UU Tenaga Kesehatan adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067 oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2014.
Dengan gencarnya pembangunan RS Pendidikan pada berbagai Fakultas Kedokteran Negeri dan swasta dirasakan perlunya suatu Pedoman RS Pendidikan untuk Standar Pembangunan RS Pendidikan. Draft ini adalah Pedoman Yang akan dibuatkan SKnya oleh Mendiknas dalam waktu dekat
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan berdasarkan literatur:
1)Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
2)Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
3)Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
4)Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika
UU Tenaga Kesehatan adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067 oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2014.
Dengan gencarnya pembangunan RS Pendidikan pada berbagai Fakultas Kedokteran Negeri dan swasta dirasakan perlunya suatu Pedoman RS Pendidikan untuk Standar Pembangunan RS Pendidikan. Draft ini adalah Pedoman Yang akan dibuatkan SKnya oleh Mendiknas dalam waktu dekat
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan berdasarkan literatur:
1)Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
2)Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
3)Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
4)Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Farmasi Rumah Sakit - Tingkat Kelulusan Akreditasi dan Manajemen Organisasi RS
1. 1
TINGKAT KELULUSAN AKREDITASI DAN MANAJEMEN
ORGANISASI RUMAH SAKIT TIPE A, B, C DAN D
Disusun oleh:
Nama : Nesha Mutiara
NPM : 2021000056
Kelas : Farmasi Rumah Sakit Terapan
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
2021
2. 2
A. Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit Bab I Pasal 1, akreditasi rumah
sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah
dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa standar akreditasi adalah pedoman yang berisi
tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan
mutu pelayanan dan keselamatan pasien. KARS (Komisi Akreditasi Rumah
Sakit) sebagai organisasi independen non profit melakukan survei dan
mempertimbangkan hasil survei untuk mengambil keputusan hasil akreditasi
berdasarkan capaian rumah sakit terhadap SNARS (Standar Nasional
Akreditasi Rumah Sakit). Status akreditasi dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
Tingkat Kelulusan
Akreditasi
Jenis Rumah Sakit
Non Pendidikan Pendidikan
Tingkat Dasar Apabila dari 15 bab yang di
survei hanya 4 bab yang
mendapat nilai minimal 80 %
dan 12 bab lainnya tidak ada yang
mendapat nilai dibawah 20 %
Apabila dari 16 bab yang di
survei hanya 4 bab, dimana salah
satu babnya adalah Institusi
pendidikan pelayanan kesehatan,
mendapat nilai minimal 80
% dan 12 bab lainnya tidak ada
yang mendapat nilai dibawah 20 %
Tingkat Madya Apabila dari 15 bab yang di
survei ada 8 bab yang
mendapat nilai minimal 80 %
dan 7 bab lainnya tidak ada yang
mendapat nilai dibawah 20 %
Apabila dari 16 bab yang di
survei ada 8 bab, dimana salah
satu babnya adalah Institusi
pendidikan pelayanan
kesehatan, mendapat
nilai minimal 80 % dan 8 bab
lainnya tidak ada yang mendapat
nilai dibawah 20 %
Tingkat Utama Apabila dari 15 bab yang di
survei ada 12 bab yang
mendapat nilai minimal 80 %
dan 3 bab lainnya tidak ada yang
mendapat nilai dibawah 20 %
Apabila dari 16 bab yang di
survei ada 12 bab, dimana salah
satu babnya adalah Institusi
pendidikan pelayanan kesehatan
mendapat nilai minimal 80 % dan
4 bab lainnya tidak ada yang
mendapat nilai dibawah 20 %
Tingkat Paripurna Apabila dari 15 bab yang di
survei semua bab mendapat
nilai minimal 80 %
Apabila dari 16 bab yang di
survei semua bab mendapat nilai
minimal 80 %
3. 3
Pengaturan akreditasi rumah sakit bertujuan untuk:
1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan dan
melindungi keselamatan pasien rumah sakit
2. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah
sakit, dan rumah sakit sebagai institusi
3. Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
4. Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan
B. Manajemen Organisasi Rumah Sakit Tipe A, B, C dan D
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Bab VI Pasal 19, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan
pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit dikelompokkan
menjadi :
1. Rumah sakit umum
Yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada
semua bidang dan jenis penyakit. Lebih lanjut dalam Permenkes
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
Bab III Pasal 16 dan 17 mengelompokkan rumah sakit umum menjadi:
Kelas Rumah Sakit Umum Definisi
A Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur
paling sedikit 250 buah
B Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur
paling sedikit 200 buah
C Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur
paling sedikit 100 buah
D Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur
paling sedikit 50 buah
2. Rumah sakit khusus
Yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu
bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu,
golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Lebih
lanjut dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit Bab III Pasal 18 dan 19 mengelompokkan
rumah sakit khusus menjadi :
4. 4
Kelas Rumah Sakit Khusus Definisi
A Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat
tidur paling sedikit 100 buah
B Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat
tidur paling sedikit 75 buah
C Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat
tidur paling sedikit 25 buah
Dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit Pasal 13 menyebutkan jenis rumah sakit khusus yaitu :
1. Ibu dan anak
2. Mata
3. Gigi dan mulut
4. Ginjal
5. Jiwa
6. Infeksi
7. Telinga-hidung-
tenggorok kepala leher
8. Paru
9. Ketergantungan obat
10. Bedah
11. Otak
12. Orthopedi
13. Kanker
14. Jantung dan pembuluh
darah
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab VI Pasal
22 menjelaskan bahwa rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit
pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit
pendidikan. Rumah sakit pendidikan menurut Pasal 23 adalah rumah sakit
yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam
bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan,
dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Pada Bab IX Pasal 33 menjelaskan
bahwa rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan
akuntabel. Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Bab II Pasal 6
dijelaskan bawah organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas :
1. Kepala atau direktur
rumah sakit
2. Unsur pelayanan medis
3. Unsur keperawatan
4. Unsur penunjang medis
5. Unsur administrasi
umum dan keuangan
6. Komite medis
7. Satuan pemeriksaan
internal
5. 5
Bagan struktur organisasi rumah sakit dijelaskan dalam Permenkes Nomor 1045
Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen
Kesehatan sebagai berikut:
1. Rumah Sakit Umum Kelas A
2. Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan
6. 6
3. Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan
4. Rumah Sakit Umum Kelas C