Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 termasuk definisi, proses, kriminalisasi, hukum acara, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan tambahan, dan perlindungan bagi pelapor serta saksi.
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Proses hukum pidana dapat dimulai melalui tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan, atau pengaduan. Tertangkap tangan terjadi ketika seseorang tertangkap sedang melakukan kejahatan. Laporan adalah pemberitahuan kejadian kejahatan kepada pihak berwenang. Pengaduan dilakukan oleh korban dan meminta pihak berwenang menindak pelaku.
1 pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidanaGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas definisi hukum acara pidana menurut para ahli hukum dan unsur-unsur pentingnya seperti fungsi, tujuan, pihak-pihak yang diatur, serta asas-asas hukum acara pidana seperti legalitas, keseimbangan, praduga tak bersalah, dan bantuan hukum."
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Proses hukum pidana dapat dimulai melalui tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan, atau pengaduan. Tertangkap tangan terjadi ketika seseorang tertangkap sedang melakukan kejahatan. Laporan adalah pemberitahuan kejadian kejahatan kepada pihak berwenang. Pengaduan dilakukan oleh korban dan meminta pihak berwenang menindak pelaku.
1 pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidanaGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas definisi hukum acara pidana menurut para ahli hukum dan unsur-unsur pentingnya seperti fungsi, tujuan, pihak-pihak yang diatur, serta asas-asas hukum acara pidana seperti legalitas, keseimbangan, praduga tak bersalah, dan bantuan hukum."
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani tindak pidana pencucian uang, termasuk kriminalisasi, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan, dan perlindungan pelapor.
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM berada di bawah lingkungan Pengadilan Umum dan memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur penyelid
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, mulai dari proses penyelidikan oleh KPK, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan khusus korupsi. KPK diberi kewenangan luas dalam proses tersebut, termasuk penyadapan dan pembekuan aset tersangka. Pengadilan khusus wajib memutus perkara korupsi dalam waktu tertentu.
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keputusan hakim. Tujuannya adalah mencari siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hukum secara jujur dan tepat.
Dokumen tersebut membahas berbagai undang-undang di Indonesia terkait tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen, dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara dan denda. Beberapa undang-undang yang disebutkan antara lain KUHP, Undang-Undang Kewarganegaraan, Kepabeanan, dan Pendidikan.
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Idik Saeful Bahri
Dokumen ini membahas proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi menurut undang-undang di Indonesia. Proses dimulai dari pengumpulan laporan, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti awal oleh penyelidik, dan apabila terbukti adanya indikasi korupsi, akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut oleh penyidik. Bila terkump
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM berat baik di dalam maupun luar negeri oleh warga negara Indonesia. Undang-undang ini mengatur prosedur penyelidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka pelanggaran HAM berat.
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan KUHAP. KUHAP mengatur prosedur hukum pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, hingga prapenuntutan dan penuntutan oleh jaksa.
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana. Mencakup proses penyelidikan oleh polisi, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Tujuannya mencari kebenaran dan memberikan putusan terhadap tersangka.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti, alat untuk melakukan tindak pidana, atau barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Penyidik harus mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang konstitusional dan inkonstitusional yang disampaikan oleh beberapa orang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusional dan inkonstitusional beserta contoh perilakunya, serta beberapa kasus pejabat negara yang melakukan tindakan inkonstitusional seperti Kepala BKPM yang memukul pramugari di pesawat.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani tindak pidana pencucian uang, termasuk kriminalisasi, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan, dan perlindungan pelapor.
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM berada di bawah lingkungan Pengadilan Umum dan memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur penyelid
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, mulai dari proses penyelidikan oleh KPK, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan khusus korupsi. KPK diberi kewenangan luas dalam proses tersebut, termasuk penyadapan dan pembekuan aset tersangka. Pengadilan khusus wajib memutus perkara korupsi dalam waktu tertentu.
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keputusan hakim. Tujuannya adalah mencari siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hukum secara jujur dan tepat.
Dokumen tersebut membahas berbagai undang-undang di Indonesia terkait tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen, dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara dan denda. Beberapa undang-undang yang disebutkan antara lain KUHP, Undang-Undang Kewarganegaraan, Kepabeanan, dan Pendidikan.
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Idik Saeful Bahri
Dokumen ini membahas proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi menurut undang-undang di Indonesia. Proses dimulai dari pengumpulan laporan, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti awal oleh penyelidik, dan apabila terbukti adanya indikasi korupsi, akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut oleh penyidik. Bila terkump
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM berat baik di dalam maupun luar negeri oleh warga negara Indonesia. Undang-undang ini mengatur prosedur penyelidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka pelanggaran HAM berat.
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan KUHAP. KUHAP mengatur prosedur hukum pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, hingga prapenuntutan dan penuntutan oleh jaksa.
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana. Mencakup proses penyelidikan oleh polisi, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Tujuannya mencari kebenaran dan memberikan putusan terhadap tersangka.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti, alat untuk melakukan tindak pidana, atau barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Penyidik harus mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang konstitusional dan inkonstitusional yang disampaikan oleh beberapa orang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusional dan inkonstitusional beserta contoh perilakunya, serta beberapa kasus pejabat negara yang melakukan tindakan inkonstitusional seperti Kepala BKPM yang memukul pramugari di pesawat.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 46 Tahun 2009.
