kultural dan sistem hukum kemaslahatan kebangsaan dan membangun fiqih nusantara

1. KULTURAL DAN SISTEM HUKUHM, KEMASLAHATAN
KEBANGSAAN DAN MEMBANGUN FIKIH NUSANTARA
MAKALAH
Disusun guna memenuhi tugas
Mata Kuliah: ilmu fikih
Dosen Pengampu: Bpk.Syaifudin Zuhri
Oleh: Kelompok 1
1. M. Fahmi zahroni (1703036004)
2. Ngatiyem (1703036010)
3. Erina Ismawati (1703036029)
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2018

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Banyak teori yang menjelaskan mengenai kedatangan islam ke Indonesia, baik mengenai
asal-usul, waktu, dan para pembawanya. Terdapat teori yang mengatakan bahwa agama
islam masuk ke Indonesia telah terjadi sejak masa-masa awal perkembangan islam di
sekitar abad ke-7 M / 1 H, dan langsung dari Arab atau Persia. Namun, ada pula yang
mengatakan bahwa agama islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 M / 5 H. Bahkan ada
yang berpendapat islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M dan berasal dari Gujarat
atau India. Agama islam masuk Indonesia secara periodik, tidak sekaligus. Terdapat
beberapa cara yang dipergunakan dalam penyebaran islam di Indonesia, seperti
perdagangan, perkawinan, pendidikan,tasawuf. sebagai pelayar- pelayar ya ng
sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad masehi sudah ada rute-rute pelayaran
dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan
Asia Tenggara.[2] Wilayah barat nusantara dan sekitar Malaka sejak masa
kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang
di jual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina
dan India. Pelabuhan-pelabuhan penting Sumatera dan Jawa antara abad ke 1 dan ke 7
sering disinggahi pedagang asing, seperti Lamuri Aceh, Barus dan Palembang di
Sumatera. Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa.[3]Mereka yang datang ke Indonesia bertujuan
berdagang sekaligus menyebarkan agama yang mereka anut yaitu Islam.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Prespektif Sosio- kultural dan system hukum ?
2. Bagaimana kemaslahatan kebangsaan dan pembangunan fikih nusantara ?
C. Tujuan pembahasan
1. Untuk mengetahui teori kultur dan system hukum
2. Untuk mengetahui kebangsaan dan membangunan fikih nusantara

3. Bab II
PEMBAHASAN
A. Prespektif Sosio-Kultural dan System Hukum
Sistem hukum menurut Friedman mengandung tiga unsur yaitu, struktur, substansi,
dan budaya hukum5 . Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan karena apabila salah satu terlepas maka sistem itu akan berubah. Namun, Daniel
S. Lev memberikan uraian yang agak berbeda ketika membahas budaya hukum memisahkan
antara sistem hukum dan budaya hukum. Hal ini terlihat dari pernyataannya.
Sejarah telah mencatat bahwa sejarah hukum Islam (fiqh) telah ada dan berlaku bagi
penganutnya (living law) sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa itu, hukum Islam
banyak terintegrasi dalam kehidupan kenegaraan (kerajaan). Demikian juga di era Indonesia
modern (pasca kemerdekaan), kedudukan hukum Islam secara konstitusional sangatlah kuat
karena sudah menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum nasional.Sistem hukum Indonesia
menganut prinsip kemajemukan sebagai konsekuensi logis dari kondisi sosial-politik
masyarakat yang majemuk pula. Pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber
pada tiga sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat.
Dalam hal ini, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum Islam mempunyai
keunikan tersendiri, terutama dalam hal keterikatannya dengan keabsahan cara memahami
dan mengeluarkannya dari sumber dasar Al-Qur’an dan Hadist. Norma atau nilai-nilai etis
yang ditampilkan oleh sistem hukum Islam tentu mempunyai hakikat dan prespektif yang
berbeda dengan yang ada pada sistem hukum Adat dan hukum Barat.
Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan
politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik itu semua, berakar
pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik.
Namun demikian, hukum Islam telah menga1ami perkembangan secara berkesinambungan,
baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan
kekuatan sosial budaya. M. Atho Mudzhar menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam
bidang pemikiran hukum Islam yang menurutnya dibagi menjadi empat jenis: kitab-kitab
fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-
negeri Muslim dan fatwa-fatwa ulama.

