Pancasila sebagai Paradigma IPTEK Pancasila sebagai Paradigma Hankam Pancasila sebagai Paradigma Budaya dll

1. Pancasila sebagai
Paradigma Pembangunan
Dion Teguh Pratomo,SH.MH

2. Pengertian Paradigma
Istilah Paradigma pada awalnya berkembang dalam
dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya
dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis
tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam
dunia Ilmu Pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam
bukunya yang berjudul : The Structure of Scientific
Revolution (1970 : 49).

3. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang
seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan
mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif),
dan bertingkah laku (konatif).[ Paradigma juga dapat berarti
seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang di terapkan
dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama,
khususnya, dalam disiplin intelektual Kata paradigma sendiri
berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata
serapan dari bahasa Latin ditahun 1483 yaitu paradigmayang
berarti suatu model atau pola; bahasa
Yunani paradeigma (para+deiknunai) yang berarti untuk
"membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan
(deik)

4. Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi -
asumsi dasar dan asumsi asumsi teoritis yang umum
(merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan
suatu sumber hukum - hukum, metode, serta penerapan
dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan
sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

5. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi
yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai,
kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah
dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta
proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam
bidang pembangunan, reformasi maupun dalam
pendidikan.

6. Pengertian Paradigma
Pembangunan
Kata paradigma, dalam bahasa Inggris disebut paradigm yang mengandung
arti model, pola, atau contoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma
adalah suatu kerangka berpikir, model yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Jadi,
paradigma adalah suatii kerangka pikir, orientasi dasar dari suatu perubahan. Sesuatu
dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur,
parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan.
Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam
melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma,
artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan
tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini
sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila
sebagai dasar negara dan ideologi nasional.
Secara umum, paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai suatu model,
pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yan
direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang
lebih baik.

7. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Indonesia
Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan
nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya,
Pancasila harus dijadikan sebagai sumber nilai, asas, dan kerangka
berpikir dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional. Arah
pembangunan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari
Pancasila. Begitu pula pembangunan, tidak hanya diarahkan untuk
mencapai kemajuan dalam pembangunan fisik saja, melainkan harus
mencakup pula peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
secara jasmani dan rohani.
Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan
martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan
dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek
kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

8. Pancasila Sebagai
Paradigma Pembangunan
1. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Politik
3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Ekonomi

9. 4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Sosial
5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Budaya
6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Hankam
7. Pancasila sebagai paradigma pengembangan
kehidupan beragama

10. Dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan dan
peningkatan harkat dan
martabatnya, manusia perlu
mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) pada
hakikatnya merupakan suatu
hasil kreatifitas rohani
manusia.
Bidang Politik
Pembangunan dan
pengembangan bidang politik
harus mendasarkan pada
ontologis manusia. Hal ini
berdasarkan kenyataan objektif
bahwa manusia sebagai subjek
Negara, sehingga kehidupan
politik dalam Negara harus
benar-benar mewujudkan
tujuan demi menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia.
Bidang Ekonomi
Pengembangan ekonomi bukan
hanya mengejar pertumbuhan
melainkan demi kemanusiaan,
yaitu demi kesejahteraan
seluruh bangsa. Hal ini
didasarkan pada kenyataan
bahwa tujuan ekonomi itu
sendiri adalah untuk memenuhi
kebutuhan manusia, agar
manusia lebih sejahtera.

11. Pengembangan aspek sosial
budaya hendaknya
didasarkan pada sistem nilai
yang sesuai dengan nilai-nilai
budaya yang dimiliki oleh
masyarakat bangsa yang
bersangkutan. Prinsip etika
Pancasila pada akikatnya
bersifat humanistik.
Bidang Agama
Pancasila sebagai paradigmaa
pembangunan bidang agama,
yakni menetapkan fungsi
peran dan kedudukan agama
sebagai landasan moral,
spiritual, dan etika dalam
penyelenggaraan Negara,
serta mengupayakan agar
segala peraturan perundang-
undangan tidak bertentangan
dengan moral agama.
Bidang Ekonomi
Pancasila merupakan cita-cita
hukum, kerangka berfikir,
sumber nilai dan sumber arah
penyusunan dan perubahan
hukum positif di Indonesia,
sehi Indonesia, sehinggga
fungsi pancasila sebagai
paradigmaa hukum atau
berbagai pembaharuan
hukum di Indonesia.

13. • Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK
• IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan suatu
hasil kreativitas rohani manusia (unsur jiwa) yang meliputi
aspek asal, rasa, dan kehendak.
• Setiap sila pancasila merupakan kesatuan yang sistematis yang
dapat mengatur sistem etika dalam pengembangan IPTEK.
• Sila 1 KETUHANAN YANG MAHA ESA
• IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang di temukan, yang di
ciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya

14. • Sila 2 KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
• IPTEK haruslah bersifat BERADAB !
• IPTEK harus di dasarkan pada hakikat tujuan demi
kesejahteraan umat manusia, bukan kesombongan, bukan
untuk kecongkakkan, dan keserakahan manusia, tapi
diabdikan untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia.
• Sila 3 PERSATUAN INDONESIA
• IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia
termasuk bangsa Indonesia.
• IPTEK diharapkan mengembangkan rasa nasionalisme.

15. • Sila 4 KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN
PERWAKILAN.
• IPTEK dikembangkan secara demokratis.
• Seorang ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan
IPTEK dan harus menghargai dan menghormati kebebasan orang
lain, dan memiliki sikap terbuka untuk dikritik dan di kaji ulang.
• Sila 5 KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA
• IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan
kemanusiaan, dalam hubungannya dengan sesama, Tuhan,
masyarakat, dan bangsa.

16. Adapun Pancasila sebagai paradigma pembangunan meliputi berbagai
bidang sebagai berikut:
• Bidang Politik
Warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar
objek politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma
adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasarkan hal tersebut, sistem
politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila).
Perwujudan pancasila sebagai paradigma dan moralitas dalam pembangunan bidang
politik dapat dilakukan dengan cara:
• Mementingkan kepentingan rakyat bilamana dalam pengambilan keputusan;
• Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan
kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa.
• Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan,
sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin
perwujudan hak asasi manusia
• Para penyelenggara negara dan para politisi senantiasa memegang budi pekerti
kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia
• Pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat
• Politik dan hukum yang didasarkan atas moral Ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan dan keadilan

17. Bidang Ekonomi
Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan
(sila I Pancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila). Oleh karena itu, sistem ekonomi
harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila
adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Perwujudan
pancasila sebagai paradigma dan moralitas dalam pembangunan bidang ekonomi dapat
dilakukan dengan cara:
• Ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama
• Sistem ekonomi negara senantiasa mendasarkan pada pemikiran untuk
mengembangkan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan
• Menghindari pengembangan ekonomi yang mengarah pada sistem monopoli dan
persaingan bebas
• Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan yang ditujukan untuk
mencapai kesejahteraan rakyat secara luas

18. Bidang Sosial Budaya
Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan
martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.
Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu
meningkatkan derajat kemanusiaannya. Apabila dicermati, sesungguhnya
nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak
kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan -
kebudayaan di daerah:
• Sila Pertama, menunjukan tidak satu pun sukubangsa ataupun
golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak
mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
• Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh
segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul
kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;

19. • Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad
masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan
diri sebagai satu bangsa yang berdaulat;
• Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di
kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan
kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk
mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan
perorangan;
• Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan
yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.
LANJUTAN

20. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung
jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara
keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut
sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan
Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
Perwujudan pancasila sebagai paradigma dan moralitas dalam pembangunan bidang
pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan cara:
• Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga
Negara
• Mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain
• Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya
kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
• Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya
kepentingan seluruh warga negara indonesia
• Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan
derajat serta kebebasan kemanusiaan

21. • Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama
• Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami kemunduran ke arah kehidupan
beragama yang tidak berkemanusiaan.
• Pancasila memiliki peran untuk mengembalikan suasana kehidupan
beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai dan menghormati,
serta saling mencintai sebagai manusia yang beradab.
• Pancasila memberikan dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa
Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di Negara
Indonesia.
• Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk dan
menjalankan agamanya sesuai dengan keyaninan dan kepercayaannya
masing – masing, yang menunjukkan bahwa dalam Negara Indonesia
memberikan kebebasan untuk berkehidupan agama dan menjamin atas
demokrasi di bidang agama karena setiap agama memiliki hak – hak dan
dasar masing – masing.

