1. SYARAT ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN KEBERADAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
KEPADA DITJEN KESBANGPOL DEPDAGRI
I. UMUM
Untuk memberitahukan keberadaan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata
Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi,
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
menyampaikan pemberitahuan itu secara tertulis dengan surat pengantar :
Ditujukan kepada Yth.
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri
Up. Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan.
Perihal surat : Pemberitahuan Keberadaan Organisasi.
Surat ditandatangani oleh Pengurus Pusat Ormas/LSM.
II. KHUSUS
Selain syarat umum tersebut di atas, pemberitahuan keberadaan organisasi
juga harus memenuhi syarat-syarat khusus sebagai berikut :
1. Akte Pendirian yang dinotariskan.
2. AD/ART yang dinotariskan.
3. Program Kerja.
4. Susunan Kepengurusan.
5. Kepengurusan DPD I minimal 3 (tiga) Propinsi dan dibuat SK Pembentukan DPD-I
ditanda tangani Ketua Umum dan Sekjen, lengkap dengan Alamat Kantor
Sekretariat DPD-I.
6. Riwayat Hidup (Biodata) Pengurus Pusat, Yaitu :

2. a). Ketua Umum.
b). Sekretaris Jenderal.
c). Bendahara.
Masing-masing Riwayat Hidup (Biodata) dilampiri selembar pas foto berwarna
ukuran 4 x 6 cm.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. Foto Copy KTP Pengurus Pusat (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara).
9. Formulir Isian.
10. Data Lapangan.
11. Selembar Foto tampak depan Kantor Sekretariat Ormas/LSM, ukuran kartu pos.
12. Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Direktur jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik setiap 6 (enam) bulan sekali.
13. Izin Domisili Kantor Sekretariat dari Kelurahan/Kecamatan.
Kalau Sekretariat Kantor Pusat "ngontrak" atau dipinjami menempati agar ada Surat
Keterangan Kontrak.
14. Lambang Tidak boleh Gambar Burung Garuda Pancasila.
CATATAN :
- Ormas/LSM yang telah memenuhi syarat adimnistrasi akan memperoleh Surat
Keterangan Terdaftar (SKT).
- Nomor Inventarisasi SKT agar dicantumkan pada kop surat Ormas/LSM.
Sumber :
Direktorat Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.