4. Secara konstitusional, hukum Islam di Indonesia sudah mendapat kedudukan yang
cukup kuat dan proporsional. Dengan adanya berbagai macam perundang-undangan sebagai
cermin legilasi hukum Islam, menjadi bukti bahwa hukum Islam sudah memperoleh tempat
yang wajar secara konstitusional yurisdis. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa gagasan tentang
transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan yang paralel
dengan perjuangan sekelompok orang untuk mendirikan negara Islam atau Islam sebagai
dasar negara. Justru sebaliknya, legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara
memiliki konstribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam terhadap komitmen
negara kebangsaan (nation-state) karena syari’ah bisa berjalan dengan seiring dengan
kompatible dengan Pancasila dan UUD 1945.
Tantangan terberat saat ini bukan terletak pada logika konstitusional terakomodasinya
hukum Islam dalam hukum nasional, melainkan pada dialektika antara arus pemikiran Barat
yang sekuler dengan ekspresi keberagaman umat Islam yang terkadang memunculkan sikap
pobia. Disinal pentingnya ada gugusan pemikiran dan metode penetapan hukum Islam yang
memadai dalam konteks ke-Indonesiaan.
Di era demokrasi, utamanya pasca reformasi dan amandemen terhadap UUD 1945,
peluang berlakunya hukum Islam dalam ranah yang lebih luas sangatlah besar. Untuk
melihat sejauh mana visibilitas peluang tersebut dapat dianalisis melalui tiga pendekatan:
yaitu pendekatan sistem dan politik hukum, pendekatan sosio-kultural, serta paradigma
pemikiran hukum Islam yang akan dibangun dalam konteks ke-Indonesian. .
Kekuatan berlakunya hukum Islam sejak zaman kemerdekaan melewati dua periode,
Pertama, adalah penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (persuasive source); dan
Kedua, dalam bentuk penerimaan hukum Islam sebagai autoritatif (autoritatif source).
Hukum Islam merupakan sumber persuasif dalam hukum konstitusi dalam arti ia telah
diterima dan diyakini oleh masyarakat penganutnya. Adapun hukum Islam sebagai sumber
autorutatif bermakna bahwa ajaran Islam merupakan sumber hukum yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang kuat dalam konstitusi negara.
Di era reformasi dimana sistem dan konfigurasi politik Indonesia yang sudah
demokratis, serta semakin tingginya kesadaran keagamaan masyarakat, maka dengan
sendirinya peluang-peluang legislasi hukum Islam semakin terbuka lebar. Transformasi
nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewajiban

5. konstitusional negara dalam membangun sistem hukum nasional yang bersumber dari tiga
sumber hukum, yakni: hukum Adat, hukum Positif (Belanda), dan hukum Islam. Ketiga sub-
sistem hukum ini merupakan the living law bagi masyarakat dan bangsa Indonesia
berdasarkan konstitusi negara yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.
Proses transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional ini dapat disebut sebagai
teori konstitusionalisasi (the constutionalization theory) dan teori akomodasi (the
accomodation theory). Teori konstutisionalisasi yang dimaksud di sini adalah transformasi
nilai-nilai hukum agama ke dalam hukum nasional sebagai kewajiban konstitusional negara
(obligation by constitution) untuk membangun sistem hukum nasional melalui mekanisme
konstitusional yang demokratis.
Sedangkan teori akomodasi (the accomodation theory) dibangun atas argumentasi
bahwa negara berkewajiban untuk mengakomodasi seluruh subsistem hukum nasional ke
dalam perundang-undangan negara dengan menggunakan tolok ukur bahwa hukum Islam
merupakan nilai-nilai yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Perkembangan ke arah
adopsi yang semakin luas terhadap sistem hukum Islam juga berkesesuaian dengan dinamika
kesadaran hukum yang semakin tinggi di kalangan umat Islam Indonesia, yang dituangkan
dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, serta diwujudkan dalam esensi
kelembagaan umum.
Aspek kemaslahatan pruralisme kebangsaan harus dikedepankan, sehingga diperlukan
bangunan teoristis hukum Islam yang lebih fleksibel dengan menempatkan kepentingan
umum yang lebih besar di atas kepentingan-kepentingan parsial dan subyektif. Hukum Islam
harus mampu mewujudkan dirinya sebagai kekuatan perekat dan menjaga kepentingan
kebangsaan yang lebih besar.
Secara sosiologis, kesadaran untuk menerapkan hukum Islam dalam bentuk
perundang-undangan akan berhadapan dengan fakta pluralitas masyarakat dan budayanya.
Keberagaman suku, agama, etnis, dan nilai-nilai sosial masyarakat sudah ada sebelum Islam
masuk ke Indonesia dalam perkembangannya, nilai-nilai dan ajaran Islam mengalami
alkuturasi ke dalam budaya lokal, sehingga sejak itu ajaran Islam sudah menyatu dengan
keyakinan dan udaya masyarakat Indonesia yang membentuk karakternya sendiri.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, sebagaimana juga dijelaskan oleh teori penerimaan
otoritas hukum Gibb, dorongan atas penerapan hukum Islam di Indonesia dapat disandarkan

