Dokumen tersebut membahas tentang fundamentalisme Islam dan model negara Islam yang ideal. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa gerakan fundamentalisme Islam bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan mendirikan negara Islam, dengan model negara ideal seperti khilafah, imamah, monarki atau republik Islam. Dokumen tersebut juga membahas dua metode untuk mendirikan negara Islam, yaitu melalui jalur parlemen atau revolusi.

1. 1
Fundamentalisme Islam dan Idealisme tentang Negara islam
By: Fadh Ahmad Arifan*
A. Istilah fundamentalisme1
Ciri gerakan Islam fundamentalis biasanya selalu berkutat pada
tiga permasalahan utama: relasi negara-agama, jihad dan penerapan
Syari'ah Islam. Gerakan ini biasanya berkembang melalui jalur
politik. Artinya mereka selalu menggunakan politik sebagai salah
satu poin terpenting untuk mewujudkan cita-cita dan impian
mereka. Cita-cita mereka yang terkenal adalah mendirikan daulah
khilafah atau istilah halusnya peradaban madinah, masyarakat
madani, peradaban tauhid atau peradaban robbani dalam kehidupan
beragama mereka.
Secara umum para pemimpin gerakan ini bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai agama
kedalam kehidupan sosial-politik (din wa daulah). Tujuan utamanya adalah "negara Islam' dengan
slogan dakwah diantaranya adalah "mengislamkan masyarakat".
Hal ini jelas tergambar dari visi para ideolog dan penganjur fundamentalisme Islam yang
membentuk pemikiran Islamisme abad ini. Seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb di Mesir,
Taqiyudin an-Nabhani di Yordania, Ayatullâh Khomeini di Iran dan Sayyid Abul A'la al-Mawdudi
di India, bahwa sejarah Islam adalah suatu rekonstruksi untuk menunjukkan suatu bentuk
kepatuhan perennial negara terhadap agama. Karena itu, bagi seorang Muslim, kepatuhan itu
semestinya bukan kepada negara. Tetapi, kepada komunitas Islam. Untuk menjamin hal tersebut
yang dituntut adalah pemberlakuan Syariat Islam dalam pembentukan negara Islam. Karenanya,
perjuangan menegakkan Syariat Islam ini merupakan salah satu trend terpenting dalam gerakan
fundamentalisme Islam. Selain dimotivasi oleh keinginan mengislamkan masyarakat atau bahkan
1
Istilah "fundamentalisme Islam" atau "Islam fundamentalis" ini banyak dilontarkan oleh kalangan pers terhadap
gerakan-gerakan kebangkitan Islam kontemporer semacam Hamas, Hizbullah, Al-Ikhwanul Muslimin, Jemaat Islami,
Salafy, dan Hizbut Tahrir. Penggunaan istilah fundamentalisme yang dituduhkan oleh media massa terhadap gerakan-
gerakan kebangkitan Islam kontemporer tersebut, disamping bertujuan memberikan gambaran yang 'negatif'
terhadap berbagai aktivitas mereka, juga bertujuan untuk menjatuhkan 'kredibilitas' mereka di mata dunia.

2. 2
mendirikan negara Islam, dalam wacana fundamentalisme, penegakkan Syariat Islam
sesungguhnya merupakan usaha merekonstruksi identitas.2
B. Model Negara islam yang Ideal
Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, ummat
islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan
khilafah, imamah, monarki dan republik islam.
Khilafah
Khilafah adalah pemerintahan islam yang tidak dibatasi oleh
wilayah teritorial, sehingga kekhalifahan islam meliputi berbagai
suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah
islam sebagai agama. Pada intinya, kekhalifahan adalah
kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan
sebagai wakil dari Nabi SAW. Di dunia ini ada 3 kelompok yang
memperjuangan kembalinya Khilafah, Ikhwanul muslimun, Hizbut
tahrir dan al-Muhajirun. Yang paling getol memperjuangkan
Khilafah adalah Hizbut tahrir. Di manapun mereka berada mulai
dari tingkat pusat hingga kecamatan selalu kampanye tentang
Khilafah. Secara Jumlah HTI masih kalah dengan NU dan Muhammadiyah. Pengamat terorisme,
Umar Abduh berpendapat penegakan Khilafah islam tidak mungkin diwujudkan oleh HTI karena
jumlah anggota HTI terlalu kecil, tidak sampai 1 juta orang.3 Sebagian orang boleh saja
menganggap pendirian khilafah mustahil dan utopis, tapi saya melihat bahwa setelah Konferensi
Khilafah tahun 2007 kemarin, mereka mulai gencar penetrasi dakwah di pabrik, pelosok pedesaan,
masjid-masjid jami‟ di kabupaten dan kampus-kampus khususnya UIN/IAIN guna
mensosialisasikan gagasan pentingnya mendirikan khilafah Islamiyyah.
