Modul ini membahas aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi. Terdapat penjelasan mengenai jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan infrastruktur. Modul ini juga menjelaskan fungsi asuransi, tujuan asuransi, dan jenis-jenis asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan properti. Diakhiri dengan konsekuensi hukum yang timbul dari perjan
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas me...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 5
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis.
2. Fungsi dan jenis dan tujuan asuransi dan konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Selamat menjawab Quiz.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas me...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 5
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis.
2. Fungsi dan jenis dan tujuan asuransi dan konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Selamat menjawab Quiz.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 4
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Setelah Sadara pelajari modul dan slide minggu ini, buat executive summary dan Jelaskan:
1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnva
2. Peran kegiatan bisnis.
3. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi
4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Selamat menjawab Quiz.
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
Manfaat lembaga pembiayaan :
Bagi masyarakat : manfaat lembaga pembiayaan yang paling utama ialah dapat membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
Bagi pembangunan infrastruktur : manfaat lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain.
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
Menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 4
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Setelah Sadara pelajari modul dan slide minggu ini, buat executive summary dan Jelaskan:
1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnva
2. Peran kegiatan bisnis.
3. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi
4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Selamat menjawab Quiz.
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
Manfaat lembaga pembiayaan :
Bagi masyarakat : manfaat lembaga pembiayaan yang paling utama ialah dapat membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
Bagi pembangunan infrastruktur : manfaat lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain.
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
Menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...Rosdiana
Mahasiswa harus dapat menjelaskan definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfaatnva peran kegiatan bisnis. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi dan konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
5 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan, Universitas Mercu Buana, 2018.
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
05
1A2323EL Rosdiana
Abstract : Kompetensi
Aspek Hukum Lembaga
Pembiayaan
Mampu menjelaskan Aspek
Hukum Lembaga Pembiayaan
dan Asuransi, serta
mengevaluasi konsekuensi
hukum yang timbul.
2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
ISI
Kuis minggu ke 5 :
1) Jenis Lembaga Pembiayaan meliputi:
a. Perusahaan Pembiayaan:
Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan
untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan
Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
b. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah
badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan mod al
ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
(investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan
melalui pembelian obligasi konversi,
dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang
didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
2) Fungsi Asuransi :
1. Fungsi Primer
Pengalihan Resiko – Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan
kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari tertanggung
sebagai”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung
(a risk transfer mechanism).
Penghimpun Dana – Sebagai penghimpun dana dari masyarakat
(pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang
mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau
biaya ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada
penanggung.
Premi Seimbang – Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga
pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung
adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang
dialihkannya kepada penanggung (equitable premium).
2. Fungsi Sekunder
Export Terselubung – Sebagai penjualan terselubung komoditas atau
barang-barang tak nyata keluar negeri.
Perangsang Pertumbuhan Ekonomi – untuk merangsang pertumbuhan
usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat
sosial dan sebagai tabungan.
Tujuan Asuransi :
1. Tujuan Asuransi untuk Pengalihan Resiko
3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Tujuan Asuransi yang paling utama ialah untu pengalihan resiko.
Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung sudah menyadari ada
ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap
jiwanya. Jika sewaktu-waktu bahaya tersebut menimpa harta
kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita suatu kerugian
atau korban jiwa atau cacat raga akan bisa mempengaruhi
perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.
2. Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Ganti Rugi
Tujuan asuransi yang selanjutnya ialah pembayaran ganti rugi.
Dalam hal ini terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian,
maka tidak ada suatu masalah terhadap resiko yang ditanggung
oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu
tidak senantiasa sungguh-sungguh akan terjadi.
3. Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Santunan
Selanjutnya tujuan asuransi untuk pembayaran santunan yaitu
Asuransi suatu kerugian dan juga asuransi jiwa yang diadakan
yang berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung
dan tertanggung.
4. Tujuan Asuransi untuk Kesejahteraan Anggota
Tujuan asuransi yang terakhir yakni untuk kesejahteraan
anggotanya. jika beberapa orang berhimpun dalam sebuah
perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai
si penanggung, sedangkan pada anggota perkumpulanlah yang
berkedudukan tertanggung.
