PANCASILA SEBAGAI ETIKA
A.Pengertian Etika
Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasannya masing-masing.
Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat
teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis membahas tentang segala sesuatu yang ada,
sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada
tersebut. Dalam hal ini filsafat teoritispun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat
dengan hal-hal yang bersifat praktis.
Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika
umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-
ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang
bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus
mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno,
1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia,
sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai
aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang
membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas
tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan
suatu bagian terbesar dari etika khusus.
Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran
dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa
etika berkaitan dengan tingkah laku manusia.
Pancasila menjadi semacam etika perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat
Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif Pancasila itu sendiri. Pengalaman sejarah pernah
menjadikan Pancasila sebagai semacam norma etik bagi perilaku segenap warga bangsa.
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 dapat dianggap sebagai etika sosial dan etika
politik bagi bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila (Achmad Fauzi, 2003).
Di era sekarang ini, tampaknya kebutuhan akan norma etik untuk kehidupan bernegara masih
perlu bahkan penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR No.
VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat.
Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ini bertujuan untuk :
1. memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan
kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.
2. menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai berikut:
a. etika sosial dan budaya
b. etika pemerintahan dan politik
c. etiaka ekonomi dan bisnis
d. etika penegakan hukum yang berkeadilan
e. etika keilmuan dan disiplin kehidupan
B.Pengertian Nilai, Norma, dan Moral
Secara etimologi, nilai berasal dari kata value (Inggris) yang berasal dari kata valere (Latin)
yang berarti : kuat, baik, berharga. Dengan demikian secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang
berguna.
Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra, yang
dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu
yang diinginkan. Jadi, nilai bersifat normative, suatu keharusan (das sollen) yang menuntut
diwujudkan dalam tingkah laku. Nilai menjadi pendorong / motivator hidup manusia. Tindakan
manusia digerakkan oleh nilai.
Di dalam Dictionary of Sosciology and Related Science dikemukakan bahwanilai adalah
kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai
itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu
sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuati
itu. dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” di
balik kenyataan-kenyataan lainnya. ada nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai
pembawa nilai (wartrager).
Max sceler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama
tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah
dibandingkan nilai-nilai lainnya. menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan
menjadi empat tingkatan, yaitu :
1. Nilai-nilai kenikmatan : terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak
mengenakan (die Wertreihe des Angenehmen und Unangehmen), yang menyebabkan orang
senang atau tidak senang.
2. Nilai-nilai kehidupan : terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (Werte des vitalen
Fuhlens), seperti : kesehatan, kebugaran jasmani, kesejahteraan, keadilan.
3. Nilai-nilai kejiwaan : terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak
tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya: keindahan, kebenaran.
4. Nilai-nilai kerohanian : terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (wermodalitat des
Heiligen ung Unheiligen). Nilai semacam ini terdiri dari nilai-nilai pribadi.
Walter G. Everet mengelompokkan nilai-nilai manusiawi kedalam delapan kelompok, yaitu
:
1. Nilai-nilai ekonomis : ditujukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat
dibeli.
2. Nilai-nilai kejasmanian : membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan
badan.
3. Nilai-nilai hiburan : nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan
pada pengayaan kehidupan.
4. Nilai-nilai sosial : berasal mula dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
5. Nilai-nilai watak : keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
6. Nilai-nilai estetis : nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.
7. Nilai-nilai intelektual : nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.
8. Nilai-nilai keagamaan.
Prof. Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :
1. Nilai material : segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan
material ragawi manusia.
2. Nilai vital : segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan
atau aktivitas.
3. Nilai kerohanian : segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
Nilai kerohanian dibagi menjadi empat macam, yaitu:
a. Nilai kebenaran : bersumber pada akal (rasio,budi,cipta) manusia.
b. Nilai keindahan atau nilai estetis : bersumber pada unsur perasaan manusia.
c. Nilai kebaikan atau nilai moral : bersumber pada unsur kehendak.
d. Nilai religious : bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.
Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Nilai logika yaitu nilai tentang benar-salah.
b. Nilai etika yaitu tentang baik-buruk.
c. Nilai estetika yaitu tentang indah-jelek.
