[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang ideologi Islam dalam sistem pemerintahan paripurna. Terdapat penjelasan mengenai konsep-konsep kunci seperti Islam politik, kepemimpinan Islam, dan ideologi. Juga dijelaskan bagaimana penerapan syariat Islam dalam mengelola negara secara ideal menurut pandangan penulis.

1. ISLAM POLITIK
&
KEPEMIMPINAN ISLAM:
Ideologi Islam dalam Sistem
Pemerintahan Paripurna
(Fuad Amsyari)
Disampaikan dalam “Creative Leadership Training”
UII, Jogja, 17 November 2016

2. MEMAKNAI SECARA OPERASIONAL
KATA KUNCI DALAM MATERI BAHASAN

3. ISLAM POLITIK:
Penerapan Tuntunan Islam dalam Politik
(APPLICATION of Islamic Teachings in
Politics)

4. POLITICS:
The arts or science of government, of
guiding or influencing governmental
policies, or of winning and holding
control over a government

5. LEADERSHIPS in POLITICS:
Capacity of a government leader, ability
to lead the government.
Who leads and How, methods or ways, to
lead a government

6. KEPEMIMPINAN ISLAM:
1. Muslim memimpin dalam
komunitasnya sendiri (kandang sendiri)
2. Muslim memimpin dalam masyarakat
Plural / Majemuk

7. IDEOLOGY:
The integrated assertions, theories, and
aims that constitues political, social, and
economical program

8. AGAMA:
Tatanan Keyakinan/Keimanan Manusia bahwa:
1. Alam semesta itu diciptakan oleh TUHAN,
Sang Maha Pencipta,
2. Tuhan memilih UtusanNya, Nabi/Rasul
3. Nabi menerima Wahyu dari Tuhan berupa
Tuntunan Hidup bagi manusia, untuk
dikerjakan, supaya Cara Hidupnya ‘benar’,
membawa ‘kebaikan’ dalam kehidupannya

9. AGAMA AKAN VARIATIF:
Ditentukan oleh bentuk tata keyakinan yang
dimiliki manusia terkait 3 hal besar:
1. Identitas Tuhannya
2. Identitas Nabi Utusan Tuhan
3. Identitas Tuntunan Hidup yang dibawa
Nabi melalui Wahyu ( transendental )

10. ISLAM ADALAH KHAS, KARAKTERISTIK
AGAMA ISLAM:
1. Identitas Tuhannya : Allah SWT
2. Nabi utusanNya : Muhammad SAW
3. Tuntunan Hidupnya: Al Qur’an
dengan derivasinya
berupa Hadits Shohih & Sains

11. AGAMA ‘NON-ISLAM’ (Yahudi, Nasrani,
dll) PASTI BERBEDA
DALAM
Identitas Tuhannya,
Nabinya,
Tuntunan Hidup yang
diajarkannya

12. HIRARGI ACUAN DALAM ISLAM
Al Qur’an
Hadits
(Shahih-Mutawatir)
Sains
(Meta Analisis)
Elaborasi
Validasi

13. ISLAM:
AGAMA SEMPURNA KARENA MEMBERI
TUNTUNAN TENTANG SEMUA KEBUTUHAN
HIDUP MANUSIA berupa SYARIAT ISLAM
tentang:
. PENGELOLAAN INDIVIDU
. PENGELOLAAN KELUARGA
. PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA

14. 1. Syariat untuk mengelola Individu/Pribadi :
ibadah mahdhah, makan-minum, berpakaian, dll
2. Syariat untuk mengelola Keluarga :
hubungan suami-istri, anak-orang tua, antar tetangga,
pembagian waris, dll
3. Syariat untuk mengelola Masyarakat-Bangsa-Negara:
kebijakan politik, ekonomi, hukum, sosial-budya,
pertahanan-keamanan, dll

15. BERISLAM ITU MEWAJIBKAN 2 HAL:
1. Hidup sesuai dengan tuntunan syariat
(Pribadi, Keluarga, Berbangsa-bernegara)
2. Menyebarkan agama Islam (Jihad)
(Manifestasinya: Dakwah, Politik, Perang)

