Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Karanganyar II yang mencakup langkah-langkah pemeriksaan laboratorium mulai dari pendaftaran pasien, pengambilan sampel oleh petugas, pemeriksaan sampel, hingga penyerahan hasil uji kepada pasien dan dokter merujuk. SOP ini bertujuan untuk memastikan pelayanan laboratorium berjalan sesuai prosedur yang dit
Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pasien, karyawan, dan organisasi untuk mencapai tujuan keselamatan pasien dan kualitas layanan yang optimal. Rencana manajemen risiko mencakup proses identifikasi risiko, prioritisasi, pelaporan insiden, investigasi, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Dokumen ini memberikan prosedur dekontaminasi alat medis dengan merendam alat tersebut dalam larutan klorin, alkohol atau fenolik selama 10-20 menit untuk memusnahkan mikroorganisme dan mencegah penularan infeksi."
Dokumen tersebut membahas prosedur penyimpanan reagen di laboratorium puskesmas yang mencakup penggunaan sistem first in first out dan first expire first out, penyimpanan larutan berwarna dan organik dalam botol coklat, penempatan reagen pada tempat bersih dan steril, penyimpanan pada suhu ruang atau dingin tergantung jenisnya, serta pembuatan kartu stok reagen.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Karanganyar II yang mencakup langkah-langkah pemeriksaan laboratorium mulai dari pendaftaran pasien, pengambilan sampel oleh petugas, pemeriksaan sampel, hingga penyerahan hasil uji kepada pasien dan dokter merujuk. SOP ini bertujuan untuk memastikan pelayanan laboratorium berjalan sesuai prosedur yang dit
Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pasien, karyawan, dan organisasi untuk mencapai tujuan keselamatan pasien dan kualitas layanan yang optimal. Rencana manajemen risiko mencakup proses identifikasi risiko, prioritisasi, pelaporan insiden, investigasi, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Dokumen ini memberikan prosedur dekontaminasi alat medis dengan merendam alat tersebut dalam larutan klorin, alkohol atau fenolik selama 10-20 menit untuk memusnahkan mikroorganisme dan mencegah penularan infeksi."
Dokumen tersebut membahas prosedur penyimpanan reagen di laboratorium puskesmas yang mencakup penggunaan sistem first in first out dan first expire first out, penyimpanan larutan berwarna dan organik dalam botol coklat, penempatan reagen pada tempat bersih dan steril, penyimpanan pada suhu ruang atau dingin tergantung jenisnya, serta pembuatan kartu stok reagen.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang kriteria inspeksi sanitasi untuk tempat-tempat umum seperti bioskop, terminal angkutan udara, dan pangkas rambut. Terdapat 10 item tempat yang dicakup beserta komponen-komponen yang dinilai untuk memastikan terpenuhinya standar kesehatan lingkungan."
SOP ini memberikan pedoman tentang pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kenten. IPAL digunakan untuk menyaring dan membersihkan air limbah dari domestik dan bahaya kimia. SOP ini menjelaskan tentang pendefinisian IPAL, tujuan, kebijakan, alat dan bahan, langkah-langkah, bagan alir, unit terkait, hal-hal yang perlu diperhatikan, dokumen terkait, dan rekaman perubahan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata laksana penyelenggaraan akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi oleh Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan, proses survei, kriteria penetapan status akreditasi, dan hal-hal terkait lainnya.
Dokumen tersebut membahas strategi kampanye vaksinasi campak di Indonesia antara tahun 2009-2011. Kampanye ini bertujuan meningkatkan cakupan vaksinasi campak hingga 95% pada anak usia 9-59 bulan melalui berbagai persiapan logistik, pelatihan petugas, sosialisasi, dan pelaksanaan vaksinasi secara masal.
Laporan ini memberikan ringkasan evaluasi mutu layanan pendaftaran dan pengobatan umum di Puskesmas Cireunghas sepanjang 2018. Beberapa indikator utama seperti ketepatan waktu, lama pelayanan, dan kompetensi tenaga kesehatan masih perlu diperbaiki terutama soal pendokumentasian dan pemeriksaan oleh dokter. Langkah-langkah perbaikan terus dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran.
Dokumen ini merupakan contoh program kerja peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit yang mencakup tujuan, kegiatan, indikator, sasaran, jadwal, dan evaluasi pelaksanaan program. Program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan klinis, manajemen, dan keselamatan pasien melalui kegiatan seperti clinical pathway, manajemen resiko, penilaian kinerja, dan monitoring & evaluasi berkala.
Dokumen tersebut membahas tentang pemantapan mutu eksternal laboratorium di Puskesmas Nania. Langkah-langkahnya meliputi kunjungan petugas pemantau mutu eksternal dari Dinas Kesehatan Kota Ambon ke laboratorium puskesmas sambil membawa spesimen kontrol, identifikasi dan pemeriksaan spesimen kontrol oleh petugas laboratorium puskesmas, pelaporan hasil ke petugas pemantau mutu eksternal dan kepala puskesmas.
Dokumen tersebut merangkum tentang Klinik Sanitasi di Puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan kuratif secara terpadu dan berkelanjutan dengan sasaran masyarakat, penderita, dan lingkungan. Klinik Sanitasi bekerja sama dengan program kesehatan dan sektor lain untuk menangani penyakit berbasis lingkungan.