2
Manual Castells, dalam The Power of Identity, mendefinisikan "fundamentalisme" agama sebagai "the constrution of
collective identity under the identification of individual behaviour and society's institutions to the norms derived from
God's law, interpreted by a definite authority that intermediates between God and humanity". Dari definisi ini
tergambar bahwa ideologi utama gerakan fundamentalisme agama adalah mempertahankan eksistensi dari ancaman
identitas-identitas asing yang tidak asli. Guna kembali kepada apa yang disebut Castells sebagai "the ego of
authenticity". Ridwan al-Makasary, “Memahami Islam Fundamentalis di Indonesia” dalam www.detik.com (diakses
pada Jumat, 07/08/2009 09:34 WIB)
3
Metro Realitas “Menanti Sang Khalifah” 24 September 2007. Entah mengapa di akhir acara ini, diperlihatkan potret
buruk penerapan beberapa Perda Syariah. Metro tv seakan memberi pesan kepada penonton bahwa seburuk itulah
yang akan terjadi jika Khilafah Islamiyah berhasil ditegakkan oleh aktivis HTI. Menurut saya perda-perda itu cuma
sebagian kecil dari usaha formalisme Hukum islam, tapi masih jauh dari kategori kaffah.

3. 3
Imamah
Imamah adalah sebuah terminologi khas dalam Syi'ah yang berarti Kepemimpinan. Dalam
Sunni dapat “disamakan” dengan Khalifah.4 Kunci utama Imamah dalam politik syi’ah adalah
terletak pada posisi imam. Karena status politik dari para imam adalah bagian yang esensial dalam
mazhab Syi’ah Imamiyah. Mereka dianggap penerus yang dari nabi Muhammad SAW dan mereka
percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT melalui nabinya. Para Imam
dianggap sebagai penerus nabi dan pewaris yang sah dari otoritasnya. Konsep politik Syi’ah yang
berpusat pada Imam diterjemahkan dalam periode modern dalam bentuk negara Iran. Iran menjadi
penjelmaan politik Syi’ah setelah revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Imam
Khomeini.
Monarki
Pasca berakhirnya Khulafa ur-rasyidin, kekhalifahan dilanjutkan oleh khalifah bani Umaiyyah
dengan Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai khalifah pertama. Sejak saat itulah khilafah Islamiyah
yang sudah berdasarkan syura digantikan dengan sistem keturunan, menjadi Negara kerajaan
(monarki) mengikuti sistem yang diperlakukan di Persia dan Romawi. Sistem monarki juga
merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasan, seorang raja
berhak menetapkan aturan bagi rakyatnya. Perkataan raja adalah undang-undang tertinggi yang
harus ditaati. Raja memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat, raja memiliki kekebalan
terhadap hukum, dan kekuasaan kenegaraanya tak terbatas.5 Model pemerintahan seperti ini
dikemudian hari banyak mengalami gesekan dengan rakyat yang ingin menghendaki iklim
pemerintahan Demokratis. Fenomena seperti inilah yang sedang terjadi di Timur tengah.6
Republik Islam
Republik Islam adalah nama yang digunakan oleh beberapa negara dalam Dunia Islam, yaitu
Iran, Pakistan, Afganistan dan Mauritania. Pakistan menggunakan nama tersebut sejak berlakunya
konstitusi tahun 1956. Mauritania menggunakannya sejak 28 November 1958, sedangkan Iran
4
Syiah berpendapat keimamahan itu lebih spesifik daripada khilafah. Maksud dari hal itu adalah bahwa keimamahan
lebih sempurna (daripada kekhilafahan). Bagi mereka, imam hanya bermakna bahwa dia adalah pemilik hal legal yang
padanya dalam konteks undang-undang modern adalah de jure, sama adanya benar-benar menduduki pemerintahan
atau tidak. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema insani press, 2001), hal 83.