6. pada dua alasan yang faktual, yakni ajaran islam sebagai nilai-nilai yang hidup dan diyakini
oleh masyarakat; serta adanya dorongan dan legitimasi keagamaan yang menjadi beban
teologis penganutnya untuk dilaksanakan. Adapun kemungkinan adanya hambatan
sosiologis dari keberadaan hukum adat dalam faktanya tidaklah menjadi acaman serius.
Sebab hukum Islam dan hukum adat sudah sejak lama hidup berdanpingan dan saling
berinteraksi.
Adat dalam hukum islam juga diistilahkan sebagai ‘urf dan dijadikan sebagai dalil
atau sumber hukum islam oleh sebagian ulama. Adat yang hidup dan memberi manfaat bagi
manusia dapat diakui secara syara’ sebagai norma yang berlaku dan mengikat dimasyarakat.
Dalam hal ini, para ulama melegitimasi keberadaan adat dengan kaidah yang berbunyi,
“keberadaan adat dapat dijadikan sebagai hukum”. Bahkan jika nilai nilai adat itu terkait
secara langsung dengan terwujudnya kebutuhan dasar manusia baik itu bidang mualamah
atau jinayah, dengan sendirinya menjadi bagian dan termasuk dalam cakupan teori maqasid
asyariah.
Sebagian islamolog seperti J. Scact dan kebanyakan ahli hadis yang bercorak
literalis menentang pemikiran mengenai adptabilitas hukum islam. Karena mereka
menganggap hukum islam tidak bisa ditundukkan pada realitas, tetapi justru sebaliknya
dimana realitaslah yang harus tunduk pada hukum islam. Pendapat ini ditentang oleh
pemikir hukum islam lain dari kalangan reformis, seperti Subkhi Mahmasani yang
berpendapat bahwa sesungguhnya hukum islam bercorak fleksibel, memberi ruang untuk
berijtihad kepada manusia untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan tuntutan
lokalitas, perubahan waktu dan keadaan. Hal itu menunjukan bahwa hukum islam bisa
beradaptasi dengan perubahan sosial.
Pandangan diatas diperkuat dengan pendapat as-Syatiby dan at-Thufy. Bahkan at-
Thufy secara ekstrim lebh cenderung menahulukan masalah yang nyta bagi penilaian akal
manusia dari al-Qur’an dan Hadits dengan jalan bayan dan takhsis apabila ada teks dari
kedua sumber itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan tersebut. Begitu juga
as-Syatiby mengatakan bahwa menurut hasil penelitian terhadap nash secara keseluruhan,
disimpulkan bahwa mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan tujuan syari’ah yang
bersifat qoth’i. Menurut as-Syatiby, kesimpulan ini bertentangan dengan pendapat Razi
dan ulama lainnya

