelanjutan yang akan ditangani KLHS diidentifikasikan dengan
jelas (seperti sebab dan akibat, tingkat keseriusan dan lokasinya)?
Jika demikian, jelaskan.
2. Apakah ruang lingkup wilayah KLHS (yaitu kawasan yang mungkin
akan terkena pengaruh KRP) termasuk lokasi di luar batas
administratif didefinisikan?
3. Apakah deskripsi isu strategis lingkungan hidup / pembangunan
berkelanjutan telah didukung oleh data, informasi dan analisis yang
sesuai?
4. Apakah diterangkan dengan jelas bagaimana isu strategis telah
didefinisikan?
5. Apakah tujuan yang relevan untuk isu-isu strategis pembangunan
berkelanjutan diidentifikasi dan dijelaskan?
6. Jika ada isu tertentu yang diabaikan dalam pelaksanaan KLHS,
apakah diberikan dan dijelaskan alasannya?
13. Identifikasi KRP
1. Apakah subyek dari kajian (yaitu KRP)
didefinisikan dengan jelas?
2. Apakah maksud dan tujuan dari KRP yang
ditelaah dikemukakan dengan jelas?
3. Apakah ada penjelasan mengenai proses
KRP?
4. Apakah bagian-bagian dari KRP yang
mempunyai dampak strategis lingkungan
hidup diidentifikasikan dan dijelaskan?.
14. Telaahan Pengaruh KRP thd. Kondisi Lingkungan
Hidup di Suatu Wilayah
1. Apakah aspek berikut ditangani dalam
evaluasi?
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan
hidup
c. kinerja layanan/jasa ekosistem
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim
f. tingkat ketahanan dan potensi
15. Lanjutan telaahan pengaruh
2. Apakah kondisi awal dari isu strategis pembangunan
berkelanjutan dijelaskan?
3. Apakah perkembangan kecenderungan pada masa
lalu hingga saat ini dianalisis untuk isu-isu strategis?
4. Jika hal tersebut di atas dilakukan, apakah penggerak
utama (yaitu faktor yang mempengaruhi
kecenderungan) diidentifikasi?
5. Tanpa diterapkannya suatu KRP, apakah
kecenderungan isu-isu strategis pada masa depan
dianalisis?
6. Apakah wilayah yang lebih luas daripada batas-batas
administrasi atau fisik dari wilayah pengaruh KRP
dipertimbangkan dalam analisis?
7. Apakah hal-hal dan masalah utama yang berkaitan
dengan isu-isu strategis dinyatakan dengan jelas?
16. Lanjutan telaahan pengaruh
8. Bila demikian, apakah dijelaskan jika hal-hal dan masalah
utama tersebut dapat dipengaruhi oleh KRP?
9. Apakah KLHS dari KRP mempertimbangkan data dan informasi
dari KRP lain yang terkait (dan KLHS-nya)?
10. Apakah konflik antara sasaran pengelolaan lingkungan hidup
terhadap isu-isu strategis dan tujuan KRP diidentifikasi dan
dijelaskan?
11. Apakah dalam analisis KLHS dijelaskan mengenai kemungkinan
keterbatasan data dan informasi yang tersedia dan mengenai
potensi yang terkait dengan ketidakpastian?
12. Apakah seluruh dampak KRP terhadap isu-isu penting
lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan dievaluasi
dalam pengkajian?
13. Apakah ada dampak dari isu lingkungan hidup / pembangunan
berkelanjutan yang ditiadakan dari evaluasi?
17. Lanjutan telaahan pengaruh
14. Jika demikian, apakah diberikan alasannya?
15. Apakah dampak positif dan negatif keduanya dipertimbangkan?
16. Apakah dampak sekunder atau turunan dipertimbangkan dalam
pengkajian?
17. Apakah dampak kumulatif dipertimbangkan dalam pengkajian?
18. Apakah karakteristik dampak (keadaan, signifikansi, probabilitas,
lingkup dan jangkauan, frekuensi dan durasi,
keterbalikkan/reversibility) dijelaskan?
19. Apakah dampak dikuantifikasikan jika mungkin?
20. Apakah pengkajian dampak didukung oleh perhitungan, contoh,
referensi kepada kepustakaan nasional dan internasional dll.?
21. Apakah metode yang digunakan untuk mengkaji dampak dijelaskan?
22. Apakah potensi ketidakpastian dalam pengkajian dampak
dijelaskan?
18. PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP
1. Apakah semua alternatif yang diusulkan oleh KRP dikaji
berdasarkan analisis dampak dari KLHS?
2. Apakah potensi timbulnya dampak dari setiap alternatif
dideskripsikan dengan jelas?
3. Apakah diberikan peringkat alternatif (bila disarankan oleh
KRP)?
4. Apakah KLHS merekomendasikan alternatif dengan kinerja
lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan yang lebih baik
dibandingkan dengan alternatif yang disarankan oleh KRP?
