Dokumen tersebut membahas peranan filsafat Pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai sumber hukum materiil yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sumber hukum formil meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan pendapat para sarjana. Tatanan nilai Pancasila mencakup nilai material, vital, dan rohani yang dioper
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada tahun 1945. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam konstitusi Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. UUD Tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi tertulis Indonesia yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas perkembangan tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa bentuk peraturan yang digunakan tidak sesuai dengan sistem yang diatur dalam UUD 1945. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menetapkan tata urut peraturan perundang-undangan namun tidak sepenuhnya diikuti dalam praktek. Perlu penyempurnaan sistem hukum nasional.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara dasar negara, konstitusi, dan Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sumber segala hukum dan pandangan hidup bangsa. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara ketiganya sangat erat dimana Pancasila berada di puncaknya sebagai ideologi yang tidak dapat diubah.
Modul ini membahas latar belakang ilmu perundang-undangan, perkembangannya di Indonesia dan dunia, serta perbedaan pengertian istilah-istilah terkait seperti perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut membahas peranan filsafat Pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai sumber hukum materiil yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sumber hukum formil meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan pendapat para sarjana. Tatanan nilai Pancasila mencakup nilai material, vital, dan rohani yang dioper
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada tahun 1945. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam konstitusi Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. UUD Tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi tertulis Indonesia yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas perkembangan tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa bentuk peraturan yang digunakan tidak sesuai dengan sistem yang diatur dalam UUD 1945. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menetapkan tata urut peraturan perundang-undangan namun tidak sepenuhnya diikuti dalam praktek. Perlu penyempurnaan sistem hukum nasional.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara dasar negara, konstitusi, dan Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sumber segala hukum dan pandangan hidup bangsa. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara ketiganya sangat erat dimana Pancasila berada di puncaknya sebagai ideologi yang tidak dapat diubah.
Modul ini membahas latar belakang ilmu perundang-undangan, perkembangannya di Indonesia dan dunia, serta perbedaan pengertian istilah-istilah terkait seperti perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan."
The document summarizes election reforms in Indonesia from 1999 to present. It discusses the first election after the fall of the New Order government in 1999 where 48 parties participated. Subsequent reforms included direct election of the president, removing the military from the legislature, and establishing a new Regional Representative Council. The 2004 and 2009 elections saw continued reforms with more parties participating and further democratization.
Dokumen tersebut membahas tentang landasan normatif akhlak manusia berdasarkan agama Islam, meliputi Al-Quran, Sunnah, adat kebiasaan budaya, pandangan filsafat, dan norma hukum.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah namun belum mampu mengembangkan ekonominya. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakatnya yang kurang mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan seperti etika, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras yang diikuti negara-negara maju. Untuk maju, Indonesia perlu menanamkan prinsip-prinsip tersebut dalam budaya masyarakatnya.
Teks tersebut membahas pentingnya kajian epistemologi Islam untuk menangkal "kanker epistemologis" seperti relativisme dan skeptisisme. Epistemologi Islam menolak pemisahan ilmu menjadi ilmiah dan nonilmiah, melainkan mengakui semua jenis pengetahuan termasuk yang bersumber dari rasio, pengalaman, intuisi, dan wahyu.
Al-Farabi adalah filosof muslim terbesar yang hidup pada abad ke-10 M. Ia lahir di Turkistan dan menghabiskan hidupnya untuk mempelajari dan menulis tentang filsafat Yunani klasik khususnya Aristoteles. Al-Farabi memperkenalkan filsafat Islam sebagai madzhab yang terpadu dan mendasarkan teori pengetahuannya pada pengaruh akal aktif melalui emanasi. Ia dianggap sebagai "Mahaguru Kedua" setel
Dokumen tersebut membahas tentang stratifikasi gender dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, politik dan keluarga. Stratifikasi gender menyebabkan ketimpangan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.
Paragraf pertama membahas latar belakang pentingnya mempelajari ilmu fiqih bagi manusia untuk mendapatkan petunjuk dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Paragraf berikutnya membahas pembidangan ilmu fiqih menjadi dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang konsep fiqih mengenai ibadah dan muamalah.
Dokumen tersebut membahas tentang pembidangan ilmu fiqih yang terbagi menjadi bidang ibadah dan muamalah. Bidang ibadah mencakup aktivitas hubungan manusia dengan Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Bidang muamalah mengatur hubungan antara manusia meliputi pernikahan, warisan, ekonomi dan hukum pidana.
Ada beberapa jenis berbicara seperti berdasarkan situasi (informal dan formal), reaksi pesan (satu arah dan dua arah), klasifikasi pesan (satu arah dan dua arah), dan tujuan (menginformasikan, menghibur, meyakinkan). Pidato memerlukan pembicara yang baik seperti memilih topik tepat dan menguasai khal
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
The document summarizes election reforms in Indonesia from 1999 to present. It discusses the first election after the fall of the New Order government in 1999 where 48 parties participated. Subsequent reforms included direct election of the president, removing the military from the legislature, and establishing a new Regional Representative Council. The 2004 and 2009 elections saw continued reforms with more parties participating and further democratization.
