Dokumen tersebut membahas proses pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan pemerintah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perdebatan mengenai usia pensiun hakim agung, kriteria seleksi hakim agung, dan pengawasan terhadap hakim agung. Dokumen ini menganalisis berbagai masalah dan memberikan rekomendasi terkait ketentuan-ketent
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
dalam tulisan ini saya mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi baik dri cara pelaporannya hingga mekanisme persidangannya.
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
dalam tulisan ini saya mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi baik dri cara pelaporannya hingga mekanisme persidangannya.
Teks tersebut membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu, khususnya pemilu kepala daerah. Beberapa poin utama yang diangkat adalah peningkatan jumlah sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, serta kontroversi atas putusan-putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan khusus pemilu. Ringkasannya adalah:
1. Peradilan khusus pemilu diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara lebih efisien dan memberikan keadilan.
2. Pengadilan ini akan menangani kasus di tingkat kabupaten/kota dan banding di provinsi, sehingga mampu mengurangi beban Mahkamah Konstitusi.
3. Pembentukan peradilan
Efektifitas Mahakamah Konstitusi dalam sengketa pemilu Ima azizah 6411413110natal kristiono
Dokumen tersebut membahas tentang efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2014. Ada banyak kasus pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilaporkan ke MK, sementara waktu yang diberikan hanya 30 hari sebelum pelaksanaan pilpres. Oleh karena itu, kinerja MK dalam memutuskan sengketa pemilu secara adil dan berkualitas menjadi penting.
Tugas kumpul tanggal 1 5-2012 hk tata negaraTopan Freeman
Dokumen tersebut membahas sengketa antara DPD, DPR, dan presiden mengenai pemilihan anggota BPK. DPD mengajukan gugatan karena menurut mereka proses pemilihan melanggar pasal 23F UUD yang memberikan kewenangan kepada DPD untuk memberikan pertimbangan. Namun DPR dan presiden berargumen bahwa saat itu DPD belum terbentuk sehingga proses yang diikuti sudah sesuai hukum. Mahkamah memutuskan bahwa proses pemili
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki perseteruan sejak awal berdirinya Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan pengawasan hakim dari Komisi Yudisial, sehingga fungsi pengawasannya menjadi tidak jelas. Kritik terhadap pendekatan investigatif Komisi Yudisial seperti LSM dianggap kurang tepat untuk lembaga negara.
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim untuk menjaga martabat peradilan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan bertujuan untuk mencapai sistem peradilan yang adil dan transparan. Komisi Yudisial terdiri atas tujuh anggota dengan latar belakang hakim, praktisi hukum, dan akademisi untuk melaksanakan tug
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.
1. Mahkamah Agung memilih ketua dan wakil ketua melalui voting para hakim agung. 2. Mahkamah Agung memiliki peran sebagai pengadilan kasasi tertinggi dan menguji peraturan perundang-undangan. 3. Organisasi peradilan berada di bawah kekuasaan administratif Mahkamah Agung.
RUU Jabatan Hakim dan Kemandirian Hakim membahas sejarah perubahan status hakim di Indonesia dari pegawai negeri menjadi pejabat negara. RUU ini diharapkan dapat menjamin kemandirian hakim sesuai prinsip negara hukum dengan mengubah konsep kolonial yang memposisikan hakim sebagai pegawai negeri. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menyelesaikan dualisme status hakim.
Lavoro multimediale di geografia sulla Francia realizzato dai nostri alunni come potenziamento in gruppi di lavoro.
A cura delle prof.sse Franca Storace e Annapaola Capuano
Teks tersebut membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu, khususnya pemilu kepala daerah. Beberapa poin utama yang diangkat adalah peningkatan jumlah sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, serta kontroversi atas putusan-putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan khusus pemilu. Ringkasannya adalah:
1. Peradilan khusus pemilu diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara lebih efisien dan memberikan keadilan.
2. Pengadilan ini akan menangani kasus di tingkat kabupaten/kota dan banding di provinsi, sehingga mampu mengurangi beban Mahkamah Konstitusi.
3. Pembentukan peradilan
Efektifitas Mahakamah Konstitusi dalam sengketa pemilu Ima azizah 6411413110natal kristiono
Dokumen tersebut membahas tentang efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2014. Ada banyak kasus pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilaporkan ke MK, sementara waktu yang diberikan hanya 30 hari sebelum pelaksanaan pilpres. Oleh karena itu, kinerja MK dalam memutuskan sengketa pemilu secara adil dan berkualitas menjadi penting.
