2. SISTEM
SUATU KESATUAN YANG TERDIRI DARI BAGIAN-
BAGIAN YANG SALING BERHUBUNGAN SATU
SAMA LAIN, SECARA FUNGSIONAL, SALING
TERGANTUNG
DIBATASI DALAM SUATU LINGKUNGAN
PERUBAHAN SUATU BAGIAN BERAKIBAT PADA
BAGIAN YANAG LAIN
MEMBENTUK SUATU KESATUAN KERJA
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
3. SISTEM HUKUM
(HAROLD J. BERMAN)
KESELURUHAN ATURAN DAN PROSEDUR YANG
SPESIFIK, YANG KARENA ITU DAPAT
DIBEDAKAN CIRI-CIRINYA DARI KAEDAH-
KAEDAH SOSIAL YANG LAIN
PADA UMUMNYA, DAN KEMUDIAN DARI PADA
ITU YANG SECARA RELATIF KONSISTEN
DITERAPKAN OLEH SUATU STRUKTUR OTORITAS
YANG PROFESIONAL
GUNA MENGONTROL PROSES-PROSES SOSIAL
YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT
4. LAWRENCE M. FRIEDMAN
SISTEM HUKUM
3 BAGIAN/KOMPONEN
I. KOMPONEN STRUKTURAL
BERGERAK DI DALAM SUATU MEKANISME
LEMBAGA PEMBUAT UNDANG-UNDANG
PENGADILAN
PENEGAK HUKUM
BADAN YANG BERWENANG MENERAPKAN
HUKUM
5. II. KOMPONEN SUBSTANSI
HASIL NYATA DARI SISTEM
HUKUM
HUKUM IN CONCRETO
(KAIDAH HUKUM
INDIVIDUAL)
KEPUTS. KASUS ,YURISPRUDENSI
HUKUM IN ABSTRACTO
(KAIDAH HUKUM UMUM)
DASAR HK INDIVIDU BAGI
SIAPA SAJA
6. III. KOMPONEN BUDAYA HUKUM
SIKAP PUBLIK /WARGA MASYARAKAT BESERTA
NILAI-NILAI YANG DIPEGANG
HUKUM KELUARGA
HUKUM WARIS
7. YONATHAN H. TURNER
ELEMEN SISTEM HUKUM
1. SEPERANGKAT KAEDAH/ ATURAN
TINGKAH- LAKU
2. TATA CARA PENERAPAN
3. TATA CARA MENYELESAIKAN SENGKETA
4. TATA CARA UNTUK PEMBUATAN HUKUM
ATAU PERUBAHAN HUKUM
8. HANS KELSEN
SISTEM HUKUM MERUPAKAN SISTEM PERTANGGAAN
KAEDAH
SUATU HUKUM YANG TINGKATNYA LEBIH RENDAH
HARUS BERDASAR PADA HUKUM YANG LEBIH
TINGGI SIFATNYA
BERSUMBER PADA NORMA DASAR YANG DISEBUT
GRUNDNORM
TEORI : STUFENBAU
9. FULLER
UKURAN UNTUK SISTEM HUKUM
8 ASAS PRINCIPLES OF LEGALITY
1. MENGANDUNG ATURAN-ATURAN
2. PERATURAN HARUS DIUMUMKAN
3.TIDAK BOLEH ADA PERATURAN YANG BERLAKU
SURUT
4. DISUSUN DALAM RUMUSAN YANG BISA
DIMENGERTI
5. TIDAK BOLEH MENGANDUNG PERATURAN YANG
BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN
10. 6. TIDAK BOLEH MENGANDUNG TUNTUTAN YANG
MELEBIHI APA YANG DAPAT DILAKUKAN
7. TIDAK BOLEH ADA KEBIASAAN UNTUK SERING
MENGUBAH-UBAH PERATURAN SEHINGGA
MENYEBABKAN SEORANG KEHILANGAN
ORIENTASI
8. HARUS ADA KECOCOKAN ANTARA PERATURAN
YANG DIUNDANGKAN DENGAN
PELAKSANAANNYA SEHARI-HARI
11. MACAM - MACAM SISTEM
HUKUM
1. SISTEM HUKUM EROPA
KONTINENTAL
BERKEMBANG DI NEGARA -NEGARA EROPA
DARATAN
SERING DISEBUT SEBAGAI "CIVIL LAW"
BERASAL DARI KODIFIKASI HUKUM YANG
BERLAKU DI KEKAISARAN ROMAWI MASA
PEMERINTAHAN KAISAR YUSTINIANUS ABAD VI
S.M.