16. PENERAPAN ISLAM DALAM
BERBANGSA-BERNEGARA DISEBUT:
ISLAM POLITIK

17. Misi Islam Politik di Indonesia:
1. Menjadi ‘Pemimpin Formal’ Indonesia
2. Penerapan syariat sosial-kenegaraan dlm
mengelola bangsa-negara Indonesia

18. Akan selalu adaPersaingan antara Islam
dengan kelompok Non-Islam yang juga ingin
mengelola Indonesia dengan cara non-syariat
(cara SEKULER, a.l.: Kapitalisme,
Komunisme, Sosialisme, dll yang tidak mengacu
ajaran Allah SWT tentang kenegaraan)

19. PERSAINGAN POLITIK DALAM SUATU
NEGARA
( MASYARAKATNYA PLURAL)
merupakan suatu keniscayaam
SIAPKAH UMAT ISLAM
SIAPKAN UMAT ISLAM

20. BAGAIMANA REALITAS POLITIK
UMAT ISLAM DI INDONESIA

21. Pengelolaan Bangsa-Negara Indonesia:
-Sejak merdeka, bangsa-negara Indonesia
tidak pernah dikelola dengan menggunakan
syariat Islam.
-Negeri ini umumnya dikelola dengan
metoda sekuler ala negara Barat
yg diinspirasi pola pikir non-Islam.

22. REALITAS CARA HIDUP MUSLIM INDONESIA:
1. Cara hidup pribadi atau berkeluarga banyak yang
bersifat non-Islami
2. Cara mengurus bangsa dan negerinya juga jauh dari
syariat Islam.
-APA DAMPAKNYA?

23. DAMPAK TERHADAP UMAT DAN BANGSA DI INDONESIA:
-Proporsi Umat Islam merosot tajam, dari 99% di
awal kemerdekaan menjadi hanya 85% di saat ini
-Banyak Individu-Keluarga Indonesia dlm krisis serius
(gangguan jiwa, pengangguran, keluarga pecah, anak2
terlantar, dll)
-Sebagai Bangsa-Negara terkena krisis multidimensi
(dekadensi moral, tingginya kemiskinan, kriminalitas
merebak, kekayaan negara terkuras, hutang menumpuk,
kedaulatan terancam, infiltrasi warga asing, dll)

24. MENGAPA
Syariat Sosial-Kenegaraan Islam masih diabaikan dalam
pengelolaan Indonesia:
1). Ketidak-tahuan muslim yang menjadi Pemimpin
Formal bangsa bahwa Islam memberi tuntunan tentang
cara pengelolaan suatu bangsa-negara;
2). Karena pemimpin muslim yang terpilih selama ini
memang mereka yang tidak berminat mengetrapkan syariat
Islam dalam mengelola negerinya karena permasalahan
keimanannya (pemahaman Islamnya salah).

25. POLEMIK POLITIK YANG SERING MUNCUL:
1. BOLEHKAH MENGELOLA INDONESIA YANG BERDASAR
PANCASILA ITU DENGAN SYARIAT SOSIAL-KENEGARAAN
ISLAM?
JAWABAN: KARENA TIDAK ADA DIKTUM
PANCASILA YANG MELARANGNYA, BAHKAN SILA
PERTAMA ‘KETUHANAN YANG MAHA ESA’ adalah
Dasar Negara yang mengharuskan ada KETAATAN
PADA AGAMA, maka bagi umat Islam menjadi berstatus
‘WAJIB’ menerapka syariat dalam berbangsa-bernegara
(karena ada Syariat itu dalam agama Islam).