Dokumen tersebut merangkum program kesehatan masyarakat Puskesmas Tigabinanga yang mencakup promosi kesehatan, KIA/KB, gizi, lingkungan, penyakit menular, jiwa, mata, gigi, olahraga, serta evaluasi pelaksanaan program setiap 6 bulan. Termasuk didalamnya hasil temuan lapangan dan foto kegiatan yang dilakukan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Bidan Kelurahan Sukolilo merangkum kegiatan yang dilakukan untuk program KIA-KB dan Gizi pada tahun 2013, yang meliputi kunjungan ke rumah ibu hamil, kelas ibu hamil, pelaksanaan posyandu, dan pelatihan pembuatan menu balita.
2. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dan menurunkan angka balita gizi buruk di
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Dokumen ini berisi rekapitulasi belanja langsung Inspektorat Kabupaten Banjar menurut program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2013. Terdapat beberapa program yang mendapat alokasi dana yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, peningkatan
[Ringkasan]
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2013 dengan total anggaran Rp8,78 miliar yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp3,49 miliar dan belanja langsung sebesar Rp5,29 miliar.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang kriteria inspeksi sanitasi untuk tempat-tempat umum seperti bioskop, terminal angkutan udara, dan pangkas rambut. Terdapat 10 item tempat yang dicakup beserta komponen-komponen yang dinilai untuk memastikan terpenuhinya standar kesehatan lingkungan."
SOP ini memberikan pedoman tentang pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kenten. IPAL digunakan untuk menyaring dan membersihkan air limbah dari domestik dan bahaya kimia. SOP ini menjelaskan tentang pendefinisian IPAL, tujuan, kebijakan, alat dan bahan, langkah-langkah, bagan alir, unit terkait, hal-hal yang perlu diperhatikan, dokumen terkait, dan rekaman perubahan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata laksana penyelenggaraan akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi oleh Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan, proses survei, kriteria penetapan status akreditasi, dan hal-hal terkait lainnya.
Dokumen tersebut membahas strategi kampanye vaksinasi campak di Indonesia antara tahun 2009-2011. Kampanye ini bertujuan meningkatkan cakupan vaksinasi campak hingga 95% pada anak usia 9-59 bulan melalui berbagai persiapan logistik, pelatihan petugas, sosialisasi, dan pelaksanaan vaksinasi secara masal.
Laporan ini memberikan ringkasan evaluasi mutu layanan pendaftaran dan pengobatan umum di Puskesmas Cireunghas sepanjang 2018. Beberapa indikator utama seperti ketepatan waktu, lama pelayanan, dan kompetensi tenaga kesehatan masih perlu diperbaiki terutama soal pendokumentasian dan pemeriksaan oleh dokter. Langkah-langkah perbaikan terus dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran.
Dokumen ini merupakan contoh program kerja peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit yang mencakup tujuan, kegiatan, indikator, sasaran, jadwal, dan evaluasi pelaksanaan program. Program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan klinis, manajemen, dan keselamatan pasien melalui kegiatan seperti clinical pathway, manajemen resiko, penilaian kinerja, dan monitoring & evaluasi berkala.
Dokumen tersebut membahas tentang pemantapan mutu eksternal laboratorium di Puskesmas Nania. Langkah-langkahnya meliputi kunjungan petugas pemantau mutu eksternal dari Dinas Kesehatan Kota Ambon ke laboratorium puskesmas sambil membawa spesimen kontrol, identifikasi dan pemeriksaan spesimen kontrol oleh petugas laboratorium puskesmas, pelaporan hasil ke petugas pemantau mutu eksternal dan kepala puskesmas.
Dokumen tersebut merangkum tentang Klinik Sanitasi di Puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan kuratif secara terpadu dan berkelanjutan dengan sasaran masyarakat, penderita, dan lingkungan. Klinik Sanitasi bekerja sama dengan program kesehatan dan sektor lain untuk menangani penyakit berbasis lingkungan.
Dokumen tersebut merangkum program kesehatan masyarakat Puskesmas Tigabinanga yang mencakup promosi kesehatan, KIA/KB, gizi, lingkungan, penyakit menular, jiwa, mata, gigi, olahraga, serta evaluasi pelaksanaan program setiap 6 bulan. Termasuk didalamnya hasil temuan lapangan dan foto kegiatan yang dilakukan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Bidan Kelurahan Sukolilo merangkum kegiatan yang dilakukan untuk program KIA-KB dan Gizi pada tahun 2013, yang meliputi kunjungan ke rumah ibu hamil, kelas ibu hamil, pelaksanaan posyandu, dan pelatihan pembuatan menu balita.
2. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dan menurunkan angka balita gizi buruk di
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Dokumen ini berisi rekapitulasi belanja langsung Inspektorat Kabupaten Banjar menurut program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2013. Terdapat beberapa program yang mendapat alokasi dana yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, peningkatan
[Ringkasan]
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2013 dengan total anggaran Rp8,78 miliar yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp3,49 miliar dan belanja langsung sebesar Rp5,29 miliar.
SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas merupakan sistem yang digunakan oleh lebih dari 400 puskesmas sejak 2001. SIMPUS memiliki manfaat seperti menghindari proses input data ganda, input data dapat dilakukan di platform yang lebih familiar, dan input data menggunakan kode data yang lebih familiar. Puskesmas perlu mempersiapkan koneksi internet dan melakukan proses pemetaan data secara berkala.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Posyandu sebagai upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi dan anak balita. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran penting kader Posyandu dalam menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara berkala.
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Dokumen tersebut merupakan Program Operasional Aktivitas (POA) Puskesmas Lumbang tahun 2013 yang mencakup analisis situasi demografi, geografi, dan hasil kegiatan tahun sebelumnya serta rencana kegiatan untuk tahun berikutnya."