Dokumen tersebut membahas tentang landasan normatif akhlak manusia berdasarkan agama Islam, meliputi Al-Quran, Sunnah, adat kebiasaan budaya, pandangan filsafat, dan norma hukum.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah namun belum mampu mengembangkan ekonominya. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakatnya yang kurang mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan seperti etika, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras yang diikuti negara-negara maju. Untuk maju, Indonesia perlu menanamkan prinsip-prinsip tersebut dalam budaya masyarakatnya.
Teks tersebut membahas pentingnya kajian epistemologi Islam untuk menangkal "kanker epistemologis" seperti relativisme dan skeptisisme. Epistemologi Islam menolak pemisahan ilmu menjadi ilmiah dan nonilmiah, melainkan mengakui semua jenis pengetahuan termasuk yang bersumber dari rasio, pengalaman, intuisi, dan wahyu.
Al-Farabi adalah filosof muslim terbesar yang hidup pada abad ke-10 M. Ia lahir di Turkistan dan menghabiskan hidupnya untuk mempelajari dan menulis tentang filsafat Yunani klasik khususnya Aristoteles. Al-Farabi memperkenalkan filsafat Islam sebagai madzhab yang terpadu dan mendasarkan teori pengetahuannya pada pengaruh akal aktif melalui emanasi. Ia dianggap sebagai "Mahaguru Kedua" setel
Dokumen tersebut membahas tentang stratifikasi gender dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, politik dan keluarga. Stratifikasi gender menyebabkan ketimpangan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.
Paragraf pertama membahas latar belakang pentingnya mempelajari ilmu fiqih bagi manusia untuk mendapatkan petunjuk dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Paragraf berikutnya membahas pembidangan ilmu fiqih menjadi dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang konsep fiqih mengenai ibadah dan muamalah.
Dokumen tersebut membahas tentang pembidangan ilmu fiqih yang terbagi menjadi bidang ibadah dan muamalah. Bidang ibadah mencakup aktivitas hubungan manusia dengan Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Bidang muamalah mengatur hubungan antara manusia meliputi pernikahan, warisan, ekonomi dan hukum pidana.
Ada beberapa jenis berbicara seperti berdasarkan situasi (informal dan formal), reaksi pesan (satu arah dan dua arah), klasifikasi pesan (satu arah dan dua arah), dan tujuan (menginformasikan, menghibur, meyakinkan). Pidato memerlukan pembicara yang baik seperti memilih topik tepat dan menguasai khal
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara dengan kedudukan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara dengan kedudukan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, sehingga segala sumber hukum harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi sumber nilai yang membentuk norma hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga diatur dalam UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) berdasarkan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Pancasila juga diuraikan sebagai cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia yang menjadi panduan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan."
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR, Pancasila berfungsi sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia dan menjadi dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang struktur dan peranan ilmu, fakta, serta paradigma dalam membentuk suatu disiplin ilmu. Struktur ilmu terdiri atas konsep-konsep dan metode penelitian. Fakta merupakan abstraksi dari kenyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris. Paradigma berperan sebagai pandangan yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam suatu komunitas ilmu.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman hakikat ilmu dan ilmu sosial, termasuk pengertian, ciri-ciri, dan metode ilmu serta kebenaran ilmu.
2. Ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan yang disusun secara sistematis melalui metode tertentu dan dapat diverifikasi, sedangkan ilmu sosial membahas proses-proses sosial manusia.
3. Ada empat dimens
Dokumen tersebut membahas tentang epistemologi, yang didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dibahas pula persoalan-persoalan dalam epistemologi, pengertian menurut beberapa ahli, ruang lingkup, objek, tujuan, landasan, hubungan dengan metode dan metodologi, serta pengaruh epistemologi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang sosialisasi perguruan tinggi dan pembekalan spirit kepada santri Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Baleendah. Terdapat informasi mengenai jalur masuk PTN, strategi memilih jurusan, serta kisah inspiratif dari beberapa alumni pesantren yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui beasiswa.
Makalah ini membahas administrasi pemerintah Indonesia terkait dengan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Makalah ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi oleh Mohammad Fazrulzaman dari Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2012.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
4. Pancasiala merupakan isi dari sumber hukum,
Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah
negara,
Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang
dibuat, diberlakukan,
Segala sesuatu peraturan perundang-undangan atau
hukum apapun yang bertentangan dengan jiwa ‘pancasila’
harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Menurut Tap. MPRS No.
XX/MPRS/1996 tentang
Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan
Republik Indonesia,
yang menjadi Sumber
Hukum Materiil
Perundang-Undangan
Republik Indonesia
adalah PANCASILA.
Pancasila sebagai sumber dar segala sumber hukum mengandung pengertian bahwa semua sumber hukum
yang berlaku di Indonesia (baik formil atau materiil) seluruhnya bersumber pada Pancasila
Dalam
arti
materiil
