1. TUGAS : MID SEMESTER GENAP
MATA KULIAH : METODOLOGI ILMU
PROPOSAL PENELITIAN
KRISIS NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN KEBERAGAMAAN
DI BALIK PENYIMPANGAN GERAKAN FAHAM KEAGAMAAN: STUDI
KASUS PENYELESAIAN ISU GERAKAN NII/KW9 AL ZAYTUN
OLEH :
NAMA : LA ODE KAMBURI
STAMBUK : 21208269
JURUSAN : FISIPOL
SEMESTER : IV (EMPAT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2014
1. Latar Belakang Pemikiran
Tantangan terbesar bangsa ini adalah menyadarkan betapa pentingnya mereaktualisasikan

2. nilai-nilai kebangsaan ditengah erosi zaman. Dibutuhkan mobilisasi kesatuan solidaritas dan
kemandirian berdasarkan prinsip keadilan sosial yang menjadi substansi dari nilai- nilai
keagamaan. Sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan sangat kaya dengan
sumber daya alam yang melimpah seharusnya bangsa ini bangkit dari keterpurukan. Untuk itu
dibutuhkan suasana batin masyarakat yang kondusif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai
kebangsaan tersebut. Disinilah dibutuhkan peran aktif dan ketegasan para pemimpin bangsa
untuk melindungi rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia sesuai cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Di depan mata kita setiap hari diperlihatkan berbagai bentuk pendangkalan nilai-nilai
kebangsaan, baik dilakukan aparatur penyelenggara negara, praktisi hukum, pelaku ekonomi,
media masa, rakyat jelata dan kalangan generasi muda. Salah satu penyebab utama
pendangkalan nilai-nilai kebangsaan terkait erat dengan semakin suburnya penyimpangan
pemikiran, aliran dan faham keagamaan ditengah masyarakat. Peneliti Senior Sosiologi
Universitas Indonesia, Ganda Upaya, ia menyatakan: banyaknya pengikut aliran menyimpang
itu disebabkan karena homeless of mind (kehilangan rumah berfikir), tak ada tempat yang at
home (nyaman) bagi mereka untuk curhat, dan tak ada yang mau memberikan solusi bagi
permasalahan hidup yang mereka hadapi. “Nah ketika bertemu orang atau kelompok yang
bisa membuat mereka enjoy, memberikan solusi, mereka ikut meskipun itu aliran yang
dianggap oleh mainstream sangat menyimpang,”
Dari ratusan aliran dan faham keagamaan yang menyimpang diantaranya ada 5 aliran
menyimpang yang telah disikapi secara berbeda dan diskriminatif. Mulai dari Ahmadiyah,
Islam Jama’ah (LDII), Al Qiyadah Al Islamiyah, Jama’ah Lia Eden dan Gerakan Negara
Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9) - Ma’had Al
Zaytun, masing-masing telah menjadi isu menarik menyangkut nilai-nilai keagamaan dan
kebangsaan.
Khusus mensikapi isu gerakan NII/KW9, ada hal yang sangat mengusik nurani dan
solidaritas kebangsaan kita ketika ‘negara gagal’ melindungi segenap tumpah darah
Indonesia. Dalam kasus ini semakin banyak warga masyarakat menjadi korban gerakan
penyimpangan faham keagamaan tersebut, ini membuktikan ketidakberdayaan sistem
pertahanan kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan lebih mengerikan lagi
adalah ketika semua elemen bangsa ‘membiarkan, tidak berbuat apa-apa dan menyerah’
terhadap sepak terjang gerakan NII KW9 yang sudah memakan banyak korban generasi