5
Masih ada bentuk lain dari monarki, yaitu monarki Konstitusional yang secara jelas dalam konstitusinya disebutkan
sebagai Negara kerajaan. Maroko dan Yordania adalah contoh nyata dari monarki konstitusional.
6
Mengenai gejolak politik di negara-negara teluk. Mantan kordinator JiL, Ulil abshar abdala berpendapat bahwa
Kalau di Irak sistem Demokrasi dipaksakan Amerika serikat lewat jalan militer. Adapun di Mesir, benih Demokrasi
muncul dari gerakan rakyat. (Apa kabar Indonesia Malam TV One “Mesir bergolak” 4/2/2011)

4. 4
menggunakannya sejak Revolusi Islam tahun 1979 yang menumbangkan dinasti Pahlevi.
Afghanistan adalah yang paling akhir menggunakannya, yaitu sejak tahun 2001 setelah
tumbangnya kekuasaan Taliban. Meskipun terdapat kesamaan nama, namun terdapat perbedaan
besar di antara negara-negara tersebut dalam hal penerapannya pada pemerintahan dan hukum yang
berlaku.7
C. Metode mendirikan Negara Islam
Metode mendirikan Negara islam bisa ditempuh dengan dua cara:
- Jalur Parlemen
Menempuh jalur parlemen berarti setuju dengan sistem demokrasi ala barat dan bersedia ikut
aturan pemilu. Seperti yang dilakukan FIS aljazair, Hammas di Palestina, PAS di Malaysia,8 PKS,
Ikhwanul muslimun, Jama’at Islamy dan Masyumi.9 Di sebagian negara, ada kendala apabila Partai
islam menempuh cara ini, andaikan mereka memenangkan pemilu, ada 3 kemungkinan: 1) Barat
tidak mengakui 2) Kudeta militer 3) Dibubarkan pemerintah
Pertama, Barat tidak megakui kemenangan Partai yang menusung asas/ideologi islam, contoh
kasus pada Hammas-Palestina. Barat pun menyetop pinjaman luar negeri dan membiarkan Israel
merajalela di daerah kekuasaan Hammas. Hingga sekarang Hammas juga di adu domba dengan
Fattah. Kedua, Kudeta militer, peristiwa ini dialami oleh Partai FIS aljazair.10 Mantan presiden
Benjedid menggalang kekuatan militer. Militer, dengan kekuasaannya dan semena-mena,
7
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Islam
8
Di Malaysia, PAS menggagas perjuangan menegakkan negara Islam mulai tahun 1950-an. Perjuangan tersebut
berlanjut hingga kini. UMNO sebagai partai pemerintah juga mengklaim Malaysia adalah sebuah “negara Islam”. Tapi
PAS tidak dapat menerima klaim UMNO. Di Malaysia perdebatan tentang negara Islam memang mendapat perhatian
semua kalangan baik Muslim dan non Muslim terutama sekali setelah berlakunya proses Islamisasi di era Dr.
Mahathir Mohammad menjadi Perdana Menteri. Sumber: Dr. Muhammad Nur Manuty, Malaysia negara Islam?,
dalam Majalah Milenia Muslim Malaysia edisi Januari 2008, hal 58.