5. Apakah ada alasan mengenai alternatif yang diabaikan atau
yang dipilih?
6. Apakah dalam membangun alternatif diberikan arahan atau
rambu-rambu mitigasi; penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi;
penundaan, perbaikan urutan; pengubahan KRP?
19. REKOMENDASI PERBAIKAN KRP DAN PENGINTEGRASIAN
HASIL KLHS
1. Apakah rekomendasi didasarkan pada alternatif KRP?
2. Apakah ada penjelasan yang rasional dalam penyusunan
rekomendasi?
3. Apakah rekomendasi KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP dari
sudut pandang sumberdaya yang ada? Jika demikian, apakah hasil
diskusi ini diintegrasikan dalam kesimpulan KLHS?
4. Apakah rekomendasi dalam bentuk perbaikan rumusan dan/atau
isi dan/atau substansi dari KRP?
5. Apakah kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS
dideskripsikan secara eksplisit?
6. Apakah tindakan yang disarankan oleh KLHS untuk mencegah,
mengurangi dan/atau mengimbangi dampak negatif yang
signifikan untuk semua dampak utama diidentifikasi?
7. Apakah institusi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
tindakan mitigasi ditetapkan?
20. Lanjutan rekomendasi...
8. Apakah dokumen KLHS atau KRP menjelaskan status mengenai
saran dan rekomendasi KLHS yang mana yang telah terintegrasi
dalam KRP (dalam hal KRP berubah karena KLHS)?
9. Apakah kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS
dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan KRP?
10. Jika beberapa rekomendasi dan saran belum terintegrasi, apakah
dalam keputusan persetujuan terhadap rancangan akhir KRP
diberikan penjelasan?
11. Apakah KLHS menyarankan indikator-indikator untuk pemantauan
dampak terhadap lingkungan hidup?
12. Jika demikian, apakah indikator-indikator tersebut berdasarkan
informasi kondisi awal, indikator dan tujuan dari KRP dan/atau
KLHS?
13. Ketika pemantauan mungkin mengungkapkan pengaruh buruk
yang signifikan,, apakah KLHS menunjukkan tindakan-tindakan
yang perlu dilakukan untuk menanggulangi pengaruh buruk ini?
21. DOKUMENTASI KLHS DAN AKSES PUBLIK
1. Apakah laporan KLHS jelas dan ringkas dalam tataletak dan penyajiannya?
2. Apakah laporan KLHS menggunakan bahasa yang mudah dan jelas dan
menghindari atau menjelaskan istilah teknis?
3. Apakah laporan KLHS berisikan ringkasan non-teknis?
4. Apakah laporan KLHS menggunakan peta dan ilustrasi lainnya, bila
diperlukan?
5. Apakah dokumentasi KLHS memuat hasil pelaksanaan penapisan, apabila
dilakukan (untuk KRP yang bukan wajib melakukan KLHS)?
6. Apakah dokumentasi KLHS memuat hasil identifikasi pemangku
kepentingan?
7. Apakah dokumentasi KLHS memuat hasil identifikasi isu strategis
pembangunan berkelanjutan?
8. Apakah dokumentasi KLHS memuat hasil pengkajian pengaruh KRP yang
signifikan terhadap isu strategis?
9. Apakah dokumentasi KLHS memuat rumusan tindakan mitigasi?
10. Apakah dokumentasi KLHS memuat rumusan alternatif penyempurnaan
KRP?
22. Lanjutan dokumen...
11. Apakah dokumentasi KLHS memuat rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
keputusan KRP?
12. Apakah laporan KLHS menjelaskan pendekatan menyeluruh terhadap KLHS?
13. Apakah dokumentasi KLHS memuat rangkaian urutan tahapan pelaksanaan KLHS
yang dikerjakan
14. Apakah laporan KLHS menjelaskan metodologi yang digunakan dalam analisis-
analisis?
15. Apakah laporan KLHS mengidentifikasi sumber informasi, termasuk pendapat dan
penilaian ahli?
16. Apakah laporan KLHS menjelaskan siapa yang dikonsultasikan, metode apa yang
digunakan dalam kegiatan konsultasi, dan bagaimana kesimpulan dari konsultasi
telah dipertimbangkan dalam KLHS dan/atau KRP?
17. Apakah kesimpulan dari komunikasi dalam interaksi antara proses penyiapan KRP
dan KLHS (jika ada) didokumentasikan dengan jelas dalam laporan KLHS?
18. Apakah laporan KLHS mendeskripsikan kesulitan teknis, prosedural dan lainnya?
19. Apakah dokumentasi KLHS memuat laporan pelaksanaan, metode dan kesimpulan
dari setiap pembahasan dan konsul¬tasi publik (yaitu undangan, daftar hadir,
notulen atau berita acara)?
20. Apakah dokumen KLHS diberikan juga kepada institusi lingkungan hidup untuk
referensi?