3. muda ditengah dimasyarakat.
Diharapkan adanya perhatian serius terhadap dampak Gerakan Makar & Kriminal NII/KW9
yang telah menjelma sebagai Mesin Penghancur Masa Depan Anak Bangsa yang
bergentayangan di seantero Kampus-Kampus, Mall, Pabrik dan pinggiran kota. Jumlah riil
korban sangat fantastis sekitar 200 ribu pemuda-mahasiswa. Sudah ratusan ribu anak bangsa
putus sekolah/kuliah (Drop Out), ribuan pelajar-mahasiswa menghilang dari rumah
meninggalkan kasih sayang orangtuanya dan dampaknya sangat fantastis jutaan Keluarga
Besar Orang Tua Korban mengalami pemiskinan dan penelantaran tanpa ada yang peduli
siapa yangh mau mengulurkan tangan memberikan advokasi ataupun pembelaan. Disinilah
peran pemerintah terutama Departemen Agama sangat diharapkan memberikan solusi tuntas
dan integral terhadap upaya penghancuran bangsa berkedok pesantren dan penyimpangan
gerakan faham keagamaan yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun ini.
Lima tahun lalu pernah dilakukan penelitian terhadap ajaran dan faham keagamaan terkait
dengan Gerakan NII/KW9 dan Ma’had Al Zaytun yang dilakukan MUI Pusat dan Departemen
Agama (Balitbang Depag). Hasil penelitian Depag hanya terfokus pada masalah etnografi
lembaga pendidikannya. Namun juga diakui bahwa Ma’had Al Zaytun selain sebagai sebuah
lembaga pendidikan memiliki hidden curriculum (kurikulum tersembunyi) yang tidak diangkat
dalam penelitian Litbang. Diakui oleh Tim dari Depag perlu adanya penelitian lebih lanjut
terhadap Ma’had Al Zaytun, terutama dimensi sejarah politik yang sama sekali belum diteliti,
apalagi bila orientasi politik Ma’had Al-Zaytun tidak berbeda dengan orientasi politik NII
yakni mendirikan negara Islam maka akan menghambat proses negoisasi demokrasi di
Indonesia. Bahkan proses menuju Indonesia sebagai negara bangsa yang utuh akan terhambat.
Diakui juga oleh Tim Depag, bahwa penelitiannya masih menyisakan berbagai pertanyaan
tentang masa depan subjek atau sasaran penelitian. Apakah proses transformasi yang
dilakukan oleh sekelompok orang atau tokoh pendiri Ma’had ini akan tetap berlanjut?
Bagaimana mereka mengembangkan ‘klaim’ pendidikan model baru ini benar-benar
menjawab kebutuhan akan pendidikan masa depan yang berorientasi kepada keluasan ilmu
pengetahuan dan kesamaptaan jasmani atau dalam istilah mereka
“basthatan fil 'ilmi wal jismi. Oleh karena itu penelitian tentang subjek yang sama dengan
fokus yang berbeda seharusnya dilakukan penelitian intensif mengingat gerakan NII
KW9 terkait Ma’had Al Zaytun semakin menyebarkan sayapnya ke sekolah-sekolah elit

4. orang kaya dan pejabat, termasuk banyaknya laporan korban mahasiswa yang droup out,
kasus kehilangan orang dan tindak kriminal terselubung dilakukan anak kepada orangtuanya.
Laporan Tim Depag masih sangat jauh dari solusi masalah umat Islam berkaitan
dengan ketidapercayaan masyarakat (social distrust) antara kelompok satu dengan kelompok
yang lain, apalagi menyangkut nilai-nilai keagamaan berbasis komitmen kebangsaan. Tim
Peneliti Depag juga menyimpulkan bahwa gerakan keagamaan dalam sejarah Indonesia adalah
sesuatu yang bersifat latent. Tim Depag menyebutkan berdasarkan data yang ada, secara garis
besar terdapat empat macam model gerakan dalam sejarah social Islam. Gerakan yang
dimaksud adalah: Pertama, gerakan purifikasi sufisme. Kedua, gerakan purifikasi ala Wahabi.
Ketiga, gerakan modernisme maupun fundamentalisme, dan keempat gerakan dan pemikiran
masyarakat madani (civil society).
Dalam kasus Ma’had Al Zaytun, kualifikasi gerakan keagamaannya sangatlah berbeda.
Gerakan keagamaan ini memiliki motif dan modus baru yang harus diwaspadai karena
memiliki muatan pembusukan politik bernuansa kriminalitas dan makar.
Disisi lain penelitian Depag menganggap bahwa hasil penelitian tim MUI masih merupakan
informasi yang berasal dari satu sumber yakni pihak yang kontra. Tim peneliti hanya
mewawancarai pihak-pihak yang kontra dengan pihak Ma’had Al-Zaytun tanpa melakukan
trianggulasi. Padahal faktanya sebaliknya Pengurus Harian MUI Pusat lebih menganak
emaskan tergugat yakni Ma’had Al Zaytun, ketimbang masyarakat sebagai keluarga korban.
Beberapa audiensi dengan pihak Ma’had Al Zaytun dan Keluarga Besar Orang Tua Santri
Ma’had Al Zaytun yang diorganisir oleh salah satu orang tua koban yang kebetulan memiliki
kedekatan dengan Badan Intelejen Negara (BIN), secara intensif dilakukan dan difasilitasi
secara santun dan terhormat. Namun sangat disayangkan, pelaporan dari ormas Islam, LSM
dan orang tua korban tidak disikapi secara profesional dan transparan. MUI menutup akses
bagi publik dan media masa untuk meliput kegiatan pelaporan dari para korban, Tapi
sebaliknya MUI Pusat membuka seluasnya bagi Ma’had Al Zaytun untuk secara sepihak
mempublis klaim dan propagandanya.

