Money Laundering in Indonesia was happen, because it is not the detection of financial transactions carried out by money launderers at the time of the financial transaction activity, by bank transfer is made between domestic banks with banks abroad, but law enforcement authorities do not have attention or not indicated as an act of money laundering.
Identifying does not act on money laundering, due to the base to make observations (charges) which generate suspicion or charges, in the act of money laundering is the reporting done by a particular party, but use the principle of presumption of innocence of the perpetrator, so the performance to take action and or prevention, is still very low.
Repression against the perpetrators of money laundering, has not been able to restore the entire amount of money that successfully put in money laundering, because it has the power of obstacles in the form of legal regulation, the strategy to overcome problems of money laundering and international cooperation are built.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mencegah tindakan pencucian uang, termasuk peraturan yang dikeluarkan dan upaya pengawasan sektor keuangan. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan terkait ketentuan perusahaan dan identifikasi pemilik manfaat.
1. Pencucian uang merupakan masalah serius yang memerlukan penanggulangan bersama. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti menetapkan undang-undang terkait dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.
2. Dokumen tersebut membahas latar belakang, permasalahan, dan pembahasan mengenai pemahaman dasar pencucian uang serta penanggulangannya di Indonesia
Pegawai bank ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait penyimpangan dana yayasan yang menampung sumbangan masyarakat untuk aksi 411 dan 212. Penyidik menetapkan status tersangka kepada pegawai bank bernama Islahudin Akbar atas dugaan perannya dalam pengalihan dana yayasan tersebut.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mencegah tindakan pencucian uang, termasuk peraturan yang dikeluarkan dan upaya pengawasan sektor keuangan. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan terkait ketentuan perusahaan dan identifikasi pemilik manfaat.
1. Pencucian uang merupakan masalah serius yang memerlukan penanggulangan bersama. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti menetapkan undang-undang terkait dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.
2. Dokumen tersebut membahas latar belakang, permasalahan, dan pembahasan mengenai pemahaman dasar pencucian uang serta penanggulangannya di Indonesia
Pegawai bank ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait penyimpangan dana yayasan yang menampung sumbangan masyarakat untuk aksi 411 dan 212. Penyidik menetapkan status tersangka kepada pegawai bank bernama Islahudin Akbar atas dugaan perannya dalam pengalihan dana yayasan tersebut.
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...Rosdiana
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi proses tiga tahapannya (placement, layering, integration), unsur-unsurnya, dan kasus gratifikasi Ahmad Fathanah terkait penambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama. Modul ini menjelaskan bahwa tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terlacak.
Strategy prevention for combat money launderingSetiono Winardi
Dokumen tersebut membahas strategi pencegahan pencucian uang dengan melakukan identifikasi berbagai jenis transaksi, infrastruktur, dan lembaga keuangan yang digunakan untuk pencucian uang namun belum terdeteksi oleh undang-undang maupun penegak hukum. Dokumen ini juga menyarankan peningkatan kerjasama internasional dan pemberdayaan kerangka hukum untuk mencegah tindakan pencucian uang.
Makalah ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang menurut hukum di Indonesia. Terdapat tiga tahapan pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration. Sementara itu, undang-undang nomor 8 tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi aktif, pasif, dan menikmati hasilnya.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan lain. Proses pencucian uang terdiri dari tahap penempatan, pelapisan, dan penyatuan kembali. Kasus contoh yang dijelaskan adalah kasus pencucian uang
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang meliputi proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration serta unsur-unsur kejahatan tersebut. Modul ini juga menjelaskan transaksi keuangan mencurigakan dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait pencucian uang.
Dokumen tersebut membahas paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan dengan menghalangi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Dokumen juga menjelaskan proses pencucian uang dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengannya menurut undang-undang Indonesia.
Tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/harta yang berasal dari kejahatan melalui transaksi keuangan. Terdapat tiga tahapan pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration untuk menghilangkan jejak uang kotor sehingga tampak sah. Unsur tindak pidana pencucian uang terdiri atas pelaku, perbuatan keuangan, dan merupakan hasil kejahat
Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannyaahmad muhoriah
Dokumen tersebut membahas definisi pencucian uang, proses pencucian uang yang terdiri dari tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta indikator transaksi keuangan mencurigakan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan pencucian uang.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam bisnis terkait tindak pidana pencucian uang, kewajiban penyedia jasa keuangan seperti bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan, peranan PPATK dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pencucian uang, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur pidana, proses pencucian uang, kaitannya dengan pendanaan terorisme, kewajiban pelapor seperti bank dan lembaga keuangan lainnya kepada PPATK, serta beberapa contoh kasus pencucian uang.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus yaitu tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Terdapat definisi pencucian uang, undang-undang yang mengaturinya, tindak pidana pemicu terjadinya pencucian uang, serta indikator transaksi keuangan yang mencurigakan. Dibentuk juga lembaga khusus yaitu PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Certified managing business professional, international standard practiceSetiono Winardi
Currently, the strategy used to manage the business by the company, has not given the success, which is caused by a standard process for developing organizational capabilities differ.
CMBP will resolve all the problems faced, and meet the demands of the organization in achieving sustainable business growth, through standardization thinking philosophy by touching the underlying problems, and develop the ability to achieve growth in a sustainable manner.
ISO 31000-2009 provides principles and general guidelines for managing all types of risks an organization may encounter. It aims to help organizations increase the likelihood of achieving objectives, improve governance and transparency, and enhance health and safety. The guidelines can be applied to strategies, decisions, operations, and processes across an entire organization. ISO 31000-2009 is not intended to be prescriptive or used for certification purposes but rather provides a framework to design an effective risk management program.
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...Rosdiana
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi proses tiga tahapannya (placement, layering, integration), unsur-unsurnya, dan kasus gratifikasi Ahmad Fathanah terkait penambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama. Modul ini menjelaskan bahwa tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terlacak.
Strategy prevention for combat money launderingSetiono Winardi
Dokumen tersebut membahas strategi pencegahan pencucian uang dengan melakukan identifikasi berbagai jenis transaksi, infrastruktur, dan lembaga keuangan yang digunakan untuk pencucian uang namun belum terdeteksi oleh undang-undang maupun penegak hukum. Dokumen ini juga menyarankan peningkatan kerjasama internasional dan pemberdayaan kerangka hukum untuk mencegah tindakan pencucian uang.
Makalah ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang menurut hukum di Indonesia. Terdapat tiga tahapan pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration. Sementara itu, undang-undang nomor 8 tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi aktif, pasif, dan menikmati hasilnya.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan lain. Proses pencucian uang terdiri dari tahap penempatan, pelapisan, dan penyatuan kembali. Kasus contoh yang dijelaskan adalah kasus pencucian uang
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang meliputi proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration serta unsur-unsur kejahatan tersebut. Modul ini juga menjelaskan transaksi keuangan mencurigakan dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait pencucian uang.
Dokumen tersebut membahas paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan dengan menghalangi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Dokumen juga menjelaskan proses pencucian uang dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengannya menurut undang-undang Indonesia.
Tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/harta yang berasal dari kejahatan melalui transaksi keuangan. Terdapat tiga tahapan pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration untuk menghilangkan jejak uang kotor sehingga tampak sah. Unsur tindak pidana pencucian uang terdiri atas pelaku, perbuatan keuangan, dan merupakan hasil kejahat
Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannyaahmad muhoriah
Dokumen tersebut membahas definisi pencucian uang, proses pencucian uang yang terdiri dari tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta indikator transaksi keuangan mencurigakan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan pencucian uang.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam bisnis terkait tindak pidana pencucian uang, kewajiban penyedia jasa keuangan seperti bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan, peranan PPATK dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pencucian uang, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur pidana, proses pencucian uang, kaitannya dengan pendanaan terorisme, kewajiban pelapor seperti bank dan lembaga keuangan lainnya kepada PPATK, serta beberapa contoh kasus pencucian uang.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus yaitu tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Terdapat definisi pencucian uang, undang-undang yang mengaturinya, tindak pidana pemicu terjadinya pencucian uang, serta indikator transaksi keuangan yang mencurigakan. Dibentuk juga lembaga khusus yaitu PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Certified managing business professional, international standard practiceSetiono Winardi
Currently, the strategy used to manage the business by the company, has not given the success, which is caused by a standard process for developing organizational capabilities differ.