Dalam filsafat pancasila, juga disebutkan bahwa ada tiga tingkatan nilai, yaitu:
1. Nilai Dasar
Nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar ( dalam bahasa ilmiahnya disebutdasar
onotologis), yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makana terdalam dari nilai-nilai
tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala
sesuatu, misalnya: hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya.
b). Nilai Instrumental
Nilai instrumental merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Nilai
instrumental juga merupakan pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma
social dan norma hokum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme
lembaga-lembaga negara.
c). Nilai Praksis
Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam suatu
kehidupan yang nyata. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan
nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia.
Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai
Kemanusiaan Yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Norma atau kaidah adalah aturan pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai
perwujudan dari nilai yaitu perwujudan martabat manusia sebagai mahluk budaya, moral, religi,
dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai
untuk dipatuhi.
Norma yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ada empat, yaitu :
1. Norma agama
Norma ini disebut juga dengan norma religi atau kepercayaan. Norma ini ditunjukkan
kepada kehidupan beriman yaitu kewajiban manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri.
2. Norma etik atau moral
Norma ini disebut juga dengan norma kesusilaan atau etika atau budi pekerti. Norma moral
atau etik adalah norma yang paling dasar. Norma ini menentukan bagaimana kita menilai
seseorang, karena norma ini berkaitan dengan tingkah laku manusia. Norma kesusilaan
berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi.
3. Norma kesopanan
Norma ini disebut juaga norma adat, sopan santun, tata karma atau norma fatsoen. Norma ini
didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.
4. Norma hukum
Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memaksakan
kepada kita.
Moral berasal dari kata mos (mores) yang hampir sama dengan kesusilaan, kelakuan. Moral
adalah suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik
lisan maupun tertulis tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan
perbuatan manusia.
C. Hubungan Nilai, Norma dan Moral
Sebagaimana dijelaskan diatas, nilai adalah bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti
tidak dapat ditangkap melalui indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai.
Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Agar nilai tersebut lebih berguna
dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu dikongkritkan menjadi lebih
objektif. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma.
Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang
terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam
pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku
manusia.
Hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal
tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan.
D. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik
Indonesia
1.Dasar Filosofis
Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada
hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu
dasar filsafat maka sila-sila pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkhis dan
sistematis.
Dasar pemikiran filosofis dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara sebagai
berikut. Pancasila sebai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna
bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus
berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan , Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.
Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam
menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia
dan mungking juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan
maupun dalam kehidupan keagamaan.
3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi
syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum
positif di Indonesia.
Sebaliknya nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa
materialis.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga
merupakan jati diri bangsa.
3. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerokhanian yaitu nilai
kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius.
2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental Negara
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan
suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari
segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita
hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa
Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan oleh para pendiri negara menjadi
lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia.
Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966.
Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki
kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental.

Pancasila sebagai etika

  • 1.
    PANCASILA SEBAGAI ETIKA A.PengertianEtika Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasannya masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis membahas tentang segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Dalam hal ini filsafat teoritispun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran- ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan tingkah laku manusia. Pancasila menjadi semacam etika perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif Pancasila itu sendiri. Pengalaman sejarah pernah menjadikan Pancasila sebagai semacam norma etik bagi perilaku segenap warga bangsa. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 dapat dianggap sebagai etika sosial dan etika politik bagi bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila (Achmad Fauzi, 2003). Di era sekarang ini, tampaknya kebutuhan akan norma etik untuk kehidupan bernegara masih perlu bahkan penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ini bertujuan untuk : 1. memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. 2. menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai berikut: a. etika sosial dan budaya b. etika pemerintahan dan politik c. etiaka ekonomi dan bisnis d. etika penegakan hukum yang berkeadilan e. etika keilmuan dan disiplin kehidupan B.Pengertian Nilai, Norma, dan Moral Secara etimologi, nilai berasal dari kata value (Inggris) yang berasal dari kata valere (Latin) yang berarti : kuat, baik, berharga. Dengan demikian secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang berguna. Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Jadi, nilai bersifat normative, suatu keharusan (das sollen) yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku. Nilai menjadi pendorong / motivator hidup manusia. Tindakan manusia digerakkan oleh nilai. Di dalam Dictionary of Sosciology and Related Science dikemukakan bahwanilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai
  • 2.