Tugas kumpul tanggal 1 5-2012 hk tata negaraTopan Freeman
Dokumen tersebut membahas sengketa antara DPD, DPR, dan presiden mengenai pemilihan anggota BPK. DPD mengajukan gugatan karena menurut mereka proses pemilihan melanggar pasal 23F UUD yang memberikan kewenangan kepada DPD untuk memberikan pertimbangan. Namun DPR dan presiden berargumen bahwa saat itu DPD belum terbentuk sehingga proses yang diikuti sudah sesuai hukum. Mahkamah memutuskan bahwa proses pemili
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki perseteruan sejak awal berdirinya Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan pengawasan hakim dari Komisi Yudisial, sehingga fungsi pengawasannya menjadi tidak jelas. Kritik terhadap pendekatan investigatif Komisi Yudisial seperti LSM dianggap kurang tepat untuk lembaga negara.
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim untuk menjaga martabat peradilan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan bertujuan untuk mencapai sistem peradilan yang adil dan transparan. Komisi Yudisial terdiri atas tujuh anggota dengan latar belakang hakim, praktisi hukum, dan akademisi untuk melaksanakan tug
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.
1. Mahkamah Agung memilih ketua dan wakil ketua melalui voting para hakim agung. 2. Mahkamah Agung memiliki peran sebagai pengadilan kasasi tertinggi dan menguji peraturan perundang-undangan. 3. Organisasi peradilan berada di bawah kekuasaan administratif Mahkamah Agung.
RUU Jabatan Hakim dan Kemandirian Hakim membahas sejarah perubahan status hakim di Indonesia dari pegawai negeri menjadi pejabat negara. RUU ini diharapkan dapat menjamin kemandirian hakim sesuai prinsip negara hukum dengan mengubah konsep kolonial yang memposisikan hakim sebagai pegawai negeri. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menyelesaikan dualisme status hakim.
Lavoro multimediale di geografia sulla Francia realizzato dai nostri alunni come potenziamento in gruppi di lavoro.
A cura delle prof.sse Franca Storace e Annapaola Capuano
París es la capital y ciudad más grande de Francia. Se encuentra en la región de Isla de Francia y tiene una población estimada en 2.2 millones de habitantes. París alberga los principales órganos de gobierno de Francia y es un importante centro económico, político y cultural de Europa, especialmente conocido por su arquitectura histórica, museos de arte y cultura gastronómica. La historia de París se remonta a más de 2000 años y la ciudad ha sido testigo de muchos eventos históricos importantes como la
La Torre Eiffel, las gárgolas de Notre Dame, Disneyland, el Museo Louvre, la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Río Sena y el Arco del Triunfo son algunos de los principales puntos de interés turístico en París, Francia.
Paris is the capital of France and one of the most visited cities in the world, receiving over 65 million tourists annually despite having only 63 million residents. Some of the top attractions in Paris include the Paris National Opera, the Eiffel Tower, the Louvre Museum, Champs-Elysees, and the Arc de Triomphe. The Louvre is home to Leonardo da Vinci's famous painting the Mona Lisa and the outdoor courtyard features I.M. Pei's glass pyramid entrance.
The document provides information about various aspects of France such as its flag, major cities, attractions in Paris, French cuisine, museums, sporting events, beaches, castles, gardens, rivers, vineyards, statues, mountains, and arches. It notes that France's capital is Paris and its other major cities include Bordeaux and Lyon. It describes some of Paris' most famous attractions like the Eiffel Tower and mentions that France is one of the most visited countries by tourists each year.
The document provides an overview of various aspects of French culture, including its history, language, education system, cuisine, sports, fashion, and music. It notes that France plays an important role in European high culture and arts and discusses French contributions in modern art, film, fashion, and food. It also outlines key details about the French school system, family structure, religious demographics, drinking age, and wine production.
1. Dokumen tersebut membahas pertimbangan perlu diberikannya kewenangan forum konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap rancangan undang-undang. 2. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain banyaknya judicial review di MK yang menunjukkan ketidaktahuan anggota dewan dalam pembentukan undang-undang. 3. Forum konsultasi diharapkan dapat mencegah terbentuknya undang-undang yang
Revisi UU MD3 mengandung beberapa sisi positif dan negatif. Positifnya adalah pengembalian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk mengawasi keuangan negara, dan perluasan tugas Badan Legislasi DPR untuk meningkatkan kualitas legislasi. Negatifnya adalah perubahan pasal pemanggilan paksa yang memperluas subjek panggilan tanpa batasan yang jelas, dan penambahan kewenangan DPR dalam menyandera tanpa me
Dokumen ini membahas perlindungan HAM di Indonesia meliputi peran Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM, penyelesaian pelanggaran masa lalu seperti pembantaian 1965, serta pemenuhan kebebasan beragama. Meski ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam penegakan HAM seperti diskriminasi terhadap penganut kepercayaan dan kurangnya pengusutan pelanggaran masa lalu.