CMBP will resolve all the problems faced, and meet the demands of the organization in achieving sustainable business growth, through standardization thinking philosophy by touching the underlying problems, and develop the ability to achieve growth in a sustainable manner.
ISO 31000-2009 provides principles and general guidelines for managing all types of risks an organization may encounter. It aims to help organizations increase the likelihood of achieving objectives, improve governance and transparency, and enhance health and safety. The guidelines can be applied to strategies, decisions, operations, and processes across an entire organization. ISO 31000-2009 is not intended to be prescriptive or used for certification purposes but rather provides a framework to design an effective risk management program.
Effective change management for leaders to achieve business competitive and s...Setiono Winardi
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya manajemen perubahan yang efektif bagi para pemimpin untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis akibat perkembangan teknologi dan zaman.
2. Beberapa langkah yang disarankan adalah membangun pondasi pemahaman manajemen perubahan, membentuk model dan agen perubahan, serta membangun bangunan untuk menghadapi tantangan perubahan.
3. Manajemen perubahan yang efekt
Strategy business development for Property (Apartment/Condos) Business Enterp...Setiono Winardi
Key Drivers Business Development for Property (Apartment/Condo) Enterprise, divide into 4 points as follow: Department of Human Resources; Department of Sales & Marketing; Department of Finance; and Department of ITC (Information Technology and Communication)
1. The document discusses ISO 41000-2015, an international standard for facility management. It provides background information on facility management and outlines the benefits and objectives of ISO 41000-2015.
2. Key points include that ISO 41000-2015 provides a structured framework and guidelines for facility management processes. It aims to improve business performance and safety.
3. The standard covers strategic facility management, professionalizing the facility management profession, standards in the built environment, and its role in facilitating international trade.
Program ini bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang strategi Manajemen Sumber Daya Manusia kepada peserta, termasuk perbedaan konsep antara Personnel Management dan Human Resources Management. Program selama 2 hari ini akan memberikan pemahaman teori melalui tutor, diskusi, studi kasus, dan simulasi untuk membantu peserta menerapkan strategi HRM secara efektif di tempat kerja.
Certified managing business professional, international standard practiceSetiono Winardi
Update CMBP to address the investor who are looking for partnership to be Co-Owner of Intellectual Property Right
The sustainable growth will achieve while implement the CMBP on organization
Dokumen ini memberikan panduan untuk menjadi pemimpin tim yang efektif dengan cara membangun obyektifitas tim, mendapatkan anggota tim yang tepat, menunjukkan komitmen, bertindak sebagai pengajar bagi tim, dan membuat keputusan yang tepat. Langkah-langkah kunci meliputi menetapkan tujuan yang terukur, merekrut anggota berdasarkan keahlian, memberikan umpan balik, meningkatkan keterampilan anggota, s
The survival strategies and sustainable economy when retirement arrivesSetiono Winardi
Retirement from a job in the company (organization) for most people is a very scary time and haunt him while still employed and before the termination of the employment relationship will be based on the Labor Law.
Future retirement, workers will experience a sharp decline in revenue while the need to meet the growing economy, and even exceed the income derived from salary (salary) while still working, due to culture, as a grandfather / grandmother to granddaughter, helping the economy kids , in which case they are still not ready to finance their own, in a very tight competition.
This document provides information on a coaching and mentoring training program. The program aims to help participants develop skills for being effective coaches and mentors to support others' personal and professional goals. The training will include lectures on relevant theory, case study discussions, simulations of coaching assignments, and evaluations of coaching strategies. Participants will receive materials on the topics covered and engage in activities applying the concepts, such as developing coaching strategies and giving feedback. The program is designed to transform participants' skills over the course of the training through a structured process focusing on individual growth and adaptation.