26. 2. BAGAIMANA BENTUK KONGKRITNYA JIKA SYARIAT
SOSIAL-KENEGARAAN ISLAM DIJADIKAN CARA
MENGELOLA INDONESIA?
JAWABAN: PEMIMPIN FORMAL INDONESIA
HARUS FIGUR MUSLIM YANG FAHAM
TENTANG SYARIAT BERBANGSA-
BERNEGARA DAN SANGAT TERIKAT PADA
KEYAKINAN BAHWA PENERAPANNYA ITU
AKAN MEMBAWA KESEJAHTERAAN-
KEJAYAAN BANGSA & NEGARA

27. ISLAM POLITIK MEMILIKI 2 MISI:
A. BAGAIMANA NEGARA BISA DIPIMPIN OLEH
FIGUR PEMIMPIN YANG BERVISI MAU
MENERAPKAN SYARIAT ISLAM DALAM
MENGELOLA NEGERI
B. PENERAPAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG
SESUAI SYARIAT ISLAM

28. A. BAGAIMANA
NEGARA BISA DIPIMPIN
OLEH
FIGUR YANG BERVISI SYARIAT

29. PERCONTOHAN
PRAKTEK ISLAM POLITIK
OLEH
RASULULLAH MUHAMMAD SAW

30. PROSES SOSIAL-POLITIKNYA
RASULULLAH
MENJADI KEPALA NEGARA MADINAH

31. 1. UMAT ISLAM DIKONSOLIDASI DALAM WADAH
KEKUATAN POLITIK ISLAM:
HIZBULLAH
(Partai Allah: kelompok politik bermisi
menerapkan syariat Allah dalam
mengelola bangsa-negara)
Al Qur’an: 5-56

32. 2. Membesarkan Kekuatan Politik Hizbullah
dalam hal :
a. Memahamkan Islam sebagai Ideologi,
tidak sekedar sebagai Ritual dan Amal
Sosial, kepada pemeluk agama Islam
b. Meningkatkan Kemampuan Fisik umat
sebagai kekuatan Politik

33. 3. Perjuangan menghadapi kekuatan politik
Non-Islam dari Nasrani, Yahudi, Majusi,
kaum Munafik Islam, dll :
Unjuk Kekuatan Politik bahwa Kekuatan
Hizbullah lebih dominan dari yang lain, baik
terkait kemampuan pemikiran maupun
kemampuan Fisiknya.
Dilakukan Loby, Musyawarah, dll, melahirkan:
PIAGAM MADINAH
Rasulullah yang Memimpin Madinah

34. BAGAIMANA BISA MENGELOLA NEGERI SESUAI
SYARIAT ALLAH SWT
di
ERA MASA KINI

35. HARUS DIHADIRKAN HIZBULLAH (PARTAI ISLAM)
YANG BERKARAKTER SYAR’I:
a. Pemimpinnya dipilih memakai Sistem AHWA
b. HARUS DIKELOLA SECARA ISLAMI
c. TEGUH ISTIQOMAH proaktif sosialisasikan
SYARIAT BERBANGSA-BERNEGARA dengan
percontohan nyata di lapangan

36. MOBILISASI UMAT ISLAM
AGAR BERISLAM POLITIK, TIDAK SEKEDAR
BERITUAL & BERAMAL SOSIAL ISLAM
a. Umat harus dibina secara intensif agar
memahami bahwa IslamPolitik itu adalah
kewajiban syar’i sebagai muslim
b. Gerakan Ulama, Mubaligh, dan Pengajar
Islam dari Ormas-LSM Islam untuk tegas
mengarahkan anggautanya supaya memilih
Partai Islam (manifestasi Hizbullah) dan haram
jika memilih Partai Sekuler

37. TARGET PEMENANGAN ISLAM POLITIK:
1. DPR DIPEGANG WAKIL RAKYAT
YANG BERVISI SYARIAT
2. PRESIDEN INDONESIA ADALAH
MUSLIM YANG TAAT SYARIAT
SECARA UTUH/KAFFAH

38. UNTUK MENCAPAI TARGET DPR DIIISI WAKIL
RAKYAT BERVISI SYARIAT:
PEMILU LEGISLATIF
DIMENANGKAN
PARTAI ISLAM

39. UNTUK TARGET MEMILIKI PRESIDEN
BERVISI SYARIAT:
PEMILU PRESIDEN (PILPRES)
DIMENANGKAN:
CALON PRESIDEN
DARI PARTAI ISLAM

