MATAKULIAH KEWARGANEGARAAN MENGENAI FILSAFAT PANCASILA

1. FILSAFAT PANCASILA
Kelompok 71

2. PEMBAHASAN
 a) Pengertian Filsafat
 b) Pengertian Pancasila Secara Etimologis
 c) Pengertian Pancasila Secara Termitologis
 d) Pengertian Filsafat Pancasila
 e) Objek Filsafat
 f) Pancasila sebagai ilmu
 g) Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 h) Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa
Indonesia
2

3. PENGERTIAN FILSAFAT
 Secara etimologis istilah ”filsafat“ atau dalam bahasa
Inggrisnya “philosophi” adalah berasal dari bahsa Yunani
“philosophia” yang secara lazim diterjemahkan sebagai
“cinta kearifan” kata philosophia tersebut berakar pada kata
“philos” (pilia, cinta) dan “sophia” (kearifan).
Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti
cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti “wisdom” atau
kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta
kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut maka
mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk
mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi
konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban
manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof.
3

4. PENGERTIAN PANCASILA SECARA
ETIMOLOGIS
 Perkataan Pancasil mula-mula terdapat dalam
perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka
dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu
ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui
Pancasila yang isinya 5 J [idem], yaitu :
 1. Tidak boleh melakukan kekerasan
 2. Tidak boleh mencuri
 3. Tidak boleh dengki
 4. Tidak boleh berbohong
 5. Tidak boleh mabuk (minum minuman keras)
4

5. PENGERTIAN PANCASILA SECARA
TERMITOLOGIS
 Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan
Negara RI untuk melengkapai alat2 Perlengkapan
Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18
Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45
dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri
dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan
Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara
Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara
RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh
Rakyat Indonesia.
5

6. PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA
 Filsafat pancasila asli
 Filsafat pancasila versi soekarno
 Filasafat pancasila versi soeharto
6

7. OBJEK FILSAFAT
 objek material filsafat adalah sarwa yang ada
(segala sesuatu yang berwujud), yang pada garis
besarnya dapat dibagi atas tiga persoalan pokok
yaitu : 1). Hakekat Tuhan; 2). Hakekat Alam; dan 3).
Hakekat manusia
 objek formal filsafat ialah usaha mencari
keterangan secara radikal terhadap objek material
filsafat.
7

8. PANCASILA SEBAGAI ILMU
 Pancasila suatu kesatuan yang majemuk tunggal, setiap
sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya,
diantara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.
Inti dan isi Pancasila adalah Manusia monopluralis yang
memiliki unsur-unsur susunan kodrat (jasmani – rohani),
sifat kodrat (individu-makhluk sosial), kedudukan kodrat
sebagai pribadi berdiri sendiri, yaitu makhluk Tuhan
YME. Pancasila merupakan penjelmaan hakekat
manusia monopluralis sebagai kesatuan organis.
8

9. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
 Aspek ontologis
 Aspek epistemologis
 Aspek aksiologis
9

10. PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA
INDONESIA
 a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni
1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah
rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan
sebutan Piagam Jakarta).
 b. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945,
alinea IV.
 c. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV.
 d. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik
Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.
 e. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah
Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.
10

11. TINJAUAN PANCASILA DALAM HAL PRAKTIS
 Kondisi ideologi
 Kondisi politik
 Kondisi ekonomi
 Kondisi sosial budaya
 Kondisi pertahanan dan keamanan
 Kondisi hukum
11

12. KONDISI IDEOLOGI
 Pada tanggal 1 juni 1945 bangsa Indonesia telah
menyepakati bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa
Indonesia dan kemudian ditetapkan sebagai dasar
negara pada sidang PPKI pada 18 agustus 1945.
Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban kita bangsa
Indonesia untuk menjalankan apa yang telah kita
sepakati bersama, dan itu membutuhkan pendidikan
dasar tentang bagaimana kita harus memahami dan
mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam pancasila
tersebut. Lalu, apakah hasil dari pendidikan-pendidikan
tentang kewarganegaraan dan pancasila kepada
seluruh warga negara Indonesia sudah memenuhi
harapan ? jawabannya adalah tidak. Ini salah satu
permasalahan yang fundamental yang dialami negara
kita. 12

13. KONDISI POLITIK
 Korupsi ? belakangan ini kita mengetahui istilah
korupsi kerap di identikan dengan dunia
perpolitikan di Indonesia, bagaimana kredibilitas
para politikus yang notabene adalah para wakil
rakyat selalu menjadi pertanyaan yang tidak
kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Belum lagi penyalahgunaan kekuasaan sebagai
alat penyalur kepentingan-kepentingan pribadi dan
kelompok elite, kita pun dapat memahami bahwa
betapa tidak ada kesesuaian antara komitmen
bersama dan realitas dalam kehidupan bernegara
masyarakat Indonesia. 13

14. KONDISI EKONOMI
 Keadilan ? Sudahkah pemerintah dan pemimpin
bangsa Indonesia memberikan keadilan untuk
bangsanya sendiri, sesuai apa yang tercantum
dalam pancasila, sila ke-5 yaitu ”Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia” ?
14

15. KONDISI SOSIAL BUDAYA
 Bekembangnya westernisasi saat ini cukup pesat
pada gaya hidup masyarakat Indonesia, masihkah
kita bangga dengan kebudayaan Indonesia yang
multikultur sebagai budaya yang kita cintai dan
hargai ? atau masyarakat Indonesia memiliki
pandangan yang justru malah sebaliknya ?
15

16. KONDISI PERTAHAHANAN DAN
KEAMANAN
 Permasalahan yang terjadi beberapa tahun lalu
antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia
ketika terdapat permasalahan dalam
persengketaan lahan, wilayah teritorial indonesia
yang semakin menyempit dikarenakan terdapat
kasus pergeseran batas wilayah yang merugikan
Indonesia merupakan contoh lemahnya pertahanan
dan keamanan Indonesia khususnya diwilayah
perbatasan.
16

17. KONDISI HUKUM
 Menurut Prof. Bagir, kesulitan dan masalah dalam
pelayanan hukum bisa ditemui di tingkat kelurahan,
hingga pada pihak yang paling atas, seperti
Mahkamah Agung (MA). Permasalahan tersebut ia
contohkan seperti sulitnya mengurus Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM),
pembayaran pajak, dan lain sebagainya. “Ini semua
sumber masalahnya adalah birokrasi yang gagal
dari atas ke bawah. Selain itu, di negara kita ini
masih menganut filsafat „Kalau bisa dipersulit
kenapa harus dimudahkan?‟,” jelasnya
17

18. KESIMPULAN
 1. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-
dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini
sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling
benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi
bangsa Indonesia.
 2. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara
Indonesia yaitu:
 a) Filasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
 b) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
 c) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
 3. Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, hal
tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya dalam beberapa
dokumen historis dan di dalam perundang-Undangan negara Indonesia
seperti di bawah ini :
 Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
 Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV
yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945
(terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta).
18