Materi training corporate secretary 25-26 juli 2016Setiono Winardi
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan dan peranan corporate secretary perusahaan, mencakup agenda dan materi pelatihan selama 2 hari, definisi dan jenis corporate secretary perusahaan publik dan swasta, fungsi corporate secretary menurut peraturan, serta pihak-pihak terkait dalam pasar modal seperti Bapepam, penjamin emisi, konsultan hukum, dan lainnya.
Organization development on change managementSetiono Winardi
Program ini bertujuan untuk membantu perusahaan menghadapi perubahan zaman dan teknologi melalui pengembangan organisasi. Program selama 3 hari ini memberikan pemahaman tentang manajemen perubahan dan pengembangan organisasi melalui studi kasus, tugas, dan pendampingan selama 12 bulan. Tujuannya adalah membantu peserta mengimplementasikan strategi pengembangan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan tantangan global.
Dokumen tersebut membahas strategi pencegahan pencucian uang dengan melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan implementasi hasil penelitian ke berbagai lembaga di dalam dan luar negeri untuk mengenali kegiatan pencucian uang serta meningkatkan kerja sama antar lembaga dalam pemberantasan tindak pidana tersebut.
Money laundering (Money Laundering) occurs because law enforcement does not detect financial transactions conducted by money launderers (Money launders) at the time of the activity of financial transactions made in cash, bank transfer (transactions between banks in the country with a bank abroad) , including the use of financial instruments, as defined in the legislation.
Law enforcement, has not been able to work optimally, in the fight against money laundering and catch the culprit
Google Terjemahan untuk Bisnis:Perangkat Penerjemah
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk pengertian, pengaturan hukum, proses pencucian uang, sanksi bagi pelaku, kewajiban penyedia jasa keuangan, peranan PPATK, dan perlindungan bagi pelapor dan saksi."
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. Ringkasannya adalah: (1) pencucian uang merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan dan berdampak besar bagi perekonomian, (2) pembuktian terbalik mengalihkan beban pembuktian dari penuntut ke terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, (3) UU
Tindak pidana pencucian uang telah ada sejak lama, namun baru diatur secara hukum pada tahun 1980-an. Berbagai negara dan organisasi internasional kemudian membentuk kerangka hukum anti pencucian uang. Indonesia mengeluarkan UU terkait pada tahun 2002 dan terus memperbaiki regulasi untuk memenuhi standar internasional dalam pemberantasan pencucian uang.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pencucian uang oleh Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat. Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar untuk kasus tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang praktik pencucian uang dalam perbankan di Indonesia, meliputi pengertian pencucian uang, perkembangan kejahatan ini di Indonesia, objek dan tujuan pencucian uang, serta mekanisme dan modus operandinya. Dokumen ini juga menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang.
Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usulnya. Undang-undang ini menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku perorangan maupun korporasi
Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kejahatan awal dengan melakukan proses pencucian melalui tahapan placement, layering, dan integration. Unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif berupa transaksi keuangan dan unsur subjektif berupa niat untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Contoh kasusnya adalah pembobolan
BNN membongkar kasus pencucian uang senilai Rp6,4 triliun yang berasal dari hasil kejahatan narkotika jaringan Freddy Budiman. Tiga orang ditangkap karena melakukan pencucian uang melalui enam perusahaan fiktif yang bergerak di bidang impor-ekspor untuk menyamarinya. Uang dikirim ke rekening karyawan yang dibuka di luar negeri untuk memudahkan transfer. Kerja sama dengan PPATK membantu
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
UNIKBET : Daftar Slot Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank DKI Promo B...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 13 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank DKI Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Pematang Siantar, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank DKI khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Pematang Siantar:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
Kepada anda para warga kota Pematang Siantar, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank DKI resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#PematangSiantar #slotBankDKI #slotviaBankDKI #daftarslotBankDKI #unikbet
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Combat money laundring
1. 1
PROGRAM MODUL (SYLLABUS) INTERNATIONAL
TEMA : MONEY LAUNDERING
TOPIK : STRATEGY PREVENTION TO COMBAT MONEY LAUNDERING
DURASI : 4 BULAN DENGAN OPSI PERPANJANGAN 2 BULAN
IMPLEMENTASI : 1. NEGARA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN
2. NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN DIPLOMATIK
KOLABORASI : 1. KANTOR KONSULTAN HUKUM ASING
2. KANTOR KONSULTAN PAJAK ASING
3. LEMBAGA JASA KEUANGAN ASING
4. PERUSAHAAN INFORMASI, TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI
BACKGROUND
Terjadinya pencucian uang (Money Laundering) di Indonesia, karena tidak terdeteksinya transaksi
keuangan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang pada saat melakukan aktifitas transaksi keuangan,
secara transfer bank yang dilakukan antar bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri, namun pihak
penegak hukum tidak memiliki perhatian atau tidak mengindikasikan sebagai perbuatan pencucian
uang.