40. PERJUANGAN ISLAM
CARA BAGAIMANA
YANG HARUS DI IKUTI?
Ref: fuadamsyari.wordpress.com
(DEMOKRASI atau REVOLUSI)

41. B. BAGAIMANA
BENTUK KEBIJAKAN NASIONAL
YANG SESUAI SYARIAT ISLAM

42. SUBSTANSI SYARIAT SOSIAL-KENEGARAAN
ISLAM DALAM PEMERINTAHAN:
1. STRATEGI DASAR TENTANG
PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA
2. SUBSTANSI KEBIJAKAN
NASIONAL YANG HARUS DIAMBIL
PENYELENGGARA NEGARA

43. 1. STRATEGI DASAR PENGELOLAAN BANGSA-
NEGARA:
1. Struktur Pemerintahan
2. Pendekatan dalam Pembangunan
3. Visi-Misi Pembangunan
4. Paradigma Pembangunan
5. Prioritas Pembangunan

44. 1. Struktur Pemerintahan
1. Sebagai suatu sistem maka setiap Negara
terdiri dari dua komponen, yakni: Tanah-air
(Biofisik) dan Penduduk ((Sosial)
2. Komponen Sosial umumnya menyangkut
empat sub-komponen utama, yakni: bidang
pertahanan-keamanan-ketertiban, bidang
ekonomi-keuangan, bidang sosial-budaya,
bidang politik-hukum
.

45. .Secara keseluruhan maka ada 5 bagian besar
pemerintahan yang harus dikelola:
A. Bidang politik-hukum akan membawahi: Menteri2 dalam-negeri,
luar-negeri, dan hukum-perundangan.
B. Bidang ekonomi-keuangan akan membawahi: Menteri2 keuangan,
perdagangan, industri, dan pertanian.
C. Bidang sosial-budaya akan membawahi: Menteri agama,
pendidikan, kesehatan-olahraga, sosial, informasi-penerangan.
D. Bidang pertahanan-keamanan-ketertiban akan membawahi:
Kepolisian Negara dan Menhankam yang akan mengatur segala sesuatu
terkait dengan managemen pertahanan-keamanan nasional.
E. Bidang Lingkungan Hidup akan membawahi: Menteri penataan
lingkungan bio-fisik, kultur-kesenian nasional, prasarana pembangunan

46. Ke lima bidang ini amat perlu berdiri sama tinggi
karena negara sebagai suatu sistem yang utuh
memerlukan pembangunan secara simultan untuk
memperkuat posisi ke lima bidang tersebut.
Tidak boleh dan tidak seharusnya ada prioritas
untuk salah satu dari bidang itu dan mengabaikan
apalagi sampai menelantarkan bidang lain karena
kelemahan satu bidang cepat atau lambat akan
menjadi bumerang melemahkan bidang lain yang
semula diprioritaskan.

47. 2. Pendekatan dalam Pembangunan:
1.Keteladanan: perilaku hidup sehari-hari pejabat
dan tokoh masyarakat yang berakhlak mulia dengan
komitmen tinggi untuk membantu mereka yang
lemah, berfikir kreatif dan beraktifitas yang
produktif, serta hidup sederhana tidak bermewah
walau kaya.
2.Profesionalisme: dalam melaksanakan tugas-
pekerjaan ditandai dengan kesungguhan hati,
keahlian-ketrampilan, dan ketepatan waktu dalam
menyelesaikan tugas pemerintahan.

48. 3a. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL:
Mewujudkan Bangsa yang:
1) beriman-bertaqwa secara nyata,
2) berkeadilan dan makmur-sejahtera di semua
wilayahnya baik, di kota maupun di desa,
3) aman-tenteram dari kejahatan-kriminalitas-
kerusuhan sosial,
4) bergerak-beraktifitas yang produktif dalam
lingkungan hidup yang sehat dan harmonis,
5) memperoleh curahan rahmat dan ampunan Allah
swt.

