Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen talenta aparatur sipil negara nasional untuk mencapai birokrasi berkelas dunia. Dokumen tersebut menjelaskan kondisi umum ASN saat ini, isu-isu strategis terkait manajemen talenta, dan rencana strategi serta tindak lanjut untuk mengembangkan manajemen talenta nasional, termasuk kerangka kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang dibutuhkan.
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANWiandhariEsaBBPKCilo
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di Kementerian Kesehatan. Dokumen menjelaskan tentang pengertian pengembangan kompetensi, jenis kompetensi yang harus dimiliki aparatur sipil negara, dan tahapan pemetaan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen talenta aparatur sipil negara nasional untuk mencapai birokrasi berkelas dunia. Dokumen tersebut menjelaskan kondisi umum ASN saat ini, isu-isu strategis terkait manajemen talenta, dan rencana strategi serta tindak lanjut untuk mengembangkan manajemen talenta nasional, termasuk kerangka kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang dibutuhkan.
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANWiandhariEsaBBPKCilo
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di Kementerian Kesehatan. Dokumen menjelaskan tentang pengertian pengembangan kompetensi, jenis kompetensi yang harus dimiliki aparatur sipil negara, dan tahapan pemetaan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
Analisis jabatan dan beban kerja dilakukan untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan target pekerjaan. Analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan seperti nama, tugas, dan syarat jabatan. Analisis beban kerja menggunakan pendekatan hasil kerja atau objek kerja dengan mempertimbangkan target, standar kerja, dan jumlah pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas perencanaan sistem informasi komprehensif dan terpadu untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indonesia. Ia menjelaskan perlunya grand design sistem informasi LAN yang mengintegrasikan seluruh satuan kerja dan menghindari pulau-pulau informasi. Dokumen ini juga meninjau literatur mengenai perencanaan strategis sistem informasi dan kerangka kerjanya serta metode kajian yang digunakan untuk menyusun grand design tersebut.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Bagi yang Membuituhkan CONTOH JOB DESCRIPTION LENGKAP, Kami menjual dengan harga HANYA Rp 500 Ribu saja. Untuk Pemesanan Silahkan Hubungi : 0878-7063-5053 (Fast Response) HARD-Hi SMART CONSULTING.
Program BUMN Hadir untuk Negeri tahun 2018 bertujuan untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman serta mewujudkan peran BUMN di masyarakat melalui serangkaian program seperti pertukaran siswa, magang bersertifikat, peringatan hari kemerdekaan, safari Ramadhan, mudik gratis, peringatan Natal, serta perayaan hari jadi BUMN.
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas tentang sumber-sumber dan prosedur yang digunakan dalam mengembangkan dan merumuskan alternatif kebijakan. Beberapa sumber alternatif kebijakan yang disebutkan adalah wewenang, wawasan, metode, teori ilmiah, dan motivasi. Prosedur umum yang dijelaskan terdiri dari definisi masalah, prediksi dampak kebijakan, preskripsi nilai kebijakan, deskripsi konsekuensi kebijak
Dokumen tersebut membahas analisis dan peramalan kebutuhan sumber daya manusia di suatu organisasi. Ia menjelaskan bahwa peramalan kebutuhan SDM meliputi faktor-faktor internal dan eksternal seperti rencana strategis, kondisi ekonomi, serta ketersediaan dan pergerakan SDM yang ada. Dokumen ini memberikan panduan untuk melakukan peramalan kebutuhan SDM jangka pendek dan panjang dengan mempertimbangkan berbagai fak
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia aparatur negara di Indonesia, khususnya manajemen talenta. Terdapat penjelasan mengenai penyelenggaraan manajemen talenta mulai dari identifikasi jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, strategi akuisisi, hingga penetapan kelompok rencana suksesi baik di tingkat nasional maupun instansi. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan manajemen talenta aparatur neg
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
Contoh format rencana aksi Proyek Perubahanagiev2000
Dokumen ini berisi identitas proyek perubahan yang mencakup nama proyek, deskripsi, sponsor, tim, tujuan jangka pendek dan menengah, manfaat, ruang lingkup, output kunci, tahapan, tata kelola, anggaran, stakeholder, potensi masalah, risiko, indikator keberhasilan, dan faktor kunci keberhasilan proyek serta persetujuan sponsor proyek.