Tidak teridentifikasikannya perbuatan pecucian uang, disebabkan karena dasar untuk melakukan
pengamatan (tuduhan) yang menghasilkan sangkaan atau tuduhan, pada perbuatan pencucian uang
adalah adanya pelaporan yang dilakukan oleh pihak tertentu, namun tetap menggunakan azas praduga
tidak bersalah terhadap pelaku, sehingga kinerja untuk melakukan penindakan dan atau pencegahan,
masih sangat rendah.
Penindakan terhadap pelaku pencucian uang, belum dapat mengembalikan seluruh jumlah uang yang
berhasil dimasukkan di dalam pencucian uang, karena memiliki hambatan berupa kekuatan peraturan
hukum, strategy mengatasi permasalah pencucian uang dan kerjasama internasional yang dibangun.
OVERVIEW
Program memerangi pencucian uang, diselenggarakan dengan menggunakan berbagai bentuk
pendekatan seperti implementasi hukum pidana internasional, hukum perdata internasional, hukum
transaksi keuangan internasional, serta ilmu perbandingan hukum yang dipertajam dengan praktek yang
dilakukan pada transaksi perdagangan internasional, sehingga peserta memahami tentang strategy yang
dipergunakan oleh pelaku pencucian uang, pada saat melakukan transaksi keuangan dengan
mempergunakan lambaga perbankan.
Program ini diselenggarakan di Indonesia, Negara yang merupakan tempat transit untuk pencucian
uang, dan Negara tujuan akhir untuk melakukan proses pencucian uang, dimana dinegara tujuan akhir
pencucian uang dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu Negara yang memiliki hubungan diplomatic
dengan Negara Indonesia; dan Negara yang tidak memiliki hubungan diplomatic dengan pemerintah
Indonesia.
2. 2
UNDERSTANDING
Pencucian uang adalah suatu upaya (perbuatan) untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
uang/dana atau harta kekayaan melalui berbagai kegiatan transaksi keuangan agar uang atau harta
kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
Program memerangi pencucian uang adalah program untuk memberikan pengetahuan tentang praktek
pencucian uang melalui transaksi keuangan yang dilakukan melalui lembaga perbankan dan strategy
untuk memeranginya, dengan cara:
1. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktek pencucian uang yang dilakukan oleh
pelaku pencucian uang
2. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang stuktur hukum pada suatu Negara tertentu yang
dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang
3. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses transaksi keuangan yang dilakukan dalam
mendukung perbuatan pencucian uang
4. Memberikan pengenalan strategy untuk memerangi perbuatan pencucian uang, dan
mengembalikan uang haram yang berada pada bank tertentu di suatu negara
5. Memberikan pengenalan strategy untuk membangun kerjasama internasional guna mendukung
tindakan pengembalian uang haram yang berada di luar negeri kepada Negara (Pemerintah
Indonesia)
OBJECTIVE
1. Mengenal kegiatan bisnis yang dilakukan untuk melakukan pencucian uang
2. Mengidentifikasi adanya rencana kegiatan pencucian uang
3. Mengidentifikasi infrastruktur dan framework yang akan digunakan
4. Mengidentifikasi environment yang memungkinkan untuk digunakan dalam pencucian uang
5. Mengembalikan uang haram yang dimiliki koruptor kepada milik yang sah yaitu pemerintah
Indonesia
6. Mencegah perbuatan pencucian uang yang dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan teroris,