5. Dalam Penelitian Tim Depag mengakui, bahwa hasil penelitian MUI berhasil mengungkap apa
yang dipandang sebagai “kesesatan ajaran” dan keterkaitan Ma’had Al- Zaytun dengan
NII/KW9. Sayangnya, apa yang disebut oleh tim peneliti MUI—dengan “konsep-konsep
ajaran agama Islam yang diselewengkan serta terjadinya eksploitasi dan pemaksaan, sehingga
anggota tergiring untuk melakukan tindakan kriminal”—tidak disebutkan ajaran yang mana
yang dimaksud, termasuk tidak dilampirkannya fakta hukum yang bisa direkomendasikan
dapat ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Begitu juga dengan fakta-fakta penyelewengan
dengan menggunakan simbol agama seperti “haraqoh qurban, shadaqah istighfar, shadaqah
tahkim, dan shadaqah munakahat” tidak dijelaskan apa yang menyimpang dari simbol-simbol
tersebut.
Ciri khas gerakan NII/KW9 pada mula perjalanannya, gerakan keagamaan ini mengajukan
konsep kebangkitan Islam. Dalam pernyataaannya mereka menyebutkan bahwa kebangkitan
sebuah bangsa akan terjadi jika sistem bernegaranya diubah dengan sistem Islam.
Selanjutnya, gerakan keagamaan ini membuat perbedaan yang jelas antara masyarakat
Islam dan masyarakat kafir. Warga Islam adalah warga negara Indonesia yang sudah Hijrah
dan Berbai’at sebagai masyarakat Madinah. Sedang masyarakat kafir adalah warga negara
Indonesia yang menganut Pancasila diluar kelompok, dan dicap sebagai masyarakat
Jahiliyah.
Mengenai keimanan dan kemusliman seseorang jika hendak diterima Allah SWT bila
berada dalam territorial Negara Islam. Dianggap tidak syah keislaman seseorang
bilamana ia masih mengakui aturan sistem bernegara selain aturan Allah SWT yang telah
diatur dalam Negara Islam Indonesia. Namun apa yang terjadi sesungguhnya, dalam konteks
mobilitas spiritual, kelompok ini justru meninggalkan syari’ah yang telah baku, seperti sholat,
puasa dan lainnya. Pribadi-pribadi di kelompok ini sebenarnya kering spiritualisme, yang ada
hanya semangat taqlid akibat sistem rekrutmen dan ‘cuci otak’ yang dilakukan kepada
anggotanya untuk menghasilkan keta’atan mutlak pada pimpinan.
Dalam lapangan amal sholeh pun demikian, kelompok ini berkembang dalam proses
eksploitasi (perbudakan berantai) dan human trafiching, jauh dari sikap kasih sayang.
Investasi dana dan sumber daya manusia guna mempersiapkan cikal bakal ibukota
Negara di Ma’had Al Zaytun Indramayu Jawa Barat kehilangan relevansinya . Realitanya

