PENGANTAR ILMU HUKUM




                      TUGAS 1 KELOMPOK
TUGAS KELOMPOK INI DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MENGIKUTI
                  MATA KULIAH HUKUM BISNIS

                   “HUKUM BENDA”
                          DISUSUN OLEH :
                           KELOMPOK III
                              KELAS A4
               -Melki Pradika          1100861201125
               -Panji Sanjaya          1100861201107
               -Agus masduki           1100861201117
               -Bunga Pramitha         1100861201105
                -Siti Mahdalena        0900861201086


               JURUSAN STUDI MANAGEMEN
                   FAKULTAS EKONOMI
              UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
                       SEMESTER II
                TAHUN AKADEMIK 2011/2012
KATA PENGANTAR
 Puji syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT yang
 telah membeerikan kesempatan dalam penulisan
 tugas ini sehingga berjalan dengan lancar.
 Semoga ilmu dalam tugas yang telah kami susun ini
 dapat bermanfaat bagi kita semua. Demi
 kesempurnaan makalah ini kami sangat
 mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
 pembaca. Dan kepada bapak dosen yang mengajarkan
 mata kuliah ini saya ucapkan terima
DAFTAR ISI
 1.  KATA PENGANTAR…………………………………………..
 2. DAFTAR ISI………………………………………………………
 3. BAB 1- PENGERTIAN HUKUM BENDA……………..
 4. BAB 2- MACAM-MACAM BENDA……………………
 5. BAB 3- AZAS-AZAS HUKUM BENDA………………..
 11. BAB 4- HAK KEBENDAAN……………………………….
 17. BAB 5- KUHPerdata……………………………………….
BAB 1
PENGERTIAN HUKUM BENDA
PENGERTIAN HUKUM BENDA
    HUKUM BENDA yaitu sekumpulan segala mcam aturan hukum
    tentang benda yang terdapat di dalam buku II KUHPer mulai pasal
    499 sampai dengan 1232

     MENURUT PARA AHLI
1.Prof. Soebekti : - dalam arti sempit → dapat dilihat saja
   dalam arti luas → segala sesuatu dapat di haki (objek hukum)

2. Prof. Mariam Darus, dalam KUHPerdata ada 2 istilah:
   ▪ Benda (Zaak) → benda dlm arti luas (ps 499 KUHPerdata)
   ▪ Goed (barang)
   “Zaak” → segala sesuatu yg “dapat” dikuasai manusia
   “dapat” → membuka kemungkinan untuk memasukkan “sesuatu” yang
   sebelumnya → tidak memenuhi kriteria sebagai objek hukum
BAB 2
MACAM-MACAM BENDA
MACAM-MACAM BENDA
 Menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana
 diatur dalam BW benda dapat di bedakan atas :
 a) benda bergerak dan tidak bergerak
 b) benda yang musnah dan benda yang tetap ada
 c) benda yang dapat diganti dan benda yang tidak
 dapat diganti
 d) benda yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi
 e) benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak
 diperdagangkan
BAB 3
AZAS-AZAS HUKUM BENDA
AZAS-AZAS HUKUM BENDA
 1) asas hukum pemaksa (dewingenrecht), bahwa orang tidak
  boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam UU

 2) asas dapat dipindahtangankan, semua hak kebendaan dapat
  dipindah tangankan , kecuali hak pakai dan mendiami

 3) asas individualitas, objek hak kebendaan selalu benda
  tertentu atau dapat ditentukan secara individual, yang
  merupakan kesatuan

 4) asas totalitas, hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh
  objeknya sebagai satu kesatuan (psl 500, 588, 606 KUHPdt)
AZAS-AZAS HUKUM BENDA
 5) asas tidak dapat dipisahkan, orang yang berhak tidak
  boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang
  termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya

 6) asas prioritas, semua hak kebendaan memberi
  kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik
  (eigendom) sekalipun luasnya berbeda-beda

 7) asas percampuran, apabila hak yang membebani dan
  yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak
  yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807
  KUHPdt)
AZAS-AZAS HUKUM BENDA
 8) Pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dan tak
  bergerak, terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat
  perbedaan pengaturan dalam hal te
  rjadi peristiwa hukum
  penyerahan, pembebanan, bezit, dan verjaring

 9) asas publisitas, hak kebendaan atas benda tidak
  bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register
  umum