perdagangan senjata, perdagangan obat bius (narkotik), dan perdagangan manusia
BENEFITS
1. Memaksimalkan penangkapan koruptor yang melarikan uang milik pemerintah Indonesia dalam
kegiatan korupsi yang menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu
2. Memaksimalkan pengembalian uang haram yang dimiliki koruptor di suatu Negara, kepada
pemerintah Indonesia
3. Menutup jalan bagi koruptor untuk melakukan perbuatan pencucian uang dengan memanfaatkan
kelemahan hukum di Negara Indonesia
OUTLINE
1. Pengertian tentang pencucian uang berdasarkan undang-undang dan diluar undang-undang
2. Infrastruktur institusi jasa keuangan yang dipergunakan sebagai sarana dalam pencucian uang
3. Institusi yang terlibat dalam proses pencucian uang
4. Framework yang dipergunakan sebagai pencucian uang
5. Environment yang memungkinkan terjadinya pencucian uang
6. Business Form yang dipergunakan untuk pencucian uang
3. 3
7. Mode of Transaction yang berada diluar jangkauan undang-undang pencucian uang
8. Mode of Transaction yang tidak menarik perhatian penegak hukum
9. Mode of Transaction pencucian uang yang disamarkan sebagai perbuatan yang sah/legal
10. Hirarki transaksi keuangan yang tidak dicurigai (terdefinisi) oleh undang-undang pencucian uang
11. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalam pencucian uang yang disamarkan
12. Membangun business model sebagai sarana pencucian uang
STRATEGY
1. Melakukan tutor dan diskusi serta feed back untuk memberikan pemahaman yang mendalam, dan
dipertajam dengan studi kasus sehingga peserta memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk
diimplementasikan di lingkungan kerja
2. Simulasi membangun infrastruktur, framework dan environment approach untuk digunakan sebagai
sarana pencucian uang, sehingga peserta memahami langkah atau tahapan pencucian uang yang
tidak terdefinisikan undang-undang pencucian uang dan tidak menarik perhatian penegak hukum
3. Transformasi ketrampilan dalam membangun strategy approach untuk melakukan kolaborasi
internasional, sehingga dapat mengidentifikasi tindakan pencucian uang, mencegah terjadinya
pencucian uang dan menarik uang (capital) yang mengalami proses pencucian uang
4. Pembuktian transaksi pencucian uang berhasil diselenggarakan, tanpa dapat teridentifikasi oleh
penegak hukum, serta tidak tersentuh oleh peraturan hukum di Negara Indonesia
5. Memberikan panduan untuk membangun strategy pencegahan dan memerangi perbuatan
pencucian uang, melalui kerjasama internasional dengan berbagai institusi yang memiliki akses
dalam memantau kegiatan transaksi keuangan internasional.
TRAINING IMPLEMENTATION
1. Di Indonesia
1.1. Memberikan pengenalan pada proses pencucian uang, melalui pembahasan berbagai teori
hukum yang diselaraskan pada praktek yang dilakukan dalam pencucian uang.
1.2. Memberikan pengenalan terhadap langkah awal yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang
dalam mempersiapkan transaksi pencucian uang di Indonesia
1.3. Memberikan pengenalan pada proses persiapan pencucian di Negara yang dijadikan tujuan
transit, untuk melakukan pencucian uang berdasarkan hukum Negara tersebut
1.4. Memberikan pengenalan pada proses proses persiapan pencucian uang di Negara yang
dijadikan tujuan, untuk memproses pencucian uang.