7. Setiap kemaslahatan yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syara’ dan sesuai
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nash dan ijma’, walaupun tidak ditegaskan pada
teks tertentu secara khusus bukan berarti ia keluar dari sumber dasar. Hanya saja tidak
masuk dalam kategori qiyas, karena qiyas hanya didasarkan ada teks nash tertentu.
Sedangkan kemaslahatan tad justru didasarkan pada dalil yang banyak dan tidak terbatas,
baik itu berupa ayat al-Qur’an, hadist, gejala-gejala sosial, dan kecenderungan lainnya.
Inilah yang disebut dengan maslahah marsalah. Oleh karena itu, apabila kemslahatan
tersebut benar-benar nyata demi terwujudnya tujuan syara’ maka tidak diperselisihkan lagi
bahkan wajib dijadikan hujjah.
Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kemaslahatan yang dapat menjadi
pertimbangan daam pemikiran hukum islam antara lain dapat bersumber dari budaya dan
nilai-nilai kebaikan,keadilan, dan asas manfaat yang diyakini sebagai kebenaran dalam
masyarakat. Nilai-nilai tersebut selama demi kepentingan manusiaan universal dan tidak
bertentangan dengan dotrin-doktrin pokok agama dapat diakui sebagai hukum yang
megikat, baik secara yuridis konstitusional maupun secara teologis.
Dalam cara pandang siyasah syar’iyah, legitimasi hukum islam terhadap nilai-nilai
kemaslahatan yang idup dimasyarakat dan diakui oleh pemerintah juga dapat diabsahkan
secara syara’. Sebab pertimbangan kemaslahatan semacam itu merupakan otoritas
pemerintah untuk diberlakukan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama
meskipun tidak ada dalil tertentu. Otoritas pemerintah seperti ini dapat dilihat dari
pendefinisian siyasah syar’iyah yang dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf.
Olek karena itu, denga teori maslahah, norma-norma hukum yang hidup di
Indonesia, atau yang telah menjadi aturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia
dan bersumber kepada manusia itu sendiri dan lingkungannya.dapat diakui sebagai
peraturan yang islami. Hal ini tentu saja apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu
peraturan yang meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dam
pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat untuk mengakkan keadilan, dan dapat
mewujudkan kemaslahatan serta mampu mejauhkan kemudharatan melalui musyawarah.
Point penting dari serangkaian pemikiran di atas adalah perlunya dilakukan
pembaharuan penafsiran, kontekstualisasi, dan objektivasi ajaran islam agar beradaptasi

8. dengan konteks kenegaraan dan kebudayaan lokal yang tidak semata mata menampilkan
simbol-simbol keagaam yang justru dapat menjawab keyakinan umat bahwa islam
merupakan agama yang kaffah, komperhensif, dan penyempurna bagi agama-agama
sebelumnya, sehingga didalamnya terdapat hukum-ukum material dimana tidak ada
satupun persoalan manusia dan dunianya yang luput dari perhatian dan pengatura Islam.
Maka logikanya, secara substansif ataupun formal, kebebasan adanya otoritas institusional
yang mengawal pelaksanaan syari’at.
B. Kemaslahatan Kebangsaan dan Membangun Fikih Nusantara
1. Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan
Jika mengacu pada prinsip maslahah dan maqasid syari’ah, nilai-nilai kemaslahatan
yang di jadikan dasar penerapan hukum dalam konteks suatu negara harus benar-benar harus
mencerminkn kepentingan umum, bukn untu kepentingan individu dan golongan tertentu
secra subyektif. Sebab syaari’at islam di turunkan untuk mewujudkan kebaikan manusia
secara keseluruhan. Begitu juga kemaslahatan yang lebuh umum wajib di dahulukan dari
kemaslahatan yang khusus.
Sudut pandang syari’ah terhadap komitmen pluralisme dan berbagai konsensus
nasional lainya bisa menjadi tolak ukur bahwa islam berpegang pada prinsip kemaslahatan
kebangsaan. Menjelang kemerdekaan indonesia, di kalangan tokoh-tokoh bangsa terjadi
perdebatan yang intens tentang konsep negara, khususnya pilihan antara negara islam yang di
tuangkan dalam piagam jakarta atau negara nasionalis yang tercermin dalam pancasila.
Pada waktu itu, para ulaa indonesia pada akhirnya bsa menerima pilihan pancasila
sebagai dasar negara walaupun dengan kesadaran bahwa ajara islam secara konstitusi tidak
mempunyai daya ikat penuh untuk berlau di indonesia. Terlepas dari interpretasi semantik
terhadap pancasila sebagai dasar negara yang di anggap sesuai dengan ajaran islam,
menjadikan pancasila sebagai dasar negara dan ebagai dasar sata-satunya asas merupakan
keputusan politik kompromistik atas dasar mengeddepankan kepentingan rasa kebangsaan
dan nasionalisme.