49. 3b. MISI PEMBANGUNAN NASIONAL:
1.Melaksanakan pembangunan keimanan-ketaqwaan bangsa
Indonesia agar taat pada ajaran agama
2.Membangun perekonomian bangsa Indonesia sehingga
segera bebas dari kemiskinan absolut
3.Membangun Pendidikan dan Kesehatan masyarakat agar
rakyat semakin berilmu-berketrampilan, serta sehat
jasmani-rohani sehingga menjadi lebih produktif.
4.Menata lingkungan hidup Indonesia sehingga sumber-
daya alam terjaga dan dimanfaatkan guna kepentingan
rakyat, pencemaran teratasi, dan lingkungan sosialnya
menjadi harmonis dan bersih dari perilaku merusak
peradaban yang diajarkan oleh agama.

50. 4. PARADIGMA PEMBANGUNAN:
Penggunaan isi ajaran agama yang terkait dengan
masalah sosial-kenegaraan dan Produk pemikiran
rasional-ilmiah dalam setiap pengambilan
kebijakan pembangunan.
Paradigma pembangunan seperti itulah yang akan
mampu mengatasi krisis sosial kemasyarakatan di
Indonesia.

51. 5. Prioritas Pembangunan
Ditekankan pada sasaran strategis yang harus secepatnya
ditangani:
a). kepedulian yang tinggi pada perbaikan moral-
akhlak penduduk dan pejabat publik, khususnya
melalui ketaatan beragama dan kepatuhan pada
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
b).perlindungan dan dukungan maksimal negara kepada
rakyat yang lemah agar segera menjadi berdaya;
c). pengembangan kualitas lingkungan alam dan sosial
yang sehat
d). pelayanan publik yang bermutu dalam semua hal,
khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan
pelayanan hukum.

52. 2. SUBSTANSI KEBIJAKAN NASIONAL
PADA BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN:
1. Politik-Hukum
2. Ekonomi-keuangan
3. Sosial-Budaya
4. Pertahanan-Keamanan-Ketertiban
5. Lingkungan Hidup

53. A. KEBIJAKANBIDANGPOLITIK-HUKUM
1. Stabilitas politikdalamnegeri:
a.Asas keterbukaan antara pemerintah-rakyat
b.Aspirasi politikrakyat lewat partai politik,
c.Aspirasi sosial-budaya lewat ormas-profesi.
d.Semua lembaga diatur olehUUsesuai Syariat
2. Kebijakan politikluar-negeri:
a. Asas kemanfaatan bagi kepentingan nasional
b.Menujutatanandunia yg diridhoi Allah swt
c. Kerjasama bilateral dan multilateral dilakukan
berorientasi membawa citra baik bagi Indonesia di
dunia internasional.

54. 3.Pembenahanaparat pemerintahanpusat dandaerah
a.Terbentukbirokrasi yg bersihdanefektif-efisien
b.Ditegakkan asas reward-punishment secara tegas,
bahkan sanksi lebih berat perlu diberlakukan
terhadap pejabat yang telah diberi wewenang
kekuasaan besar namunberlakucurang.
4.Substansi hukumyangdiberlakukan:
a.Memenuhi hajat hidup yang membawa keamanan
dan kesejahteraan rakyat.
b.Mengganti semua produk hukum yang tidak sesuai
dengan ajaran agama, tidak mampu menjamin
keamanan, apalagi jika berpeluang untuk aparat
hukumbertindakeksploitatif terhadaprakyat.

55. 5.MenegakkanKeadilan:
a.Difokuskan pada pengetrapan hukum secara adil
dan tidak memihak, termasuk pada para pejabat
negaradanpadaaparathukumitu sendiri.
b.Hukuman pelanggaran oleh para penguasa dan
pejabat hukumharus dilipatgandakan.
c.Keputusan perdata maupun pidana ditetapkan oleh
minimal tiga orang hakim
6.Penyederhanaanproses Peradilan:
a.Mempercepat penyelesaian perkara hukum
b.Pembela cukup di peradilanpidana
c.Banding hanya sekali danuntukperkara pidana.
7.Eksekusi keputusan pengadilan oleh fihak eksekutif
(pemerintah pusat atau daerah) dan segera dilakukan
setelah ada keputusan tetap.

