Perjanjian kerjasama antara PT XXX dan PT YYY untuk pemeliharaan program milik PT XXX selama satu tahun dengan biaya USD XXX per bulan. Mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, larangan pengalihan hak dan kewajiban, serta ketentuan pengakhiran perjanjian.

1. 1
PERJANJIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN PROGRAM
No...............
Perjanjian Kerjasama (“Perjanjian”) ini dibuat di ........ pada hari ini _______, tanggal___,
bulan_____, tahun ______________ (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1. PT _________________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat
di ......................................................................................................., untuk selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT _________________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat
di ...................................................................................., untuk selanjutnya disebut
sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan jasa PIHAK KEDUA dalam melakukan
pemeliharaan program milik PIHAK PERTAMA.
B. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
pemeliharaan program.
C. Bahwa untuk itu, PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk bekerjasama dengan
PIHAK KEDUA dalam melakukan pemeliharaan program milik PIHAK PERTAMA.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam
Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeliharaan
program milik PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA dengan ini bersedia dan menerima
penunjukkan tersebut dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan program milik PIHAK
PERTAMA dengan detail pekerjaan sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

2. 2
2. Selama Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat meminta
bantuan dan/atau memanggil PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini dan/atau permasalahan teknis yang terjadi dan/atau timbul sehubungan
dengan pemeliharaan program milik PIHAK PERTAMA.
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. menerima jasa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara
program milik PIHAK PERTAMA sesuai dan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini
dan detail pekerjaan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
b. menerima laporan baik lisan maupun tertulis sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini;
c. memanggil PIHAK KEDUA sewaktu-waktu dalam hal terjadi sesuatu terhadap
pemeliharaan program milik PIHAK PERTAMA;
d. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk memberitahukan SDM PIHAK KEDUA
yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya kepada
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus segera memberikan solusi terhadap
permasalahan tersebut;
e. dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan solusi yang terbaik kepada
PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kesalahan dan/atau pelanggaran sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini baik oleh PIHAK KEDUA maupun SDM nya, maka
PIHAK PERTAMA diperkenankan untuk menyiapkan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan kesalahan dan/atau pelanggaran tersebut;
f. apabila hasil dari pemeliharaan program tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan keberatannya
tersebut dan PIHAK KEDUA harus memperbaiki sesuai dengan keinginan PIHAK
PERTAMA tanpa dikenakan biaya tambahan;
g. menerima jaminan pemeliharaan program dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan memiliki
pengalaman yang baik untuk melaksanakan Perjanjian ini;
b. memberikan beberapa keperluan kantor seperti komputer, dan bahan lainnya sesuai
dengan keperluan PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan Perjanjian ini;
c. membayarkan Biaya Pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur

3. 3
dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. menerima Biaya Pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas kantor seperti laptop, akses internet
dan lain-lain yang diperlukan hanya untuk pemeliharaan program milik PIHAK
PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. sebelum memulai pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memahami tentang sistem yang
berjalan saat ini dan memastikan tidak adanya kesalahan dalam sistem komputerisasi
pada sistem yang berjalan saat ini agar pengerjaan maintenance dapat berjalan dengan
baik, sesuai dengan yang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA dan untuk memenuhi
tujuan dari pekerjaan ini;
b. menyelesaikan pemeliharaan program sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
c. melakukan pemeliharaan terhadap program yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA
dengan baik;
d. menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA;
e. bertanggung jawab secara perdata dan/atau pidana terhadap SDM yang ditempatkan
di pemeliharaan program dan bertanggung jawab secara administratif terhadap SDM
tersebut;
f. SDM dari PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk:
1) merusak fasilitas yang diberikan/dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
SDM PIHAK KEDUA;
2) memasuki wilayah PIHAK PERTAMA yang merupakan teritori khusus milik
PIHAK PERTAMA; dan
3) masuk dan mengakses ke dalam jaringan terlarang yang dimiliki oleh PIHAK
PERTAMA.
g. apabila SDM yang ditempatkan di pemeliharaan program oleh PIHAK KEDUA
melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,
maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keadaan
semacam itu dan memberikan solusi yang terbaik kepada PIHAK PERTAMA;
h. memberikan jaminan dalam pemeliharaan program milik PIHAK PERTAMA dan
apabila hasil dari pemeliharaan program tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan keberatannya

4. 4
tersebut dan PIHAK KEDUA harus memperbaiki sesuai dengan keinginan PIHAK
PERTAMA tanpa dikenakan biaya tambahan;
i. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dengan
penuh tanggung jawab dan itikad baik.
PASAL 4
BIAYA PEMELIHARAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar USD ........,
- (...................... Dolar Amerika Serikat) untuk satu tahun pemeliharaan (“Biaya
Pemeliharaan”). Biaya Pemeliharaan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Mekanisme pembayaran Biaya Pemeliharaan adalah sebagai berikut:
a. Pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar USD ......,- (........ Dolar Amerika
Serikat) terhitung 1 (satu) bulan setelah pemeliharaan dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA;
b. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di minggu
pertama bulan terkait dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengirimkan
invoice/tagihan dan faktur pajak terlebih dahulu;
c. Pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah PIHAK KEDUA
menyampaikan invoice/tagihan dan faktur pajak tersebut;
d. PIHAK PERTAMA wajib memotong pajak penghasilan PIHAK KEDUA sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku atas Biaya
Pemeliharaan tersebut.
3. Pembayaran Biaya Pemeliharaan dilakukan melalui transfer ke rekening milik PIHAK
KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
Jenis Rekening : USD
4. Selain pajak yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, segala pajak yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing
PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. 5
PASAL 5
INFORMASI RAHASIA
1. PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama menjaga kerahasiaan dalam Perjanjian ini.
PARA PIHAK tidak diperbolehkan menyebarluaskan informasi apapun kepada pihak lain
manapun termasuk namun tidak terbatas kepada karyawan dan pelanggan PIHAK
KEDUA maupun dari pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PIHAK yang merasa dirugikan sebagai akibat dari salah satu PIHAK membocorkan
informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang dirugikan
tersebut dapat menuntut ganti kerugian baik secara material maupun immaterial kepada
PIHAK yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini.
PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Setiap hasil dari pemeliharaan program dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini adalah milik
PIHAK PERTAMA, dan Hak Kekayaan Intelektual dari program yang dipelihara oleh
PIHAK KEDUA adalah sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA.
PASAL 7
LARANGAN PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK tidak diperkenankan memindahkan dan/atau mengalihkan hak dan/atau
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis
dan kesepakatan terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
PASAL 8
PEMBERITAHUAN
1. Semua surat-menyurat, pemberitahuan, dan penyampaian dokumen lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada
masing-masing PIHAK dan dikirimkan kepada:
PIHAK PERTAMA
PT
_________________________
Alamat:
Telepon:
Fax:
E-mail:
Up.:
PIHAK KEDUA
PT _________________________
Alamat:
Telepon:
Fax:
E-mail:
Up.:

6. 6
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas akan dianggap telah diterima
secara sah oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila dikirimkan
dengan surat tercatat, atau pada hari yang sama jika dikirim dengan faksimili yang
dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima faksimili tersebut atau dikirimkan secara
langsung.
3. Setiap PIHAK wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada PIHAK lainnya jika
terjadi perpindahan alamat.
PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena
hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak
dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau
dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan
hukum tetap; atau
d. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat
1 huruf b atau c atau d di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya
sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko serta kewajiban
selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan
ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. PIHAK KEDUA masih harus membantu PIHAK PERTAMA dalam penyelesaian kerja
setelah pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat 2 di atas selama 2 (dua)
minggu terhitung dari pengakhiran Perjanjian dimaksud.
4. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini disebabkan oleh hal yang disebut dalam ayat 1 di
atas, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kepada
PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi dari
PIHAK PERTAMA.
5. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengeyampingkan
keberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam
hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan pengakhiran
perjanjian.

7. 7
PASAL 10
KOMPENSASI AKIBAT KELALAIAN PIHAK KEDUA
1. Apabila PIHAK KEDUA dan/atau karyawannya dan/atau SDM PIHAK KEDUA
melanggar sebagian dan/atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau
mengakibatkan kerusakan program, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya
kompensasi atas pelanggaran dan/atau kerusakan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
Biaya kompensasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada biaya pengacara dan
pengadilan.
2. Kompensasi tersebut dapat dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA
dapat membuktikan kepada PIHAK PERTAMA bahwa kesalahan dan/atau kerusakan
yang terjadi tersebut bukan merupakan akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK
KEDUA dan/atau karyawannya dan/atau SDM PIHAK KEDUA.
PASAL 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ______ sampai dengan
______ (“Jangka Waktu Perjanjian”).
2. Jangka Waktu Perjanjian sesuai dengan ayat 1 di atas dapat diubah oleh perjanjian tertulis
antara PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
PASAL 12
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. Terhadap Perjanjian ini dan pelaksanaannya berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian ini,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat
tersebut secara musyawarah mufakat.
3. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal musyawarah
pertama diadakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju memilih kedudukan
hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 13
FORCE MAJEURE
1. Yang dimaksud force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan
PARA PIHAK, termasuk namun terbatas kepada kerusuhan sosial, huru-hara, keadaan
darurat sipil atau militer, perang, demonstrasi, pertikaian antar suku atau golongan atau
agama, bencana alam (yaitu: banjir, kebakaran, tanah longsor, gunung meletus, gempa

8. 8
bumi, dan angin topan), keputusan pemerintah dan/atau kebijakan pejabat pemerintah,
dan yang secara fundamental mempengaruhi kegiatan usaha PARA PIHAK serta
mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Jika terjadi force majeure, PIHAK yang mengalami force majeure tersebut harus
memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender
setelah terjadinya keadaan force majeure tersebut kepada PIHAK lainnya. Kelalaian
dalam memberitahukan keadaan force majeure mengakibatkan tidak dianggapnya
keadaan force majeure tersebut dan PIHAK yang terkena keadaan force majeure harus
segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Dalam mengatasi keadaan force majeure tersebut, PARA PIHAK akan saling berdiskusi
untuk mengambil keputusan bersama mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya.
PASAL 14
LAIN-LAIN
1. PARA PIHAK menyatakan berwenang dan berhak untuk menandatangani dan
melaksanakan Perjanjian ini, dan dengan demikian Perjanjian ini sah dan mengikat PARA
PIHAK.
2. Segala perubahan, penambahan atau pengurangan, baik sebagian maupun keseluruhan
dari pasal-pasal tersebut dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya (apabila ada),
hanya sah apabila telah disetujui oleh PARA PIHAK dan dibuat secara tertulis dalam
addendum perjanjian dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur
dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan bersama PARA PIHAK yang berlaku sebagai
addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini.
PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang
menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian diantara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
6. Segala addendum, amandemen, lampiran dan/atau dokumen yang dilampirkan dalam
Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tanggal tersebut
dalam pembukaan Perjanjian di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

9. 9
PIHAK PERTAMA
PT _________________________
__________________________
Nama:
Jabatan:
PIHAK KEDUA
PT _________________________
__________________________
Nama:
Jabatan:

10. 10
Lampiran 1
Detail Pekerjaan