[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang diklat prajabatan golongan III di Kabupaten Bangka Selatan. Diklat ini bertujuan untuk membekali peserta dengan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Diklat dilaksanakan selama 60 jam pelatihan dan terdiri dari berbagai kegiatan seperti ceramah, diskusi, presentasi, dan evaluasi.

1. DIKLAT
PRAJABATAN POLA BARU
GOLONGAN .III
KABUPATeN BANGKAKABUPATeN BANGKA
seLATANseLATAN
RABU 2-3 sePTemBeR 2015
AKUNTABILITAs

2. Nip : 196209081987012003
Golongan : Pembina TK.I /IV-b
Jabatan / Pddk : Widyaiswara Madya (S2)
Karir : a. Kepala SKB ,b. Kabid diklat
c. Sekretaris BLH kota Pkpinang
Diklat yg diikuti : Pim IV & pim III .
: TOF PRAJAB, TOF PIM IV & III
: Dilat Wi Berjenjang Madya &
Utama

3. Pertimbangan Perubahan

4. Bentuk Kebijakan
HambatanImplementasi

5. Bentuk Kebijakan Pola
Minimal
MataDiklatMataDiklat
Aktualisasi
Nilai-nilai Dasar
Profesi PNS

6. Karakteristik Prajab Pola Baru

7. DASAR HUKUMDASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Kepala Lan Nomor 38 Tahun
2014 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan
Golongan III
3. Peraturan Kepala Lan Nomor 39 Tahun
2014 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan
Golongan I dan II

8. DESAIN KURIKULUM
PNS YANG
KARAKTERNY
A DIBENTUK
OLEH NILAI-
NILAI DASAR

9. STRUKTUR KURIKULUMSTRUKTUR KURIKULUM
DIKLAT PRAJABATANDIKLAT PRAJABATAN
1. Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan Nilai-nilai dasar meliputi: ANEKA.
2. Tahap Pembentukan Sikap dan Perilaku Displin PNS
Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan meningkatkan sikap perilaku disipl
kesehatan jasmani dan rohani sebagai pelayan masy
3. Tahap Pembentukan Pengetahuan Tentang Kedudukan dan
Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PN
Pilar Kesatuan Bangsa dan sebagai Penyelenggara Pemerintahan.
4. Tahap Aktualisasi
Tahap pembelajaran ini memfasilitasi peserta dalam mengaktualisasikan nilai dasar Profesi PNS,
dan Perilaku Displin PNS, dan Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam (NKRI)

10. TAHAP INTERNALISASI NILAI-NILAI DASAR
PROFESI PNS
Mata Diklat untuk tahap ini adalah:
1.A kuntabilitas PNS;
2.N asionalisme;
3.E tika Publik;
4.K omitmen Mutu; dan
5.A nti Korupsi.

11. TAHAP AKTUALISASI NILAI–NILAI DASAR
PROFESI PNS
Mata Diklat untuk Tahap ini adalah:
1.Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS;
2.Rencana Kerja Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar
Profesi PNS;
3.Pembimbingan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar
Profesi PNS di tempat tugas/tempat magang; dan
4.Evaluasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS

12. AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan
mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di
tempat tugas/tempat magang masing-masing
1.Menyusun rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi
PNS;
2.Mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar
profesi PNS;
3.Mengobservasi aktualisasi nilai dasar profesi PNS di
lingkungannya;
4.Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS;
5.menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi
PNS;
6.Mempresentasikan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar
profesi PNS; dan
7.Menerima masukan untuk penyempurnaan aktualisasi
nilai-nilai dasar profesi PNS

14. GOLONGAN IIINo Mata Diklat/Kegiatan Jumlah JP
1 Pembukaan 3 JP
2 Pengarahan Program:
1.Pengarahan administratif
2.Pengarahan akademik:Penjelasan Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS.
3 JP
3 JP
3 Dinamika Kelompok 6 JP
4
Kesehatan Mental dan Kesehatan Jasmani 3 JP
5
Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif 2 JP
6 Penjelasan Aktualisasi 6 JP
7 Akuntabilitas PNS 18 JP
8 Nasionalisme 18 JP
9 Etika Publik 18 JP
10 Komitmen Mutu 18 JP
11 Anti Korupsi 27 JP
12 Evaluasi Pemahaman 3 JP
13 Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi 72 JP*
14 Aktualisasi
15 Evaluasi Aktualisasi 60 JP**