56. B. KEBIJAKANBIDANGEKONOMI-KEUANGAN
1. Pemerintah mencanangkan pemberlakuan “ekonomi
waris (clan economic) ”.
2. Pemerintah melarang bisnis dan produksi-peredaran
komoditas ekonomi yang berpotensi merusak
masyarakat, seperti miras-narkoba, perdagangan sex-
pelacuran, perjudian, produk pornografi, dan bisnis
hiburanyang merusakakhlakbangsa.
3.Pemerintah melarang bunga bank pada setiap kegiatan
lembaga keuangan yang dikembangkan masyarakat.
Aktifitas lembaga keuangan di masyarakat seperti bank
harus diperlakukan sebagai kegiatan ekonomi swasta
lainnya, dan tidak ada dukungan khusus atau campur
tangan keuangannegara.

57. 4.Bank Sentral tidak memberi jaminan keuangan pada
nasabah bank manapun, tidak lagi mengeluarkan
Serifikat Bank Indonesia (SBI) ataupun Obligasi yang
berupa hutang pemerintah ke fihak lain dengan janji
pemberianbunga sekecil apapun..
5. Pendapatan Negara hanya diperoleh dari pemasukan
yang dibenarkanprinsipagama.
6.Pengeluaran Negara disusun dengan meminimalkan
pengeluaran rutin, khususnya gaji-tunjangan pejabat
tinggi negara. Prioritas tinggi disiapkan untuk program
pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penduduk
yang lemah dan miskin yang tidak bisa diatasi oleh
sistemekonomi waris yang sedangberjalan.

58. 7. Sistem penggajian harus berorientasi untuk kehidupan
minimal sebuah keluarga, yakni 5 kali kebutuhan
primer seorang pekerja yang terdiri dari kebutuhan
pangan, sandang, dan papan, sedang gaji maksimum
(katakanlah gaji presiden) adalah 40 kali gaji minimal
yang diterima oleh seorang pegawai terendah
pemerintah.
8.Pemberian pekerjaan harus memprioritaskan kepada
kepala keluarga yang sedang menganggur dibanding
dengan kepada anggauta keluarga yang kepala
keluarganya sudah bekerja.
9.Memberantas pemborosan belanja negara, seperti a.l.
penyambutan-pengamanan berlebihan pd pejabat
negara, seremoni pembukaan proyek pembangunan,
pengadaan fasilitas perumahan-kendaraan mewah bagi
pejabat, dll. Pelanggarannya akan dikenakan sanksi
pidana, bukan hanya pemecatan.

59. 9.Penyusunan APBN diusahakan memiliki neraca positip
untuk menambah kekayaan negara. Penghematan
dilakukan melalui mekanisme kearah menekan
pengeluaranrutin dan non-rutin.
10. Kebijakan moneter ditekankan pada kestabilan
peredaran uang kartal dengan penjaminan kekayaan
negara secara nyata dalam bentuk emas agar
masyarakat memperoleh kestabilan harga dan
meningkatkan dayabeli masayarakat.
11. Perdagangan luar-negeri harus berasas kepentingan
manfaat rakyat banyak, mengendalikan impor bahan
konsumtif mewah, memiliki neraca positip, dan
menggunakan sistem nilai tukar yang stabil dalam
bentuk jaminan emas/perak. Dalam transaksi
perdagangan internasional tidak menggunakan nilai
tukar mata uang asing yang nilainya tidak stabil
terhadapharga emas/perak.

60. C. KEBIJAKANBIDANGSOSIAL-BUDAYA
1.Agama menjadi acuan dlmproses pemerintahan:
a. Semua tuntunan hidup bermasyarakat-berbangsa-
bernegara yang diajarkan agama harus ditaati.
b. Departemen agama berperan mengkaji substansi
agama terkait cara hidup dalam lingkup sosial-
kenegaraan untuk diterapkan dalam berbagai
kebijakan nasional.
c. Departemen agama juga berperan mendorong dan
memantau ketaatan beragama bangsa Indonesia agar
menjadi bangsa yang agamis karena penduduk yang
tidak taat beragama mudah terjerumus berperilaku
munafik, sekular, materialistik, dan hedonistik,
cenderung berbuat kejahatan yang mengakibatkan
terjadinya kerusakan-kehancuran sosial yangbesar.