Dokumen tersebut membahas perencanaan sumber daya manusia kesehatan di RSD dr Soebandi untuk periode 2017-2022 dengan mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku, meliputi penilaian kebutuhan tenaga medis dan non medis berdasarkan jenis dan kualifikasi profesi serta analisis kebutuhan pelayanan."
Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan bab pendahuluan dari makalah yang membahas analisis jabatan. Ringkasannya adalah: Makalah ini membahas latar belakang pentingnya analisis jabatan, rumusan masalah terkait persepsi karyawan terhadap analisis jabatan, tujuan penulisan untuk memahami analisis jabatan, dan manfaat penulisan bagi pembaca.
Analisis jabatan dan beban kerja dilakukan untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan target pekerjaan. Analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan seperti nama, tugas, dan syarat jabatan. Analisis beban kerja menggunakan pendekatan hasil kerja atau objek kerja dengan mempertimbangkan target, standar kerja, dan jumlah pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas perencanaan sistem informasi komprehensif dan terpadu untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indonesia. Ia menjelaskan perlunya grand design sistem informasi LAN yang mengintegrasikan seluruh satuan kerja dan menghindari pulau-pulau informasi. Dokumen ini juga meninjau literatur mengenai perencanaan strategis sistem informasi dan kerangka kerjanya serta metode kajian yang digunakan untuk menyusun grand design tersebut.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Bagi yang Membuituhkan CONTOH JOB DESCRIPTION LENGKAP, Kami menjual dengan harga HANYA Rp 500 Ribu saja. Untuk Pemesanan Silahkan Hubungi : 0878-7063-5053 (Fast Response) HARD-Hi SMART CONSULTING.
Program BUMN Hadir untuk Negeri tahun 2018 bertujuan untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman serta mewujudkan peran BUMN di masyarakat melalui serangkaian program seperti pertukaran siswa, magang bersertifikat, peringatan hari kemerdekaan, safari Ramadhan, mudik gratis, peringatan Natal, serta perayaan hari jadi BUMN.
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas tentang sumber-sumber dan prosedur yang digunakan dalam mengembangkan dan merumuskan alternatif kebijakan. Beberapa sumber alternatif kebijakan yang disebutkan adalah wewenang, wawasan, metode, teori ilmiah, dan motivasi. Prosedur umum yang dijelaskan terdiri dari definisi masalah, prediksi dampak kebijakan, preskripsi nilai kebijakan, deskripsi konsekuensi kebijak
Dokumen tersebut membahas analisis dan peramalan kebutuhan sumber daya manusia di suatu organisasi. Ia menjelaskan bahwa peramalan kebutuhan SDM meliputi faktor-faktor internal dan eksternal seperti rencana strategis, kondisi ekonomi, serta ketersediaan dan pergerakan SDM yang ada. Dokumen ini memberikan panduan untuk melakukan peramalan kebutuhan SDM jangka pendek dan panjang dengan mempertimbangkan berbagai fak
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia aparatur negara di Indonesia, khususnya manajemen talenta. Terdapat penjelasan mengenai penyelenggaraan manajemen talenta mulai dari identifikasi jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, strategi akuisisi, hingga penetapan kelompok rencana suksesi baik di tingkat nasional maupun instansi. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan manajemen talenta aparatur neg
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
Contoh format rencana aksi Proyek Perubahanagiev2000
Dokumen ini berisi identitas proyek perubahan yang mencakup nama proyek, deskripsi, sponsor, tim, tujuan jangka pendek dan menengah, manfaat, ruang lingkup, output kunci, tahapan, tata kelola, anggaran, stakeholder, potensi masalah, risiko, indikator keberhasilan, dan faktor kunci keberhasilan proyek serta persetujuan sponsor proyek.
Dokumen tersebut membahas perencanaan sumber daya manusia kesehatan di RSD dr Soebandi untuk periode 2017-2022 dengan mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku, meliputi penilaian kebutuhan tenaga medis dan non medis berdasarkan jenis dan kualifikasi profesi serta analisis kebutuhan pelayanan."
Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan bab pendahuluan dari makalah yang membahas analisis jabatan. Ringkasannya adalah: Makalah ini membahas latar belakang pentingnya analisis jabatan, rumusan masalah terkait persepsi karyawan terhadap analisis jabatan, tujuan penulisan untuk memahami analisis jabatan, dan manfaat penulisan bagi pembaca.
