Dokumen ini membahas perlindungan HAM di Indonesia meliputi peran Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM, penyelesaian pelanggaran masa lalu seperti pembantaian 1965, serta pemenuhan kebebasan beragama. Meski ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam penegakan HAM seperti diskriminasi terhadap penganut kepercayaan dan kurangnya pengusutan pelanggaran masa lalu.

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
di Indonesia
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS GADJAH MADA

2. Yang akan dibahas
• Peran Mahkamah Konstitusi
• Peran Komnas HAM
• Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Pembantaian 1965
• Pemenuhan kebebasan beragama dan menganut kepercayaan di
Indonesia

3. Peran Mahkamah Konstitusi
Menurut Saldi Isra, 18 dari 21 ketentuan
HAM dalam konstitusi mengatur
mengenai individu, terlepas itu WNI atau
bukan
Selain itu terdapat 2 ketentuan tentang
kewajiban dalam konteks HAM:
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama
pemerintah;
Terdapat pula ketentuan tentang
pembatasan HAM, misalnya pembatasan
melalui UU dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan dan
ketertiban umum

4. Peran Mahkamah Konstitusi
Judicial review di MK merupakan salah
satu mekanisme untuk melindungi HAM
Hal ini dikarenakan dalam membentuk
UU, DPR dan Pemerintah tidak selalu
peka terhadap isu-isu HAM
Mekanisme uji materil diyakini akan
mampu menjaga keseimbangan dalam
pelaksanaan checks and balances antar
cabang kekuasaan negara.
Selain itu, judicial review menimbulkan
prinsip prudential (kehati-hatian)
pembentuk undang-undang ketika
membahas rancangan undang-undang

5. Putusan-Putusan MK yang memajukan HAM
Terdapat beberapa putusan, menurut Saldi
Isra, yang menunjukkan bahwa MK telah
berperan untuk melindungi HAM:
• Putusan No 011-017/PUU-VIII/2003
tentang pengujian UU 12/2003 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
Di sini, putusan MK menyatakan tindakan
diskriminasi berdasarkan perbedaan
agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik
tidak dibenarkan

6. Putusan-Putusan MK yang memajukan HAM
• Putusan No 6-13-20/PUU-VIII/2010
tentang pengujian UU 16/2004 tentang
UU Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 30(3)c UU a quo yang menyatakan
“Dalam bidang ketertiban dan
ketenteraman umum, kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan: pengawasan
peredaran barang cetakan” dinyatakan
bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945
karena pembatasan kebebasan tidak
termasuk dalam pembatasan HAM Pasal
28J(2)

7. Putusan-Putusan MK yang memajukan HAM
• Putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang UU
Ketenagakerjaan
Ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang sistem outsourcing. Yang
menggunakan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) tidak menjamin adanya
job security
MK berpendapat, ketentuan-ketentuan
tersebut mengakibatkan terancamnya hak
setiap orang dan hak-hak pekerja yang
dijamin konstitusi

8. Peran Komnas HAM
Menurut UU 39/1999 tentang HAM, Komnas
mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian,
penyuluhan, pemantauan, serta mediasi
• Contoh fungsi pengkajian & penelitian:
melakukan publikasi penelitian untuk
saran aksesi/ratifikasi
• Contoh fungsi penyuluhan: penyebarluasan
wawasan HAM kepada masyarakat
• Contoh fungsi pemantauan: melakukan
penyelidikan kasus pelanggaran HAM;
melakukan pemanggilan kepada saksi,
pihak pengadu dan teradu
• Contoh fungsi mediasi: menyampaikan
rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM
kepada pemerintah untuk menindaklanjuti

9. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:
Pembantaian 1965
Menurut Ken Setiawan dan Katherine McGregor,
pada pertengahan 1965, PKI terlibat pertikaian
dengan pihak militer
Setelah G30S berhasil diredam pihak militer,
kemudian banyak cerita yang muncul seperti
mutilasi anggota militer pada saat itu
Karena kemarahan public dan kampanye yang
meluas di seluruh negeri, terjadi main hakim sendiri
kepada orang2 anggota PKI dan orang2 yang diduga
terlibat organisasi2 terkait. Diperkirakan 500,000
orang meninggal, dan lebih dari 1 juta orang
ditahan, diasingkan dan dipenjara tanpa mekanisme
peradilan

10. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:
Pembantaian 1965
Mundurnya Presiden Soeharto pada 1998
membuka gerbang reformasi dan
demokratisasi di Indonesia
Pada saat itu, terjadi krisis ekonomi di Asia,
ditambah dengan merajalelanya korupsi dan
nepotisme, membuat banyak aktivis politik
dan mahasiswa menuntut reformasi
Kuatnya krisis ekonomi, menurut Ken
Setiawan, menyebabkan tuntuan reformasi
lebih menekankan pada reformasi di bidang
ekonomi (desentralisasi), daripada tuntutan
akan keadilan / pengusutan pelanggaran
HAM

11. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:
Pembantaian 1965
Pada tahun 2012, Komnas HAM mengeluarkan hasil
investigasi yang menyatakan terdapat kejahatan
terhadap kemanusiaan pada tahun 1965, termasuk
penculikan, perbudakan, penyiksaan
Komnas HAM memberikan 2 rekomendasi: (i)
Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan
untuk dibawa ke pengadilan HAM ad-hoc dan (ii)
Pemerintah untuk menyelenggarakan mekanisme
nonjudisial
Kejagung dalam beberapa kesempatan menyatakan
tidak akan melakukan penyelidikan
Pemerintah Jokowi telah membentuk symposium
nasional untuk dialog antara korban dan perwakilan
negara, namun hasilnya hanya sebatas rekonsiliasi

12. Pemenuhan kebebasan beragama dan menganut
kepercayaan di Indonesia
Menurut Simon Butt, meski MK
telah mengabulkan permohonan
para penghayat kepercayaan dalam
UU Administrasi Kependudukan,
diskriminasi terhadap para
penganut kepercayaan tetap
terjadi.
Mengapa?

13. Pemenuhan kebebasan beragama dan menganut
kepercayaan di Indonesia
Menurut Pranoto Iskandar,
seringkali pejabat-pejabat
Pemerintah dan banyak kalangan
menekankan pentingnya
kebebasan beragama dan toleransi
“So if nobody disavows the
importance of religious freedom,
why on earth does (religious)
persecution endure?”