1.5. Pembuktian pada simulasi kasus atas proses pencucian uang yang tidak teridentifikasi, dan
tidak terjangkau oleh peraturan hukum di Indonesia
1.6. Menyusun strategi penanggulangan pencucian uang, dan membangun kerjasama
internasional dengan berbagai institusi yang memiliki akses dalam transaksi perdagangan
internasional melalui transaksi keuangan
2. Di Negara yang dijadikan tempat transit pencucian uang
2.1. Penyelarasan teori hukum yang diperoleh di Indonesia dengan teori hukum di Negara yang
dijadikan tujuan transit pencucian uang, dilaksanakan oleh konsultan hukum yang memiliki ijin
dan terdaftar di Negara tersebut
4. 4
2.2. Simulasi kasus sebagai persiapan untuk melakukan pencucian uang, yang biasa
diselenggarakan oleh pelaku pencucian uang
3. Di Negara yang dijadikan tujuan akhir dalam proses pencucian uang (pada Negara yang memiliki
hubungan diplomatic, dan tidak memiliki hubungan diplomatic).
3.1. Penyelarasan teori hukum yang diperoleh di Indonesia, dengan teori hukum pada Negara yang
dijadikan tujuan akhir pencucian uang, dilakukan oleh Konsultan hukum yang memiliki ijin dan
terdaftar di Negara tersebut.
3.2. Simulasi kasus sebagai proses terjadinya perbuatan pencucian uang, yang diselenggarakan
oleh pelaku pencucian uang.
4. Memberikan panduan dalam berkolaborasi internasional, sehingga memudahkan penegak hukum di
Indonesia untuk mengidentifikasi perbuatan pencucian uang, melakukan pencegahan pencucian
uang, dan menarik uang haram yang dimiliki pelaku pencucian uang, di Negara tempat terjadinya
pencucian uang.
REFERENCES
1. Duhaime, Christine. "What is Money Laundering? Duhaime's Financial Crime and Anti-Money
Laundering Law". Retrieved 7 March 2014.
2. See for example the Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Act 2006 (Australia), the
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (New Zealand), and the
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance (Cap 615)
(Hong Kong. See also (for example) guidance on IMF and FATF websites similarly conflating the
concepts.
3. Jon Matonis (7 May 2013). "Money Laundering Is Financial Thoughtcrime". AmericanBanker.com.
Retrieved 6 March2014.
4. Financial Action Task Force. "Money Laundering FAQ". Retrieved 2 March 2011.
5. Reuter, Peter (2004). Chasing Dirty Money. Peterson. ISBN 978-0-88132-370-2.
6. For example, under UK law the first offences created for money laundering both related to the
proceeds from the sale of illegal narcotics under the Criminal Justice Act 1988 and then later under
the Drug Trafficking Act 1994.
7. Lawrence M. Salinger, Encyclopedia of white-collar & corporate crime: A – I, Volume 1, page 78, ISBN
0-7619-3004-3, 2005.
8. National Drug Intelligence Center (August 2011). "National Drug Threat Assessment". p. 40.
Retrieved 20 September2011.
9. "National Money Laundering Threat Assessment". December 2005. p. 33. Retrieved 3 March 2011.
10. Baker, Raymond (2005). Capitalism's Achilles Heel. Wiley.
11. Financial Action Task Force. "Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment".
Retrieved3 March 2011.
12. "Tax amnesties turn HMRC into 'biggest money-laundering operation in history'". Retrieved 14
June 2013.
13. Financial Action Task Force. "About the FATF". Retrieved 20 September 2011.
14. Financial Action Task Force. "About the Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT)
Initiative". Retrieved20 September 2011.
15. "The Global Anti-Money Laundering Regime: A Short Overview, by Richard Horowitz, Cayman Islands
Journal, 6 January 2010". Compasscayman.com. Retrieved10 November 2013.
16. Financial Action Task Force. "Money Laundering FAQ". Retrieved 20 September 2011.
5. 5
17. Roth, John et al. (20 August 2004). "Monograph on Terrorist Financing". National Commission on
Terrorist Attacks Upon the United States. pp. 54–56. Retrieved20 September 2011.
18. Ball, Deborah, et al., (22 March 2011). "U.S. Banks Oppose Tighter Money Rules". Wall Street
Journal. Retrieved 19 September 2011.
19. Money Laundering Bulletin, Issue 154, June 2008, Dr Jackie Harvey (Newcastle Business School
20. "The Lost Trail". The Economist. 20 October 2005. Retrieved 19 September 2011.