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...BPJS Kesehatan RI
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta yang menderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup peserta dan mencegah komplikasi penyakit. Panduan ini menjelaskan definisi, tujuan, sasaran, bentuk pelaksanaan, dan langkah-langkah PRO
Dokumen tersebut berisi kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, organisasi, fungsi, akun keuangan daerah, serta program dan kegiatan menurut masing-masing urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Surat ini berisi laporan evaluasi rencana kerja dan anggaran tahunan 2016 Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur. Laporan ini memuat ringkasan realisasi anggaran program-program pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan.
Dokumen ini membahas upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam memperkuat mutu pengelolaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Beberapa poin kunci meliputi pemantapan sarana dan prasarana milik pemerintah, pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan, serta kalibrasi berkala untuk memastikan kelengkapan dan kinerja alat. D
Dokumen ini berisi rekapitulasi belanja langsung Inspektorat Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran 2014 berdasarkan program dan kegiatan. Terdapat beberapa program utama seperti pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan sistem pengawasan internal, dan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan. Total anggaran untuk seluruh program
DPA BTL Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati yang menjabarkan rincian anggaran belanja kecamatan Sitellu Tali Urang Julu tahun 2021 meliputi program, kegiatan, dan rekening dengan total anggaran Rp2,3 miliar.
Dokumen ini membahas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bendahara Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Langsa Baro. SOP ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, bagan alir, unit terkait, dokumen terkait, dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bendahara Jampersal dalam mengelola dana alokasi khusus bidang
Presentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Pada Musrenbang SKPD 2018Candra Wiguna
Dokumen tersebut merangkum tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung serta prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan, program kegiatan, target indikator kinerja utama, capaian indikator, permasalahan, dan usulan program beserta anggaran untuk tahun 2019.
Laporan ini memberikan ringkasan tentang UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga. UPTD RSUD bertugas dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan tingkat daerah. Organisasi terdiri dari Direktur, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, serta Wakil Direktur Pelayanan yang membawahi bidang medis, keperawatan, dan penunjang.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025 yang mengatur visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis secara elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kerahasiaan data pasien. Peraturan ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengatur tentang sistem, kegiatan, dan standar penyelenggaraannya.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang situasi dan tantangan kesehatan digital di Indonesia, yang mencakup permasalahan data kesehatan yang terfragmentasi akibat banyaknya aplikasi kesehatan yang terpisah-pisah, serta keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data antar aplikasi. Dokumen ini juga menjelaskan visi Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi digital kesehatan guna mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dan menc
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama, termasuk transformasi layanan primer untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan rumah sakit rujukan, serta transformasi layanan jantung nasional untuk menangani penyakit jantung.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
1. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
( 1.02. ) - KESEHATAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.124.900,0020.124.900,0020.124.900,0020.125.300,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 80.500.000,00001. DAU,
53.580.000,0053.540.000,0053.540.000,0053.540.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
214.200.000,00002. DAU,
11.250.000,0011.250.000,0011.250.000,0011.250.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
45.000.000,00006. DAU,
7.200.000,007.200.000,007.200.000,007.200.000,00Petugas
Kebersihan/Pra
mubakti
-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.800.000,00008. DAU,
16.650.000,0016.650.000,0016.650.000,0016.650.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 66.600.000,00009. DAU,
---73.563.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Alat Tulis Kantor 73.563.000,00010. DAU,
7.500.000,007.500.000,007.500.000,0034.500.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57.000.000,00011. DAU,
---5.985.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.985.000,00014. DAU,
1.590.000,001.590.000,001.590.000,001.590.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.360.000,00015. DAU,
13.500.000,0013.500.000,0013.500.000,0013.500.000,00Dinas
Kesehatan
Provinsi Sulbar
DinkessulbarPenyediaan Makanan dan Minuman 54.000.000,00017. DAU,
2. Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
126.074.600,00130.000.000,00125.000.000,0070.000.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
451.074.600,00018. DAU,
125.000.000,00150.000.000,00145.000.000,0080.000.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
500.000.000,00022. DAU,
-60.000.000,00--Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak 60.000.000,00023. DAU,
15.000.000,0015.000.000,0015.000.000,0015.000.000,00UPTD Poliklinik
Kesehatan
Kantor Gubernur
UPTD Poliklinik
Kesehatan
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 60.000.000,00130. DAU,
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
--299.200.000,00-Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 299.200.000,00007. DAU,
--76.710.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinkes Prov.SulbarPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 76.710.000,00022. DAU,
39.700.000,0039.700.000,0039.700.000,0039.700.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 158.800.000,00023. DAU,
31.487.500,0031.487.500,0031.487.500,0031.487.500,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas kesehatan Prov.
Sulbar
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
125.950.000,00024. DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
--207.490.000,00-Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
207.490.000,00002. DAU,
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-177.000.000,00-15.000.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
sulbar
Pendidikan dan Pelatihan Formal 192.000.000,00001. DAU,
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
---2.000.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
UPTD Poliklinik
Kesehatan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00001. DAU,
3. Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
-7.540.000,001.800.000,00-Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyusunan laporan keuangan semesteran 9.340.000,00002. DAU,
---10.140.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.140.000,00004. DAU,
---19.850.000,00Dinas
Kesehatan
Provinsi
Sulawesi Barat
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 19.850.000,00006. DAU,
16.550.000,00---Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 16.550.000,00016. DAU,
14.400.000,00-14.400.000,00-Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulbar
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
28.800.000,00028. DAU,
---2.000.000,00Dinkes Prov.