 10) asas mengenai sifat perjanjian, hak yang melekat atas
  benda itu berpindah, apabila bendanya itu di serahkan
  kepada yang memperoleh hak kebendaan itu.
BAB 4
HAK KEBENDAAN
HAK KEBENDAAN
a. Pengertian → hak yg memberikan kekuasaan langsung atas
   suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
b. Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan
 - Bersifat “mutlak”, yaitu dapat dipertahankan terhadap
   siapapun
 - “Zaak gevolg” (droit de suite) mengikuti benda dimanapun
   berada
 -Droit de preference hak untuk didahulukan
 -Diberi hak untuk gugat hak kebendaan pada setiap gangguan
   terhadap hak kebendaan, dapat dilakukan penuntutan kembali
 -Kewenangan untuk melakukan pemindahan hak, dapat
   dilakukan oleh pemegang hak kebendaan
HAK KEBENDAAN
c. Hak kebendaan berbeda dengan hak perorangan

d. Cara memperoleh hak kebendaan
 - Pengakuan
 - Penemuan
 - Penyerahan
 - Daluarsa
 - Pewarisan
 - Penciptaan
 - Ikutan/turunan
HAK KEBENDAAN
e. Dihapusnya hak kebendaan
 1. Benda lenyap/musnah
 2. Dipinahtangankan
 3. Pelepasan hak
 4. Dalursa
 5. Pencabutan hak, dengan syarat : - Berdasarkan UU
 - Dilakukan untuk kepentingan umum
 - Ganti rugi yang layak/patut
HAK KEBENDAAN
f. Macam-macam hak kebendaan
 Menurut UUPA (tanah):
   1. Hak milik
   2. Hak guna usaha
   3. Hak guna bangunan
   4. Hak pakai
   5. Hak sewa
HAK KEBENDAAN
 Menurut Buku II KUHPerdata
 1. Hak kebendaan yang bersifat memberikan
 kenikmatan (zakelijk genotsrecht), dibedakan atas :
 a. atas benda milik sendiri
 b. atas benda milik orang lain
 2.Hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk
 zakerheidsrecht)
BAB 5
KUHPerdata
KUHPerdata
 Pasal-pasal mengenai Hukum Benda terdiri dari 21
    bab, yakni sebagai berikut :
   Bab I – Tentang barang dan pembagiannya
   Bab II – Besit dan hak-hak yang timbul karenanya
   Bab III – Hak milik
   Bab IV – Hak dan kewajiban antara para pemilik
    pekarangan yg bertetangga
   Bab v – Kerja rodi
KUHPerdata
 Bab VI – Pengabdian pekarangan
 Bab VII – Hak numpang karang
 Bab VIII – Hak guna usaha (erfpacht)
 Bab IX – Bunga tanah dan sepersepuluhan
 Bab X – Hak hasil pakai
 Bab XI – Hak pakai dan hak mendiami
KUHPerdata
 Bab XII – Pewarisan karena kematian
 Bab XIII – Surat wasiat
 Bab XIV – Pelaksana surat wasiat dan engelola harta
    peninggalan
   Bab XV – Hak berpikir dan hak istimewa untuk merinsi
    harta peninggalan
   Bab XVI – Hak menerima dan menolak warisan
   Bab XVII – Pemisahan harta peninggalan
   Bab XVIII – Harta peninggalan yang tak terurus
   Bab XIX – Piutang dengan hak didahulukan
   Bab XX – Gadai
   Bab XXI – Hipotek
KUHPerdata
 Bab XVII – Pemisahan harta peninggalan
 Bab XVIII – Harta peninggalan yang tak terurus
 Bab XIX – Piutang dengan hak didahulukan
 Bab XX – Gadai
 Bab XXI – Hipotek
Terima
kasih
^_~