6. adalah bentuk manipulasi dan kebohongan publik saja. Dan fakta tersebut dipahami benar oleh
pihak intelejen Indonesia.
Gerakan ini pun mencoba membangun kembali dari puing-puing masa lalu dari jejak
Negara Islam Indonesia yang pernah diproklamasikan oleh Imam SM. Kartoesuwiryo.
Dalam konteks ini hanya sebatas klaim saja, mengingat banyaknya penolakan terhadap
keberadaan dalam masalah kepimpinan, dimana para pemimpinn NII KW9 dianggap sesat
dan berkhianat.
Hal lainnya, gerakan NII KW-9 dan Ma’had Al Zaytun sangat terkait dengan realitas konteks
Indonesia, di bawah krisis ekonomi dewasa ini, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah
dan hilangnya ikatan-ikatan sosial dan keteladanan. Islam bisa digunakan untuk
mengekspersikan oposisi apabila ummat merasakan saluran politik mampet, dan ketidakadilan
meluas merajalela. Islam sebagai ekspresi oposisi dan sikap politik, relatif sangat mengena,
relevan dan efektif. Dalam konteks ini, bolehlah kita bertanya: Apakah kasus
penggelembungan suara pada pilpres Juli 2004 di Ma’had Al Zaytun dan gerakan NII ( N-
Sebelas ) KW 9 ala Abu Toto dan bergabungnya mereka dengan Partai RepublikaN pada Pileg
2009,
bisa dikaitkan dengan fundamentalisme Islam? Jawabnya, fenomena itu lebih sebagai
"kriminalitas" yang bermotif ekonomi suatu "kriminalitas" yang relatif eksklusif, ekstrim dan
berstruktur kekerasan. Kalau fenomena itu dicurigai sebagai "gerakan" bermotif politik, bisa
jadi masih teka-teki, karena berbagai atraksi Syakhul Ma’had Al Zaytun Syakh A.S. Panji
Gumilang selalu meleset dan gagal total. Maka bisa dikatakan bila semua pihak membiarkan
gerakan ini menebar kesesatan dan kejahatannya tersebar tanpa batas, kesulitan dan halangan,
bahkan larangan, maka pantas dikatakan kita sedang melakukan gerakan bunuh diri dan
mengubur hidup-hidup NKRI dan membumi hanguskan Pancasila sebagai Rumah Kita.
2. Rumusan Masalah
Perumusan masalah berpijak dari beberapa pertanyaan terhadap hasil penelitian Departemen
Agama dan Laporan Lengkap Tim Investigasi MUI Pusat yang kami anggap meninggalkan
banyak masalah yang harus ditindaklanjuti, sebagai berikut :
• Mengapa hasil penelitian dari Depag tidak memberikan kesimpulan yang tegas tentang

7. bahaya ‘pembiaran dan maraknya’ NII/KW9 bagi ketertiban masyarakat dan ancaman
terhadap isu kebangsaan dan NKRI, terutama bahaya gerakan NII/KW9 bagi kehidupan
pelajar dan mahasiswa diperkotaan ;
• Mengapa hasil penelitian Depag tidak merekomendasikan dibentuknya Tim Pemantau
& Evaluasi keberadaan Ma’had Al Zaytun terkait Gerakan NII/KW9, termasuk keengganan
merekomendasikan kepada Pemerintah dan Aparat Hukum bahwa Gerakan NII/KW9 harus
segera dilarang dan ditindak tegas mengingat Gerakan NII/KW9 sudah sangat berbahaya dan
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dengan banyaknya korban dikalangan generasi
muda berkisar 200.000 orang yang komulatif setiap bulannya tidak kurang 300 an rekrutmen
baru pemuda Indonesia dicuci otak dan diorganisir untuk melakukan tindak kejahatan dan
penyebaran faham keagamaan yang radikal, ekslusif dan membahayakan.
• Mengapa MUI Pusat telah melakukan standar ganda dan diskriminasi terhadap isu NII KW9
dan Ma’had Al Zaytun dibanding dengan isu aliran sesat lainnya, semisalnya Ahmadiyah, Al
Qiyadah dan Komunitas Lia Eden? MUI tidak konsisten dengan Protap Penetapan Aliran
Sesat yang dibuatnya sendiri, padahal faktanya hasil Investigasi Tim MUI Pusat sudah
mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi yang telah menetapkan bahwa Gerakan NII KW9
sangat sesat menyesatkan. Ditemukan sedikitnya 3 kategori kriteria kesesatan dari 10 kriteria
aliran sesat yang ditetapkan pada Rakernas MUI Pusat;
• Mengapa MUI Pusat dianggap telah melakukan kebohongan publik menyangkut pengakuan
sudah adanya laporan resmi kepada pihak Mabes Polri terkait dengan pengorganisasian
tindak kriminal yang dilakukan NII KW9 dan Ma’had Al Zaytun? Hal ini dijadikan alasan
klasik Pimpinan Mabes Polri untuk lepas tanggungjawab.
• Mengapa penelitian MUI tidak pernah resmi dilaporkan kepada pemerintah dan aparat
penegak hukum? Sedangkan alasan pemerintah dan aparat kepolisian tidak bertindak
disebabkan menunggu hasil penelitian Departemen Agama dan MUI Pusat ;
• Mengapa penelitian MUI dan Balitbang Departemen Agama tidak pernah resmi

8. dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum?
Sedangkan alasan pemerintah dan aparat kepolisian tidak bertindak disebabkan
menunggu hasil penelitian Departemen Agama dan MUI Pusat ;
3. Batasan Masalah
Studi Kasus Maraknya Gerakan NII KW9 disekitar kampus diperkotaan dengan korban
Generasi Muda Pemuda dan Mahasiswa ditambah dengan penggambaran dan pemetaan
situasi kondisional terakhir Gerakan NII KW9 beserta aparatur terkait secara terbatas.
4. Hipotesis Penelitian
a. Gerakan Negara Islam Indonesia KW9 adalah organisasi terstruktur (Negara dalam
Negara), sistematis dan professional, bermuatan kriminal, sesat menyesatkan dan giat
menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap masyarakat dan negara (makar)
b. Gerakan Negara Islam Indonesia KW9 berpusat di Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Al
Zaytun dan memiliki jejaring social ditingkat territorial mulai basis Qobilah (RW), Desa
hingga Gubernur, nyaris merata diseantero Jabodetabek, perkotaan se Jawa dan Lampung, juga
memiliki jaringan perwakilan diseantero propinsi se Nusantara. Terbukti keduanya terkait erat
memiliki benang merah dengan tindak kejahatan, upaya makar dan penyebaran faham sesat
menyesatkan yang membahayakan bagi keutuhan masyarakat, stabilitas nasional dan NKRI.
Maka sudah seharusnya Gerakan NII KW9 harus dilarangdan ditumpas, sedangkan Ma’had Al
Zaytun harus segera dicabut izin pengelolaan pendidikannya karena dijadikan sebagai
kedok/kamuflase dan sebagai base camp gerakan kriminal terorganisir dan membangun
kekuatan ‘Negara dalam Negara’ (Makar)
5. Tujuan Penelitian
Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah:
1H Dalam rangka mengokohkan kembali semangat solidaritas dan kesetiakawanan sosial
antar anak bangsa dengan membumikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
2H Untuk membuktikan bahwa Gerakan NII KW9 sangat berbahaya bagi masa depan
generasi muda dan mengancam stabilitas keamanan berbangsa dan bernegara;
3H Sebagai upaya membentengi masyarakat, terutama generasi muda dari ancaman

9. gerakan keagamaan yang menyimpang dan menyesatkan.
4 Untuk membangun satu tekad dan persepsi yang sama tentang komitmen menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik mensikapi isu Ma’had Al Zaytun dan
NII/KW9. e. Dalam rangka merekonstruksi & revitalisasi Sistem Pertahanan Rakyat
Semesta
5 (Hankamrata) baik ditubuh TNI, POLRI dan pertahanan sipil sebagai bentuk
manifestasi cinta tanah air dan keterpanggilan akan semangat mempertahankan nilai-
nilai kemerdekaan 17 Agustus 1945.
6 Sebagai otokritik terhadap lemahnya semangat kebangsaan dan buruknya solidaritas di
kalangan ulama, tokoh masyarakat, aparat hukum dan para pengambil kebijakan.
7 Memberikan masukan penelitian sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah
Republik Indonesia, terutama Menkopolhukam, Departemen Dalam Negeri, Mabes
TNI / BAIS, Mabes Polri, Badan Intelejen Negara dan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia pasca hasil penelitian Tim Balitbang Departemen Agama tentang Ma’had Al
Zaytun dan kaitannya dengan Gerakan NII/ KW9.
6. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:
1 Sebagai pertimbangan para pengambil kebijakan di pemerintahan terutama pimpinan
2 Departemen Agama Republik Indonesia ;
Sebagai rekomendasi sangat mendesak perlu dimasukkannya materi pelajaran pemahaman
tentang fenomena penyimpangan faham, aliran dan gerakan keagamaan di Indonesia dalam
Kurikulum Pendidikan Nasional yang akan datang. Adanya pemahaman sejak dini tentang
aliran menyimpang-sesat menyesatkan dikalangan pelajar dan mahasiswa dapat mencegah
terjadinya tindak anarkisme masyarakat dan provokasi dari pihak yang menginginkan
instabilitas nasional dan disintegrasi bangsa.
7. Metodologi Penelitian
1) Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan investigasi yang bersifat multi dimensional.

