Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan hukum di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum negara. Norma-norma hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki peran sebagai dasar filsafat negara yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara

1. PENDIDIKAN
PANCASILA

2. A. PENGERTIAN PANCASILA DAN HUKUM
1. PENGERTIAN PANCASILA
Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan
menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian
bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia.
Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur
pemerintahan negara. Pancasila merupakan kesepakatan bersama
bangsa Indonesia yang mementingkan semua komponen dari
Sabang sampai Merauke.
Etimologi kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari
India (bahasa kasta Brahma) yaitu panca yang berarti “lima” dan
sila yang berarti “dasar”. Jadi secara harfiah, “Pancasila” dapat
diartikan sebagai “lima dasar”.

3. 2. PENGERTIAN HUKUM
Secara umum hukum adalah suatu sistem yang dibuat
manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar
tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah
aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas
untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakat.

4. B. HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DAN HUKUM
Dalam pasal 2 UU No.10 tahun 2004 menyatakan bahwa
“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum sebagai berikut: “Penempatan
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan
Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar
filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

5. Pancasila merupakan filsafat, dasar negara dan ideologi bagi
Negara Republik Indonesia. Segala sesuatu didalam berbangsa
dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini
termasuk dalam bidang hukum. Dalam pasal 2 UU No.10 tahun
2004 menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari
segala sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan
maksud dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
itu sendiri adalah Pancasila merupakan sumber nilai dan nilai-
nilai yang terkandung didalamnya dibentuklah norma-norma
hukum oleh negara.

6. Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai dasar
filsafat negara. Dasar formal kedudukan Pancasila
sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul
dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pancasila asas
yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, yang
pada akhirnya harus direalisasikan dalam setiap aspek
penyelenggaraan Negara.