Sulbar
Dinkes Prov. SulbarPenyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban SKPD
2.000.000,00073. DAU,
-21.550.000,0021.550.000,0021.550.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan 64.650.000,00094. DAU,
---117.380.000,00Dinas
Kesehatan Kab.
Matra
Dinas Kesehatan Kab.
Matra
Bimbingan teknis Penyusunan
Pertanggungjawaban Belanja
117.380.000,00095. DAU,
6.360.000,006.360.000,006.360.000,006.360.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyusunan laporan Pertanggung Jawaban
Bulanan Bendahara
25.440.000,00101. DAU,
---44.210.000,00Dinas
Kesehatan
Kabupaten
6 KabupatenKoordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP 44.210.000,00103. DAU,
15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-44.370.000,0044.370.000,00-Rumah Sakit
pemerintah
se-Sulbar
6 Kabupaten Se-SulbarMonitoring Farmasi Komunitas dan Klinik di Rumah
Sakit
88.740.000,00012. DAU,
--92.667.500,0092.667.500,00Petugas Kab,
Apoteker/Asiste
n apoteker di
PKM Perawatan
Dinkes Prov. SulbarPertemuan Penggunaan Anti Biotika Yang Rasional 185.335.000,00026. DAU,
4. Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
14.700.000,0014.700.000,0014.700.000,0014.700.000,00UPTD instalasi
farmasi Dinas
Kesehatan
Provinsi
Sulawesi Barat
UPTD instalasi farmasi
Provinsi Sulawesi
Barat
Penyediaan Data Stock Obat di Instalasi Farmasi 58.800.000,00027. DAU,
---649.190.000,00Dinas
Kesehatan
Provinsi
Sulawesi barat
dan Kab/kota,
IFP dan IFK
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi barat
Pengadaan Obat Buffer Stock IFP Sulawesi Barat 649.190.000,00029. DAU,
22.729.250,0622.729.249,9822.729.249,9822.729.249,98UPTD Instalasi
farmasi Provinsi
Sulawesi Barat
UPTD Instalasi farmasi
Provinsi Sulawesi
Barat
Penyediaan Operasional di IFP 90.917.000,00041. DAU,
15.436.250,0015.436.250,0015.436.250,0015.436.250,00Instalasi
Farmasi
se-Provinsi
sulawesi Barat
6 KabupatenMonitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat 61.745.000,00042. DAU,
18.250.000,0018.250.000,0018.250.000,0018.250.000,00Instalasi farmasi
Kabupaten Se
Provinsi
Sulawesi Barat
6 KabupatenDistribusi Obat 73.000.000,00048. DAU,
---1.113.936.000,00UPTD instalasi
farmasi Prov.
sulawesi barat
UPTD instalasi farmasi
Prov. sulawesi barat
Pelayanan Kefarmasian 1.113.936.000,00059. DAU, DAK,
--233.370.000,00-Petugas
pengelola obat
PKM
Dinkes Prov. Sulawesi
Barat
Harmonisasi pengelolaan obat dalam Rangka
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
233.370.000,00061. DAU,
--97.230.000,00-Apoteker di
RSUD
Kabupaten
se-Sulbar
Dinkes Prov. SulbarPembekalan Teknik tenaga kesehatan (Apoteker) di
RS tentang Visite, Konseling, dan PIO dan evaluasi
hasil kegiatan
97.230.000,00062. DAU,
--85.850.000,00-Stakeholder
terkait
Dinkes Prov. Sulawesi
Barat
Advokasi peningkatan mutu pelayanan kefarmasian
dalam JKN
85.850.000,00063. DAU,
5. Halaman : 5
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
75.780.000,00---Kepala Dinas
Prov/Kab,
Petugas farmasi
dan
perencanaan
Dinkes
Provinsi/Kabupa
ten dan Kepala
IF Prov/Kab
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pertemuan Evaluasi Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
75.780.000,00065. DAU,
-91.653.332,0091.653.334,0091.653.334,00Petugas
kabupaten dan
pengelola obat
di PKM
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pertemuan percepatan peningkatan mutu
pelayanan kefarmasian di PKM dan pemantauan
hasil kegiatan
274.960.000,00066. DAU,
58.240.000,0058.240.000,00--Petugas farmasi
Dinkes
Kabupaten
(Farmasi), PL
dan PKM terpilih
se-Sulbar dan
evaluasi ke
IRTP
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pembekalan tenaga kesehatan tentang bahan
tambahan pangan/makanan dan evaluasi ke IRTP
116.480.000,00067. DAU,
45.430.000,0045.430.000,0045.430.000,00-Puskesmas
perawatan
terpilih se-Sulbar
6 Kabupaten Se-SulbarPemantauan indikator penggunaan obat rasional
(ISPA Non Pneumonia, Diare Non Spesifik dan
Myalgia di PKM
136.290.000,00068. DAU,
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
--70.790.000,00-Dinas
Kesehatan,
seluruh Pkm
kab. Mateng,
Disnakertrandan
perindustrian,
RS, Klinik
Perusahaan
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Penguatan program kesehatan kerja sektor formal
dan informal di kabupaten
70.790.000,00031. DAU,
---32.620.000,00Dinas
Kesehatan,
seluruh Pkm
kabupaten
Mateng,
Disnakertrandan
perindustrian,
RS, Klinik
Perusahaan
6 KabMonev program pembinaan Kesehatan tradisional,
alternatif dan komplementer
32.620.000,00032. DAU,
6. Halaman : 6
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
--76.820.000,00-Dinas
Kesehatan
Kabupaten dan
Puskesmas
6 kabupatenLomba TOGA tk. Prov. Sulbar 76.820.000,00033. DAU,
--148.500.000,00-Puskesmas dan
Rumah Sakit
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pelatihan Pos UKK bagi petugas Puskesmas dan
kader kabupaten
148.500.000,00034. DAU,
---275.060.000,00PKM, RS/Klinik,
dan Dinkes
BKTM MakassarPelatihan asuhan mandiri bagi petugas kesehatan 275.060.000,00036. DAU,
17. Program Pengawasan Obat dan Makanan
51.946.668,0051.946.666,0051.946.666,00-Apotik, Toko
Obat, distribusi
makanan/minum
an dan kosmetik
6 Kabupaten Se-SulbarPeningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
155.840.000,00002. DAU,
--257.600.000,00-Kabid.
Kefarmasian
Prov/Kab,
Kepala Dinas
Pendidikan
Kab/Prov,
Kepala Sekolah
SD Terpilih
se-Sulbar
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pembinaan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 257.600.000,00010. DAU,
19. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
---123.020.000,00Pengelola desa
siaga aktif di
desa, aparat
desa, Promkes
kabupaten dan
promkes
Puskesmas
Sulawesi BaratPembinaan Desa Siaga Aktif 123.020.000,00014. DAU,
--108.510.000,00-Forum kelompok
kerja
operasional
Desa/Kelurahan
siaga aktif
Sulawesi BaratPertemuan koordinasi Pokjanal Desa/Kelurahan
Siaga aktif
108.510.000,00025. DAU,
7. Halaman : 7
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
-83.140.000,00--Pengelola UKS
di sekolah,
Disdik,
Kemenag, Biro
Kesra dan
pengelola
promkes
Sulawesi BaratPertemuan koordinasi dengan LP/LS peningkatan
Usaha Kesehatan Sekolah
83.140.000,00026. DAU,
20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
--101.180.000,00-Kabupaten
Majene dan
Mamuju Tengah
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 101.180.000,00001. DAU,
--41.485.000,00-Pengelola Gizi
Kabupaten
6 Kabupaten Se-SulbarMonitoring dan Evaluasi Program Gizi 41.485.000,00009. DAU,
--334.770.000,00-Petugas Gizi
kabupaten,
puskesmas,
Petugas
Provinsi, Rumah
sakit dan lintas
Sektor
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Workshop Percepatan Perbaikan Gizi 334.770.000,00032. DAU,
--151.640.000,00-Petugas
kesehatan dan
Kader
Desa BangunMandarPelatihan PMBA 151.640.000,00039. DAU,
--195.285.000,00-Petugas
kesehatan dan
Kader
Daerah Program
Bangun Mandar
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pemetaan
Masalah Gizi di Daerah Bangun Mandar
195.285.000,00043. DAU,
---240.170.000,00Dinas
Kesehatan dan
Komisi IV DPRD
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Air
Susu Ibu (ASI)
240.170.000,00044. DAU,
116.905.000,00---Petugas
Kesehatan kab
Mateng dan
majene
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pertemuan Komitmen Peningkatan IMD dan ASI
Eksklusif
116.905.000,00050. DAU,
---74.680.000,00Petugas
Kesehatan kab
Mateng dan
majene
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
TOT Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
74.680.000,00051. DAU,
---128.640.000,002 KabKabupaten Majene dan
Mamuju Tengah
Pelatihan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
128.640.000,00052. DAU,
8. Halaman : 8
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
--194.230.000,00-Ibu Hamil KEK
di Kab. Mamuju
Utara
Kabupaten Mamuju
Utara
Pelayanan Gizi dan KIA bagi Ibu Hamil KEK di Kab.
Mamuju Utara
194.230.000,00053. DAU,
21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-485.730.000,00485.730.000,00-4 KabMamasa,Mamuju,Matr
a,Majene
Pemicuan Jamban Sehat 971.460.000,00027. DAU,
---95.170.000,00Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis untuk
Sanitarian Rumah Sakit
95.170.000,00032. DAU,
--164.702.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pelatihan Teknis Pemeriksaan Kualitas Air bagi
Sanitarian
164.702.000,00034. DAU,
---183.770.000,00Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pelatihan Fasilitator STBM 183.770.000,00035. DAU,
40.635.000,0040.635.000,00--6 Kab6 KabupatenMonitoring dan Evaluasi Higiene Sanitasi Pangan
(HSP)
81.270.000,00036. DAU,
79.740.000,00---6 Kabupaten6 KabupatenSosialisasi/Kampanye CTPS 79.740.000,00038. DAU,
5.055.000,005.055.000,005.055.000,005.055.000,00Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Penyediaan Data STBM dan HSP Program Sanitasi
dan Kingkungan Sehat
20.220.000,00039. DAU,
22. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
8.432.493,0012.648.732,0012.648.732,008.432.488,00Prov.SulbarDinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Investigasi dan penanggulangan KLB 42.162.445,00021. DAU,
4.800.000,004.800.000,00114.800.000,004.800.000,00Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Fasilitasi Cool Room 129.200.000,00033. DAU,
--34.020.000,00-6 Kab6 KabupatenSweeping Program Imunisasi 34.020.000,00058. DAU,
4.000.000,003.000.000,00-3.000.000,006 Kab6 KabupatenDistribusi Vaksin 10.000.000,00073. DAU,
--142.890.000,00-Pengelola
Imunisai
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi 142.890.000,00079. DAU,
---31.120.000,006 Kab6 KabupatenBimbingan Teknis Surveilans 31.120.000,00080. DAU,
---31.280.000,006 Kab6 KabPembinaan Kesehatan Matra 31.280.000,00081.
---58.720.000,006 Kab6 KabupatenMonitoring dan evaluasi Kesehatan Matra 58.720.000,00082. DAU,
---45.140.000,006 Kab6 KabupatenBimbingan Teknis PD3I 45.140.000,00103. DAU,
--91.260.000,00-Pengelola
Program
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pelatihan Teknis dan Manajemen Pos TB Desa 91.260.000,00126. DAU,
--39.490.000,00-Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pencetakan Format Pencatatan dan Pelaporan TB 39.490.000,00127. DAU,
9. Halaman : 9
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
--76.820.000,00-Petugas
Surveilans KLB
yang ada di
Kab/Kota
Se-Provinsi
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pertemuan Koordinasi Petugas Surveilans KLB
Se-Provinsi Sulawesi Barat
76.820.000,00128. DAU,
--106.115.000,00-Petugas
Survailans KLB
yang ada di
Kab/kota dan
pengelola
Provinsi
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pertemuan Kesiapsiagaan Masalah Krisis
Kesehatan Se-Provinsi Sulawesi Barat
106.115.000,00129. DAU,
--48.000.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pembuatan Media Informasi dan Publikasi
Surveilans KLB
48.000.000,00130. DAU,
--25.000.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Logistik kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I)
25.000.000,00131. DAU,
89.185.555,00---Pengelola
Imunisasi
Kabupaten
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pelatihan Pemberian Imunisasi TT Wanita Usia
Subur 5 Dosis
89.185.555,00132. DAU,
-129.610.000,00--Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Peningkatan Pengetahuan Petugas Pengelola
Program DBD/Arbovirosis
129.610.000,00135. DAU,
-26.840.000,0026.840.000,00-6 Kab6 KabupatenPelacakan Kasus Filariasis 53.680.000,00136. DAU,
-19.880.000,009.940.000,00-6 Kab6 KabupatenMonitoring Evaluasi Pasca Pengobatan Massal
(POMPFil) Program Filariasis
29.820.000,00139. DAU,
-20.892.500,0020.892.500,00-6 Kab6 KabupatenPelacakan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies 41.785.000,00141. DAU,
--174.270.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Workshop Rancangan Peraturan Daerah Kawasan
Tanpa Rokok
174.270.000,00142. DAU,
--126.700.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pertemuan Evaluasi Program ISPA & Pneumonia 126.700.000,00143. DAU,
--118.405.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Pengelola
Program Pengendalian Vektor
118.405.000,00144. DAU,
--65.640.000,00-6 Kab6 KabupatenPemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis 65.640.000,00145. DAU,
-130.305.000,00--Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Kader
Pemantau dan Pengendali Jentik
130.305.000,00146. DAU,
12.867.500,0012.867.500,0025.735.000,00-6 Kab6 KabupatenBimbingan Teknis Kader Posmaldes 51.470.000,00148. DAU,
-41.622.500,0020.811.250,00120.411.250,006 Kab6 KabupatenPelacakan Kasus Malaria 182.845.000,00149. DAU,
--60.000.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pengadaan Abate 60.000.000,00150. DAU,
83.290.000,00---Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pemeriksaan Kontak Kusta 83.290.000,00152. DAU,
--206.090.000,00-Dinkes
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan
Prov.Sulawesi Barat
Pelatihan TIM Layanan Komfrehesif
Berkesinambungan HIV AIDS dan IMS
206.090.000,00153. DAU,
10. Halaman : 10
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
---149.826.000,00Dinas
Kesehatan dan
Rumah Sakit se
Provinsi
Sulawesi Barat
Dinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Manajemen Fasilitas Kesehatan 149.826.000,00014. DAU,
----Rumah sakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan) -058. DAU,
--102.000.000,00-Rumah SakitDinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Penyusunan Profil Rumah Sakit ) 102.000.000,00059. DAU,
--156.810.000,00-Puskesmas dan
Rumah Sakit
Dinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Pelatihan Teknis Pengoperasian dan pemeliharaan
peralatan Medis
156.810.000,00065. DAU,
82.645.000,00---Rumah SakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Visitasi Penetapan dan Peningkatan Kelas Rumah
Sakit
82.645.000,00067. DAU,
---121.410.000,00Petugas RS
Kabupaten dan
Provinsi
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Workshop Penyusunan Dokumen tata kelola
keuangan RS
121.410.000,00073. DAU,
30.621.249,9430.621.250,02280.813.250,0230.621.250,02UTD /UDDDinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Peningkatan kapasitas Teknis bagi petugas UTD 372.677.000,00075. DAU,
--212.574.000,00-Puskemas
PONED
Dinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Peningkatan kapasitas teknis tim PONED 212.574.000,00077. DAU,
23.703.000,00-23.703.000,00-6 KabuaptenDinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Konsultasi Pusat Program pelayanan Kesehatan
Dasar
47.406.000,00098. DAU,
40.893.500,0017.950.000,0040.693.500,00-6 Kabuapten
(Puskesmas
Satelit)
Dinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Monev Terpadu Kesiapan Pelayanan Kesehatan 99.537.000,00106. DAU,
131.762.900,00132.112.300,00132.112.300,00132.012.500,00Dinas
Kesehatan
Provinsi
Sulawesi Barat
UPTD PoliKlinik
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD Poliklinik 528.000.000,00111. DAU,
--150.640.000,00-Petugas di
Puskesmas
Dinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Workshop penyusunan rencana strategik bisnis
BLUD PKM
150.640.000,00115. DAU,
(600.000,00)-168.565.000,00-Petugas di
Puskesmas
Dinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Workshop penyusunan SPM dalam rangka BLUD di
PKM
167.965.000,00116. DAU,
--192.440.000,00-Petugas
Laboratorium
Dinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Pelatihan petugas laboratorium PKM tingkat Lanjut 192.440.000,00117. DAU,
---149.505.000,00PUSKESMASDinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Peningkatan kapasitas teknis dokter gigi PKM era
JKN
149.505.000,00121. DAU,
11. Halaman : 11
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
22.066.666,4716.549.999,9916.549.999,9911.033.333,556 KabuaptenDinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
di kabupaten
66.200.000,00122. DAU,
--73.510.000,00220.530.000,006 KABUPATENDinas Kesehatan Prov.