9. Memilih pancsila sebagai menurut teori maslahah adalah sikap yang niscaya di ambil.
Sebab pada waktu itu negara dalam keadaan perpecahan yang dapat mengganggu persiapan
kemerdekaan. Prsatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa jalan penyalamat indonesia
mengahadapi ancaman dari kekuatan luar, sekaligus sebagai bentuk perlindungan kepada
rakyat dari segala bentuk penjajahan yang mengancam kemerdekaan jiwa, dan agama islam
sendiri.
Prinsip maslahah dan maqosid al- syari’ah dapat menjadi tolak ukur efektifitas
pemberlakuan hukum islam, yakni dengan mengacu pada kepentingan yang bersifat
menyeluruh dan demi melindungi kepentingan asasi manusia yakni menjaga agama iwa, akal,
keturunan dan hak milik. Denan demikian berbagai produk dan kebijakan hukum dalam suatu
negara(hukum wadh’i), selama berpijak pada prinsip kesejahteraan dan kemaslahatan umum
dapat di akui oleh syara’ dan mengikat secara teologis.Isu tentang Hak Asasi Manusia,
kesetaraan gender dalam hukum, dan lain-lain terkait dengan hukum publik juga perlu di
respon oleh hukum islam. Disinilah teori maslahah dan maqosaid as-syari’ah perlu terus
dikembangkan agar dapat membantu membuka kemujudan hukum islam dan menjadi
kekuatan adaptabilitas hukum islam dengan peerkembangan zaman.
Dalam sudut pandang islam, kalau membentuk negara wajib hukumnya melindungi
dan membela negara bagi setiap warga apapun profesinya. Dalm konteks ini jugalah jihad di
wajibkan, baik dalam bentuk merumuskan pemikiran, mensejahterakan rakyat, termasuk ikut
berperang secara fisik melawan ancaman dari luar. Kewajiban jihad seandainya tidak di
tentukan oleh suatu nash akan tetapi jika maksudnya untuk melindungi negara dan rakyat dari
acaman luar, maka ia masuk dalam kategori maslahah dan maqosid as-syari’ah sebab
melindungi semua hal yang di lindungi oleh negara itu seperti jiwa, budaya, harta kekayaan,
keturunan, dan agama yang di anut oleh penduduknya. Pengertian tentang kewajiban jihad
disini tidak selalu dalam pengertian perang fisik tetapi juga dalam bentuk mencurahkn pikiran
dan harta kekayaan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita
syari’ah.
2. Membangun Fikih Nusantara

10. Modernitas adalah fenomena perubahan dala segala aspek kehidupan, baik itu bidang
ekonomi, politik, budaya, tatan sosial, dan pemikiran. Perubahan itu pada gilirannya berampak
pada terjadinya perubahan nilai dan cara pandang manusia terhadap kehidupannya. Yang
sudah pasti kebenarannya adalah perubahan itu sendiri, sedangkan keadaan dan ssesudah
terjadinya perubahan itu sifatnya nisbi. Tuntutan modernitas, aspek lokalitaas, dan konteks
keberagaman menjadi factor penting dalam menentukan arah pembangunan hukum islam.
Yang menjadi persoalan adalah, konsepsi sebagian besar umat islam yang memandang
syari’ah sebagai norma hukum yang statis, anti perubahan, dan bersikap resisten terhadap ide-
ide pembaruan. Mereka terjebak pada metode pemikiran yang menekankan pada aspek pada
penalasan formal semata. Akibatnya muncul persepsi bahwa hukum islam yang berkembang
pada selama ini sebagian besar merupakan proyeksi teoritis dan pengkajian yang bersifat
“pertahanan” dari kemusnahan. Oleh karenanya,alam menghadapi modernisasidan
sekulerisasi kehidupan yang berlangsung merata disemu aspek kehidupan,hukum islam tidak
dapat berperan banyak, karena dibatasi oleh sifat bertahannya itu sendiri .
Hukum islam hanya mampu mencanangkan suatu gambaran dunia yang ideal dimana
hukum islam diyakini mampu mewujudkannya baik didunia dan diakhirat. Tetapi dalam
kenyataan, tawaran konsepnya masih belum memadai karena terlalu kaku mempertahankan
produk-produk dahulu. Kondisi seperti ini tentu saja menjadi kegelisahan kaum reformis.
Mereka mencoba menawarkan ide-ide baru yang mengandung kontroversi, khususnya
menyangkut ke absahan epistimologis dan legitimasi teologisnya.
Bahkan ide-ide pembaharuan itu sudah masuk pada ruang-ruang yang yang selama ini
dianggap qath’i. sebagai contohreaktualisasi yang dimunculkan oleh Munawir Sadzali yang
dinilai telah menggugat ketentuan nash yang qath’i atas dasar kemaslahatandan rasa keadilan
masyarakat. Persoalan yang disoroti oleh Munawir adalah ketntuan bagian anak laki-laki dan
anak perempuan dalam hukum waris, yaitu dua unutu anak laki-laki berbanding satu dengan
perempuan. Menurut Munawir, karena dan kondisi budaya dan struktur sosial masyarakat
pada saat ini, ketentuan tersebut dalam pelaksanaan nya kurang dapat diterima oleh rasa
keadilan. Untuk meperkuat argumennya, ia mendasarkan kepada teori nasikh-mansukh baik
dalam al-Qur’an maupun hadis.
Masdar Farid Mas’ud menaggapi dengan pola pikir yang moderat tetapi bersifat
fundamental. Menurut Masdar, dalam menilai pemikiran Munawir tergantung bagaimana kita