Perkembangan lembaga negara pada masa reformasi merubah tatanan kenegaraan Indonesia. Banyaknya lembaga negara yang dibentuk dibawah UUD 1945, menjadikan kesemrawutan kelembagaan. Tumpang tindih kewenangan antara satu dengan lainnya berakibat munculnya sengketa kewenangan.
Buku ini adalah buku ajar yang dengan harapan dapat menambah khazanah pengetahuan dibidang kelembagaan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, mulai dari masa penyusunan UUD 1945, masa reformasi 1998, pembentukan dasar hukum, penetapan hakim konstitusi, pembentukan lembaga, dan pemenuhan sarana prasarana. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 untuk menguji undang-undang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, dasar hukum, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia.
2. Juga dibahas proses rekrutmen hakim konstitusi yang melibatkan 3 lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden.
3. Kemudian dibahas studi kasus sengketa antara BPK dengan Mahkamah Agung serta sengketa wilayah
Dokumen tersebut membahas implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa: (1) pencantuman HAM dalam UUD 1945 dimotivasi oleh tuntutan demokrasi dan supremasi hukum, (2) terdapat perdebatan panjang soal HAM bersumber Barat dan budaya Indonesia, dan (3) implementasi HAM membutuhkan peran negara dan masyarakat sipil dalam pendidikan
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. Catatan Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih (KNPB) dan
Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung
Terhadap Proses dan Substansi Revisi UU MA, KY
Tradisi emoh diawasi yang ada pada Mahkamah Agung, telah melahirkan kegeraman
bagi sebagian hakim agung, ketika ada lembaga Komisi Yudisial yang diberi wewenang
untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlilaku
mereka. Akibatnya, 31 orang hakim agung pun segera melakukan serangkaian upaya
penggembosan atas kewenangan KY tersebut. Salah satu cara yang ditempuh, ialah
dengan memohonkan judicial review UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
pada Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta uji konstitusionalitas kewenangan yang
dimiliki KY, dengan sandaran Pasal 24B UUD 1945. Pada initinya, hakim agung tidak
merasa bagian dari yang diawasi KY, karena Pasal 24B tidak secara tersurat
menyebutkan kata hakim agung, tetapi sekedar kata hakim, artinya hakim di bawah
Mahkamah Agung. Parahnya, MK membenarkan tafsir ini, bahwa kata hakim, di
dalamnya tidak mengandung terminology hakim agung. Selain itu, MK juga memberi
tafsir bahwa Pasal 24B tidak mengamanatkan adanya kewenangan KY untuk
mengawasi hakim konstitusi, meski perihal ini tidak dimintakan oleh pemohon.
Imbasnya, KY pada akhirnya hanya mempunyai kewenangan mengusulkan
pengangkatan hakim agung, serta menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, dan perlilaku hakim di bawah MA (hakim agung). Melihat centang-
perenangnya hubungan antara KY, MA, dan MK, khususnya pascadipangkasnya
kewenangan KY, selanjutnya MK menyarankan kepada organ pembentuk undang-
undang untuk:
“… karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR
dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UU
KY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-
perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam
rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-
undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu…”1
Memerhatikan karut-marutnya relasi antar tiga lembaga yudisial (KY, MA, MK), sebagai
implikasi dari tidak adanya sinergisitas perundang-undangan yang mengatur ketiganya,
serta saran dari MK, untuk segara melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat
integral terhadap UUKY, UUMA, dan UUMK, sebagai langkah harmonisasi dan
sinkronisasi, DPR bersama pemerintah tengah melakukan proses pembahasan, atas
tiga UU tersebut. Proses pembahasan ini dimulai semenjak awal September 2008, dan
rapat kerja antara Komisi III DPR dengan pemerintah, pada Senin (15/9/2008), telah
menyepakati pembentukan panitia kerja (panja), untuk membahas masing-masing RUU
tersebut. disepakati pula, bahwa proses pembahasan revisi UUMA menjadi prioritas
utama pembahasan, yang akan diselesaikan sebelum masa sidang berakhir
(24/10/2008). Sementara, apabila kita mencermati daftar inventaris masalah (DIM),
yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, masih banyak permasalahan krusial yang patut
untuk diperdebatkan kembali.