12. KUMPULAN PERATURAN HUKUMNYA
DISEBUT "CORPUS JURIS CIVILIS"
DIANUT, DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN
NEGARA- NEGARA : JERMAN, BELANDA,
PERANCIS, ITALIA, AMERIKA LATIN, ASIA,
INDONESIA
(DJAMALI,1996 : HAL 68-74)
13. PRINSIP DASAR SISTEM
HUKUM EROPA KONTINENTAL
HUKUM MEMPEROLEH KEKUATAN MENGIKAT,
KARENA DIWUJUDKAN DALAM PERATURAN-
PERATURAN YANG BERBENTUK UNDANG-UNDANG
DAN TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DI DALAM
KODIFIKASI ATAU KOMPILASI TERTENTU
TUJUAN HUKUM: KEPASTIAN HUKUM (NILAI
UTAMA) HANYA DAPAT DIWUJUDKAN KALAU
TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM MANUSIA DI DALAM
PERGAULAN HIDUP DIATUR DENGAN PERATURAN
HUKUM TERTULIS
14. HAKIM TIDAK DAPAT LELUASA
MENCIPTAKAN HUKUM YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN MENGIKAT
HAKIM BERFUNGSI MENETAPKAN DAN
MENAFSIRKAN PERATURAN DALAM BATAS-
BATAS WEWENANGNYA
15. 2. SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON
SISTEM HUKUM ANGLO SAXON = SISTEM HUKUM
ANGLO AMERIKA
ASAL: DARI INGGRIS ABAD XI, SERING DISEBUT
SEBAGAI SISTEM " COMMON LAW" DAN SISTEM
"UNWRITTEN LAW". TAPI TIDAK SEPENUHNYA
BENAR, DIKENAL JUGA ADANYA SUMBER-
SUMBER HUKUM TERTULIS (STATUTES)
16. MERUPAKAN SISTEM HUKUM POSITIF DI
AMERIKA UTARA, KANADA, BEBERAPA
NEGARA ASIA, INGGRIS, AUSTRALIA,
AMERIKA SERIKAT
17. PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM
ANGLO SAXON
SUMBER HUKUM : PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM DAN ATAU
PENGADILAN, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.
PRINSIP- PRINSIP DAN KAEDAH HUKUM DIBENTUK DAN
MENJADI KAEDAH YANG MENGIKAT UMUM.
SUMBER-SUMBER HUKUM, SEPERTI PUTUSAN HAKIM,
KEBIASAAN, PERATURAN TERTULIS, UNDANG-UNDANG,
DAN PERATURAN ADMINISTRASI NEGARA TIDAK
TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DALAM HIERARKI
TERTENTU
18. PERANAN HAKIM BERFUNGSI TIDAK HANYA SEBAGAI
PIHAK YANG BERTUGAS MENETAPKAN DAN
MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM SAJA, JUGA
MEMBENTUK SELURUH TATA KEHIDUPAN
MASYARAKAT
HAKIM MEMPUNYAI WEWENANG SANGAT LUAS UNTUK
MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU
DAN MENCIPTAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BARU
HUKUM BARU AKAN MENJADI PEGANGAN BAGI
HAKIM-HAKIM LAIN UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA
SEJENIS
19. DOKTRIN YANG DIANUT:
THE DOCTRINE OF PRECEDENT/
STARE DECISIS
HUKUM YANG SUDAH ADA DI DALAM
PUTUSAN HAKIM LAIN DARI PERKARA
SEJENIS SEBELUMNYA HAKIM HARUS
MENDASARKAN PADA PRINSIP SEBELUMNYA
(PRESEDEN)
20. BILA BELUM ADA PUTUSAN TERDAHULU, HAKIM
DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA SESEORANG
DAPAT MENETAPKAN PUTUSAN BARU
BERDASAR KAN NILAI-NILAI KEADILAN,
KEBENARAN AKAL SEHAT
KARENA BERKEMBANG DARI PUTUSAN HAKIM
UNTUK SUATU PERKARA ATAU KASUS, MAKA
SISTEM INI SERING DISEBUT SEBAGAI CASE
LAW
21. 3. SISTEM HUKUM ADAT
SISTEM HUKUM ADAT HANYA DALAM
KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA
ISTILAHNYA BERASAL DARI BAHASA
BELANDA "ADATRECHT", OLEH SNOUCK
HURGRONJE
22. PENGERTIAN HUKUM ADAT MENGANDUNG
MAKNA: HUKUM INDONESIA DAN
KESUSILAAN MASYARA KAT MERUPAKAN
HUKUM ADAT
BERSUMBER PADA PERATURAN-PERATURAN
