Dokumen ini membahas konsep negara kesatuan dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara kesatuan adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. NKRI menerapkan sistem desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada daerah, meskipun kekuasaan tertinggi masih dipegang pusat. UUD 1945 menetapkan NKRI sebagai negara kesat

1. Dinamika Persatuan dan
Kesatuan Bangsa dalam
Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
By: Tinsi A Aritonang

2. —A. Konsep Negara Kesatuan
(Unitarisme)
Menurut C.F Strong
Negara Kesatuan  negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan
untuk mengatur seluruh daerahnya ada ditangan pemerintah
pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik
ke dalam maupun ke luar.

3. Ciri Negara Kesatuan menurut C.F
Strong:
• Satu konstitusi,
• Satu kepala negara,
• Satu dewan menteri (kabinet), dan
• Satu parlemen

4. Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah
pusat, sedangkan daerah hanya
menjalankan perintah-perintah dan
peraturan-peraturan dari pemerintah
pusat.
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah
tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk
menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat
parlemen daerah. Meskipun demikian,
pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan
tertinggi.
Sentralisasi Desentralisasi
Sistem Negara Kesatuan

5. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut
sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah..
Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan
pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten
kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada
daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar
negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan
fiskal nasional.

6. 2. Karakteristik NKRI
● Sejak merdeka (17 Agustus 1945), Indonesia menyatakan
diri sebagai negara kesatuan. Kesepakatan ini sesuai hasil rapat
BPUPKI dan PPKI dalam menyusun UUD 1945.
● Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkukuh prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun
mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara
federal.

7. Landasan Hukum Negara Kesatuan NKRI:
• Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.”
• Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang”.
• Pasal 18 B UUD 1945 berbunyi :
“ mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”
• Pasal 25 A UUD 1945 berbunyi :
“ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang”
• Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 berbunyi
“ Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan”

8. Kesepakatan mempertahankan bentuk negara kesatuan
didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk
yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan
dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan
sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar
belakang (dasar pemikiran).