Catatan atas Proses dan Substansi Pembahasan Revisi UUMA-UUKY
1 Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 201.
2. Dalam proses pembahasan revisi UUMA, sejauh ini DPR terkesan melakukannya secara
tertutup atau ditutup-tutupi. Pada satu sisi, publik tidak pernah mendapatkan informasi
jadwal proses pembahasan RUU MA dilakukan. Dan di sisi lain, Komisi III DPR juga
tidak pernah membuka ruang publik lebih luas untuk memberikan masukan terhadap
subtansi yang sedang dibahas. Proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup
selain menimbulkan kecurigaan juga berdampak pada menurunnya citra DPR di mata
masyarakat.
Selain itu patut dipertanyakan mengenai motif Komisi III DPR yang lebih
memprioritaskan pembahasan RUU MA daripada RUU yang lain seperti RUU Komisi
Yudisial (KY) dan RUU Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Komisi III DPR tidak pernah
menjelaskan kepada publik mengenai pilihan prioritas pembahasan tersebut. Muncul
kekhawatiran pembahasan UU MA lebih diutamakan karena adanya keberpihakan dari
Komisi III kepada MA. Kekhawatiran ini juga didasarkan fakta bahwa sebagian anggota
Komisi III DPR memiliki latar belakang advokat.
Berdasarkan uraian diatas bersama ini kami meminta Komisi III DPR membahas RUU
MA secara terbuka dan partisipatif serta membuka ruang bagi publik untuk melakukan
pemantauan selama proses panja RUU MA berlangsung dan menerima masukan dari
berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi hukum, maupun KY.
Subtansi dalam RUU MA.
Secara subtansi dalam RUU MA terdapat beberapa hal krusial penting dicermati.
Ketentuan ini antara lain:
a. Usia pensiun hakim agung
Meski dalam RUU MA versi DPR menyebutkan usia pensiun hakim agung 65 tahun,
namun pemerintah justru mengusulkan bahwa usia pensiun hakim agung yaitu 70
tahun. Usulan ini sudah selayaknya ditolak dengan beberapa alasan. Pertama, angka
harapan hidup dan tingkat kesehatan. Menurut data statistik dari BPS (Badan Pusat
Statistik) dan dari Depkes tahun 2003, angka harapan hidup orang Indonesia paling
rendah se ASEAN yaitu 65 tahun. Tahun 2006 angkanya naik menjadi 66,2 tahun.
Artinya diatas usia 66 tahun, kondisi orang Indonesia menurun karena dipengaruhi
banyak hal.
Kedua, usia 70 tahun tergolong usia tidak produktif. Menurut BPS, usia penduduk
dikelompokkan menjadi 3 yaitu belum produktif (0-14 tahun), produktif (15-65) dan
tidak produktif 66 keatas. Berdasarkan kategorisasi itu, jelas bahwa hakim agung
dengan usia 70 tahun termasuk yang tidak produktif. Dihubungkan dengan beban
perkara MA saat ini, usia hakim agung yang terlalu tua tentu akan sangat menghambat
proses percepatan reformasi MA dari pengurangan tumpukan perkara. Saat ini,
tunggakan di MA ditambah perkara yang masuk mencapai 20 ribu perkara. Dengan
beban kerja menyelesaikan tunggakan perkara di MA yang berat dan menyangkut,
nasib masyarakat luas, tentu usia pensiun 65-67 tahun sudah merupakan usia
maksimal.
Ketiga, perbandingan dengan profesi atau lembaga lainnya. Alasan penetapan angka
70 tahun tidak jelas, dan lebih tinggi dibanding sejumlah jabatan publik lainnya.
Misalnya untuk Hakim Mahkamah Konstitusi usia pensiun adalah 67 tahun, Polisi dan
Jaksa usia pensiun adalah 58-60 tahun, Pegawai Negeri Sipil usia pensiun 56 tahun.
3. Upaya memperpanjang usia pensiun hakim agung hingga 70 tahun seperti yang
diusulkan berbahaya bagi semangat pembersihan MA dari Mafia Peradilan dari
perspektif REGENERASI. Semakin lama kekuatan status quo bertahan di MA, maka
semakin sulit melakukan reformasi di MA.