15. SISTEM EVALUASISISTEM EVALUASI
PESERTAPESERTA

16. mewujudkan
AKUNTABI
LITAS
KOMPETENSI PADA GOLONGAN I
DAN II
Mewujudkan
AKUNTABILITAS
mengedepankan
KEPENTINGAN
NASIONAL
Menjunjung tinggi standar
ETIKA PUBLIK
GOLONGAN III:
kemampuan menganalisis dampak apabila
kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan
Berinovasi untuk
PENINGKATAN
MUTU
TIDAK KORUPSI dan
mendorong percepatan
PEMBERANTASAN
KORUPSI
Kompetensi PNKompetensi PNSS
sebagai pelayan masyarakat yangsebagai pelayan masyarakat yang
professionalprofessional

17. AKTUALIASASI
70%
30%
SISTEM EVALUASI PESERTASISTEM EVALUASI PESERTA PEMAHAMAN
ANEKA
Rancangan
Aktualisasi 15
Aktualisasi
55

18. JUMLAH KEGIATAN
Level Uraian
4
Terdapat lebih dari 6 kegiatan.
3
Terdapat 5 – 6 kegiatan.
2
Terdapat 3 – 4 kegiatan.
1
Terdapat 2 kegiatan.

19. KUALITAS CAPAIAN AKTUALISASI
Level Uraian
4
Mampu melaksanakan lebih dari 6 kegiatan.
3
Mampu melaksanakan 5 – 6 kegiatan.
2
Mampu melaksanakan 3 – 4 kegiatan.
1
Mampu melaksanakan 2 kegiatan.

20. RENTANG PENILAIAN
Level Nilai
4 80,1 – 100
3 60,1 – 80
2 40,1 – 60
1 0 – 40

22. Tujuan Mata Diklat
1.Memahami nilai-nilai dasar dan konsep
Akuntabilias serta mengaktualisasikannya
2.Mempunyai pilihan yang tepat dan benar
ketika terjadi konplik kepentingan dlm msy
3.Memahami tugas yg harus dilaksanakan
dan sadar akan pentingnya kinerja tuk organisasi
4.Melayani masyarakat secara adil dan merata
5.Menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu
6.Menunjukkan sikap dan prilaku yang konsisten
7.Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas

23. KOMPETENSI

24. METODE
PEMBELAJARAN
Ceramah tanya
jawab
Ceramah tanya
jawab
Brounstorming
Penyajian film
pendek
Diskusi persentasi

25. ENNY HABIBAH

26. I. KONSEP AKUNTABILITAS
Apa yang di maksud
dengan akuntabilitas
Aspek-aspek penting
dalam
akuntabilitas
Mengapa akuntabilitas
penting
Bagaimana tingkatan
dalam akuntabilitas

27. AKUNTABILTAS
?
RESPONSABILITAS

28. APA YANG DIMAKSUD DENGAN AKUNTABILITAS
Adalah merujuk pada kewajiban setiap individu ,
kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab
yg menjadi amanah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-
nilai publik, nilai publik tsb antara lain:
a.mampu mengambil pilihan yg tepat ketika terjadi
konplik kepentingan
b.Memahami dan menghindari serta mencegah
keterlibatan PNS dalam politik praktis
c.Memperlakukan warga secara adil dlm penyel.pem
d.Menunjukkan sikap dan prilaku yang konsisten

29. Responsibilitas
Akuntabilitas
Kewajiban untukbertanggung
jawab
Kewajiban
pertanggungjawa
ban yang harus
dicapai

30. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan 2 pihak
Individu/klp/institusi dgn negara dan masyarakat
Akuntabilitas berorientasi pada hasil.
prilaku aparat pem yg bertgj,adil ,inov
Akuntabilitas membutuhkan adanya
laporan(lakip) sbg perwujudan dr akuntabily
Akuntabilitas memerlukan
konsekwensi(sansi)
Akuntabilitas memperbaiki kinerja
Lima aspek penting dlm
akuntabilitas

31. Mengapa akuntabilitas penting
Untuk
menyediak
an kontrol
demokrasi
Untuk
mencegah
korupsi dan
penyalahguna
an kekuasaan
Untukmeningkatkanefisiensi danefektifitas
fungsi

32. AKUNTABILITAS PUBLIK TERDIRI
ATAS 2 MACAM
AKUNTABILITAS VERTIKAL AKUNTABILITAS HORIZONTAL
ADALAH
PERTANGGUNGJAWAB
ATAS PENGELOLAAN
DANA KEPADA
OTORITAS YANG
LEBIH TINGGI
ADALAH
PERTANGGUNGJAWAB
AN KEPADA
MASYARAKAT LUAS