61. 2.Pendidikan penduduk ditargetkan minimal setingkat
lulusan menengah pertama, disubsidi pemerintah bagi
keluarga belummampu dengan orientasi wajib belajar 12
tahun. Subsidi silang antara keluarga yang kaya dan
miskin juga dikembangkan.
3.Pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah bagi
keluarga yang tidak mampu melalui Puskesmas dan
Rumah Sakit Pemerintah. Penekanan pada efektif-efisiensi
melalui rasionalisasi yang ketat terhadap penggunaan obat
mahal dan tindakan medis yang kompleks. Subsidi silang
juga digerakkan untukpelayanan kesehatanmasyarakat.
4.Pemerintah memberikan informasi dan penerangan
kepada seluruh bangsa melalui media masa yang dikelola
pemerintah tentang seluruh perkembangan bangsa dan
programpembangunanyang dilaksanakan.

62. 5.Mediamasa swasta dikoordinasi pemerintah agar
mendukung terciptanya kondisi akhlak-moral bangsa
sesuai dengan ajaran agama, tidak mempromosikan
kebohongan dan tidak menyebar-luaskan perilaku
maksiat dan mungkar. Pelanggaran asas itu akan
dipertanggung-jawabkan secara hukum oleh pemilik
media tersebut.
6.Mediamasa harus bersifat nirlaba, bukan industri yang
berorientasi profit dengan misi meningkatkan
kecerdasan dan akhlak bangsa melalui proses
penyebaran informasi yangbenar danberkualitas.
7.Dana sosial untuk mengatasi akibat bencara mendadak
disiapkan Pemerintah dan juga melalui penggalangan
dana khusus yang dikumpulkan melalui cara yang halal
serta dikontrol dengan ketat.

63. D. KEBIJAKANBIDANGPERTAHANAN-
KEAMANAN-KETERTIBAN
1.Peningkatan profesionalisasi polisi dan militer melalui
perbaikan sistempendidikan dan pelatihan
2.Melengkapi kebutuhan sarana penunjang, khususnya
pengadaan sarana berteknologi modern.
3.Mengetrapkan wajib militer kepada warga-negara
berusia 17-25 th agar mereka memiliki kesiapan
membela negarabila sewaktu-waktu diperlukan.
4.Menindak tegas gerakan separatis yang mengancam
integritas NegaraKesatuanRepublikIndonesia.
5.Menindak tegas pelaku terorisme yang mengancam
keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia,
bukanuntukkepentingan negara asing.

64. E. KEBIJAKANBIDANGLINGKUNGANHIDUP
1.Menata ruang Indonesia sesuai dengan kaidah ekosistem
Karena Indonesia adalah negara kepulauan maka perlu
ada penataan lingkungan (tata-ruang nasional) yang
berpedoman pada konsep ekosistempulau. Mengacu itu
maka dilakukan pula rehabilitasi wilayah yang rusak,
seperti rehabilitasi hutan lindung dan penempatan ulang
wilayah industri-pemukiman yang tidaksesuai.
2. Mengatasi pencemaran melalui program rehabilitasi
lingkungan. Lingkungan tercemar akan memberi dampak
luas pada kesehatan pendudukyang pada gilirannya juga
menghambat produktifitas ekonomi masyarakat.

65. 3.Menjaga dan merawat kekayaan tanah air, khususnya
sumber daya alam yang tidak terbaharukan agar bisa
dimanfaatkan seefesien dan efektif mungkin untuk
kepentingan rakyat.
4. Penjagaandan kontrol ketat agar sumber daya alam
Indonesia tidakdilarikandan dieksploitasi fihakasing.
5.Kesenian dikembangkan untuk memberi nuansa indah
pada kehidupan masyarakat namun harus selaras
dengan ajaran agama.
6.Kreatifitas dalam kesenian tidak boleh digunakan
alasan untuk menyebar-luaskan pornografi dan
kebrutalan yangberakibat rusaknya budayabangsa.

66. WASSALAAM