    itu pada hakikatnyaadalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuati itu. dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” di balik kenyataan-kenyataan lainnya. ada nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (wartrager). Max sceler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan nilai-nilai lainnya. menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu : 1. Nilai-nilai kenikmatan : terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (die Wertreihe des Angenehmen und Unangehmen), yang menyebabkan orang senang atau tidak senang. 2. Nilai-nilai kehidupan : terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (Werte des vitalen Fuhlens), seperti : kesehatan, kebugaran jasmani, kesejahteraan, keadilan. 3. Nilai-nilai kejiwaan : terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya: keindahan, kebenaran. 4. Nilai-nilai kerohanian : terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (wermodalitat des Heiligen ung Unheiligen). Nilai semacam ini terdiri dari nilai-nilai pribadi. Walter G. Everet mengelompokkan nilai-nilai manusiawi kedalam delapan kelompok, yaitu : 1. Nilai-nilai ekonomis : ditujukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. 2. Nilai-nilai kejasmanian : membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan. 3. Nilai-nilai hiburan : nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan. 4. Nilai-nilai sosial : berasal mula dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. 5. Nilai-nilai watak : keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. 6. Nilai-nilai estetis : nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. 7. Nilai-nilai intelektual : nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. 8. Nilai-nilai keagamaan. Prof. Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut : 1. Nilai material : segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. 2. Nilai vital : segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai kerohanian : segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi empat macam, yaitu: a. Nilai kebenaran : bersumber pada akal (rasio,budi,cipta) manusia. b. Nilai keindahan atau nilai estetis : bersumber pada unsur perasaan manusia. c. Nilai kebaikan atau nilai moral : bersumber pada unsur kehendak. d. Nilai religious : bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: a. Nilai logika yaitu nilai tentang benar-salah. b. Nilai etika yaitu tentang baik-buruk. c. Nilai estetika yaitu tentang indah-jelek. Dalam filsafat pancasila, juga disebutkan bahwa ada tiga tingkatan nilai, yaitu: 1. Nilai Dasar Nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar ( dalam bahasa ilmiahnya disebutdasar onotologis), yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makana terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya: hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya. b). Nilai Instrumental Nilai instrumental merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Nilai instrumental juga merupakan pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma social dan norma hokum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
  • 3.
    c). Nilai Praksis Nilaipraksis pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma atau kaidah adalah aturan pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan dari nilai yaitu perwujudan martabat manusia sebagai mahluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ada empat, yaitu : 1. Norma agama Norma ini disebut juga dengan norma religi atau kepercayaan. Norma ini ditunjukkan kepada kehidupan beriman yaitu kewajiban manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri. 2. Norma etik atau moral Norma ini disebut juga dengan norma kesusilaan atau etika atau budi pekerti. Norma moral atau etik adalah norma yang paling dasar. Norma ini menentukan bagaimana kita menilai seseorang, karena norma ini berkaitan dengan tingkah laku manusia. Norma kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi. 3. Norma kesopanan Norma ini disebut juaga norma adat, sopan santun, tata karma atau norma fatsoen. Norma ini didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. 4. Norma hukum Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memaksakan kepada kita. Moral berasal dari kata mos (mores) yang hampir sama dengan kesusilaan, kelakuan. Moral adalah suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. C. Hubungan Nilai, Norma dan Moral Sebagaimana dijelaskan diatas, nilai adalah bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Agar nilai tersebut lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu dikongkritkan menjadi lebih objektif. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. D. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia 1.Dasar Filosofis Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkhis dan sistematis. Dasar pemikiran filosofis dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara sebagai berikut. Pancasila sebai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan , Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:
  • 4.
    1. Rumusan darisila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai. 2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungking juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. 3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Sebaliknya nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif dijelaskan sebagai berikut: 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. 2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa. 3. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerokhanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental Negara Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental.