Ppt tentang matkul pendidikan pancasila semester 1

1. PANCASILA SEBAGAI
ETIKA POLITIK
• MUHAMMAD RIZAL
• M. ALFIN ALFARIZI
• RYAN PRAMONO
• MUHAMMAD FEBRYANTO
• RIZALDI ARIFANDY
• BIMA AKBAR MAULANA.A
• ICHWAN NUR MUBAROK
(2023040024)
(2023040026)
(2023040009)
(2023040002)
(2023040004)
(2023040001)
(2023040022)

2. Pendahuluan:
Dalam memahami pentingnya etika politik, kita
mengakui bahwa prinsip-prinsip moral ini bukan hanya
menentukan kualitas kehidupan politik, tetapi juga
membentuk fondasi bagi pembangunan berkelanjutan
dan masyarakat yang adil. Etika politik adalah jantung
yang menggerakkan dinamika positif dalam suatu
bangsa
.

3. Definisi Pancasila:
Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Republik Indonesia. Kata
"Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, di mana "Panca" berarti
lima dan "Sila" berarti prinsip atau asas. Oleh karena itu, Pancasila
mengandung arti lima asas atau prinsip yang menjadi dasar bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Penjelasan Singkat tentang Makna Pancasila:
Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga menjadi landasan
moral dan spiritual bagi seluruh warga negara Indonesia. Pancasila
mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan dalam konteks
keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia.

4. Pengertian etika politik
Etika politik merujuk pada studi tentang prinsip-
prinsip moral atau nilai-nilai etis yang terkait
dengan tindakan, kebijakan, dan perilaku di
dalam ranah politik. Ini mencakup pertimbangan
moral dalam pengambilan keputusan politik, tata
kelola pemerintahan, dan interaksi antarwarga
negara. Etika politik mencoba menjawab
pertanyaan-pertanyaan moral dalam konteks
politik, seperti apa yang benar atau salah, adil
atau tidak adil, baik atau buruk dalam hal
keputusan politik, distribusi kekuasaan, dan
implementasi kebijakan.

5. Sila Pertama - Ketuhanan Yang Maha Esa
Gambaran Umum:
-Sila Pertama mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.
-Mengajarkan keimanan dan ketaqwaan sebagai nilai pokok
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Relevansi dalam Etika Politik:
-Menyatakan bahwa kehidupan politik harus diawasi oleh nilai-
nilai moral yang tinggi.
-Mendorong pemimpin untuk berperilaku adil dan berintegritas,
karena mereka menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab
mereka berasal dari ketaatan kepada Tuhan.

6. Sila Kedua - Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab
Gambaran Umum:
-Sila Kedua menekankan pentingnya menghormati martabat setiap
individu.
-Mengajarkan pengembangan kepribadian yang luhur dan adil.
Relevansi dalam Etika Politik:
-Menyoroti keharusan menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam
setiap tahap pembuatan kebijakan.
-Mendorong pembuatan kebijakan yang berfokus pada
kesejahteraan umum dan menghindari segala bentuk diskriminasi.
Ilustrasi:
-Gambaran pemimpin yang memprioritaskan keadilan dan
menghormati hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan.
-Contoh kebijakan yang berdampak positif pada kesejahteraan
masyarakat dan meminimalkan ketidaksetaraan.

7. Sila Ketiga - Persatuan Indonesia
Gambaran Umum:
•Sila Ketiga mengusung tujuan mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia.
•Mendorong kesadaran akan keberagaman sebagai kekuatan.
Relevansi dalam Etika Politik:
•Menekankan bahwa persatuan adalah kunci untuk mencapai tujuan
nasional yang kokoh.
•Mendorong pemimpin untuk membangun hubungan yang harmonis antar-
etnis dan antar-agama.
Ilustrasi:
•Gambaran keragaman budaya dan etnisitas yang bersatu dalam
keharmonisan.
•Contoh pemimpin yang berhasil membangun persatuan dalam konteks
politik.

8. Sila Keempat - Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Gambaran Umum:
• Sila Keempat menekankan pengutamaan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam proses pengambilan keputusan.
• Mengajarkan bahwa kebijaksanaan dalam musyawarah adalah pondasi
demokrasi.
Relevansi dalam Etika Politik:
• Mendorong budaya keterbukaan dalam pengambilan kebijakan.
• Menekankan pentingnya partisipasi dan inklusivitas, serta
mendengarkan suara rakyat sebagai landasan kebijakan.
Ilustrasi:
• Visualisasi proses musyawarah dan partisipasi aktif dari berbagai
lapisan masyarakat.
• Gambaran pemimpin yang mendengarkan dan merespons aspirasi
rakyat.

9. Sila Kelima - Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Gambaran Umum:
• Sila Kelima menjamin keadilan sosial dan pemerataan kehidupan
masyarakat.
• Mendorong sistem yang memberikan kesempatan yang sama bagi
semua.
Relevansi dalam Etika Politik:
• Keadilan sosial menjadi landasan untuk merancang kebijakan yang
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
• Menegaskan pentingnya sistem hukum yang adil dan penegakan
hukum yang berkeadilan.
Ilustrasi:
• Visualisasi masyarakat yang merasakan manfaat dari kebijakan
yang mendorong keadilan sosial.
• Gambaran pemimpin yang menegakkan hukum secara adil.

10. Implementasi Pancasila dalam Kebijakan
Studi Kasus: Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah
1. Program Kesehatan Universal:
1. Prinsip Pancasila: Sila Kedua - Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab.
2. Implementasi: Pemerintah memperkenalkan program kesehatan
universal untuk memastikan akses kesehatan yang adil dan
merata bagi seluruh masyarakat, menghormati martabat setiap
individu.
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri:
1. Prinsip Pancasila: Sila Keempat - Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
2. Implementasi: Pemerintah mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan program
melalui konsep Desa Mandiri, mengutamakan musyawarah dan

11. Tantangan dalam Menerapkan Pancasila sebagai Etika Politik
1. Korupsi dan Kebijakan Otoriter:
1. Tantangan: Praktik korupsi dan kebijakan otoriter dapat menghambat
pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.
2. Strategi: Penguatan lembaga anti-korupsi, penegakan hukum yang adil, dan
peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kebijakan.
2. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi:
1. Tantangan: Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat merugikan prinsip
keadilan sosial dalam Pancasila.
2. Strategi: Implementasi kebijakan redistribusi yang efektif dan
memberdayakan ekonomi lokal untuk mengurangi kesenjangan.

12. Peran Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Pancasila
1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:
1. Peran Masyarakat: Masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan
pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila melalui program pendidikan
dan sosialisasi.
2. Partisipasi Aktif dalam Proses Keputusan:
1. Peran Masyarakat: Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses
pengambilan keputusan untuk memastikan representasi yang lebih baik dan
mencerminkan kebutuhan rakyat.
3. Advokasi dan Pengawasan:
1. Peran Masyarakat: Masyarakat dapat melakukan advokasi terhadap nilai-nilai
Pancasila dan mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah praktik yang
bertentangan.

13. KESIMPULAN:
Pancasila bukan hanya lambang negara, tetapi juga cerminan
nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan untuk menciptakan
masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Mari bersama-
sama mendukung penerapan Pancasila sebagai etika politik untuk
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima
kasih atas perhatiannya.

14. TERIMA KASIH