UU No. 21 tahun 2007 mengatur tentang perdagangan orang dan tindak pidana terkait. Beberapa poin penting meliputi pidana bagi pelaku perdagangan orang antara 3-15 tahun penjara dan denda Rp120 juta-Rp600 juta, pidana 1 tahun penjara dan denda Rp40-240 juta untuk berusaha menggerakkan orang lain melakukan perdagangan orang meskipun tidak terjadi, serta pidana tambahan bagi korporasi pelaku antara lain p
Undang-undang ini mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menetapkan berbagai tindak pidana korupsi dan ancaman hukuman berupa pidana penjara dan denda. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pidana tambahan seperti perampasan barang hasil korupsi.
Undang-undang ini mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan menetapkan berbagai tindakan perdagangan orang sebagai tindak pidana yang diancam hukuman berat berupa pidana penjara dan denda. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan khusus bagi korban perdagangan orang dan mengatur tanggung jawab pidana bagi pelaku perdagangan orang baik perorangan maupun korporasi.
RUPBASAN adalah tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Benda sitaan adalah barang yang disita untuk keperluan pembuktian dalam peradilan, sedangkan barang rampasan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di RUPBASAN meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, pemeliharaan, dan pengeluaran barang.
1. Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana perlindungan satwa, dengan menjelaskan ketentuan hukum terkait, contoh kasus, dan strategi penyidikan tindak pidana pencucian uang.
Peraturan Presiden ini membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk memimpin upaya pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien. Satgas Saber Pungli akan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi terkait pungutan liar.
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransiAgungAgungPangestu
Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi. Terdiri dari pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan bank, serta prinsip-prinsip dalam perbankan seperti kepercayaan dan kehati-hatian. Modul ini juga membahas definisi dan unsur-unsur asuransi.
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari tiAgungAgungPangestu
Tugas ini membahas study kasus pembobolan data Sony Pictures oleh kelompok bernama Guardian of Peace yang berhasil mencuri lebih dari 100TB data termasuk film, skrip, dan informasi pribadi karyawan. Mahasiswa diminta menjelaskan pendapat tentang etika IT dan mengidentifikasi faktor serta indikator dari peristiwa pembobolan data tersebut.
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen.
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganAgungAgungPangestu
Modul ini membahas aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi. Terdapat penjelasan mengenai definisi dan jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Modul ini juga menjelaskan fungsi, tujuan, dan jenis-jenis asuransi serta mengevaluasi konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi.
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
Hbl,agung pangestu,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas me...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, meliputi pengertian, pendekatan, dan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dijelaskan meliputi kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Juga diuraikan perkembangan hukum perdagangan internasional melalui tiga tahapan.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS & LINGKUNGAN
Tindak Pidana Pencucian Uang
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Magister
Manajemen
06 35040 Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM,
CMA
Abstract : Kompetensi
Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat menjelaskan tentang tindak
pidana pencucian uang
2. ‘15
2 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
Konsep Dasar Dan Mekanisme Kerja Rezim Anti Pencucian Uang
Aspek-Aspek Penegakan Hukum Dalam Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PENCUCIAN UANG
Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta
kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.
Definisi Yuridis pencucian uang
• Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No.
8/2010).
PROSES PENCUCIAN UANG BERDASARKAN TEORI
Placement: Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem
keuangan.
Layering: Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang
kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana.
Integration: Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat
digunakan dengan aman.
KRIMINALISASI TPPU
PASAL 3 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan
lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. ‘15
3 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
PASAL 5 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU).
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU
TPPU).
ALAT BUKTI
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. (Pasal
73 UU TPPU).
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang
di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;
4. ‘15
4 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. (Pasal 1 Angka 16 UU
TPPU).
PENYIDIKAN
“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan
hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut
UU ini.” (Pasal 74 UU TPPU).
Penjelasan Pasal 74 UU TPPU:
Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi
kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:
- Polri
- Kejaksaan
- KPK
- BNN
- Ditjen Pajak
- Ditjen Bea dan Cukai
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak
pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan
TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK”. (Pasal 75 UU TPPU).
PENUNTUTAN
“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah
dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU).
“Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis
hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara
tersebut”. (Pasal 76 ayat (2) UU TPPU).
PEMBUKTIAN TERBALIK
“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa
harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU).
“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim
memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan
5. ‘15
5 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU).
Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai harta benda/kekayaannya Namun
pada dasarnya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum – JPU tidak dapat
mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti. Hanya unsur ‘Harta
Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan terdakwa.
PENYITAAN TAMBAHAN
“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita,
hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan
tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU).
PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI
“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan
Pihak Pelapor dan pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU)
Pasal 16 UU TPPU:
Pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
Permintaan keterangan harus disertai dengan:
a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
c. surat penetapan majelis hakim
(Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)
Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:
a. Kapolri atau kapolda ... dst;
b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst;
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst;
d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara.
(Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)
KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
Dafar Pustaka
Wajib:
6. ‘15
6 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
1. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa
Tambahan:
1. Arus Akbar Silondae, SH., LL.M., dan Wirawan B. Ilyas, SE., SH., Msi., MH. "
Pokok-Pokok Hukum Bisnis", Salemba Empat Publisher, 2011.
2. Richard Burton S, SH, "Aspek Hukum dalam Bisnis", Reneka Cipta, Jakarta, 2007.
3. R. Goenawan Oetomo, SH., MBA., "Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum
Perburuhan di Indonesia", Grhadhika Press Publisher, Jakarta, 2004.
4. Supriadi, SH., M.Hum, "Hukum Lingkungandi Indonesia" Sinar Grafika, 2013.