Isu delegitimasi KY pun menjadi relevan dibicarakan. Bila usia diperpanjang menjadi 70
tahun, tentu hingga 3-5 tahun mendatang KY tidak melakukan seleksi hakim agung.
Atau, pantas publik khawatir, rencana perpanjangan usia pensiun ini berada dibalik
upaya memperpanjang masa jabatan Ketua MA saat ini, mengingat beberapa kali
bahkan Bagir Manan telah mencoba memperpanjang usia pensiunnya sendiri.
Mengangkat diri sendiri dengan SK sendiri.
Aliansi sendiri mengusulkan usia pensiun hakim agung maksimal yaitu 67 tahun dan
tanpa perpanjangan. (sepertihalnya usia pensiun hakim Mahkamah Konstitusi).
b. Seleksi Hakim Agung
Terdapat beberapa hal penting terkait dengan proses seleksi calon hakim agung.
Pertama, prioritas Calon Hakim Agung. Sistem rekruitmen dilakukan terbuka (artinya
calon hakim agung berasal dari hakim karir dan hakim non karier), namun demikian
perlu adanya afirmasi untuk profesi hakim misalnya mengenai kriteria masa
pengabdian dan pendidikan. Calon hakim agung dari non karir syaratnya memiliki
pengalaman 25 tahun maka calon hakim agung dari karir harus memiliki pengalaman
minimal 20 tahun. Syarat pendidikan minimal hakim agung non karir adalah Doktor
Hukum (S3) dan hakim agung karir adalah Magister Hukum (S2). Afirmasi ini
mempertimbangkan profesi hakim merupakan profesi hukum paling tertinggi.
Kedua, syarat usia calon hakim agung. Pemerintah mengusulkan syarat usia sebagai
calon hakim agung adalah minimal 50 tahun dan tanpa adanya batas maksimal. Untuk
tujuan regenerasi dilingkungan Mahkamah Agung dan efektivitas pelaksanaan tugas
sebagai Hakim Agung, maka syarat usia calon hakim agung sebaiknya adalah berusia
sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam
puluh) tahun.
Ketiga, pelaksanaan proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY .
Berdasarkan UU KY , proses seleksi baru dilakukan jika ada posisi yang lowong akibat
adanya pensiun hakim agung. Artinya jika tidak ada hakim agung yang pensiun, maka
KY tidak melakukan seleksi hakim agung. Oleh karena itu perlu ada perbaikan aturan
mengenai proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY, tidak saja
mempertimbangkan untuk mengisi kekosongan akibat adanya hakim agung yang akan
pensiun namun yang lebih penting adalah melihat pada kebutuhan hakim agung.
Misalnya, saat ini Mahkamah Agung kekurangan hakim agung untuk bidang Tata Usaha
Negara, meski tidak ada hakim agung yang pensiun, namun karena Mahkamah Agung
membutuhkan maka KY untuk mengisi kekosongan hakim agung tersebut. Perlu
diketahui dari batas maksimal jumlah 60 orang hakim agung sebagaimana yang
ditentukan oleh UU, saat ini yang baru terisi adalah 51 orang hakim agung.
Keempat, jumlah calon hakim agung yang diusulkan dari Komisi Yudisial kepada DPR
untuk diseleksi. Pasal 8 ayat (2a) RUU MA Versi DPR menyebutkan quot;Calon hakim agung
yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh
DPR 1 (satu) orang dari 3 nama calon untuk setiap lowonganquot; Pada prakteknya selama
dua tahun terakhir, KY sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon hakim
4. agung yang memenuhi kriterai yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun kriteria
bersih, bekualitas dan berintegritas. Oleh karena itu standar perbandingan calon Hakim
Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan yang dipilih DPR, idealnya adalah
dua kali kebutuhan dari posisi hakim agung yang kosong.
c. Pengawasan dan Pemberhentian Hakim Agung
Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan
peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah
Agung. Namun demikian terkait dengan pengawasan terhadap kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku Hakim Agung tetap dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam
pemberian sanksi terhadap hakim agung, Mahkamah Agung perlu memperhatikan
rekomendasi yang diberikan oleh KY.
Berkaitan dengan proses pemberhentian hakim agung, maka hal-hal penting yang harus
diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Untuk menghindari politisasi, maka proses pemberhentian Hakim Agung tidak
melibatkan DPR.