34. II. MEKANISME AKUNTABILITAS
Untuk mewujudkan organisasi publik yang
akuntabel harus mengandung 4 Dimensi:

35. Perencanaan Strategis
(Strategic plans) :RPJP,RPJM
Perencanaan Strategis
(Strategic plans) :RPJP,RPJM
Kontrak Kerja
(PP 46/2011,
Ttg Penilaian Prestasi Kinerja PNS
k.Bkn no.1 th 2013
Juklak penilaian prestasi kerja PNS)
Kontrak Kerja
(PP 46/2011,
Ttg Penilaian Prestasi Kinerja PNS
k.Bkn no.1 th 2013
Juklak penilaian prestasi kerja PNS)
Laporan Kinerja
(LAKIP, Lap Realisasi Anggaran)
Laporan Kinerja
(LAKIP, Lap Realisasi Anggaran)
A. Mekanisme Akuntabilitas Birokrasi
ALATALAT
AKUNTABIAKUNTABI
LITASLITAS
MEKANISMEKANIS
MEME
BIROKRASBIROKRAS
II
INDONESIINDONESI
AA
ALATALAT
AKUNTABIAKUNTABI
LITASLITAS
MEKANISMEKANIS
MEME
BIROKRASBIROKRAS
II
INDONESIINDONESI
AA

36. B. Menciptakan lingkungan kerja yg
akuntabel
1. Kepemimpinan
2. Transparan
3. Integritas
4. Tanggung jawab
(resposibilitas)
5. Keadilan
6. Kepercayaan
7. Keseimbangan
8. Kejelasan
9. Konsisten

37. c.Langkah yg harus dilakukan dlm menciptakan Framework Akuntabilitas

38. III. AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS
A. Transparansi dan akses informasi
Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif
untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan
(UU.NO.14 tahun 2008) tentang keterbukaan informasi
fublik.
@ pada prinsifnya semua informasi bersifat terbuka dan
bisa diakses masyarakat.
@ Mekanisme yang sederhana, murah dan cepat
@ Informasi harus utuh dan benar
@ Informasi proaktif
@ Perlindungan pejabat yang beritikat baik

39. B. Praktek kecurangan dan
perlakuan korup
Terjadi karena anatara lain:
@ Adanya peluang,
@ Insentif atau tekanan untuk
melakukan
@ sikap rasionalisasi untuk
membenarkan tindakan fraud.

40. C. Penggunaan sumber daya
milik negara
@ penggunaan diatur sesuai prosedur yg berlaku
@ Penggunaan dilakukan secara bertanggung
jawab dan efisien
@ Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung
jawab

41. D. Penyimpanan dan penggunaan data dan
informasi pemerintah
Akuntabilitas dalam hal ini adalah
bagaimana pemerintah atau aparatur dapat
menjelaskan semua aktivitasnya dengan
memberikan data dan informasi yang akurat
terhadap apa yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan
Akuntabilitas dalam hal ini adalah
bagaimana pemerintah atau aparatur dapat
menjelaskan semua aktivitasnya dengan
memberikan data dan informasi yang akurat
terhadap apa yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan

42. E. Konplik kepentingan
ke uang
(Penggunaan
sumber daya
lembaga
termasuk dana
Non keuangan
Penggunaan
posisi /
kewenangan

43. IV. MENJADI PNS YG AKUNTABEL
Unadang-Undang No.5 tahun 2014 ttg ASN
A.apa yg diharapkan dari seorang PNS
@PNS bertindaksesuai dgnpersyaratan
legislatif
@Pns tidakdiskriminatif terhadap
rekan/masyarakat
@kebiasaankerjaPNS,amandanproduktif
@PNSmemperlakukanmasyarakat dengan
hormat

44. B.Prilaku berkaitan dgn
transparan dan akses
informasi
@ PNS tidak menyalagunakan informasi
@ PNS memberikan informasi sesuai aturan
@ PNS mematuhi persyaratan legislatif

45. C. Menghindari prilaku curang dan korup
PNS dilarang melakukan penipuan
PNS dilarang menyalagunakan wewenang
PNS akan melapor setiap pelanggaran kode etik
PNS akan memahami dan menerapakan
akuntabilitas

46. D. Prilaku terhadap penggunaan
sumber daya negara
@ menggunakan sumber dana dgn teliti dan
efisien
@ mengeluarkan sumber daya yg berhub dgn
pekerjaan
@ tidak menggunakan waktu kantor dan sdy tuk
pribadi
@ mematuhi kebijakan
@ berhati-hati dlm penggunaan uang sppd
@ menggunakan kekayaan neg secara efektif& ef

47. @ mengambil keputusan secara transparan
@ mematuhi perencanaan yg telah ditetapkan
@ memberikan informasi yang benar
@ tidak menyalahgunakan informasi
@ menjaga rahasia kebijakan negara