Jenis – Jenis Asuransi :
1. Asuransi jiwa
• Jenis suransi jiwa ini memberikan suatu keuntungan finansial
kepada orang yang ditunjuk atas kematian tertanggung. Berbagai
bentuk sebuah asuransi jiwa yang dikeluarkan. Beberapa
menyediakan pembayaran hanya sesudah kematian tertanggung, sebagian perusahaan
asuransi yang lain ada bisa memungkinkan
tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.
2. Asuransi kesehatan
• Asuransi kesehatan salah satu jenis asuransi yaitu sebuah
produk asuransi yang khusus menangani suatu masalah
kesehatan yang diakibatkan sebuah penyakit dan menanggung
suatu proses perawatan kepada pada anggota asuransi nya.
Umumnya termasuk untuk melindungi dan menanggung pada
cedera, cacat, sakit, dan kematian karena kecelakaan. Asuransi
kesehatan ini bisa dibeli untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
3. Asuransi Kendaraan
• Dari sekian jenis asuransi, asuransi Yang se ring
digunakan asuransi mobil. Yakni asuransi terhadap cedera
4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
kepada orang lain atau terhadap suatu kerusakan pada
kendaraan orang lain yang disebabkan oleh suatu kendaraan
tertanggung. Asuransi mobil juga bisa membayar untuk
kehilangan, atau kerusakan, kendaraan bermotor tertanggung.
4. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
• Asuransi pemilik rumah untuk melindungi pemilik rumah dari
kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka, asuransi
properti pribadi ini melindungi terhadap kehilangan, atau
kerusakan, barang-barang tertentu milik pribadi. ini termasuk
untuk melindungi dan memberikan suatu keringanan jika terjadi
kecelakaan pada rumah anda seperti kebakaran dan lain
sebagainya.
5. Asuransi pendidikan.
• Salah satu jenis asuransi yang paling populer saat ini. Asuransi
pendidikan adalah suatu solusi cerdas untuk menjamin suatu
kehidupan menjadi lebih baik. contohnya orang tua yang
mengasuransikan sebuah pendidikan anak. Biaya premi yang
harus dibayar oleh peserta asuransi tergantung pada jenis
pendidikan yang ingin didapatkan kelak.
KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL DARI
PERJANJIAN ASURANSI :
Hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai
dengan pasal 1341 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
a. Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang
bunyinya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Dari pasal ini terdapat kata “Secara sah” berarti harus memenuhi
syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah ditentukan
oleh hukum, dan kata “mengikat sebagai Undang-undang” yang
berarti mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian.
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah
dibuat secara sah akan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut
tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja
(pasal 1338 KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya.
Apabila perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak berarti
perjanjian tersebut tidak mengikat. Jika ada salah satu pihak
ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh
persetujuan pihak lainnya.
b. Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338 KUHPerdata
mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik yang artinya bahwa perjanjian menuntut kepatutan dan
keadilan. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala
sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan serta Undang-undang.
Forum minggu ke 5 :
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau PT. Indonesian Eximbank dibentuk
melalui UU No.2 Tahun 2009, disebutkan bahwa lembaga ini adalah fasilitas yang diberikan
kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong kegiatan ekspor nasional
• Memberikan bantuan dalam rangka ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, dalam rangka
menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;
• Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat
dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek (non-bankable but feasible) untuk
peningkatan ekspor nasional; dan
• Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan
dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau
penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Penjaminan, dan Asuransi guna
pengembangan
Produk keuangan yang ditawarkan:
1. Pembiayaan
Konvensional :
1. Buyer’s credit
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Importir oleh Indonesian Eximbank dalam
rangka meningkatkan ekspor terkait
2. Kredit investasi ekspor
Pembiayaan yang diberikan kepada eksportir untuk membiayai investasi dalam rangka
meningkatkan kapasitas produksi untuk kegiatan ekspornya
3. Kredit modal kerja ekspor (KMKE)
Pembiayaan yang diberikan berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir. Produk ini dapat
dibagai menjadi dua, yaitu:
• KMKE transaksional, diberikan berdasarkan modal kerja dalam satu cycle
• KMKE tahunan, diberikan sesuai kebutuhan modal kerja berdasarkan data historis
penjualan dan proyeksi ekspor dalam satu tahu ke depan (dengan memerhatikan trade cycle
yang bersangkutan)
4. Pembiayaan L/C impor atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Fasilitas pembiayaan atas kewajiban pembayaran L/C atau SKBDN yang diterbitkan Bank
pelaksana dalam rangka pembelian (impor) bahan baku, suku cadang atau mesin yang
mendukung kegiatan produksi barang atau jasa ekspor
5. Penerbitan L/C impor
Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesian Exim bank untuk menerbitkan L/C
dalam rangka pengadaan bahan baku, suku cadang atau mesin untuk mendukung kegiatan
ekspor
6. Penerbitan Standby Letter of Credit (SBLC)
Fasilitas Penerbitan Standby L/C adalah fasilitas yang diberikan oleh Indonesia Eximbank
kepada Eksportir dalam bentuk jaminan yang diterbitkan untuk menjamin risiko yang
dihadapi beneficiary jika Importir melakukan wanprestasi atas kontrak/perikatan yang
menjadi dasar penerbitan SBLC.