22. Pancasila Sebagai
Paradigma Reformasi
Reformasi adalah berarti menata kehidupan
bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di
bawah nilai - nilai Pancasila.

23. Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang
yang sering diteriakkan dengan jargon reformasi total tidak
mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri.
Oleh karena itu jika bangsa Indonesia meletakkan sumber nilai,
dasar filosofi serta sumber norma kepada nilai – nilai tersebut
bukanlah suatu kepurtusan yang bersifat politis saja melainkan
suatu keharusan yang bersumber dari kenyataan hidup pada
bangsa Indonesia sendiri sehingga dengan kata lain bersumber
pada kenyataan objektif bangsa pada bangsa Indonesia sendiri.

24. Gerakan Reformasi
Munculnya gerakan reformasi di Indonesia dipicu oleh
sebuah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk
karena merajalelanya praktek Korupsi, Kolusi, serta
Nepotisme pada hampir seluruh instansi serta lembaga
pemerintahan serta penyalahgunaan kekuasaan dan
wewenang di kalangan para pejabat dan pelaksana
pemerintahan negara yang membawa rakyat semakin
menderita.

25. Gerakan reformasi memiliki kondisi
syarat – syarat sebagai berikut :
• Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya
suatu penyimpangan – penyimpangan.
• Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan
suatu cita – cita yang jelas (landasan ideologis)
tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi
bangsa dan negara Indonesia.

26. • Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar
pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal
ini UUD 1945) sebagai kerangka acuan reformasi.
• Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke
arah kondisi serta keadaan yang lebih baik.
• Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan
etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang maha
Esa serta terjaminnya Persatuan dan Kesatuan
Bangsa.

27. Pancasila Sebagai
Paradigma Reformasi
Dalam melakukan reformasi harus memiliki dasar,
landasan serta sumber nilai yang jelas nilai – nilai yang
terkandung dalam Pancasila merupakan dasar cita – cita
reformasi.

28. Reformasi Atas Sistem Politik
yang juga melalui reformasi pada Undang Undang yang
mengatur sistem politik tersebut dengan tetap
mendasarkan pada pardigma nilai – nilai kerakyatan
sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

29. Reformasi Atas Kehidupan Politik
Reformasi atas kehidupan politik agar benar – benar
demokratis dilakukan dengan jalan revitalisasi ideologi
Pancasila yaitu dengan mengembalikan Pancasila pada
kedudukan serta fungsi yang sebenarnya sebagaimana
dikehendaki oleh para pendiri negara yang tertuang
dalam UUD 1945.

30. Pancasila Sebagai Paradigma
Reformasi Ekonomi
Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde baru bersifat
birokratik otoritarian yang ditandai dengan pemusatan
kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan –
keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan
penguasa bekerjasama dengan kelompok militer dan
kaum teknokrat.

31. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan
hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan
mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama
seluruh bangsa, dan kenyataannya hanya menyentuh
kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa.

32. Langkah yang startegis dalam melakukan upaya
reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat
yang berdasarkan pada nilai – nilai Pancasila yang
mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah
sebagai berikut :

33.  Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan
yaitu dengan program social safety net yang terkenal
dengan istilah Jaringan Pengaman Sosial ( JPS ).
 Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya
ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian
usaha, yaitu dengan diwujudkannya perlidungan
hukum serta undang undang persaingan yang sehat.

34. Transformasi struktur, guna memperkuat ekonomi
rakyat maka perlu diciptakan suatu sistem yang berguna
untuk mendorong percepatan perubahan strukural
(structural transformation).

35. Aktualisasi Pancasila
Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup
bangsa serta ideologi bangsa dan negara bukanlah hanya
merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus
diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

36. 2 Bentuk Aktualisasi Pancasila
Aktualisasi Objektif
aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang
kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan
negara antara lain : legislatif, eksekutif maupun
yudikatif. Selain itu meliputi bidang – bidang
lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama
dalam penjabaran ke dalam Undang Undang, Garis
Garis Besar Haluan Negara, Hankam, Pendidikan
maupun bidang kenegaraan lainnya.

37. Aktualisasi Subjektif
Aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama
dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup
negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif
tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa
aparat penyelenggara negara, penguasa negara,
terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik
perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan
dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam
Pancasila.

38. SELESAI ….