2. Hakim Agung sebelum diajukan pemberhentian, maka yang bersangkutan
diberi hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH):
3. MKH dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial; bersifat ad hoc
(kasus per kasus); dan keanggotaan MKH terdiri dari unsur MK, KY, dan
akademisi.
4. Apabila salah satu pihak baik MA ataupun KY menolak untuk membentuk
MKH, maka sanksi dapat dijatuhkan.
Kemudian terkait dengan revisi UU Komisi Yudisial, meski berdiri sendiri, tetapi UUKY
memiliki irisan yang kuat dengan revisi UUMA maupun MK.
Beberapa Catatan untuk Substansi Revisi UUKY
Pertama, berkait dengan wewenang pengusulan hakim agung, seharusnya calon
hakimagung yang diusulkan kepada DPR bukan 3:1 melainkan 2:1 (dua orang calon
untuk setiap satu lowongan hakim agung). Dua orang calon tersebut bisa berasal dari
hakim karir dan non karir. Selain alasan yang telah dijelaskan di atas, hal ini penting
untuk diperdebatkan, sebab akan berkait erat dengan efisiensi anggaran yang
digunakan untuk pelaksanaan seleksi calon hakim agung, serta penggunaan waktu
seleksi yang tidak berkepanjangan. Pilihan 2:1 juga akan mengurangi banyaknya calon
hakim agung, yang sekedar memanfaatkan moment seleksi tersebut sebagai ajang
mencari pekerjaan, bukan didasarkan atas integritas, kredibilitas, dan keinginan
mengabdi. Kaitannya dengan keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor),
Komisi Yudisial seharusnya juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan
pengangkatan hakim pengadilan tindak pidana korupsi.
Kedua, terkait dengan wewenang pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial, terdapat
beberapa hal yang musti ditegaskan, yaitu:
1. Penempatan KY sebagai satu-satunya lembaga, yang secara konstitusional
memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim, yang sifatnya eksternal dan
internal. Baik terhadap hakim di bawah Mahkamah Agung, hakim agung,
maupun hakim konstitusi. Karenanya wewenang pengawasan internal yang
sebelumnya ada pada Inspektorat Jenderal Departeman Kehakiman, sebaiknya
dilimpahkan kewenangannya kepada Komisi Yudisial. Pengecualian dari
5. kewenangan pengawasan ini hanya ada pada teknis yudisial. KY tidak memiliki
wewenang untuk mengawasi berjalannya fungsi yudisial dari badan peradilan,
hal ini demi tetap menjaga objektifitas, independensi, dan imparsialitas badan
peradilan.
2. Komisi Yudisial dilibatkan dalam penyusunan code of coduct hakim dan/atau
pedoman perilaku hakim, baik yang disusun oleh MA maupun MK. Artinya
penyusunan code of coduct hakim dan/atau pedoman perilaku hakim tidak
mutlak menjadi hak dari MA dan MK, tetapi Komisi Yudisial sebagai pengawas,
dilibatkan dalam penyusunannya.
3. Ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial sebaiknya menyangkut pula panitera
pengadilan, sebab kecenderungan yang berkembang saat ini, tidak hanya hakim
yang terlibat dalam mafia peradilan, tetapi juga mengikutsertakan panitera di
dalamnya.
4. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengawasan, Komisi Yudisial dapat
meminta keterangan pada pihak-pihak terkait, seperti: advokat, jaksa, dan
polisi, agar pengawasan bisa dilakukan secara komprehensif.
5. Sanksi teguran dalam bentuk tertulis, kepada hakim yang melanggar pedoman
perilaku hakim dan/atau kode etik hakim, bersifat mengikat.
6. Rekomendasi dari Komisi Yudisial sifatnya mengikat, yang harus segera
ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi.
7. Apabila terjadi pelanggaran, KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
dengan komposisi tiga orang berasal dari KY dan dua orang dari MA, serta dua
orang akademisi. MKH sifatnya ad hoc kasus per kasus. Namun demikian, ke
depan sebaiknya mekanisme MKH ini ditiadakan, karena justru akan
memandulkan fungsi KY, khususnya yang berkait dengan fungsi penindakan
atas pengawasan yang sudah dilakukan.
8. Hakim yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian
oleh Komisi Yudisial, dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim, atau jika MKH ditiadakan atau tidak terbentuk, pembelaan
dilakukan di depan Komisi Yudisial.
Demikian beberapa catatan atas proses dan substansi revisi UU MA dan UU KY.
Jakarta, 17 september 2008
Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih (KNPB)
Dan
Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung