kebijakan-kapolri-1-2016.

2. Profesional Modern & Terpercaya
NAWA CITA, RPJMN 2015-2019, RKP 2016, PAKET BIJAK EKONOMI PEMERINTAH
RENSTRA POLRI 2015-2019, RENJA POLRI 2016, DAN QUICK WINS POLRI.
KEBERLANJUTAN PROGRAM KAPOLRI
VISI DAN MISI
PROGRAM PRIORITAS
KEBIJAKAN OPTIMALISASI AKSI PROMOTER DALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI
PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS MENJADI KEGIATAN
KERANGKA BERPIKIR
PENUTUP
2

3. 3

4. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN
MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
1
MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG
BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS & TERPERCAYA
2
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DGN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH & DESA DLM
KERANGKA NEGARA KESATUAN
3
MENOLAK NEGARA LEMAH DGN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM & PENEGAKAN HUKUM YG
BEBAS KORUPSI BERMARTABAT & TERPERCAYA
4
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
5
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
6
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGI
EKONOMI DOMESTIK
7
MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
8
MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN & MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA
9
4

5. 1. TERPENUHINYA ALUTSISTA TNI DAN ALMATSUS POLRI YANG
DIDUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN MEMASUKI MEF TAHAP II;
2. MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DALAM RANGKA
PEMELIHARAAN PROFESIONALISME PRAJURIT;
3. MENINGKATNYA PROFESIONALISME POLRI;
4. MENGUATNYA INTELIJEN DAN KONTRA INTELIJEN;
5. MENGUATNYA KEAMANAN LAUT DAN DAERAH PERBATASAN;
6. MENGUATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA;
7. TERBANGUNNYA SISTEM KEAMANAN NASIONAL YANG
TERINTEGRASI.
Profesional Modern & Terpercaya
5

6. 1. PENINGKATAN PEMANFAATAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DILAKUKAN MELALUI PEMBUATAN
PRODUK FIRST ARTICLE OLEH INDUSTRI PERTAHANAN YANG SESUAI DENGAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN
USER AGAR DAPAT MENINGKATKAN VARIASI PRODUK YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI
PERTAHANAN DALAM NEGERI;
2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT MELALUI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DINAS DAN
PENINGKATAN KESIAPAN TNI DENGAN PENYELENGGARAAN LATIHAN GABUNGAN, LATIHAN MATRA DARAT,
LATIHAN MATRA LAUT SERTA LATIHAN MATRA UDARA;
3. PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI PADA ASPEK PELAYANAN PUBLIK MELALUI PERBAIKAN KUALITAS
OPERASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SERTA ASPEK KEMITRAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI
KEAMANAN MASYARAKAT;
4. PENGUATAN KOORDINASI INTELIJEN DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH ORGANISASI YANG
MEMANFAATKAN DATA SHARING, PENAMBAHAN JARINGAN ANALISIS SINYAL BARU DAN JARINGAN
KOMUNIKASI SANDI;
5. PENGUATAN KEAMANAN LAUT DAN DAERAH PERBATASAN DENGAN PENGADAAN KAPAL PATROLI, ALAT
SURVEILLANCE, DAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN POS PERBATASAN;
6. PENINGKATAN KAPASITAS REHABILITASI DENGAN MENAMBAH TARGET 100.000 KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA.
7. PENINGKATAN EFEKTIVITAS SISTEM KEAMANAN NASIONAL MELALUI PERBAIKAN KUALITAS POLICY BRIEF
YANG DIDUKUNG PENYAJIAN DATA SECARA CEPAT, AKURAT, AMAN DAN MUTAKHIR DENGAN PENGUATAN
INFRASTRUKTUR TI, DATA CENTRE, FASILITAS SITUATION ROOM DAN APLIKASI INTELIJEN
Profesional Modern & Terpercaya
6

7. 1. TERPENUHINYA ALPALKAM / ALMATSUS POLRI GUNA MENDUKUNG PENGUATAN TUPOKSI POLRI
2. TERBANGUNNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL, BERMORAL, MODERN DAN UNGGUL MELALUI PERUBAHAN
MIND SET DAN CULTURE SET
3. TERGELARNYA KEKUATAN POLRI DI WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR BERPENGHUNI SERTA
SEBAGAI POROS MARITIM SECARA BERKELANJUTAN/ KESINAMBUNGAN
4. TERBANGUNNYA TEKNOLOGI KEPOLISIAN DAN SISTEM INFORMASI SECARA BERKELANJUTAN YANG TERINTEGRASI
MELALUI PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH DALAM MENDUKUNG KINERJA POLRI YANG OPTIMAL
5. MENINGKATNYA PELAYANAN PRIMA DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DENGAN
MENGEDEPANKAN UPAYA PREEMTIF DAN PREVENTIF YANG DIDUKUNG OLEH PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS
6. MENINGKATNYA PERAN INTELIJEN DALAM MENDUKUNG UPAYA MENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT
7. TERBANGUNNYA KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA SINERGI POLISIONAL
8. TERGELARNYA BHABINKAMTIBMAS DI SELURUH DESA/ KELURAHAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI POLMAS
DAN MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DAN GEJALA SOSIAL MASYARAKAT
9. MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM DECADE OF ACTION FOR
ROAD SAFETY 2011-2020
10. MENINGKATNYA PENYELESAIAN DAN PENGUNGKAPAN, SERTA TERCIPTANYA RASA AMAN TERHADAP 4 (EMPAT)
JENIS KEJAHATAN (KONVENSIONAL, TERHADAP KEKAYAAN NEGARA, TRANSNASIONAL DAN BERIMPLIKASI
KONTINJENSI)
Profesional Modern & Terpercaya
7

8. 8

9. Profesional Modern & Terpercaya
9

10. Profesional Modern & Terpercaya
10

11. 1. PENATAAN DALAM PEMBINAAN PERSONEL POLRI UNTUK MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS
PERSONEL MELALUI PEMBINAAN KARIER DAN PENYELENGGARAAN REKTRUTMEN (PENERIMAAN ANGGOTA
POLRI) SESUAI PRINSIP MINIMAL ZERO GROWTH MELALUI PROSES PENERIMAAN YANG BERSIH,
TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS (BETAH);
2. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN MENINGKATKAN BUDAYA ANTI KORUPSI;
3. MENINGKATKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN;
4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI, PENGEMBANGAN SARPRAS PERUMAHAN DAN MAKO
POLRI SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMAL ALMATSUS PADA TINGKAT POLDA, POLRES DAN POLSEK;
5. TERPELIHARANYA KONDISI AMAN DAN TERTIB DI MASYARAKAT MELALUI GIAT KAMTIBMAS DISELURUH
WILAYAH NKRI UNTUK MENGURANGI GANGGUAN KAMTIBMAS;
6. MEMBANGUN PARTISIPASI PUBLIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PENGAMANAN LINGKUNGAN MELALUI PENGEMBANGAN COMUNITY POLICING;
7. MENGINTENSIFKAN SINERGITAS POLISIONAL DENGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN APARAT PENEGAK
HUKUM LAINNYA;
8. MENINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM YANG PROFESIONAL, OBJEKTIF DAN BEBAS KKN;
9. MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN YANG EFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PENGAWASAN INDEPENDEN;
10. TERCAPAINYA SASARAN REFORMASI BIROKRASI POLRI DAN QUICK WINS POLRI PADA TINGKAT MABES
POLRI DAN KEWILAYAHAN.
Profesional Modern & Terpercaya
11

12. Profesional Modern & Terpercaya
PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANTI PANCASILA;
PERBURUAN DAN PENANGKAPAN TOKOH TERORISME DAN JEJARING TERORISME;
AKSI NASIONAL PEMBERSIHAN PREMAN DAN PREMANISME;
PEMBENTUKAN DAN PENGEFEKTIFAN SATGAS OPS POLRI KONTRA RADIKAL DAN
DERADIKALISASI (KHUSUS ISIS);
PEMBERLAKUAN REKRUTMEN TERBUKA UNTUK JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI (POLRES,
POLDA, MABES POLRI);
POLISI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN PELOPOR TERTIB SOSIAL DI RUANG PUBLIK;
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ANTI KORUPSI (MELIBATKAN UNSUR PUBLIK DAN KPK);
CRASH PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT : PELAYANAN BERSIH DARI PERCALOAN.
1
2
3
4
5
6
7
8
12

13. I. PEMANTAPAN REFORMASI
INTERNAL POLRI
II. KAT PELAYANAN PUBLIK YG
LEBIH MUDAH BAGI
MASYARAKAT & BERBASIS TI
III. PENANGANAN POK RADIKAL
PRO KEKERASAN & INTOLERANSI
YG LBH OPTIMAL
IV. PENINGKATAN
PROFESIONALISME POLRI
MENUJU KEUNGGULAN
V. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PERSONEL POLRI
VI. TATA KELEMBAGAAN,
PEMENUHAN
PROPORSIONALITAS GAR &
KEBUTUHAN MIN SARPRAS
VII. PENGUATAN HARKAMTIBMAS
VIII. BANGUN KESADARAN DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP KAMTIBMAS
IX. PENEGAKKAN HUKUM YANG
LEBIH PROFESIONAL DAN
BERKEADILAN
X. PENGUATAN PENGAWASAN
XI. QUICK WINS POLRI
13

14. PROFESIONAL:
MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM POLRI YANG SEMAKIN BERKUALITAS MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA MELAKUKAN POLA-POLA PEMOLISIAN BERDASARKAN PROSEDUR BAKU YANG
MUDAH DIPAHAMI, DILAKSANAKAN DAN DAPAT DIUKUR KEBERHASILANNYA
MODERN:
MELAKUKAN MODERNISASI DALAM LAYANAN PUBLIK YANG DIDUKUNG TEKNOLOGI SEHINGGA SEMAKIN MUDAH DAN
CEPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT, TERMASUK PEMENUHAN KEBUTUHAN ALMATSUS DAN ALPALKAM YANG
SEMAKIN MODERN
TERPERCAYA:
MELAKUKAN REFORMASI INTERNAL MENUJU POLRI YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN, GUNA TERWUJUDNYA
PENEGAKAN HUKUM YANG OBJEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERKEADILAN
TERWUJUDNYA POLRI YANG MAKIN PROFESIONAL, MODERN
DAN TERPERCAYA GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA
INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG
14