48. F.Prilaku berkaitan dgn konplik kepentingan
memastikan kepentingan pribadi tidak
bertentangan dgn kemampuan
harus berhati-hati terhadap kepentingan
umum
dapat menjaga agar tidak terjadi konplik
jika terjadi konplik harus melapor keatasan

49. G. Bagaimana mengambil keputusan yang
akuntabel bagi PNS ?
Tindakan dan keputusan yg berimbang dan tak bias
Bertindak adil
Akuntabel dan tarnsparan
Melakukan pekerjaan dgn penuh, efektif dan efisien
Berprilaku sesuai dengan standar kode etik instansi
Mendeklarasikan secara terbuka bila adanya
potensi konplik kepentingan

51. NILAI DASAR PNSNILAI DASAR PNS
1.memegang teguh idiologi Pancasila1.memegang teguh idiologi Pancasila
2.setia & mempertahankan UUD 1945 & pemt yg sah.2.setia & mempertahankan UUD 1945 & pemt yg sah.
3.mengabdi pd negara dan rakyat Indonesia3.mengabdi pd negara dan rakyat Indonesia
4.menjalankan tugas dgn profesional tak berpihak4.menjalankan tugas dgn profesional tak berpihak
5.membuat keputusan dgn prinsif keahlian5.membuat keputusan dgn prinsif keahlian
6.menciptakan lingkungan kerja yg nondiskriminatif6.menciptakan lingkungan kerja yg nondiskriminatif
7.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika7.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika
8.mempertjwb tindakan dan kinerja pd publik8.mempertjwb tindakan dan kinerja pd publik
9.memiliki kemampuan dlm melak kebijakan program9.memiliki kemampuan dlm melak kebijakan program

52. 10. Memberikan layanan pd publik secara jujur, tanggap,
cepat tepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna,santun
11.Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
12.Menghargai komunikasi, konsultasi & kerjasama
13.utamakan pencapaian hasil & mendorong kinerja
14.Mendorong kesetaraan dlm pekerjaan
15.Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yg
demokratis sbg prangkat sistem karir.

53. Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban
seseoarang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yg dipercayakan pdnya dlm
rangka pencapaian tujuan yg telah ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban berupa laporan
akuntabilitas kinerja secara priodik.
--------------kesuliatan untuk menuntut
pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas
pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok
pemerintah itu sendiri tidak tunggal.

54. Metode tuk menegakkan Akuntabilitas
@ Kontrol legislatif (pengawasan jalannya pemerintahan
@ Akuntabilitas Legal( Berdasarkan aturan hukum)
@ Ombudman (berfungsi sebagai pemebela hak msy)
@ Desentralisasi & partisifasi (otonomi tingkat lokal)
@ Kontrol Administratif Internal (konrtol hirarkis)
@ Media masa dan Opini Publik (sangat berpengaruh)

55. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
Yg dimaksud dgn sistem kebijakan publik adalah
keseluruhan pola kelembagaan dlm pembuatan
kebijakan publik yg melibatkan hubungan diantara
4 elemen/unsur :
1. Imput (masalah kebijakan)
2.Proese (pembuatan kebijakan)
3.output (kebijakan publik)
4. Infact ( dampak terhadap target bgroup)

56. Siklus kebijakan publik
Perumusan kebijakan
Implementasi kebijakan
Monitoring kebijakan
Evaluasi kebijakan

57. Bentuk kebijakan di lihat dari
implementasikan
1.kebijakan langsung
2.kebijakan tak langsung
3.kebijakan campuran

58. Implementasi kebijakan di
pengaruhi oleh isi kebijakan
1.kepentingan yg dipengaruhi
2.bentuk manfaat yg diberikan
3.luas perubahan yg diinginkan
4.letak pembuatan keputusan
5.perluasan program
6.sumber-sumber yg dipergunakan

59. 4 tujuan monitoring kebijakan
1. complence/ kesesuaian
2.auditing / pemeriksaan
3.accounting / akuntansi
4.explanation / penjelasan

60. 7 langkah perumusan kebijakan
1. merumuskan masalah
2.penentuan tujuan
3.perumusan alternatif
4.perumusan model
5.penyusunan kriteria
6.penilaian alterntif
7.perumusan rekomendasi

61. Faktor-faktor strategis yg berpengaruh
dlm perumusan kebijakan
1. Faktor politik
2. Faktor ekonomi/finansial
3. Faktor admnistrasi/ organisasi
4.Faktor teknologi
5.Faktor sosial/ budaya/agama
6.Faktor pelaksanaan keamanan