11. memandang surat An-nisa : 11. Sebab penilaian terhadap keqath’ian ayat harus didasarkan
kepada prinsip umumnya, yaitu prinsip keadilan. Sedangkan “metote teknis” bagaimana
prinsip-prinsip keadilan itu dilaksanakan, termasuk berapa perimbangan bagian lakai-laki dan
anak perempuan dalam hal waris, dikategorikan sebagai ayat “mustasyabihat atau dzanniyah”
dimana manusia diberikan otoritas untuk berijtihad.
Secara prinsip, berbagai pendekatan pembaharuan pemikiran hukum islam diatas sejalan
dengan teori maslahah. Menurut masdar maslahah adalah teori yang sangat mungkin
dikembangkan di Indonesia, agar hukum islam mampu berjalan secara dinamis dan
beradaptasi dengan kondisi sosial-kulturaldan system hukum diindonesia. Dalam konteks asas
keadilan sebagai ketentuan yang bersifat qath’I. Masdar memberi contoh dalam hal penerapan
ketentuan zakat. Atas dasar kemaslahatan, masdar mengusulkan agar zakat menyatu dengan
pajak, seperti menyatunya roh dengan badan. Menurutnya inilah salah satu wujud dari fiqh-
indonesiaan.
Sebab salah satu tujuan disyari’atkan nya zakat adalah terwujudnyakeadilan sosial dan
kesejahteraan bersama denganprinsip yang kuat membantu yang lemah. Prinsip keadilan itu
bersifat qath’I dan mutlak harus diwujudkan. Yang perlu diijtihadi adalah bagaim,ana
mendefinisikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam konteks ruang dan waktu,
serta kelembagaan apa yang seharusnya tersesedia dalam realitas sosial politik diindonesia
yang bisa mendulung terwujudnya keadilan sosial melalui zakat tersebut.
Tanggung jawab moral ilmuan fiqh dalam berijtihad adalah harus melwtakkan komitmen
ganda, yaitu komitmen karena Allah SWT dan komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia untuk sesuai misi islam sebagai “ rahmad semesta” kaidah-kaidah formal yang
bersifat tekstual dalam pemikiran hukum islam. Haruslah disadari bahwa patokan legal-formal
dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita kemaslahatan dan keadilan
teraktualisasi dalam kehidupan nyata.
Jauh sebelum Munawir dan Masdar, Hasbi as-Shiddiqi sebenarnya pernah menggagas
tentang hukum islam dalam konteks ke-indonesiaan dengan teori maslahah sebagai teori
dasarnya. Fiqh ke-indonesiaan berarti fikih yang ditentukan sesuai dengan kepribadian dan
karakteristik bangsa Indonesia. Menurut Hasbi, berhujjah dengan masalahah dan membina
hukum islam adalah suatu keharusan sesuai dengan keumuman syariat, sehingga hukum islam
dapat berjalan seiring dengan masa. Orang yang menolak prinsip maslahah mursalah berate