Sulawesi Barat
peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di DTPK 294.040.000,00123. DAU,
--220.750.000,00-Rumah SakitDinas Kesehatan Prov
Sulawesi Barat
Training of Trainers emergency Nursing 220.750.000,00125. DAU,
-132.530.000,00--Rumah SakitDinas Kesehatan Prov
Sulawesi Barat
Pengembangan institusi wajib lapor NAPZA di
sarana kesehatan
132.530.000,00126. DAU,
---138.380.000,00Rumah SakitDinas Kesehatan Prov
Sulawesi Barat
Rapat koordinasi pelaksanaan PERKESMAS 138.380.000,00127. DAU,
--198.380.000,00-Rumah SakitDinas Kesehatan Prov
Sulawesi Barat
peningkatan kapasitas bidandalam penerapan
asuhan kebidanan dengan ppendekatan sayang ibu
dan bayi
198.380.000,00128. DAU,
146.330.000,00---Rumah SakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
peningkatan kapasitas petugas call center dalam
penanggulangan kegawatdaruratan terpadu
146.330.000,00129. DAU,
---112.295.000,00Rumah SakitDinas Kesehatan Prov
Sulawesi Barat
pemutakhiran data dalam rangka penyusunan profil
kesehatan rujukan
112.295.000,00130. DAU,
---120.695.000,00Rumah SakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Penyusunan SOP dan pola pembinaan Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif
(PONEK)
120.695.000,00131. DAU,
--299.760.000,00-Rumah SakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Bimbingan dan survey akreditasi Rumah sakit 299.760.000,00132. DAU,
--315.420.000,00-Rumah SakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Peningkatan kapasitas tim PONEK Rumah Sakit 315.420.000,00133. DAU,
-114.345.000,00--Rumah SakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pengembangan SIM RS open source dan
e-medical record di Rumah Sakit
114.345.000,00134. DAU,
--120.995.000,00-Rumah SakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Optimalisasi pelaksanaan clinical pathway di
Rumah Sakit
120.995.000,00135. DAU,
-77.450.000,00--Rumah SakitDinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Benchmarking pelayanan kesehatan rujukan 77.450.000,00136. DAU,
32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
---83.330.000,00Petugas
Dinkes,PKM dan
RS
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak 83.330.000,00005. DAU,
12. Halaman : 12
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
--94.415.000,00-Petugas Dinas
Kesehatan,
Puskesmas dan
RS
MamujuPertemuan Audit Maternal Perinatal 94.415.000,00006. DAU,
--167.940.000,00-Kader, tokoh
masyarakat,
tokoh agama,
lintas sektor dan
Pemerhati KIA
Polewali MandarSosialisasi dan advokasi pencegahan komplikasi
dengan P4K bagi Masyarakat
167.940.000,00010. DAU,
-193.190.000,00--300 OrangKabupaten Polewali
Mandar
Workshop Peningkatan Kesehatan Reproduksi 193.190.000,00022. DAU,
---546.430.000,00Petugas
Kesehatan
(Bidan)
MakassarPeningkatan Kemampuan Petugas dalam APN 546.430.000,00027. DAU,
33.706.666,00-33.706.667,0033.706.667,00Pengelola Dinas
Kesehatan
Kabupaten dan
Puskesmas
6 KabupatenMonev Program Kesehatan Ibu dan Anak 101.120.000,00035. DAU,
-85.095.000,00--Petugas
Kesehatan
/Petugas PKM.