10. Pendekatan dokumenter diarahkan untuk meneliti aspek sosiologis, pendekatan ilmu politik
dan ilmu kependidikan, dan untuk meneliti aspek teks digunakan pendekatan hukum dan
psikologi masa (marketing). Pada analisis, kita akan melihat “apa, siapa, mau kemana dan
untuk apa”
2) Unit Analisis.
Unit analisis penelitian adalah basis teritorial NII KW9, terbalik dengan penelitian
Departemen Agama. Artinya, penelitian ini berkisar pada: apa itu NII KW9?, kapan Kapan
NII KW9 didirikan?, di mana NII KW9?, siapa NII KW9?, kenapa NII KW9, dan bagaimana
dan mengapa NII KW9?. Kalau menemukan hal-hal lain tetap dalam konteks NII KW9 dan
ma’had Al Zaytun yang merupakan satu kesatuan seperti dua sisi mata uang. Unit-unit yang
akan dianalisis dalam penelitian ini adalah;
1) individu yang menjadi rekrutmen (dibaca korban) NII KW9, para pejabat teras negara
dalam negara diterritorial NII KW9,
2) Lembaga dan jaringan usaha, termasuk jejaring sosial yang dibentuk oleh NII KW9,
termasuk lembaga Ma’had Al Zaytun, dan
3) Warga resmi NII KW9 yang masih aktif dan non aktif yang pernah memberikan
keterangan tentang keterkaitan Al-Zaytun dengan NII, serta 4) penggunaan tehnologi
Hidden camera sebagai alat bukti primer skala A1. 5) Data operasi intelejen
3) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, data-data yang diperoleh hasil
hidden camera (penyusupan agen action) dengan responden penelitian, informan, juga
peristiwa, dan fakta yang didapati dari hasil observasi. Data lapangan ini dikumpulkan
dengan beberapa instrumen teknis, seperti observasi lapangan, wawancara mendalam
(indepth interviewing), dan diskusi terfokus, termasuk yang utamanya adalah
rekonstruksi di TKP. Kedua adalah barang bukti dokumen NII KW9 hasil penggerebekan
masyarakat, website: www.nii-crisis-center dan facebook, sumber-sumber bibliografis
dan dokumentasi, yaitu data-data kepustakaan berupa buku, majalah, surat kabar, dan
hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya.
4) Teknik Analisis Data.
Ada tiga tahapan dalam analisa data. Pertama, hasil pengamatan lapangan didiskripsikan
dalam bentuk laporan awal, hasilnya adalah gambaran umum tentang Jejaring NII KW9.

11. Kedua adalah menganalisis diskripsi NII KW9 dan pengaduan masyarakat tentang adanya
orang hilang, mahasiswa droup out, penyimpangan prilaku mengarah tindakan melawan
hukum dan berbagai bentuk keberatan masyarakat pembiaran NII KW9 oleh
pemerintah dan aparat penegak hukum, dan Ketiga adalah merekonstruksi NII KW9 sebagai
mesin penghancur yang memiliki daya rusak terhadap keharmonisan kehidupan masyarakat
sehingga dapat ditentukan solusi tuntas dalam perspektif gerakan keagamaan dan kebangsaan
ditinjau dari sisi hukum positif yang berkeadilan dan humanistis.
5) Jadwal Penelitian
6. Organisasi Peneliti

12. 7. Daftar Pustaka :
• Abdul Salam, Suroso, NII Dalam Timbangan Aqidah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2000).
1 Abduh, Umar, Pesantren Al-Zaytun Sesat? Investigasi Mega Proyek Dalam Gerakan
2 NII, Jakarta: Darul Falah, 2001.
3 Al-Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, Fakta dan Data
4 Sejarah Darul Islam, S.M. Kartosoewirjo, (Jakarta: Darul Falah, 1999).
5 Sepak Terjang KW9 Abu Toto Syekh A.S. Panji Gumilang Menyelewengkan NKA-NII
Pasca S.M. Kartosuwirjo, Jakarta: Madani Press, 2000.
6 Dokumentasi SIKAT (Solidaritas umat Islam untuk Keluarga Besar Korban Gerakan
7 NII KW9 Ma’had Al Zaytun-Abu Toto) 2000 – 2009
8 Dokumentasi LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) Jakarta 2001 - 2009
9 Daftar Diskusi dan Pameran NII Masuk Kampus diberbagai kampus & SMU di
10 Jabotabek, 2006 - 2008
11 Dokumen Al Qiyadah Al Islamiyah & Kesatuan Al Haq yang memiliki kesamaan
modus operandi dengan NII KW-IX
12 Fatwa Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) Bandung
13 Hasil Penelitian dan Investigasi Tim Balitbang Depag dan Tim INSEP, “Ma’had Al-
Zaytun Sebuah Gerakan Keagamaan Dalam Perspektif Hermeutika,” Februari 2004.
14 Hidayat, Taufik, NKRI Kafir?Fakta Investigasi Gerakan Negara dalam Negara, draft
15 2008