15. 1. MELANJUTKAN REFORMASI INTERNAL POLRI
2. MEWUJUDKAN ORGANISASI DAN POSTUR POLRI YANG IDEAL DENGAN
DIDUKUNG SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN YANG MODERN
3. MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN, YANG MENJUNJUNG ETIKA DAN HAK
ASASI MANUSIA
4. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI
5. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
6. MEMPERKUAT KEMAMPUAN PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN DETEKSI DINI
BERLANDASKAN PRINSIP PEMOLISIAN PROAKTIF DAN PEMOLISIAN YANG
BERORIENTASI PADA PENYELESAIAN AKAR MASALAH
7. MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS DENGAN MENGIKUTSERTAKAN PUBLIK
MELALUI SINERGI POLISIONAL
8. MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG PROFESIONAL, BERKEADILAN,
MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN ANTI KKN
Profesional Modern & Terpercaya
15

16. Profesional Modern & Terpercaya
PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI
KAT PELAYANAN PUBLIK YG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT & BERBASIS TI
PENANGANAN POK RADIKAL PRO KEKERASAN & INTOLERANSI YG LBH OPTIMAL
PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI
TATA KELEMBAGAAN, PEMENUHAN PROPORSIONALITAS GAR & KEBUTUHAN MIN SARPRAS
PENGUATAN HARKAMTIBMAS
BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS
PENEGAKKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN
PENGUATAN PENGAWASAN
QUICK WINS POLRI
16

17. KEBIJAKAN OPTIMALISASI AKSI PROMOTER DALAM RBP
DIJABARKAN DALAM 61 KEGIATAN
INSTRUMENTAL
31
KULTURAL
11
YAN PUBLIK MUDAH DIAKSES
SEDERHANAKAN AKSES
MODERNISASI TEKNOLOGI
DETEKSI DINI & DETEKSI AKSI
BANGUN CEGAH TANGKAL
OPTIMALISASI GAKKUM
LATFUNGSATWIL
MODERNISASI ALAMATSUS & ALPALKAM POLRI
KAT DUK OPS BHABINKAMTIBMAS
KONSISTENSI BINKAR MERIT SISTEM
REKRUTMEN DNG SIS BETAH
SELEKSI DIKBANGUM, EFEKTIF, EFISIEN
KERMA DNG STAKE HOLDERS
KAT KUALITAS 8 STANDAR DIK POLRI
SUN RUMPUN JABFUNG & SERTIFIKASI
KAT TUNKIN
KAT PEMENUHAN RUMDIN
KAT YANKES & FASKES
PENYEDERHANAAN SOP
RESTRUKTURISASI SOTK
PROPORSIONALITAS ANGGARAN
KAT PAM PERBATASAN
SARANA BERBASIS TEKNOLOGI
KUAT BIN POLSUS & KORWAS PPNS
KUAT KERMA - CIVIL SOCIETY
KAT PUAN SIDIK EXTRAORDINARY CRIMES
KAT SINERGI CJS
KAT TUN KEMAHALAN DI PERBATASAN & PAPUA
UPAYA PROG WIRAUSAHA
DUK ASURANSI KESELAMATAN KERJA
PEMBENTUKAN POLDA KALTARA, KAT
TIPOLOGI POLDA LAMPUNG & RIAU, SERTA POLRES
PAM PILKADA SERENTAK
PENANGANAN KARHUTLA
1 BHABINKAMTIBMAS 1 DESA
TANGANI KASUS-KASUS ATENSI PUBLIK
PEMBENTUKAN & EFEKTIF SATGAS OPSNAL
KAT SOLIDITAS INTERNAL
BUDAYAKAN PERILAKU ANTI KKN
QUICK RESPONSE
INTENSIF GIAT DIALOGIS
GELAR PERSONEL DI DAERAH-DAERAH RAWAN
PENGUATAN SINERGITAS POLISIONAL
BANGUN DAYA CEGAH/KAL
HILANGKAN PUNGLI & MARKUS
OPTIMALISASI SMK
PEMENUHAN SDM (DSPP)
KAT ANGGARAN & MODERNISASI TEK SIDIK
SELRA MUDAH & RINGAN MELALUI RJ
KUAT KERMA WAS EXTERNAL
PERBAIKI SIS KOMPLAIN MASY SCR ONLINE
KAT SISTEM NILAI INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN
SUSUN SIS WAS TEKAN BUDAYA KORUPSI INTERNAL
TIB GAKKUM ORG RADIKAL & ANTI PANCASILA
KAP GEMBONG TERORIS SANTOSO
AKSI NASIONAL BERSIH PREMANISME
REKRUTMEN TERBUKA
BENTUK TIM INTERNAL ANTI KORUPSI
PAM PROG PRIORITAS NAS & PAKET BIJAK EKONOMI
HILANGKAN REKAYASA & BERBELIT-BELIT DLM TANGANI KASUS
CRASH PROGRAM YAN MAS
POLISI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL
17
STRUKTURAL
19