7. Tagihan ekspor
Fasilitas Pengambil Alihan Tagihan Ekspor atau Tagihan Dalam Rangka Ekspor adalah
fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam bentuk pengambilalihan
tagihan ekspor barang maupun jasa secara diskonto dengan hak regres (with recourse) atau
hak untuk menagih kepada pemegang wesel jika terjadi non-akseptasi atau non pembayaran
8. Trust receipt
Fasilitas yang diberikan Indonesia Eximbank kepada Eksportir untuk mengeluarkan barang
atau bahan baku yang diimpor, di pelabuhan/kapal untuk kemudian diproses dan dijual, hasil
penjualan ini akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban impornya
9. Warehouse receipt financing
Fasilitas pembiayaan modal kerja oleh Indonesia Eximbank kepada Eksportir yang
pelaksaannya dikaitkan dengan nilai barang/komoditas milik Eksportir yang ada di gudang
yang dikelola oleh warehouse manager
b. Syariah
1. Anjak Hutang Syariah
Anjak Hutang Syariah adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain
yang wajib menanggungnya sehingga Eksportir. Dalam hal ini nasabah eksportir yang
berhutang kepada issuing Bank mengalihkan hutangnya kepada Divisi Syariah Indonesia
Eximbank, Divisi ini akan membayar kepada negotiating Bank, kemudian Divisi ini juga
akan melakukan penagihan kepada nasabah Eksportir
2. Pembiayaan Investasi Ekspor Syariah
Fasilitas pembiayaan investasi ekspor berdasarkan kebutuhan investasi Eksportir dengan
menggunakan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar tagihan tersebut dalam jangka waktu
tertentu dengan imbalan bagi hasil
3. Pembiayaan L/C Impor Syariah
7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah dan
Wakalah yang diberkan Divisi Syariah Indonesia Eximbank untuk melunasi pembiayaan L/C
atas nama Nasabah untuk pembelian barang impor/local
4. Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Syariah (MKE)
Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank berdasarkan kebutuhan modal
kerja Eksportir dalam rangka ekspor dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini
berdasarkan persetujuan para pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
c. Penjaminan
1. Penjaminan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE)
Fasilitas penjaminan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank sebagai penjamin kepada Bank
Umum sebagai terjamin atas resiko tidak terpenuhinya kewajiban keuangan oleh Eksportir
yang menerima KMKE dari Bank Umum tersebut
2. Penjaminan L/C Impor
Fasilitas dalam bentuk penjaminan (confirmation) atas L/C yang diterbitkan oleh Bank lain
atas permintaan Nasaah/Eksportir untuk pengadaan bahan baku, suku cadang atau mesin
dalam rangka kegiatan ekspor barang dan jasa
d. Asuransi
Produk yang memberikan perlindungan bagi Eksportir Indonesia maupun Investor Indonesia
di luar negeri dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko komersial maupun
risiko politik. asuransi ini meliputi:
• Asuransi atas risiko kegagalan ekspor
• Asuransi atas risiko kegagalan pembayaran
• Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Indonesia di luar negeri
• Asuransi atas risiko politik di suatu Negara yang menjadi tujuan ekspor
e. Jasa Konsultansi
Untuk jasa konsultasi ini, Indonesia Eximbank menyediakan jasa konsultasi berupa:
1. Pelatihan dan Penyediaan Informasi Trade Finance
2. Technical Assistance
Dafar Pustaka
Modul HBL Minggu ke 5
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/139-lembaga-pembiayaan-ekspor-
indonesia
8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id