Hukum benda

  • 1.
    PENGANTAR ILMU HUKUM TUGAS 1 KELOMPOK TUGAS KELOMPOK INI DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MENGIKUTI MATA KULIAH HUKUM BISNIS “HUKUM BENDA” DISUSUN OLEH : KELOMPOK III KELAS A4 -Melki Pradika 1100861201125 -Panji Sanjaya 1100861201107 -Agus masduki 1100861201117 -Bunga Pramitha 1100861201105 -Siti Mahdalena 0900861201086 JURUSAN STUDI MANAGEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2011/2012
  • 2.
    KATA PENGANTAR  Pujisyukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah membeerikan kesempatan dalam penulisan tugas ini sehingga berjalan dengan lancar. Semoga ilmu dalam tugas yang telah kami susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demi kesempurnaan makalah ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dan kepada bapak dosen yang mengajarkan mata kuliah ini saya ucapkan terima
  • 3.
    DAFTAR ISI 1. KATA PENGANTAR………………………………………….. 2. DAFTAR ISI……………………………………………………… 3. BAB 1- PENGERTIAN HUKUM BENDA…………….. 4. BAB 2- MACAM-MACAM BENDA…………………… 5. BAB 3- AZAS-AZAS HUKUM BENDA……………….. 11. BAB 4- HAK KEBENDAAN………………………………. 17. BAB 5- KUHPerdata……………………………………….
  • 4.
  • 5.
    PENGERTIAN HUKUM BENDA HUKUM BENDA yaitu sekumpulan segala mcam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam buku II KUHPer mulai pasal 499 sampai dengan 1232 MENURUT PARA AHLI 1.Prof. Soebekti : - dalam arti sempit → dapat dilihat saja dalam arti luas → segala sesuatu dapat di haki (objek hukum) 2. Prof. Mariam Darus, dalam KUHPerdata ada 2 istilah: ▪ Benda (Zaak) → benda dlm arti luas (ps 499 KUHPerdata) ▪ Goed (barang) “Zaak” → segala sesuatu yg “dapat” dikuasai manusia “dapat” → membuka kemungkinan untuk memasukkan “sesuatu” yang sebelumnya → tidak memenuhi kriteria sebagai objek hukum
  • 6.
  • 7.
    MACAM-MACAM BENDA  Menurutsistem hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat di bedakan atas : a) benda bergerak dan tidak bergerak b) benda yang musnah dan benda yang tetap ada c) benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti d) benda yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi e) benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan
  • 8.
  • 9.
    AZAS-AZAS HUKUM BENDA 1) asas hukum pemaksa (dewingenrecht), bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam UU  2) asas dapat dipindahtangankan, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan , kecuali hak pakai dan mendiami  3) asas individualitas, objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual, yang merupakan kesatuan  4) asas totalitas, hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan (psl 500, 588, 606 KUHPdt)
  • 10.
    AZAS-AZAS HUKUM BENDA 5) asas tidak dapat dipisahkan, orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya  6) asas prioritas, semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik (eigendom) sekalipun luasnya berbeda-beda  7) asas percampuran, apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPdt)
  • 11.
    AZAS-AZAS HUKUM BENDA 8) Pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dan tak bergerak, terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal te rjadi peristiwa hukum penyerahan, pembebanan, bezit, dan verjaring  9) asas publisitas, hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum  10) asas mengenai sifat perjanjian, hak yang melekat atas benda itu berpindah, apabila bendanya itu di serahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu.
  • 12.
  • 13.
    HAK KEBENDAAN a. Pengertian→ hak yg memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. b. Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan  - Bersifat “mutlak”, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun  - “Zaak gevolg” (droit de suite) mengikuti benda dimanapun berada  -Droit de preference hak untuk didahulukan  -Diberi hak untuk gugat hak kebendaan pada setiap gangguan terhadap hak kebendaan, dapat dilakukan penuntutan kembali  -Kewenangan untuk melakukan pemindahan hak, dapat dilakukan oleh pemegang hak kebendaan
  • 14.
    HAK KEBENDAAN c. Hakkebendaan berbeda dengan hak perorangan d. Cara memperoleh hak kebendaan  - Pengakuan  - Penemuan  - Penyerahan  - Daluarsa  - Pewarisan  - Penciptaan  - Ikutan/turunan
  • 15.
    HAK KEBENDAAN e. Dihapusnyahak kebendaan  1. Benda lenyap/musnah  2. Dipinahtangankan  3. Pelepasan hak  4. Dalursa  5. Pencabutan hak, dengan syarat : - Berdasarkan UU  - Dilakukan untuk kepentingan umum  - Ganti rugi yang layak/patut
  • 16.
    HAK KEBENDAAN f. Macam-macamhak kebendaan  Menurut UUPA (tanah): 1. Hak milik 2. Hak guna usaha 3. Hak guna bangunan 4. Hak pakai 5. Hak sewa
  • 17.
    HAK KEBENDAAN  MenurutBuku II KUHPerdata 1. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan (zakelijk genotsrecht), dibedakan atas : a. atas benda milik sendiri b. atas benda milik orang lain 2.Hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht)
  • 18.
  • 19.
    KUHPerdata  Pasal-pasal mengenaiHukum Benda terdiri dari 21 bab, yakni sebagai berikut :  Bab I – Tentang barang dan pembagiannya  Bab II – Besit dan hak-hak yang timbul karenanya  Bab III – Hak milik  Bab IV – Hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yg bertetangga  Bab v – Kerja rodi
  • 20.
    KUHPerdata  Bab VI– Pengabdian pekarangan  Bab VII – Hak numpang karang  Bab VIII – Hak guna usaha (erfpacht)  Bab IX – Bunga tanah dan sepersepuluhan  Bab X – Hak hasil pakai  Bab XI – Hak pakai dan hak mendiami
  • 21.
    KUHPerdata  Bab XII– Pewarisan karena kematian  Bab XIII – Surat wasiat  Bab XIV – Pelaksana surat wasiat dan engelola harta peninggalan  Bab XV – Hak berpikir dan hak istimewa untuk merinsi harta peninggalan  Bab XVI – Hak menerima dan menolak warisan  Bab XVII – Pemisahan harta peninggalan  Bab XVIII – Harta peninggalan yang tak terurus  Bab XIX – Piutang dengan hak didahulukan  Bab XX – Gadai  Bab XXI – Hipotek
  • 22.
    KUHPerdata  Bab XVII– Pemisahan harta peninggalan  Bab XVIII – Harta peninggalan yang tak terurus  Bab XIX – Piutang dengan hak didahulukan  Bab XX – Gadai  Bab XXI – Hipotek
  • 23.