HUKUM TIDAK TERTULIS YANG TUMBUH
BERKEMBANG DAN DIPERTAHANKAN DNG
KESADARAN HUKUM MASYARAKATNYA
23. BERSIFAT TRADISIONAL DENGAN BERPANGKAL
KEPADA KEHENDAK NENEK MOYANG
DAPAT BERUBAH TERGANTUNG DARI PENGARUH
KEJADIAN DAN KEADAAN HIDUP YANG SILIH
BERGANTI
PEMUKA ADAT BERPERAN MELAKSANAKAN SISTEM
HUKUM ADAT. PENGARUHNYA BESAR, PEMIMPIN
YANG DISEGANI, MENJAGA KEUTUHAN HIDUP
SEJAHTERA
24. PEMUKA ADAT DIANGGAP SBG ORANG YANG
PALING MAMPU MENJALANKAN DAN MEMELIHARA
PERATURAN, SELALU DITAATI MASYARAKATNYA
BERDASARKAN KEPERCAYAAN PADA NENEK
MOYANG
PERANAN INI DAPAT MENGUBAH HUKUM ADAT
SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT TANPA
MENGHAPUS KEPERCAYAAN DAN KEHENDAK SUCI
NENEK MOYANG
25. 4.SISTEM HUKUM ISLAM
DIANUT OLEH MASYARAKAT ARAB, BERKEMBANG DI ASIA,
AFRIKA, EROPA DAN AMERIKA SECARA INDIVIDUAL/
KELOMPOK
BERSUMBER HUKUM PADA : QURAN, SUNAH NABI, IJMA DAN
QIYAS
DASAR HUKUM: MENGATUR SEGI PEMBANGUNAN, POLITIK,
SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
26. SISTEM HUKUM DALAM HUKUM FIKH TERDIRI
DARI DUA HUKUM POKOK YAITU HUKUM
ROHANIAH DISEBUT IBADAT. HUKUM DUNIAWI
TERDIRI DARI :
MUAMALAT TATA TERTIB HUKUM ANTAR
MANUSIA (JUAL BELI, HK. TANAH, HAK MILIK
DLL)
NIKAH YAITU MEMBENTUK KELUARGA
JINAYAT YAITU HUKUM PIDANA, ANCAMAN
HUKUMAN TERHADAP HUKUM ALLAH DAN
KEJAHATAN
27. PENGERTIAN DASAR
SISTEM HUKUM
1. SUBYEK HUKUM
SETIAP PIHAK YANG MENJADI PENDUKUNG
HAK DAN KEWAJIBAN
BERUPA:
1.1. PRIBADI KODRATI
1.2. PRIBADI HUKUM
1.3. PEJABAT/TOKOH
28. 2. HAK DAN KEWAJIBAN
HAK :
SUATU KEBOLEHAN UNTUK MELAKUKAN
SESUATU / TIDAK MELAKUKAN SESUATU.
WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM
PADA SUBYEK HUKUM.
KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH
HUKUM PADA SUBYEK HUKUM.
29. PALING PENTING KEWAJIBAN UNTUK TIDAK
MENYALAH GUNAKAN HAK.
ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TERDAPAT HUBUNGAN
KORELATIF
HAK DIBATASI KEWAJIBAN
KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH
HUKUM PADA SUBYEK HUKUM
30. 3. PERISTIWA HUKUM
PERISTIWA YANG MEMBAWA AKIBAT HUKUM
KEJADIAN YANG MENIMBULKAN/
MENGHAPUSKAN HAK/KEWAJIBAN
PERISTIWA SOSIAL BERSEGI HUKUM
31. 1. PERILAKU DALAM HUKUM: SIKAP TINDAK YANG
MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM
1. PERILAKU MENURUT HUKUM
1.1. SEPIHAK
1.2. JAMAK PIHAK
1.3. SEREMPAK
2. PERILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN
MELANGGAR HUKUM
3. ZAAKWARNEMING
PERISTIWA HUKUM DAPAT
BERUPA :
32. 2. KEJADIAN MISALNYA : KELAHIRAN
3. KEADAAN, YANG TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNG-JAWABKAN
4. HUBUNGAN HUKUM
MERUPAKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN DALAM
HUKUM, SEBAGAI IKATAN HAK DAN KEWAJIBAN
ANTAR SUBYEK HUKUM
33. 5. OBYEK HUKUM
YAITU SEGALA SESUATU MENJADI OBYEK DARI
HUBUNGAN HUKUM. ADAKALANYA OBYEK HUKUM
DINAMAKAN BENDA, YANG DIBEDAKAN :
A. BENDA YG BERWUJUD DAN YG TIDAK
BERWUJUD
B. BENDA YG BERGERAK DAN BENDA TDK
BERGERAK
34. REFERENSI
YUDHO, WINARNO DAN AGUS BROTOSUSILO,
1986. MATERI POKOK SISTEM HUKUM
INDONESIA. PAJA 3131, MODUL 1-6. JAKARTA
: KARUNIKA DAN UNIV TERBUKA
DJAMALI, R. ABDOEL, 1993. PENGANTAR
HUKUM INDONESIA. ED.2., CET 3. JAKARTA:
RAJA GRAFINDO PERSADA.