Kepala Desa,
Bidan Desa,
Tokoh
Masyarakat dan
kader
Kab Mamujuadvokasi pelaksanaan P4K, kemitraan bidan dan
dukun dan RTK
85.095.000,00037. DAU,
--241.320.000,00-Pengelola Dinas
Kesehatan
Kabupaten dan
Puskesmas
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
peningkatan kapasitas petugas dalam SDIDTK 241.320.000,00038. DAU,
---119.470.000,00Pengelola Dinas
Kesehatan
Kabupaten dan
Puskesmas
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Peningkatan kapasitas petugas dalam kelas ibu
hamil dan balita
119.470.000,00039. DAU,
--426.560.000,00-Pengelola Dinas
Kesehatan
Kabupaten dan
Puskesmas
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang
MTBS
426.560.000,00040. DAU,
--96.240.000,00-Petugas
Kesehatan PKM
Provinsi Sualawesi
Barat
peningkatan kemampuan petugas dalam
penjaringan anak sekolah
96.240.000,00042. DAU,
--93.015.000,00-Puskesmas/Bida
n desa
Provinsi Sulawesi
Barat
orientasi teknis integrasi PAUD bagi bidan 93.015.000,00043. DAU,
13. Halaman : 13
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
---127.280.000,00Petugas
Dinkes,PKM dan
RS
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
peningkatan kapasitas petugas dalam pencatatan
dan pelaporan program kesehatan
127.280.000,00044. DAU,
-446.424.000,00--Petugas
Dinkes,PKM dan
RS
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
peningkatan kemampuan petugas dalam Antenatal
Care (ANC) standar
446.424.000,00045. DAU,
-168.565.000,00--Kader, tokoh
masyarakat,
tokoh agama,
lintas sektor dan
Pemerhati KIA
Polewali MandarSosialisasi penggunaan buku KIA 168.565.000,00046. DAU,
-142.755.000,00--Petugas
Dinkes,PKM dan
RS
Kabupaten Mamuju
Utara
Sosialisasi dan advokasi pencegahan komplikasi
dengan P4K
142.755.000,00047. DAU,
--162.590.000,00-Kader, tokoh
masyarakat,
tokoh agama,
lintas sektor dan
Pemerhati KIA
Kabupaten Polewali
Mandar
sosialisasi Pelayanan MTBS berbasis masyarakat 162.590.000,00048. DAU,
---203.230.000,00Petugas
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Asfiksia
dan BBLR
203.230.000,00049. DAU,
33. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
-165.500.000,00--ProvinsiSulawesi BaratAnalisis manfaat pembiayaan BOK Terhadap
capaian MDGs Tahun 2015
165.500.000,00001. DAU,
24.550.000,0024.550.000,0024.550.000,0024.550.000,00Pengelola
Progra
Dinkes Prov. SulbarPemantauan pelaksanaan JKN dalam upaya
pencapaian Universal Coverage di Fasilitas
Kesehatan tk. Pertama
98.200.000,00002. DAU,
129.045.000,00129.045.000,00--Tim Monev JKN
Kabuaten,
Provinsi,
pengelola
program JKN
PKM dan RS
Sulawesi BaratPertemuan evaluasi program jaminan kesehatan tk.
Provinsi
258.090.000,00004. DAU,
34. Program Kebijakan dan Management
Pembangunan kesehatan
--75.890.000,00-Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Lokakarya Penmbangunan Aset Daerah Terkait
Dengan Bidang Kesehatan
75.890.000,00001. DAU,
14. Halaman : 14
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
--55.550.000,0055.550.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
111.100.000,00002. DAU,
-25.000.000,00--Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Penyusunan Buku Laporan tahunan MDG's 25.000.000,00003. DAU,
111.930.000,008.250.000,0016.500.000,008.250.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Rapat Koordinasi, Evaluasi, Pelaporan Bidang
Kesehatan se-Provinsi
144.930.000,00004. DAU,
--102.575.000,00-Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Rapat Evaluasi Program MDG'S Bidang Kesehatan 102.575.000,00005. DAU,
--295.200.000,00-Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Pengembangan Program Kesehatan Bangun
Mandar
295.200.000,00008. DAU,
--107.575.000,00-Supervisor
BangunMandar,
Fasilitator
BangunMandar,
Kepala Desa
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Barat
Pertemuan Program BangunMandar Sehat 107.575.000,00009. DAU,
35. Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
--170.910.000,00-Tenaga
Medis,Keperwat
an,Kesmas dan
Gizi
Dinas Kesehatan
Kabupaten Se-Prov.
Sulbar
Penilaian Tenaga kesehatan Teladan di
Puskesmas
170.910.000,00001. DAU,
-45.500.000,0045.500.000,00-Tenaga MedisUniversitas Pengampu
Program
PPDS/PPDGS, dan
Kementrian Kesehatan
RI
Pembianaan dan pengawasan Peserta Program
Pendidikan Dokter Spesalis
91.000.000,00002. DAU,
---65.675.000,00Pengelola Data
SDM Kesehatan
Tk.Provinsi dan
Kabupaten
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Sosialisasi dan Fasilitasi Aplikasi Pemetaan SDM
Kesehatan
65.675.000,00003. DAU,
---159.695.000,00Tim Penilai
Angka Kredit
Jabatan
Fungsional
Kesehatan
Tk.Prov./Kab
DInas Kesehatan
Prov.Sulbar
Pelatihan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Kesehatan
159.695.000,00004. DAU,
15. Halaman : 15
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah
Triwulan
89.300.000,00---Dokter, Dokter
gigi dan Bidan
PTT
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Pembekalan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak
Tetap
89.300.000,00005. DAU,
--66.325.000,00-Pegawai Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Workshop penyusunan SOP administrasi bidang
kesehatan
66.325.000,00006. DAU,
36. Program Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
--106.610.000,00-Dinas
Kesehatan
Prov.Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Workshop Penyusunan Capaian SPM Kesehatan 106.610.000,00001. DAU,
---36.820.000,00Dinas
Kesehatan Kab
Dinas kesehatan Kab.
Se Prov. Sulbar
Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan
36.820.000,00002. DAU,
7.800.000,007.800.000,00124.785.000,007.800.000,00Dinas
Kesehatan Prov.
Sulbar
Dinas Kesehatan Prov.
Sulbar
Pengembangan SIK 148.185.000,00003. DAU,
-10.000.044,5030.000.000,00-Dinas kesehatan
Prov. Sulbar
Dinas kesehatan Prov.
Sulbar
Pencetakan Buku Informasi Kesehatan 40.000.044,50004. DAU,
6.850.326.622,55 11.054.822.598,99 4.123.006.724,49 2.127.143.698,47 24.155.299.644,50
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
MAMUJU,02 Januari 2015
NIP. 19601231 198702 1 050
H. RIDWAN, SE, M.Si