Hubungan HI dan Hukum Nasional

1. HUBUNGAN HUKUM
NASIONAL DAN HUKUM
INTERNASIONAL
PRESENTED BY:
FERY CHOFA, SH, LL.M

2. 3 Aspek Hubungan:
Apakah HI dan Hukum Nasional
merupakan suatu sistem;
Pengutamaan (Primacy) antara HI
dan Hukum nasional;
Pemberlakuan HI dalam hukum
nasional suatu negara.

3. Dasar Berlakunya
Hukum Internasional
Voluntarisme Obyektifisme
Dualisme Monisme

4. Pandangan Mengenai HI
Voluntarisme
Objektivisme

5. Voluntarisme
Berlakunya HI terletak pada
kemauan negara.
Berdasarkan pandangan ini maka
muncul paham dualisme yang
melihat bahwa HI dan HN
merupakan dua perangkat hukum
yang hidup berdampingan dan
berbeda secara intrinsik.
Pelopornya adalah Triepel (Jerman)
dan Anzilotti (Italia).

6. Alasan Dualisme
Hukum Nasional
 Sumber: kemauan
negara
 Subyek : individu
 Struktur: sempurna
 Efektifitas: tetap
berlaku efektif
walaupun
bertentangan dengan
HI
Hukum Internasional
 Kemauan/kesepakata
n bersama negara-
negara
 Negara
 Tidak sempurna

7. Kelemahan Dualisme
 Pada dasarnya baik HI maupun HN bersumber
dari kemauan negara yaitu kemauan negara
untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi
baik HI dan HN bersumber dari kebutuhan
manusia untuk hidup teratur dan beradab.
 Pada kenyataan dewasa ini perorangan dan
kesatuan non negara pun dapat menjadi
subyek HI.
 Perkembangan HN jauh lebih tinggi daripada
HI jadi, wajar saja HN memiliki bentuk organ
yang lebih sempurna dari HI.
 Pada kenyataannya seringkali HN tunduk pada
HI, pertentangan antara keduanya bukan bukti
perbedaan struktural tetapi hanyalah kurang
efektifnya HI.

8. Akibat Paham Dualisme
 Tidak akan mungkin dipersoalkan
mengenai hirarki antara keduanya, karena
menurut paham ini HI dan HN pada
hakikatnya tidak saja berlainan dan tidak
tergantung satu sama lain, tetapi juga
terlepas satu sama lain.
 Tidak mungkin ada pertentangan diantara
keduanya yang mungkin ada hanya
penunjukan(Renvoi).
 HI memerlukan transformasi terlebih dulu
untuk dapat berlaku dalam lingkungan
HN.

9. Objektivisme
Berlakunya HI terlepas dari
kemauan negara.
Muncullah paham monisme yang
melihat HI dan HN merupakan dua
bagian dari satu kesatuan yang
lebih besar yaitu hukum yang
mengatur kehidupan manusia.

10. MONISME
Monisme Primat
Hukum Nasional
Monisme Primat
Hukum Internasional

11. Akibat Monisme
Bahwa antara HI dan HN mungkin
ada hubungan hirarki.
Paham ini melahirkan 2 teori, yaitu:
–monisme dengan primat HN dan
–monisme dengan primat HI.

12. Monisme Dengan Primat HN
HI adalah lanjutan HN untuk urusan
luar negeri. Jadi menurut teori ini HI
adalah bersumber dari HN
Penganutnya dinamakan mazhab
Bonn yang salah satu pelopornya
adalah Max Wenzel)..

13. Alasan Monisme Dengan Primat HN
Tidak terdapat satu organisasi di
atas negara-negara yang mengatur
kehidupan negara-negara di dunia.
Dasar HI yang mengatur hubungan
internasional adalah terletak pada
wewenang negara untuk
mengadakan perjanjian
internasional, jadi ini adalah
wewenang konstitusional.

14. Kelemahan Monisme
Dengan Primat HN
Hanya memandang hukum
sebagai hukum tertulis dalam
hal ini perjanjian internasional.