12. akane membbukaan hukum islam. Sebab dalam memecakan masalah hukum hanya
menggunakan qiyas saja akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sebab qiyas dengan
penalaran formalnya, kadangkala tidak bisa memenuhi tuntutan perubahan kebutuhan,
bebrbeda dengan teori maslahah yang memang hadir untuk mengatasi peruahan yang terus
menerus.
Maka untuk menilai apakah sesuatu itu termasuk dalam kategori masalahah harus hati-hati
dan harus memenuhi beberapa syarat:
1. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan ketentuan nash.
2. Kemaslahatan itu harus bersiafat umum, bukan untuk kepentingan perorangan atau
sekelompok orang.
3. Nilai masalhah nya harus diputuskan dan diakui oleh ahl ahalli wal ‘aqdi yang
menetapkan bahwa sesatu itu benar-benar akan mendatangkan mafaat dan mampu
menolak kemudorotan.
Pemikiran Hasbi bahwa nilai kemaslahatan harus ditentukan dan diakuan oleh ahl ahalli
wal ‘aqdi agar sejalan dengan logika konstitusi Indonesia, serta sesuai dengan asumsi bahwa
kemaslahatan merupakan wilayah yang bisa mempersatukan pendapat. Hasbi juga lebih jauh
mengtakan bahwa pertentangan antara nash dan maslahah, maka pelaksanaan nash
ditangguhkan oleh syara’ sendiri sampai kemudharatan itu hilang. Sebab prinsip
kemasalahatan, asas keadilan dan kemanfaatn harus diutamakan.Pengembangan pemikiran
hukum islam di Indonesia ditandai oleh munculnya tokoh-tokoh pemikir dengan gagasannya
masing-masing. Asas utama pengembangan pemikiran islam di Indonesia yang menempatkan
asas nasionalisme kebangsaan dalam kajian-kajiannya. Mereka juga terbuka terhadap wacana
dan pemikiran modern dari luar seperti Muhammad Arkoun, fazhurrahman, Abid al jabiri,
Nasr abdul hamid, Hasan Hanafi,dll. Suasana kehidupan sosial politik Indonesia juga sangat
mendukung munculnya pemikiran yang progresif dan transformative terhadap dinamika yang
berekembang.
Istilah Abid al-Jabiriy tren pemikiran hukum islam di Indonesia dapat dialasisi dapat di
analisi dua pendekatan yang saling terkait, pertama, pendekatan bayani yang bertumpu pada
pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur’an yang dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak.
Akal dianggap lebih bersifat sekunder dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan yang

13. terkandung dalam nash. Kecenderungan ini menghasilkan pemahaman yang lebih terfokus
yang bersifat aksidental bukan substantife, sehingga kurang dinamis mengikuti perekmbangan
sejarah dan sosial masyarakat yang begitu cepat berubah.
Kedua, pendekatan burhani yang memberikan titik tekan pada kekuatan akal melalui
penalaran rasional dalam merespon kasus-kasus hukum yang muncul. Mencoba memadukan
teks dan konteks sebagai seumber kajian. Bentuk-bentuk yang dijadikan acuan dalam
pendekatan ini antara lain, metode ta’lil ynag memahami relaitas teks berdasarkan rasionalitas,
dan metode istislah yang berusaha mendekati dan emmhami realita secara rasiona untuk
dipadukan dengan dasar nash secara kesleuruhan. Kedua pendekatan diatas dapat di
integrasikan dalam satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi.

14. BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Perjalanan sejarah transformasi hukum Islam bisa dikatakan bahwa sarat
dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Di sisi
lain, hukum Islam di Indonesia dalam dinamikanya juga mengalami pasang surut
seiring degan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Ini semua,
berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam di Indonesia yang telah
berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Sehingga melahirkan
berbagai kebijakan politik bagi kepentingan masyarakat Islam tersebut.
Oleh karena itu, pada bagian akhir ini bisa dikatakan bahwa hukum Islam
di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan,
baik itu melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan
realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum
Islam ke dalam sistem hukum nasional. Bukti sejarah produk hukum Islam sejak
masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta
yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya.

15. Daftar pustaka
Charles J. Adams, dalam Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, Cet. VII (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1999)
.
Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik (Bandung: Remaja Rosda
Karya 1991)
Fuad mahsun, Hukum Islam Indonesia,(Yogyakarta: Pt Lkis Pelangi Aksara.2005)
Zuhri saifuddin, Usul fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam,(Yogyaksrts: Pustaka
Pelajar,2009)