9
Antara Ikhwanul muslimin, Jama’at Islam dan Masyumi di Indonesia memiliki kesamaan pandangan dalam melihat
demokrasi. Bagi ketiga partai tersebut, demokrasi merupakan konsep yang baik sepanjang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai Islam. Artinya, demokrasi yang hendak diterapkan dalam negara Islam adalah sistem demokrasi yang tidak
sama dengan sistem demokrasi yang digunakan Barat. Sistem demokrasi di sini bersandar pada ajaran Islam, dan
segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam harus ditolak. Lihat Syarifuddin jurdi, Pemikiran politik Islam
Indonesia: Pertautan negara, Khilafah, masyarakat madani dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hal
70
10
FIS didirikan di atas kesadaran masyarakat Aljazair yang beragama Islam. Bertahun-tahun masyarakat Muslim
Aljazair kecewa terhadap pemerintahnya yang sekuler, karena negaranya tidak mengalami kemajuan. Juga selain itu,
pemerintah Aljazair tidak mengakomodasi kepentingan umat Islam. Pada pemilu 1991, artinya hanya dua tahun sejak
berdirinya FIS, partai ini meraih 54% suara dan mendapat 188 kursi di parlemen atau menguasai 81% kursi. Suatu
pencapaian yang fantastis! Pada pemilu putaran kedua, FIS dinyatakan menang telak. Hasilnya pada pemilu putaran
pertama 20 Juni 1991, FIS memenangkan 54% suara dan mendapat 188 (81%) kursi di parlemen. Umat Islam Aljazair
menyambut gembira Kemenangan FIS ini disambut gembira oleh rakyat Aljazair. (Sumber:“FIS Aljazair: Sebuah
Pembelajaran Untuk Partai Islam di Dunia” dalam www.eramuslim.com)

5. 5
membubarkan parlemen Aljazair serta membatalkan hasil pemilu. Mohammed Boudiaf, mewakili
militer, segera mendirikan Dewan Tinggi Negara, dan kemudian bertindak sebagai pemerintahan
interim. Boudiaf menjadi penguasa baru di Aljazair. Ia merekayasa semua cara untuk
memberangus FIS dan menyatakannya sebagai partai politik terlarang. Ketiga, Parpol Islam akan
dibubarkan. Partai Refah di Turki dibubarkan militer dengan alasan mengancam sekulerisme Turki,
hingga Najmuddin Erbakan sebagai pelopor politik Islam kontemporer di Turki dilarang aktif di
dunia politik selama beberapa tahun. Begitu juga sejarah Masyumi yang memperjuangkan politik
Islam di Indonesia yang kemudian kita ketahui dibubarkan oleh presiden Soekarno. 11 Begitulah
resiko dan perjalanan partai yang mengusung politik Islam di pentas demokrasi parlementer.
- Jalur Revolusioner
Jalur revolusioner berarti berada di luar sistem pemerintahan, menggalang kekuatan bersama
rakyat untuk mengganti sistem dan rezim yang berkuasa. Metode seperti ini terjadi di Iran dan
Indonesia. Revolusi Iran merupakan revolusi yang mengubah Iran dari Monarki di bawah Shah
Mohammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini,
pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Sering disebut pula "revolusi besar ketiga
dalam sejarah," setelah Perancis dan Revolusi Bolshevik.12
Adapun di Indonesia yang menempuh jalur revolusi adalah Darul islam Aceh, NII-Kartosuwiryo
dan Hizbut tahrir.13 Satu pelajaran berharga dari DI Aceh dan perjuangan syariah Islam mungkin
bisa sejenak saya ulas di sini. Setelah puluhan tahun perang memakan korban dalam jumlah besar,
akhirnya syariah Islam dibolehkan berlaku disana. Sayangnya, ketika kemerdekaan untuk
melaksanakan syariah Islam telah diraih, orang yang mengerti syariah Islam malah langka. Rakyat
11
Perintah resmi pembubaran Masyumi (dan Partai Sosialis Indonesia/PSl-sjahrir) menurut Keputusan Presiden No.
200/1960, pada 19 Agustus 1960, terutama karena keterlibatan beberapa Tokoh penting Masyumi dan PSI dalam
pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera barat mulai Februari 1958.