15. Monisme Dengan Primat HI
HN bersumber dari HI yang secara
hirarkis lebih tinggi.
HN tunduk pada HI dan kekuatan
mengikatnya berdasarkan suatu
pendelegasian wewenang dari HI.
Penganut teori ini disebut dengan
Mazhab Vienna.

16. Kelemahan Monisme
Dengan Primat HI
Jika memandang bahwa HN
bersumber dari HI, ini artinya HI ada
terlebih dulu daripada HN, hal ini
tentu saja bertentangan dengan
kenyataan sejarah, yang
menyebutkan bahwa HN ada lebih
dulu daripada HI.
Wewenang mengadakan perjanjian
internasional terletak pada HN.

17. Tanggapan terhadap kedua teori
Tidak memberikan jawaban yang
memuaskan mengenai hubungan HI dan
HN
Praktek tidak menunjukkan aliran mana
yang lebih dominan
Hubungan HI dan HN diserahkan pada
praktek masing-masing negara
Kritik/pandangan S.G. Fitzmaurice

18. Sikap HI terhadap HN
HI pada dasarnya tidak menyampingkan
HN
Negara tidak dapat menggunakan HN
sebagai pembenaran untuk mengelak
kewajiban HI
Psl 27 Konvensi Wina: “A party may not
invoke the provisions of its internal law
as justification for its failure to perform a
treaty”

19. Sikap HN terhadap HI
Sulit disimpulkan karena hukum
domestik sangat bervariasi dan sering
tidak jelas dan tidak konsisten
Perlu mempelajari praktek negara-negara
dalam hal perjanjian, kebiasaan
internasional dan prinsip-prinsip hukum
umum

20. Primat HI Menurut Praktik
Internasional
 Setiap negara saat ini saling
menghormati batas wilayah negara
masing-masing.
 Pada umumnya negara-negara mentaati
kewajiban-kewajiban yang bersumber
dari perjanjian internasional dengan
negara lain.
 HI yang mengatur kekebalan dan
keistimewaan diplomatik ditaati oleh
negara-negara yang melakukan
hubungan diplomatik dan konsuler.
 Perlindungan terhadap orang asing dan
hak milik asing yang diberikan oleh HI
ditaati oleh negara-negara.

21. Konsep Perlawanan (Concept of
Opposability)
Ketentuan/Prinsip/Azas HN, yg
sesuai dengan HI, dapat digunakan
utk menyangkal/menolak ketentuan
HI yang digunakan negara lain
sebagai dasar klaim di peradilan
internasional.

22. Inggris
Doktrin Inkorporasi (Parliamentary
Souvereignty)
HI adalah hukum negara (international
law is the law of the land).
Pertama kali dikemukakan oleh
Blackstone (abad 18).
Daya berlaku doktrin ini dibedakan
untuk dua hal yaitu: hukum kebiasaan
internasional dan HI yang tertulis

23. Inggris: Hukum Kebiasaan
Internasional
3 Syarat:
 tidak bertentangan suatu undang-undang
baik yang telah ada maupun yang akan
ada kemudian.
 Sekali ruang lingkup suatu ketentuan
hukum kebiasaan internasional ditetapkan
oleh keputusan mahkamah tertinggi, maka
semua pengadilan di bawahnya terikat
oleh keputusan itu (Stare Decisis).
 Ketentuan hukum kebiasaan tersebut
harus merupakan ketentuan yang umum
diterima oleh masyarakat internasional.

24. Inggris: Hukum Kebiasaan
Internasional
Penerapan doktrin inkorporasi meliputi dua
dalil, yaitu:
 Dalil konstruksi hukum, yaitu bahwa
undang-undang yang dibuat oleh
parlemen harus ditafsirkan sebagai tidak
bertentangan dengan HI. Artinya, dalam
melakukan penafsiran terhadap undang-
undang ada pra-anggapan bahwa
parlemen tidak berniat melakukan
pelanggaran terhadap HI.
 Dalil tentang pembuktian suatu ketentuan
HI, yaitu bahwa HI tidak memerlukan
kesaksian para ahli di pengadilan Inggris.

25. Inggris: Perjanjian Internasional
Perjanjian yang memerlukan
persetujuan parlemen, memerlukan
pula pengundangan nasional,
sedangkan perjanjian yang tidak
memerlukan persetujuan parlemen
dapat berlaku langsung setelah
penandatanganan.

26. Inggris: Perjanjian Internasional
Perjanjian yang memerlukan
persetujuan parlemen:
 Memerlukan diadakannya perubahan
perundang-undangan nasional.
 Menyebabkan perubahan status atau
garis batas wilayah negara.
 Mempengaruhi hak sipil WN Inggris.
 Menambah beban keuangan negara.

27. Amerika Serikat
 Juga menganut doktrin inkorporasi.
 Undang-undang yang dibuat dengan
persetujuan DPR (Congress) diusahakan
tidak bertentangan dengan HI, namun jika
kemudian suatu undang-undang baru
ternyata bertentangan dengan HI, maka yang
harus dimenangkan adalah undang-undang.
 Membedakan penerapan antara Hukum
Kebiasaan Internasional dan Perjanjian
Internasional
 Perbedaan AS dengan Inggris tampak jelas
dalam hubungan antara perjanjian
internasional dengan HN

28. Amerika Serikat
Di AS perlu atau tidaknya
pengundangan secara nasional
suatu perjanjian internasional
ditentukan oleh dua hal, yaitu
– apakah bertentangan dengan
konstitusi?
– apakah perjanjian internasional
tersebut merupakan golongan self
executing treaties atau non self
executing treaties?

29. Amerika Serikat
 Jika pengadilan AS menetapkan bahwa
suatu perjanjian internasional tidak
bertentangan dengan konstitusi dan
termasuk golongan perjanjian internasional
self executing, maka perjanjian tersebut
dianggap bagian dari HN AS dan tidak
memerlukan pengundangan nasional.
 Sedangkan jika perjanjian internasional
tersebut termasuk perjanjian non self
executing maka diperlukan pengundangan
nasional.

30. Jerman Dan Perancis
 Dalam UUD Jerman dan UUD Perancis
disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan HI
merupakan bagian dari HN.
 Ketentuan HI kedudukannya lebih tinggi
daripada UU nasional dan langsung
menimbulkan hak dan kewajiban bagi
penduduk wilayah mereka.
 Dalam sistem hukum Jerman dan
Perancis tidak dipersoalkan transformasi
perjanjian internasional ke dalam HN,
menurut sistem hukum kedua negara
tersebut, pengesahan perjanjian dan
pengumuman resmi sudah mencukupi
syarat suatu perjanjian internasional
merupakan bagian dari HN.

31. Belanda
Menganut paham Monisme, HI dan
HN merupakan dua aspek yang
sama dari sistem hukum umumnya;
HI mempunyai kedudukan yang
lebih tinggi dari HN;
Perjanjian Internasional dapat
berlaku langsung tanpa
transformasi dgn syarat PI tersebut
langsung mengikat warganegara

32. Indonesia
Indonesia terikat dalam kewajiban
melaksanakan dan menaati semua
ketentuan perjanjian internasional
yang telah disahkan (diratifikasi)
setelah sebelumnya dikeluarkan
undang-undang mengenai
pengesahan perjanjian
internasional tersebut (UU 24 Tahun
2000 ttg Perjanjian Internasional)

33. Pemberlakuan HI/Perjanjian
Internasional dalam Hukum Nasional
1.Teori Transformasi:
Tidak dapat berlaku “ex proprio vigore”
dalam hukum nasional;
Transformasi khusus dari HI menjadi
HN;
2.Teori Delegasi:
Adopsi khusus berlakunya HI dalam HN;
Delegasi dari HI ke HN terkait waktu dan
cara berlakunya;