18. POTRET SAAT INI
I. PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI
Profesional Modern & Terpercaya
KEGIATAN
18
• MASIH ADANYA EGO SEKTORAL ANTAR
FUNGSI, SEHINGGA FUNGSI YG SATU
MERASA LEBIH PENTING DARI FUNGSI YG
LAIN
• SISTEM BINKAR YG TRANSPARAN &
MEMPERTIMBANGKAN REKAM JEJAK,
KAPABILITAS & KOMPENTENSI SDH
BERJALAN NAMUN BELUM MAKSISMAL
DAN BLM KONSISTEN SERTA
MEMERLUKAN EVALUASI MENYELURUH
• REKRUTMEN SDH MENGGUNAKAN
PRINSIP BERSIH, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, HUMANIS (BETAH) NAMUN
MASIH TERDAPAT PENYIMPANGAN SHG
DIBUTUHKAN PENGGUNAAN TI DALAM
PROSES REKRUTMEN
• TAHUN 2015: 633 PERS, TAHUN 2016:
645 PERS YG MELAKS DIKBANGUM,
NAMUN HASIL SELEKSI DIKBANGUM BLM
MENCERMINKAN TRANSPARANSI,
OBJEKTIVITAS & AKUNTABILITAS SHG
MASIH MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN
& KOMPLAIN
• MASIH TERDPT POLDA HIDUP HEDONIS,
KORUPTIF, KOLUSI & NEPOTISME DLM
PELAKS TUGAS SERTA KURANG
TEGASNYA GAKKUM THDP ANGGT YG
MELAKUKAN GARKUM TERKAIT
PERILAKU KORUPTIF
PENANGGUNG JAWAB
KETUA : WAIRWASUM POLRI - WAKIL KETUA : KADIV PROPAM POLRI
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINKAR SSDM
KAROJIANSTRA SSDM.
KARODALPERS SSDM
KAROJIANSTRA SSDM.
KARODALPERS SSDM
KAROJIANSTRA SSDM.
IRWIL V ITWASUM

19. KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
II. KAT YAN PUBLIK YG LEBIH MUDAH BG MASY& BERBASIS TI
Profesional Modern & Terpercaya
• TERDAPAT 445 UNIT SATPAS, BARU 45
UNIT YG DAPAT PERPANJANGAN SIM
ONLINE. TARGET 2016 72 SATPAS ONLINE.
2017 SELURUHNYA SUDAH ONLINE.
• PELAYANAN SAMSAT YG BELUM
TERINTEGRASI DISELURUH INDONESIA (E-
SAMSAT BARU DI JABAR DAN JATIM)
• TERDAPAT 42 PERKAP YG AKAN DIREVISI
DIVKUM POLRI, DR JUMLAH TERSEBUT
TERDAPAT 6 JENIS PERKAP TERKAIT
BIDANG PELAYANAN PUBLIK
• QUICK RESPON BLM BERJALAN OPTIMAL
KARENA BERBAGAI KENDALA SPT SISTEM
PENGADUAN MASY YG BELUM
TERINTEGRASI, LEMAHNYA SARPRAS,
MINIMNYA KEMAMPUAN OPERATOR YG
MENGAWAKI SISTEM)
• LAYANAN CONTACT CENTER 110 BLM
BERJALAN OPTIMAL KARENA
PENGENDALIAN RESPON YG MASIH
LAMBAT & HANYA BERLAKU DI PROVINSI
DKI JAKARTA
• LAYANAN NTMC POLRI SAAT INI
DILENGKAPI DENGAN 283 CCTV PD TITIK
TERTENTU DISEPANJANG PULAU JAWA &
SUMSEL
• BLM ADA BLUE PRINT PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI SERTA LEMAHNYA
BANK DATA YG CENTRALIZED
19
POTRET SAAT INI
KETUA I : KABAHARKAM - KETUA II : ASOPS
WAKIL KETUA I : KADIV TI | WAKIL KETUA II : KAKORLANTAS | WAKIL KETUA III : ASRENA | WAKIL KETUA IV : WAKABARESKRIM
KAROJIANSTRA SSDM.
WAKAKORLANTAS
KAROJIANSTRA SSDM.
KARORENMIN
BAHARKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
DIR SABHARA
BAHARKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROTEKKOM DIV TI

20. KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
POTRET SAAT INI
KETUA : KABAINTELKAM - WAKIL KETUA : IRWIL II ITWASUM
KAROJIANSTRA SSDM.
KARO ANALISIS
BAINTELKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
DIRKAMNEG
BAINTELKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROKERMA KL SOPS
KAROJIANSTRA SSDM.
KADENSUS 88 AT
III. PENANGANAN POK RADIKAL PRO KERAS & INTOLERANSI YG LBH OPTIMAL
Profesional Modern & Terpercaya
• PEMETAAN THD POK RADIKAL PRO
KEKERASAN DAN INTOLERANSI BELUM
TERLAKSANA DNG OPTIMAL,
DIKARENAKAN PERGERAK POK YG
DINAMIS KARENA ITU POLRI BLM
MEMILIKI SINGLE NATIONAL RADICALISM
MAPPING,
• PEMBANGUNAN PERAN MASY MELALUI
STRATEGI PENCEGAHAN, BAIK MELALUI
IMPELEMENTASI KONTRA RADIKAL,
KONTRA NARATIF, DAN PREFENTIF
JUSTICIAL BLM MAMPU UNTUK
“MENGGUGAH” PARTISIPASI MASY
• IDENTIFIKASI BR SEBATAS PD POK BESAR
SAJA, BLM MENYENTUH POK KECIL YG
TERSEBAR, SHG
• PELAKSANAAN FUNGSI PRE EMPTIF DAN
PREVENTIF BLM KOMPREHENSIF KRN BLM
MAMPU UTK MERANGKUL TOGA/TOMAS
& PEMDA SERTA MASY SETEMPAT
• KEGIATAN DIALOGIS BLM BERJALAN,
PERAN BHABINKAMTIBMAS BLM
BERJALAN MAKSIMAL
• UPAYA PENEGAKKAN HUKUM MASIH
MENIMBULKAN KOMPLAIN SEBAGIAN
MASY DRN DIANGGAP MENGEKANG
KEBEBASAN BEREKSPRESI
KAROJIANSTRA SSDM.
DIRBIMMAS BAHARKAM
20

21. KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
POTRET SAAT INI
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROKURLUM
LEMDIKPOL
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINDIKLAT
LEMDIKPOL
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINKAR SSDM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROJIANSTRA
SSARPRAS
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINKAR SSDM
IV. PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN
• BLM ADANYA EVALUASI DAN MONITORING SCR
PERIODIK THDP STANDARISASI TTG
KOMPETENSI LULUSAN, ISI, PROSES,
PENDIDIKAN DAN GADIK, SARPRAS,
PENGELOLAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENILAIAN
• SERING TERJADI KETIDAKSINKRONAN ANTARA
MATERI YG DILATIHKAN DENGAN BIDANG
TUGAS ANGGOTA YG MENGIKUTI PELATIHAN
SHG TIDAK OPTIMAL
• LEMAHNYA PENGAWASAN PROSES
PEMBUATAN SMK, SUBJEKTIVITAS PENILAI
(PEJABAT PENILAI, REKAN KERJA, DAN ATASAN
PEJABAT PENILAI) MENYEBABKAN HASIL SMK
TIDAK OBJEKTIV & TERKESAN “ASAL-ASALAN”
• RUMPUN JABATAN PNS SEJATINYA TERDIRI
DARI RUMPUN JABATAN MANAJERIAL DAN
FUNGSIONAL. PADA SOTK POLRI SAAT INI
RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL BLM
DIAKOMODIR
• KEBUTUHAN ALMATSUS RAN, FORENSIK,
PERSENJATAAN, PENGIDERAAN, TEKINFO,
TRANSNATIONAL CRIME MSH JAUH DR IDEAL,
PERLU PENAMBAHAN RATA” 70% SCR
KESELURUHAN, KEBUTUHAN KAPOR, BMP &
MTP JUGA MEMBUTUHKAN PEMENUHAN
DIATAS 50% SCR KESELURUHAN (BLM ADA
BLUE PRINT STANDAR KEBUTUHAN MINIMUM
ALMATSUS DAN ALPALKAM: BELUM MEMILIKI
ROAD MAP MODERNISASI ALMATSUS DAN
ALPALKAM
21
KETUA : KALEMDIKPOL – WAKIL KETUA : AS SDM

22. V. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI
• GAJI POKOK BHARADA DG MASA DINAS 2 THN
SEBESAR Rp. 1.523.199,- BILA DITAMBAH DGN
TUNJANGAN REMUNERASI & ULP MAKA TAKE HOME
PAY SEBESAR Rp. 3.389.480,-
• PERUMAHAN POLRI YG TERPENUHI BR MENCAPAI
65.632 PINTU (15,05% DR TOTAL KEBUTUHAN
SEBANYAK 435.982 UNIT., DGN DEMIKIAN MASIH
DIPERLUKAN 370.350 UNIT UNTUK DAPAT MENCAPI
IDEAL)
• PADA KONDISI SAAT INI KEIKUTSERTAAN PD BPJS
UNTUK ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA ANGGOTA
POLRI (SUAMI,ISTRI & MAKSIMAL 2 ANAK) DLM BPJS
TELAH TERPENUHI 1.951.240 ORANG. PENCAPAIAN
INI MERUPAKAN 97,6% DR TARGET SEBESAR 2 JUTA
ORANG
• MASIH TERDAPAT PERSONEL POLRI YG BERDINAS DI
WILAYAH PERBATASAN YG BELUM MENDAPAT
TUNJANGAN KHUSUS SPT DIWILAYAH KAB. TOLI-TOLI
SULTENG
• TUNJANGAN BHABINKAMTIBMAS SAAT INI DIRASA
MASIH KURANG, YAKNI Rp. 100.000/BLN,
• MASIH CUKUP BANYAK ANGGT POLRI YG TERPAKSA
MELAKUKAN PINJAMAN UANG KE BANK UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN MENDADAK SEPERTI BIAYA
SEKOLAH, MENIKAHKAN ANAK, DSB KARENA HANYA
MENGGANTUNGKAN DIRI DR GAJI & TUNJANGAN
POLRI AKIBAT TDK MEMILIKI KEMAMPUAN BERWIRA
USAHA
• DGN TINGKAT RESIKO TUGAS YG CUKUP TINGGI
ANGGOTA POLRI MEMERLUKAN JAMINAN
KESEHATAN DGN KUALITAS YG BAIK. HAL INI
DIKARENAKAN PROTEKSI TERHADAP KESELAMATAN
JIWA YG DIBERIKAN MELALUI ASABRI MAUPUN ABB
NILAINYA MASIH JAUH LEBIH KECIL DIBANDIINGKAN
YG LAIN.
KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
POTRET SAAT INI
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROJAKSTRA
SRENA
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROFASKON
SSARPRAS
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROJAKSTRA
SRENA
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROWATPERS SSDM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROJEMENGAR SRENA
KETUA : AS SDM - WAKIL KETUA I : ASRENA | WAKIL KETUA II : KAROWATPERS SSDM
KAROJIANSTRA SSDM.
KARUMKIT
BHAYANGKARA
KAROJIANSTRA SSDM.
KAPUSDOKKES
22

23. KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
POTRET SAAT INI
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINOPS SOPS
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROJEMENGAR
SRENA
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROJAKSTRA
SRENA
KETUA : ASRENA - WAKIL KETUA : ASSARPRAS
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROLEMTALA
SRENA
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROLEMTALA
SRENA
VI. PENATAAN KELEMBAGAAN & PEMENUHAN PROPORSIONALITAS
ANGGARAN SERTA KEBUTUHAN MINIMAL SARPRAS
Profesional Modern & Terpercaya
• MASIH BANYAK PERATURAN DILINGKUNGAN POLRI YG
TUMPANG TINDIH DAN SULIT DIPAHAMI KRN TDK
DILENGKAPI MANUAL BOOKJ HAL INI BERAKIBAT
MUNCULNYA KERAGUAN ATAU KESALAHAN TINDAKAN OLEH
ANGGOTA POLRI.
• KONSTELASI PERKEMBANGAN LINGSTRA YG SANGAT
DINAMIS MEMBUTUHKAN PENYESUAIAN THDP STRUKTUR
ORG DAN TATA KERJA DI LINGK POLRI TERUTAMA PD SATUAN
DENSUS 88 ANTI TEROR, KOR BRIMOB & PERLUNYA
PEMBENTUKAN KORPOLAIR.
• PROPORSI ANGGARAN TAHUN 2016 52% BELANJA PEGAWAI,
27% BELANJA BARANG, DAN 21% BELANJA MODAL. HAL INI
MENYEBABKAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL POLRI PADA
TAHUN 2016 HANYA SEBESAR 27% DR TOTAL SELURUH
ANGGARAN POLRI.
• DSP PERS POLRI SEJUMLAH 613.438 TERPENUHI 421.259.
DENGAN MELIHAT INTAKE POLRI 2015 SEJUMLAH 15.805
PERS, 2016 SEJUMLAH 11.200 , 2017 SEJUMLAH 18.000,
MAKA PD TAHUN 2020 DIPROYEKSIKAN AKAN MENGALAMI
PENAMBAHAN 96.200 PERS
• BLM ADANYA BLUE PRINT TTG KEBUTUHAN MINIMUM
PERALATAN SCR TERPERINCI. SAAT INI KONDISI SARANA DAN
PRASARANA BAIK ALMATSUS, ALPALKAM, MAUPUN
PEMENUHAN KAPOR, BMP, DAN KAPOR DIKTUK SCR UMUM
BLM IDEAL
• PEMBENTUKAN POLDA KALTARA DAN PENINGKATAN
TIPOLIGI POLDA LAMPUNG& RIAU MASIH DALAM PROSES
PENGESAHAN.
23

24. KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
POTRET SAAT INI
VII. PENGUATAN HARKAMTIBMAS
Profesional Modern & Terpercaya
• PENYELENGGARAAN FUNGSI HARKAMTIBMAS
MELALUI PENGGELARAN PERSONEL BERSERAGAM
SUDAH BERJALAN DGN CUKUP BAIK NAMUN
MEKANISME PENENTUAN SPOT PENEMPATAN
ANGGOTA TDK DIDUKUNG DGN DATA YG AKURAT
MENGENAI TITIK-TITIK LOKASI YG MEMILIKI
TINGKAT KERAWANAN KEJAHATAN, KEMACETAN,
& LAKA LANTAS
• POLRITLH MELAKUKAN PENAMBAHAN 13 POLSEK
(DIPERBATASAN NTT 3 POLSEK, KALTIM 4 POLSEK,
KALBAR 3 POLSEK, & PAPUA 3 POLSEK), SERTA
PEMBANGUNAN POLSUBSEKTOR SEBANYAK 52
UNIT DIIKUTI DENGAN PELATIHAN 924 PERSONEL
BRIGADIR YG AKAN BERTUGAS DI WILAYAH
PERBATASAN UNTUK MENGISI POLSEK DAN
POLSUBSEKTOR TERSEBUT
• KEDUDUKAN POLRES DAN POLSEK SBG UJUNG
TOMBAK POLRI DLMMELAKSANAKAN PEMETAAN
THDP TITIK KARHUTLA BERSAMA DENGAN BPBP
BLM BERJALAN SCR OPTIMAL. KESADARAN &
PERAN SERTA MASY BLM TERGALANG DGN BAIK
• BLM TERWUJUDNYA SINERGITAS POLISIONAL
ANTARA POLRI DGN LEMBAGA YG LAIN, TERLIHAT
DR MASIH SERINGNYA TERJADI GESEKAN &
PELAKSANAAN KEBIJAKAN YG MASIH BERSIFAT
PARSIAL
• PD TAHUN 2017 AKANDILAKSANAKAN
PEMILUKIADA SERENTAK GEL III, TERDIRI DR 1010
KEGIATAN, MELIPUTI 7 PROV, 76 KAB, & 18 KOTA
• POLRI TELAH MENYUSUN BIJAK PENGAMANAN
PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PROYEK
STRATEGIS NASIONAL & MENDUKUNG
PELAKSANAAN 12 PAKET BIJAK EKONOMI
PEMERINTAH
KAROJIANSTRA SSDM.
DIR SABHARA
BAHARKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
DIR TIPIDTER BARESKRIM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROKERMA
KL SOPS
KETUA : KABAHARKAM - WAKIL KETUA I : ASOPS | WAKIL KETUA II : WAKABAINTELKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROFASKON
SSARPRAS
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINOPS
SOPS
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINOPSNAL
BARESKRIM
24

25. KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
POTRET SAAT INI
KAROJIANSTRA SSDM.
DIR BINMAS
BAHARKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
DIRPAMOBVIT
BAHARKAM
KETUA : KABAHARKAM - WAKIL KETUA : ASOPS
KAROJIANSTRA SSDM.
DIR BINMAS
BAHARKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROKORWAS PPNS
BARESKRIM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINOPSNAL
BAHARKAM
VIII. BANGUN KESADARAN DAN PARMASY THD KAMTIBMAS
Profesional Modern & Terpercaya
• PERANANAN BHABINKAMTIBMAS DLM
MENDETEKSI POTENSI ANCAMAN KEJAHATAN
BLM BERJALAN DGN BAIK HAL INI DISEBABKAN
KEMAMPUAN DETEKSI DINI & AKSI YG TIDAK
OPTIMAL
• JMLH DESA/ KELURAHAN 81.711, JML
BHABINKAMTIBMAS 54.285 PERS (DEFINITIF:
39.329 PERS DAN TUGAS RANGKAP: 14.956
PERS), KURANG 27.426 PERS
• PENGGUNAAN PERALATAN BERBASIS TEKNOLOGI
SPT CCTV, PANIC BUTTON PD TEMPAT-TEMPAT
RAWAN RAWAN KEJAHATAN BLM BERJALAN DGN
BAIK HAL INI DIKARENAKAN MINIMNYA SARPRAS
& LEMAHNYA KEMAMPUAN PERSONEL POLRI
DLM MEMAHAMI TEKNOLOGI
• KEDUDUKAN POLRI DLM PENYELENGGARAAN
FUNGSI KEPOLISIAN PD PRINSIPNYA DIBANTU
OLEH POLSUS, PPNS, & BENTUK” PAM
SWAKARSA LAINNYA NAMUN SAAT INI
PELAKSANAAN PEMBINAAN POLSUS, PPNS, &
PAMSWAKARSA BLM DIARAHKAN SEPENUHNYA
PD UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASY
SERTA BLM DIGALINYA SECARA OPTIMAL
KARAKTERISTIK BUDAYA LOKAL AKIBAT
MINIMNYA PEMETAAN & PENGGALANGAN
POTENSI DAERAH
• SEBAGAI PENGAWAS DAN PENGONTROL
JALANNYA PROSES DEMOKRATISASI PERAN CIVIL
SOCIETY BLM DIJADIKAN MITRA STRATEGIS OLEH
POLRI SHG PERANAN CIVIL SOCIETY DLM
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK,
EMPOWERMENT PEMBERDAYAAN MASY TIDAK
TERGALANG OLEH POLRI
25

26. IX. GAKKUM YG LEBIH PROFESIONAL & BERKEADILAN
Profesional Modern & Terpercaya
• BLM OPTIMALNYA TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TK NASIONAL,
PROV, & KAB/ KOTA
• PADA TRIWULAN PERTAMA 2016 83% DR
TOTAL 252 DUMAS BERASAL DR KELUHAN
TERKAIT PENANGANAN TINDAK PIDANA
• KEMAMPUAN PENYIDIK CYBER CRIME YG
MINIM, JUMLAH LABFOR YG BELUM
MEMADAI (7 LABFOR SELURUH INDONESIA)
SERTA MINIMNYA JUMLAH DOKTER POLISI
MENJADI TANTANGAN DLM PENANGANAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
• SINERGI DIANTARA CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
DAN APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA BLM
BERJALANDGN BAIK
• PD TAHUN 2015 SELRA TP SEBANYAK 58,97%
DR TOTAL 373.676 KASUS YG TERJADI &
JUMLAH ANGGARAN RESERSE SEBESAR Rp
814. 085.747.000,-. UNTUK MENANGANI 1
PERKARA DIBUTUHKAN Rp. 12.710.000,- YG
JIKA DIKALIKAN 373.676 KASUS BERJUMLAH
Rp.4.748.913.560.000,-, ARTINYA MASIH
TERDAPAT KEKURANGAN DANA SEBESAR Rp.
3.934.827.813.000,-
DATA SELRA T.A 2016
KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
POTRET SAAT INI
KAROJIANSTRA SSDM.
1. DIR TIPIDEKSUS BARESKRIM
2. DIR POLAIR BAHARKAM
KETUA : KABARESKRIM - WAKIL KETUA : KADIVKUM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROPAMINAL DIVPROPAM
KAROJIANSTRA SSDM.
DIR TIPIDUM BARESKRIM
26
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROWASSIDIK BARESKRIM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINOPS BARESKRIM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAROKORWAS PPNS BARESKRIM
KAROJIANSTRA SSDM.
KARORENMIN
BARESKRIM

27. KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
POTRET SAAT INI
KAROJIANSTRA SSDM.
KARORENMIN
ITWASUM
KETUA : WAIRWASUM - WAKIL KETUA : KADIVPROPAM
KAROJIANSTRA SSDM.
KARORENMIN
ITWASUM
KAROJIANSTRA SSDM.
KARO RBP
SRENA
KAROJIANSTRA SSDM.
KARO RBP
SRENA
X. PENGUATAN PENGAWASAN
Profesional Modern & Terpercaya
• KERMA POLRI DLM RANGKA
MENJAMIN PROFESIONALISME &
PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN
EKSTERNAL SDH BERJALAN DGN
OMBUDSMAN, BPK, BPKP, KPK,
PPATK, KOMPOLNAS, & LSM
• PELAKSANAAN SISTEM KOMPLAIN
MASYARAKAT SECARA ONLINE BLM
BERJALAN SCR TERINTEGRASI
• THN 2015 PENGUKURAN KINERJA
DILAKSANAKAN PD TINGKAT POLDA
DI 31 POLDA, SEDANGKAN PD TAHUN
2016 DILAKSANAKAN PENGUKURAN
KINERJA DI TINGKAT SATWIL PD 70
POLRES
• INDEKS TERTINGGI FUNGSI LALU
LINTAS SEBESAR 6,71 INDEKS
TERENDAH FUNGSI POLAIR YAITU 5,20
SCR KESELURUHAN PRINSIP PERILAKU,
EFEKTIVITAS, TRANSPARANSI &
KEADILAN MENYUMBANG NILAI
CUKUP TINGGI, NAMUN PD PRINSIP
KOMPETENSI, KEADILAN &
AKUNTABILITAS PD UMUMNYA
RENDAH
27

28. 1) PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI
RADIKAL DAN ANTI PANCASILA
2) PERBURUAN DAN PENANGKAPAN GEMBONG TERORIS
SANTOSO DAN JEJARING TERORISME
3) AKSI NASIONAL PEMBERSIHAN PREMAN DAN PREMANISME
4) PEMBENTUKAN DAN PENGEKTIFAN SATGAS OPS POLRI
KONTRA RADIKAL DAN DERADIKALISASI (KHUSUS ISIS)
5) PEMBERLAKUKAN REKRUTMEN TERBUKA UNTUK JABATAN
DI LINGKUNGAN POLRI (POLRES,POLDA, MABES POLRI)
6) POLISI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
PELOPOR TERTIB SOSIAL DI RUANG PUBLIK
7) PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ANTI KORUPSI (MELIBATKAN
UNSUR PUBLIK DAN KPK)
8) CRASH PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT: PELAYANAN
BERSIH DARI PERCALOAN
XI. MELANJUTKAN PROGRAM QUICK WINS
Profesional Modern & Terpercaya
QUICK WINS POLRI
28
KETUA : IRWASUM - WAKIL KETUA : ASOPS
PENANGGUNG JAWAB
KAROJIANSTRA SSDM.
KABAHARKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
KABARESKRIM
KAROJIANSTRA SSDM.
KABARESKRIM
KAROJIANSTRA SSDM.
KABAINTELKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
ASSDM
KAROJIANSTRA SSDM.
KABAHARKAM
KAROJIANSTRA SSDM.
IRWASUM
KAROJIANSTRA SSDM.
KAKORLANTAS

29. 29
TAHAPAN IMPLEMENTASI
29
BERLAKU 2 TAHUN
(1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2019)
BERLAKU 1 TAHUN
(23 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2017)
100 HARI PERTAMA
(15 Juli 2016 s.d. 22 Oktober 2016)
BERLAKU 2 TAHUN
(1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2021)
TAHAP
II
TAHAP
III
TAHAP
I
TAHAP
IV