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
1. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 1 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
Nomor : 12/Lap/GAR-ITB/II/2021
Tanggal: 12 Februari 2021
Hal : Laporan dugaan pelanggaran netralitas PNS atas nama Terlapor:
Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D.
Kepada Yang Terhormat:
Bapak Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di Jakarta
Dengan hormat,
Kami para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) lintas jurusan dan lintas angkatan yang
terhimpun dalam Gerakan Anti Radikalisme - Alumni Institut Teknologi Bandung
(GAR ITB), dengan ini menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas PNS atas
nama Terlapor seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan identitas sebagai berikut:
Nama : Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D.
Nomor Induk Pegawai : 197507272006041005
Unit Kerja & Instansi : Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung
Jabatan di ITB : Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB
Berdasarkan hasil investigasi oleh tim GAR ITB ditemukan bukti-bukti awal tentang
keterlibatan Terlapor di masa lalu sebagai anggota partai politik Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Berdasarkan bukti-bukti awal tersebut maka GAR ITB mohon kepada
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat menginvestigasi lebih lanjut tentang
dugaan pelanggaran netralitas PNS atas nama Terlapor.
Mengingat keterbatasannya sebagai komunitas masyarakat sipil, maka GAR ITB tidak
memiliki kewenangan resmi untuk dapat memperoleh bukti-bukti terbaru mengenai status
keanggotaan Terlapor di partai politik PKS saat ini. Oleh karenanya GAR ITB menyerahkan
sepenuhnya pencarian bukti-bukti lainnya maupun tindak lanjut dari laporan dugaan
pelanggaran netralitas PNS atas nama Terlapor ini, kepada KASN, kepada badan
intelijen negara, serta kepada badan/lembaga negara yang berwenang lainnya.
Dalam kaitan ini GAR ITB merekomendasikan kepada KASN untuk dapat meminta
keterangan secara langsung dari sejumlah pihak, yaitu:
1. Dari Terlapor sendiri Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D. yang tergabung dalam
Kelompok Keahlian Material Fungsional Maju di Fakultas Teknologi Industri ITB;
2. Dari para dosen senior Kelompok Keahlian Material Fungsional Maju di Fakultas
Teknologi Industri ITB, untuk menemukan dosen senior ITB yang telah menjadi
sponsor bagi Terlapor agar direkrut menjadi dosen PNS di ITB; dan
3. Dari sejumlah dosen senior anggota Senat Fakultas Teknologi Industri ITB, yang
mengevaluasi awal atas lamaran PNS dari Terlapor, diduga sekitar tahun 2002-2005.
2. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 2 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
A. STATUS PNS DARI TERLAPOR SEJAK BULAN APRIL TAHUN 2006
Sebagai pegawai negeri sipil, Terlapor memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yaitu:
197507272006041005. Dengan mencermati angka ke 9 hingga ke 14 dari keseluruhan
18 buah angka yang menyusun NIP tersebut, maka dapat diketahui bahwa Terlapor resmi
tercatat sebagai PNS sejak bulan April tahun 2006.
Diperoleh informasi bahwa setelah menyelesaikan studi sarjananya di ITB, Terlapor
kemudian melanjutkan studi tingkat pasca sarjananya di The University of Tokyo – Jepang
pada tahun 1999 hingga tahun 2005. Dengan demikian diduga pemrosesan lamaran PNS
Terlapor berlangsung pada masa sekitar tahun 2002-2005, dimulai saat Terlapor telah
menyelesaikan studi S2-nya pada tahun 2002.
B. BUKTI-BUKTI AWAL YANG DITEMUKAN ATAS NAMA TERLAPOR
Bukti-bukti awal yang telah ditemukan oleh tim GAR ITB yang terkait dengan status Terlapor
sebagai anggota partai politik PKS, adalah sebagai berikut:
1) Terlapor menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan
Sejahtera (PIP PKS) Jepang (2004)
Semasa Terlapor sedang menjalani studi pasca sarjananya di The University of Tokyo -
Jepang, Terlapor tercatat menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai
Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Jepang.
a) Fakta ini antara lain didukung oleh adanya bukti digital berupa sebuah artikel
yang dimuat oleh situs PKS Rumbai pada tanggal 26 Maret 2004, yang berjudul:
Liputan “GEBYAR PKS” di Jepang.
Artikel di situs PKS Rumbai tersebut mengutip sebuah artikel yang dimuat di
situs PIP PKS Jepang, yang pada saat tahun 2004 itu menggunakan nama
domain www.keadilan-jepang.org. Nama domain tersebut pada saat ini sudah
tidak aktif lagi.