21. Levi, Michael and William Gilmore (2002). "Terrorist Finance, Money Laundering and the Rise of
Mutual Evaluation: A New Paradigm for Crime Control?". European Journal of Law Reform 4 (2):
337–364.
22. Levi, Michael (May 2010). "Combating the Financing of Terrorism: A History and Assessment of the
Control of 'Threat Finance'". British Journal of Criminology 50 (4): 650–669. doi:10.1093/bjc/azq025.
23. "Coming clean". The Economist. 14 October 2004.
24. Bartlett, Brent (May 2002). "The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development".
Asian Development Bank. Retrieved 19 September 2011.
25. American Civil Liberties Union. "The Surveillance Industrial Complex". Retrieved 23 October 2011.
26. Mallen, Patricia (13 February 2013). "In Mexico, Around $10B Every Year Come From Money
Laundering, Which Was Not Illegal in 16 Out of 31 States". International Business Times.
Retrieved 12 March 2014.
27. Duhaime, Christine. "AML Legislation in Canada, Duhaime's Financial Crime and Anti-Money
Laundering Law". Retrieved 7 March 2014.
28. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the
prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist
financing. Eur-lex.europa.eu. Retrieved on 21 October 2011.
29. Francesco, Guarascio (17 March 2014). "Financiers shoot at draft EU law against money
laundering". Euractiv. Retrieved 20 February 2014.
30. "Prevention of Money Laundering Act, 2002". Financial Intelligence Unit (FIU-IND), Ministry of
Finance, India. Retrieved 10 October 2012.
31. "ED – functions". Archived from the original on 26 April 2012. Retrieved 20 May 2013.
32. "Recovery of Arrears From Hasan Ali Not Possible: Fin Min". Outlook India. Retrieved 6 July 2014.
33. Roth, John; Douglas Greenburg and Serena Willie (2004)."Monograph on Terrorist Financing".
pp. 54–56. Retrieved2 March 2011.
34. Joseph, Lester; John Roth (September 2007). "Criminal Prosecution of Banks Under the Bank Secrecy
Act".United States Attorneys' Bulletin. Retrieved 2 March 2011.
35. Cassella, Stefan (September 2007). "Money Laundering Laws". United States Attorneys' Bulletin: 21–
34. Retrieved 2 March 2011.
36. Richet, Jean-Loup (June 2013). "Laundering Money Online: a review of cybercriminals methods".
arXiv. Retrieved 20 October 2013.
37. Zetter, Kim (May 2013). "Liberty Reserve Founder Indicted on $6 Billion Money-Laundering
Charges". Wired. Retrieved 20 October 2013.
38. Solon, Olivia (October 2013). "Cybercriminals launder money using in-game currencies". Wired.
Retrieved22 October 2013.
39. Dunlap, David W. (13 January 1991). "Commercial Property: The Bernstein Brothers; A Tangled Tale
of Americas Towers and the Crown". The New York Times. Retrieved 12 June 2010.
40. "HSBC to Pay Record Fine to Settle Money-Laundering Charges". New York Times. 11 December
2012. Retrieved24 January 2013.
41. Josephine McKenna (7 December 2009). "Vatican Bank reported to be facing money-laundering
investigation". The Times. Retrieved 12 June 2010.
42. Hitt, Jack (10 December 2000). "The Billion Dollar Shack". The New York Times. Retrieved 3
March 2011.
6. 6
43. Protess, Ben and Jessica Silver-Greenberg (30 June 2014). "BNP Paribas Admits Guilt and Agrees to
Pay $8.9 Billion Fine to U.S.". The New York Times. Retrieved1 July 2014.
44. "FBI — Bank Guilty of Violating U.S. Economic Sanctions". Fbi.gov. Retrieved 2014-07-14.
45. International Federation of Accountants. "Anti-Money Laundering". Retrieved 27 March 2014.
CONSULTANT/TRAINER PROFILE
SETIONO WINARDI, SH.MBA
http://pt.linkedin.com/pub/setiono-winardi/22/7a/7a5
http://uid.academia.edu/SetionoWinardi
http://www.slideshare.net/setionow
Email: winardi67@gmail.com; Mobile +62-813-1542-1509