12
Revolusi Iran memiliki keunikan tersendiri karena “mengejutkan” seluruh dunia. Tidak seperti berbagai revolusi di
dunia, Revolusi Iran tidak disebabkan oleh kekalahan dalam perang, pemberontakan petani, atau ketidakpuasan
militer. Revolusi ini mengalahkan sebuah rejim korup, walaupun rejim tersebut dilindungi oleh angkatan bersenjata
yang dibiayai besar-besaran dan pasukan keamanan; dan mengganti monarki kuno dengan ajaran teokrasi yang
didasarkan wilayat-el faqih. Tersingkirnya Shah sebagai sekutu yang ’sakit’ bila digantikan dengan penguasa religius
yang konservatif dan kaku, yang dapat menumpas komunisme dengan pedang Islam, bisa diangap sebagai sekutu
alami buat AS. Intinya, menumpas komunisme hingga ke akar-akarnya atas nama agama dan keimanan -sebagaimana
yang diketahui oleh dunia- tidak lain termasuk bagian dari skenario utama politik AS di wilayah yang sensitif tersebut,
mengingat Timur Tengah memiliki 70% dari cadangan minyak dunia yang menjadi bahan bakar peradaban Eropa dan
Amerika.
13
Revolusi yang dimaksud jamaah HTI adalah revolusi damai dengan mengikuti manhaj (metodologi atau strategi)
Rasulullah dimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan penyerahan kekuasan dari kaum Aus dan Khazraj dengan
kerelaan tanpa kekerasan. Revolusi dalam perjuangan ekstra dan intraparlemen untuk perubahan sistem sekuler
menuju Islam demi terwujudnya penerapan syariat Islam dalam dimensi bangsa dan negara secara damai. Syarat
untuk revolusi yang dimaksud adalah adanya sebuah gerakan partai atau konsorsium partai yang melakukan kegiatan,
pembinaan para pejuang syariah yang revolusioner dan pembentukan kesadaran umum umat tentang syariah.
(Sumber: Seminar nasional “Perlukah Revolusi untuk Menegakkan Syariah Islam Indonesia?” yang diselenggarakan
oleh Masyarakat Peduli Syariah (MPS) di Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta, Sabtu 3 Februari 2007)

6. 6
Aceh yang betahun-tahun berperang demi memperjuangkan syariah, malah tumbuh dididik tidak
bersama Syariah Islam. Tanpa bermaksud mengecilkan arti perjuangan rakyat Aceh selama ini,
faktanya wilayah yang punya otonomi untuk menegakkan hukum hudud itu justru kekurangan ahli
di bidang hukum hudud.
Terakhir, setelah membahas DI Aceh, mari kita
membincangkan perjuangan SM. Kartosuwiryo.
Kekecewaannya terhadap pemerintah pusat
semakin membulatkan tekadnya untuk membentuk
Negara Islam Indonesia (NII). Kartosoewirjo
kemudian memproklamirkan NII pada 7 Agustus
1949, lengkap dengan susunan Kabinet. Dan lima
bulan kemudian diresmikan Qonun Asasi (UUD)
yang menentukan "NII" sebagai Jumhuriyah
(Republik).14 Tercatat beberapa daerah menyatakan menjadi bagian dari NII terutama Jawa Barat,
Sulawesi Selatan dan Aceh. Pemerintah Indonesia kemudian bereaksi dengan menjalankan operasi
untuk menangkap Kartosoewirjo. Gerilya NII melawan pemerintah berlangsung lama. Perjuangan
Kartosoewirjo berakhir ketika aparat keamanan menangkapnya setelah melalui perburuan panjang
di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Pemerintah Indonesia kemudian
menghukum mati Kartosoewirjo pada September 1962. Hampir 50 tahun setelah kematiannya,
pemikiran dan cita-cita mendirikan Negara islam indonesia masih bergelora di kalangan sebagian
umat Islam negeri ini.15
*Penulis adalah Mahasiswa S2 Studi Islam UIN Malang
Twitter:@Fadhahmad
14
Menurut Prof. Ahmad suhelmi, sejak awal kelahirannya NII-Kartosoewirjo telah menunjukkan keunggulannya
sebagai negara berdasar agama di abad modern Indonesia. Sampai saat ini tidak ada satu pun gerakan Islam
Indonesia yang mampu mengungguli Struktur kenegaraan NII dan angkatan bersenjatanya. Lihat. Ahmad suhelmi,
Dari Kanan Islam hingga Kiri Islam: Biografi dan Pemikiran politik SM Kartosuwirjo hingga Hassan hanafi, (Jakarta:
Darul falah, 2001), Hal, 21
15
Lihat Majalah Tempo edisi khusus “Kartosoewirjo: Mimpi negara Islam” 16-22 agustus 2010