GAR ITB menilai bahwa www.keadilan-jepang.org adalah sebuah nama
domain semula dari situs PIP PKS Jepang, sebelum kemudian diganti dengan
nama domain yang saat ini digunakan oleh organisasi PIP PKS Jepang yaitu
http://pks-jepang.org.
Catatan: Kebenaran bahwa nama domain www.keadilan-jepang.org adalah
memang milik PIP PKS Jepang, dijelaskan pada bukti kedua di bagian b).
Pada artikel yang berjudul Liputan “GEBYAR PKS” di Jepang antara lain tertulis
satu alinea berikut ini:
Dari Hamamatsu, acara sosialisasi pemilu berlangsung meriah dan diikuti
oleh masyarakat Indonesia dengan antusias. Ketua PIP PKS Jepang, Brian
Yuliarto yang bersedia datang jauh dari Tokyo, menyampaikan “Orasi
Politik” di depan hadirin. Tentu saja, Bang Brian juga menyampaikan
3. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 3 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
tentang profil PKS serta usaha yang telah dilakukan untuk menyelamatkan
uang rakyat dari korupsi.
Artikel lengkap terbitan PKS Rumbai ini dapat dilihat dalam bentuk screen
capture-nya, yang ditunjukkan dengan Gambar L1-1 pada Lampiran-1.
b) Jabatan Terlapor sebagai Ketua PIP PKS Jepang pada tahun 2004,
terkonfirmasi melalui artikel yang ditulisnya sendiri pada majalah Inovasi
yang diterbitkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang).
Dalam majalah Inovasi volume 2/XVI/November/2004 dengan nomor ISBN 0917-
8376 tersebut Terlapor menulis artikel berjudul “Menanti Pemimpin Sejati”, yang
dimuat dalam rubrik NASIONAL pada halaman 30 s/d 32.
Potongan bagian awal dari artikel tersebut terlihat pada Gambar-1 di bawah ini:
Gambar-1: Artikel Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D di majalah Inovasi
(sumber: majalah Inovasi Vol. 2/XVI/November/2004 - ISBN 0917-8376)
Pada identitasnya sebagai penulis artikel tersebut, terlihat dengan sangat jelas
bahwa pada saat bulan Nopember 2004 tersebut Terlapor berkedudukan
sebagai Ketua PIP PKS Jepang. Hal ini memastikan bahwa pada saat itu
status Terlapor adalah sebagai anggota aktif dari partai politik PKS.
4. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 4 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
Selanjutnya terbaca dengan sangat jelas pula bahwa alamat email dari Terlapor
adalah menggunakan nama domain keadilan-jepang.org. Hal ini
mengkonfirmasikan bahwa domain situs www.keadilan-jepang.org seperti yang
dikutip sebagai sumber dari artikel PKS Rumbai (lihat uraian pada halaman 2),
adalah benar sebuah situs milik PIP PKS Jepang.
Berdasarkan kedua bukti pada huruf a) dan b) di atas, GAR ITB memastikan bahwa
pada tahun 2004 Terlapor adalah seorang anggota aktif dari partai politik PKS.
2) Dugaan Terlapor adalah Ketua organisasi PIP PKS Jepang yang pertama (2003)
c) Pada uraian tentang profil dari organisasi PIP PKS Jepang dapat dibaca bahwa
organisasi Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera- Jepang
(PIP PKS-Jepang) didirikan pada tanggal 15 Juni 2003. Organisasi ini
merupakan wadah bagi anggota serta simpatisan Partai Keadilan Sejahtera
di Jepang (lihat Gambar-2 di bawah ini).
Gambar-2: Tanggal berdirinya PIP PKS Jepang, 15 Juni 2003
(sumber: situs PIP PKS Jepang, direkam tanggal 30 Januari 2021)
d) Uraian pada angka 1) menjelaskan, bahwa pada bulan Nopember 2004
Terlapor dalam posisi sedang menjabat sebagai Ketua PIP PKS Jepang.
Mencatat bahwa PIP PKS Jepang itu didirikan pada tanggal 15 Juni 2003, maka
5. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 5 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
GAR ITB menduga bahwa ada kemungkinan Terlapor adalah Ketua PIP PKS
Jepang yang pertama.
Sedangkan mengenai apakah Terlapor sebenarnya juga termasuk salah satu
pendiri PIP PKS Jepang itu atau bukan, GAR ITB menyerahkan investigasinya
lebih lanjut kepada KASN.
3) Kehadiran Terlapor pada acara PIP PKS Jepang (16 September 2006)
e) Sesuai dengan informasi yang tertera dalam biodatanya pada situs ITB, Terlapor
telah menyelesaikan seluruh program studi pasca sarjananya di Jepang pada
tahun 2005. Lalu Terlapor sudah resmi menjadi PNS pada bulan April 2006.
Namun pada bulan September 2006 tercatat bahwa Terlapor berkunjung
kembali ke Jepang. Kunjungan Terlapor ini terekam dalam artikel yang dimuat
pada situs PIP PKS Kuwait yang berjudul “Sarasehan Menuju Kepemimpinan
PKS 2009” tanggal 16 September 2006, yang diterbitkan pada tanggal 18
September 2006 (lihat uraiannya pada Lampiran-2).
Pada acara komunitas PKS Jepang tersebut Terlapor bertindak sebagai
pembicara, dan memberikan pengarahan kepada para hadirin (lihat Gambar-3).
Pembicara lainnya adalah Heru Susetyo, SH, LLM, MSi yang pada saat ini
berstatus sebagai dosen di Fakultas Hukum – Universitas Indonesia.
Gambar-3: Terlapor sebagai pembicara pada sarasehan komunitas PKS Jepang
(sumber: artikel pada situs PKS Kuwait, direkam tanggal 30 Januari 2021)
6. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 6 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
f) Nampak dari screen capture artikel pada Gambar-3 di atas bahwa Terlapor
bertindak sebagai pembicara pada acara komunitas PKS Jepang. Lebih
lanjut Gambar L2-4 pada Lampiran-2 menjelaskan bahwa pada acara sarasehan
komunitas PKS Jepang tersebut, Terlapor memberikan arahan-arahannya
mengenai strategi partai politik PKS dalam rangka memperankan
kepemimpinannya di berbagai sektor publik, sebagai berikut:
Sementara Dr. Brian Yuliarto menekankan pentingnya institutional
building bagi PKS disamping pentingnya setiap tokoh PKS memerankan
kepemimpinan di semua lini organisasi dan jabatan publik.
Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang tidak hanya
berhenti pada hanya mengerti dan tahu akan apa masalah dan wacana yang
ada, akan tetapi kepemimpinan yang gerakannya konstruktif yang bertujuan
pada perubahan masyarakat.
Jadi pada acara sarasehan komunitas PKS Jepang tersebut Terlapor berbicara
mengenai politik praktisnya partai PKS, dan tidak berbicara tentang topik
teknologi yang menjadi bidang profesinya sebagai akademisi di ITB. Fakta ini
mengindikasikan dengan kuat bahwa Terlapor adalah seorang politikus partai
politik PKS, sementara pada saat itu (September 2006) Terlapor sudah
berstatus sebagai PNS aktif di ITB dan sudah pula memiliki NIP yaitu nomor
197507272006041005.
g) Terlihat pada Gambar L2-3 pada Lampiran-2
juga disebutkan nama Dr. Marsudi Budi
Utomo (https://twitter.com/marsudibu) yang
pada saat bulan September 2006 itu menjabat
sebagai Ketua PIP PKS Jepang. Dari fanpage
Facebook dari Dr. Marsudi Budi Utomo yang
diambil gambarnya pada tanggal 21 Oktober
2020 (lihat Gambar-4 di samping kanan ini),
dapat dibaca dengan jelas bahwa dirinya
adalah seorang anggota partai politik PKS
aktif, sudah sejak PKS masih bernama
Partai Keadilan.
Catatan: pada saat laporan ini dibuat (Februari
2021), deskripsi data Dr. Marsudi Budi
Utomo di fanpage-nya sudah diubah.
Partai Keadilan (PK) berdiri pada tanggal 20
April 1998, kemudian berubah namanya
menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada
tanggal 2 Juli 2003. Artinya, pada saat acara
sarasehan komunitas PKS Jepang tanggal 16 September 2006 itu, Dr. Marsudi
Budi Utomo adalah sudah menjadi anggota aktif partai politik PKS.
7. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 7 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
Pada saat laporan ini dibuat (Februari 2021), kedudukan Dr. Marsudi Budi
Utomo di kepengurusan DPP PKS adalah sebagai Wakil Ketua bidang
Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup.
Bagi GAR ITB, seluruh uraian pada angka 3) di atas ini, sangat memperjelas tentang
keterkaitan erat Terlapor dengan para tokoh politisi penting di struktur Dewan
Pimpinan Pusat partai politik PKS.
Catatan: Suasana acara sarasehan komunitas PKS Jepang tersebut juga dituliskan
pada blog pribadi dari dosen di Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, yaitu
Heru Susetyo, SH, LLM, MSi (lihat Lampiran-3).
C. KETENTUAN LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
Peraturan perundang-undangan yang melarang PNS menjadi anggota partai politik meliputi:
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang
Menjadi Anggota Partai Politik; sebagaimana kemudian telah diubah dengan
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi
Anggota Partai Politik;
• Kedua Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi
Anggota Partai Politik, yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2004.
Ketentuan-ketentuan pokok dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik adalah sebagai berikut:
• Pasal 2:
1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik.
2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
• Pasal 9:
1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku terhitung mulai
akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
3) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan ditangguhkan
pemberhentianya,tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai
akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 2 mengenai status Terlapor sebagai PNS,
Terlapor resmi tercatat sebagai PNS dan memiliki NIP sejak bulan April tahun 2006.
8. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 8 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai
Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik telah diundangkan sebelumnya pada tanggal
16 Oktober 2004, maka terbukti bahwa Terlapor tetap memproses lamarannya sebagai
PNS pada saat larangan itu telah diberlakukan.
Secara etika profesional, hal di atas ini adalah sangat tidak wajar. Dalam konteks disiplin
PNS, ketidak-wajaran ini lalu menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab:
1) Apakah ada kesengajaan Terlapor untuk melanggar ketentuan hukum yang
berlaku mengenai larangan PNS menjadi anggota partai politik?
2) Apakah dosen senior di ITB yang menjadi sponsor direkrutnya Terlapor sebagai
dosen PNS ITB, pada saat itu tidak mengetahui tentang latar belakang politik
dari Terlapor?
3) Atau apakah dosen senior sponsor itu sendiri, justru juga memiliki
keterkaitan dengan partai politik PKS?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, GAR ITB merekomendasikan KASN
untuk dapat melakukan investigasi yang mendalam terhadap diri Terlapor, maupun
terhadap diri dosen senior ITB di Kelompok Keahlian Material Maju FTI ITB yang telah
berinisiatif untuk mensponsori perekrutan Terlapor sebagai dosen PNS di ITB.
PENGANGKATAN TERLAPOR UNTUK MENJABAT SEBAGAI DEKAN FTI ITB
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan ITB periode 2020-2024 tanggal
18 Mei 2020, Terlapor telah dipilih oleh Rektor ITB dari antara 3 (tiga) orang calon Dekan
FTI ITB yang diajukan sebelumnya oleh Senat Fakultas Teknologi Industri ITB
(Senat FTI ITB), untuk menjabat sebagai Dekan FTI ITB masa bakti 2020-2024.
GAR ITB menduga bahwa Rektor ITB tidak memiliki informasi mengenai keterkaitan
Terlapor dengan partai politik PKS, sehingga Rektor ITB tanpa ragu-ragu telah memilih serta
melantik Terlapor untuk menjabat sebagai Dekan FTI ITB tersebut.
Dengan adanya pelaporan dugaan pelanggaran netralitas PNS atas nama Terlapor ini,
maka GAR ITB mohon kepada KASN agar dapat berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan serta dengan Rektor ITB, khususnya dalam hal:
1) Mempertimbangkan opsi untuk menon-aktifkan sementara Terlapor dari
jabatannya saat ini sebagai Dekan FTI ITB, demi kelancaran proses investigasi yang
diperlukan oleh KASN.
2) Proses investigasi di lingkungan internal ITB, mengenai latar belakang politik dari
dosen senior ITB di Kelompok Keahlian Material Maju FTI ITB yang telah menjadi
sponsor Terlapor untuk menjadi dosen PNS ITB;
3) Meminta keterangan tambahan dari sejumlah dosen senior ITB yang menjabat
sebagai Senat Fakultas Teknologi Industri ITB, yang pernah memproses lamaran
PNS atas nama Terlapor; dan
9. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 9 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
TINDAK LANJUT YANG DIHARAPKAN
GAR ITB sangat berharap agar dengan menerima laporan ini KASN bersedia untuk:
1) Memberikan perhatian penuh atas laporan GAR ITB ini;
2) Meminta keterangan langsung dari Terlapor, serta dari para dosen senior di
Kelompok Keahlian Material Maju FTI ITB, untuk melengkapi bukti-bukti atas
bukti-bukti awal yang telah disampaikan dalam Laporan GAR ITB ini; dan
3) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengambil keputusan secara
determinatif terhadap pelanggaran netralitas PNS yang diidentifikasi.
Demikian laporan yang GAR ITB sampaikan. Atas perhatian, pertimbangan-pertimbangan,
serta kesediaan KASN untuk menanggapi serta untuk menindak-lanjuti pelaporan ini, kami
sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi Bangsa dan Negara Indonesia.
Bandung, 12 Februari 2021
Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB)
Email: itb.anti.radikalisme@gmail.com
Surat GAR ITB ini didukung oleh 1.969 orang alumni ITB (Lampiran-4), serta oleh komunitas:
1) Tim Bersih-Bersih Kampus Universitas Indonesia
2) Alumni belUSUkan
3) Gerakan Alumni UPN “Veteran” Bersatu
4) Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila
5) Alumni Unpad Peduli Pancasila
6) Ksatria Airlangga
7) Alumni ITS NKRI
8) KamIPB - Keluarga Alumni IPB
9) Alumni ITI Untuk NKRI
Tembusan kepada:
01. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
02. Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden
03. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
04. Menteri Sekretaris Negara
05. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
06. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
07. Kepala Badan Kepegawaian Negara
08. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
09. Kepala Badan Intelijen Negara
10. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
11. Ketua dan Para Anggota Majelis Wali Amanat ITB
12. Rektor Institut Teknologi Bandung
13. Ketua dan Para Anggota Senat Akademik ITB
14. Ketua dan Para Anggota Forum Guru Besar ITB
15. Ketua Ikatan Alumni ITB
10. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 1 0 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
LAMPIRAN-1: SCREEN CAPTURE ARTIKEL TERBITAN PKS RUMBAI
Gambar L1-1: Artikel tentang acara “Gebyar PKS” pada situs PKS Rumbai
(sumber: situs PKS Rumbai)
11. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 1 1 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
LAMPIRAN-2: SCREEN CAPTURE ARTIKEL TERBITAN PKS KUWAIT
Gambar L2-1: Artikel tentang acara Sarasehan Menuju Kepemimpinan PKS 2009
(sumber: artikel pada situs PKS Kuwait, direkam tanggal 30 Januari 2021)
Gambar L2-2: Sarasehan diselenggarakan oleh PIP PKS Jepang
(sumber: artikel pada situs PKS Kuwait, direkam tanggal 30 Januari 2021)
12. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 1 2 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
Gambar L2-3: Terlapor sebagai pembicara pada sarasehan komunitas PKS Jepang
(sumber: artikel pada situs PKS Kuwait, direkam tanggal 30 Januari 2021)
Gambar L2-4: Arahan Terlapor terhadap komunitas PKS Jepang
(sumber: artikel pada situs PKS Kuwait, direkam tanggal 30 Januari 2021)
13. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 1 3 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
LAMPIRAN-3: SARASEHAN PKS JEPANG DALAM BLOG HERU SUSETYO
Gambar L2-3 pada Lampiran 2 memperlihatkan bahwa Heru Susetyo, SH, LLM, Msi yang
saat ini statusnya sebagai dosen di Fakultas Hukum - Universitas Indonesia, adalah
salah seorang pembicara pada Sarasehan Menuju Kepemimpinan PKS Tahun 2009. Yang
bersangkutan juga menceritakan acara tersebut dalam blog pribadinya, sebagai berikut:
16 September 2006
Bertempat di satu ruang pertemuan di Kawasaki-shi, greater Tokyo berlangsunglah
Sarasehan Kepemimpinan yang diadakan PIPKS Jepang. Menjadi fasilitator pada
kesempatan tersebut a.l. Adi M. Junjunan, M.Eng. Dr. Brian Yuliarto, dan Heru
Susetyo !
Bro Adi menyampaikan tentang strategi berkomunikasi dengan publik, Dr Brian
tentang capacity and institutional building, dan Heru tentang problema Indonesia
dan urgensi kepemimpinan. Hadir dalam kesempatan tersebut 45 mahasiswa/ warga
Indonesia di sekitar Kanto (Tokyo area) dan juga hadir Kaori Ohki-san, newly covert
Japanese muslimah. Acara berlangsung sejak jam 10AM hingga pukul 5PM. Dr
Marsudi selaku pimpinan PIPKS menjadi keynote speaker dan memberikan arahan
di awal acara.
Gambar L3-1: Suasana acara sarasehan komunitas PKS Jepang, 16 September 2006
(sumber: blog pribadi Heru Susetyo)
14. GERAKAN ANTI RADIKALISME - ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
G A R I T B - K A S N - B Y 1 4 | 3 8 ( 1 2 F E B 2 0 2 1 )
LAMPIRAN-4: DAFTAR ALUMNI ITB PENDUKUNG LAPORAN GAR ITB
1. Tunggul Sirait (EL-53) 41. Maharani Hanafi (FA-64)
2. Tjan Hong Tjian (TK-56) 42. Otje Soetoto (MS-64)
3. Aswito Asmaningprodjo (AR-57) 43. Triawan Saleh (MS-64)
4. Soufyan Noerbambang (MS-57) 44. Aang M. Sumarna (MS-65)
5. Sri Hardjoko Wirjomartono (MS-57) 45. Agus Sudjito (EL-65)
6. Tongan H. Loebis (MS-57) 46. Amir Sulastrio (FT-65)
7. Ariono Suprayogi (MS-58) 47. Andre Robuan (SI-65)
8. Harijono Djojodihardjo (MS-58) 48. Bambang H. Parikesit (SI-65)
9. Jack Iskandarsyah (MS-59) 49. Bambang Trisulo (MS-65)
10. Karnaya (AR-60) 50. Benjamin Tirtawidjaja (SI-65)
11. Harry Justianto (EL-61) 51. Djamester Simarmata (MS-65)
12. Hastjaryo (EL-61) 52. Djoni Sunarso (MS-65)
13. Iman Taufik (MS-61) 53. Faisal Rachman (MS-65)
14. Paul Benny Kumara (FT-61) 54. Frans Hartono (EL-65)
15. Setiawan (MS-61) 55. Gembong Mustaja (TI-65)
16. Aboejoewono Aboeprajitno (TP-62) 56. Hari Laksono (MS-65)
17. Antarikso (MS-62) 57. Hari Utama D. (MS-65)
18. Basuki Soebiakto (MS-62) 58. Hariono (SI-65)
19. Hidayat Dahlan (MS-62) 59. Harry Setianto (EL-65)
20. Holiluddin (MS-62) 60. Husein Hananto (EL-65)
21. Parlin S. (SI-62) 61. Ita Hutagalung (FA-65)
22. Nugroho (MS-62) 62. Joni Subiandono (MS-65)
23. Petrus Triwidodo (MS-62) 63. Karel L. Mandagie (MS-65)
24. Radyanto (EL-62) 64. Kresna Abednego (EL-65)
25. Soedarjanto (MS-62) 65. Mohammad Latief Malangyudo (SI-65)
26. Soegiharto (MS-62) 66. Nico Hadinata (TM-65)
27. Suryo Kusumo (TM-62) 67. Rochardjanto W. Roekijarno (SI-65)
28. Wisdarmanto G.S. (MS-62) 68. Sirochman Soeroto (AR-65)
29. Harjono (EL-63) 69. Siti Sunari (TM-65)
30. Ridwan Gunawan (EL-63) 70. Sjarif Husen (MS-65)
31. Syahroni (TM-63) 71. Soeprijadi Tirtoprodjo (AR-65)
32. Tjahjadi Aquasa (EL-63) 72. Soewadji Tedjokoesoemo (SI-65)
33. Yulinar Anwar (SR-63) 73. Suryanto (MS-65)
34. Ananda Moersid (SR-64) 74. Tri Harwanto (SI-65)
35. Ardinani Harwanto (SR-64) 75. Yos Ully (TK-65)
36. Baskami Karo Karo (MS-64) 76. Zulkarnain (EL-65)
37. Budi Prabowo (SI-64) 77. Bambang P. Sudiro (MS-67)
38. Danny Walla (MS-64) 78. Chalid Akbar (TK-67)
39. Donatus Dipotontro (EL-64) 79. Eddy Yusbar B. (TI-67)
40. Irawan Poerwo (TA-64) 80. Hari M. Suharnoko (MS-67)