SlideShare a Scribd company logo

Buku guru pkn sma xi

•Download as DOC, PDF•
•
ahmad akhyar
ahmad akhyar

berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar dll....

Education
1 of 59
SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 1. menganalisis budaya politik di Indonesia No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 1.1 1.2 1.3 Mendeskripsikan pengertian budaya politik menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik · Mendeskrip sikan pengertian budaya politik · Mengidentif ikasi tipe-tipe budaya politik menurut Almond, dkk · Mengidentif ikasi tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia · Menganalis is budaya politik yang berkembang di Indonesia 1.1.1pengertian budaya politik 1.2.1tipe-tipe budaya politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba 1.2.2 tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia 1.3.1 Budaya politik yang berkembang di Indonesia  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian budaya politik  Secara klasikal mendiskusikan tipe-tipe budaya politik menurut Almond dan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia  Secara kelompok menggali informasi melalui media massa tentang budaya politik yang berkembang di Indonesia  Mempresentasikan hasil temuan dan diskusi kelompok (melalui media power point) Ulangan Ulangan Tugas kelompok Pengama tan Uraian Uraian Laporan diskusi Dan Resume Performance 1 jam 3 jam 2 jam 2 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Budaya Politik oleh Almond , Bina Aksara 1984 Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 1
No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 1.4 menampilkan peran serta budaya politik partisipan  Mendeskrip sikan budaya politik partisipan di Indonesia 1.4.1 Budaya Politik Partisipan di Indonesia  Secara individu mendeskripsikan temuannya mengenai budaya politik partispan di Indonesia Tugas individu (PR) kliping 2 jam Alat Presentasi: - laptop - infocus Bahan : petunjuk penugasan individu dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn NIP. NIP. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 2
SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 2.1 2.2 2.3 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Megidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi · Mendeskrip sikan pengertian budaya demokrasi · Mendeskrip sikan prinsip-prinsip budaya demokrasi · Mendeskris ikan pengertian masyarakat madani · Mengidentif ikasi ciri-ciri masyarakat madani · Menganalis is pelaksanaan demokrasi yang berkembang di Indonesia 2.1.1pengertian budaya demokrasi 2.1.2 prinsip-prinsip budaya demokrasi 2.2.1 Pengertian masyarakat madani 2.2.2 Ciri-ciri masyarakat Madani 2.3.1 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era orde lama  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian budaya demokrasi  Secara klasikal mendiskusikan prinsip-prinsip budaya demokrasi  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian masyarakat madani dan mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani  Secara berkelompok menggali iinformasi melalui studi pustaka mengenai pelaksanaan demokrasi di era orde lama Kuis Ulangan Ulangan Tugas Kelompok Jawaban singkat Uraian Uraian Laporan Tertulis 1 jam 1 jam 2 jam 1 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani, Tim ICCE UIN Jakarta, 2003 Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 3
No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari  Menunjukk kan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari 2.3.2 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era orde baru 2.3.3 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era reformasi Budaya Demokrasi dalam kehidupan Sehari-hari  Secara individu melalui media film ”Tragedi Jakarta 1998” menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era Orba dan Reformasi  Secara individu menunjukkan perilaku pada masyarakat Indonesia yang mencermikan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari Tugas Individu Tugas Individu (PR) Laporan hasil analisa & Resume film Kliping 3 jam 2 jam koran dan internet VCD Tragedi Jakarta 1998 Alat: Laptop, infocus & speaker aktive Artikel di media cetak, bahan internet Alat: Gunting, lem dan kertas A4 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn NIP. NIP. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 4
SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 3.1 3.2 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan · Mendeskrip sikan pengertian keterbukaan dan keadilan · Menguraik an pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara · Mengidentif ikasi dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 3.1.1pengertian keterbukaan 3.1.2 pengertian keadilan 3.1.3 Pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.2.1 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Transparan di beberapa negara 3.2.2 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Transparan di Indonesia  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian keterbukaan dan keadilan  Secara klasikal mendiskusikan alasan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  Secara kelompok melalui media film ”The Rules in The World” menganalisis dampak pemerintahan yang tidak transparan Ulangan Ulangan Tugas kelompok Uraian Uraian Laporan diskusi Dan Resume 1 jam 1 jam 2 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan VCD ”The Rules in The World” Alat : - laptop - infocus - speaker aktif Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 5
No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  Menunjukk an sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari 3.3.1 Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara  Mempresentasikan hasil temuan dan diskusi kelompok (melalui media power point)  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka dan media internet mengenai kasus-kasus keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pengama tan Tugas Individu Lembar Pengamata n Laporan tertulis & Kliping 2 jam 2 jam Alat : Laptop & Infocus Artikel dari media cetak dan internet serta Foto , CD Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 6
NIP. NIP. SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Genap Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 4.1 4.2 4.3 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara Menjelaskan Tahap-tahap perjanjian internasional Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan · Mendeskrip sikan pengertian hubungan internasional · Mendeskrip sikan pentingnya hubungan internasional  Mengidentif ikasi sarana-sarana hubungan internasional  Menguraik an tahap-tahap perjanjian internasional  Menguraik an peranan ASEAN, AA dan PBB dalam meningkatkan hubungan 4.1.1 Pengertian Hubungan Internasional 4.1.2 Peranan Hubungan Internasional 4.1.3 Sarana-sarana hubungan internasional 4.2.1 Tahap-tahap Perjanjian Internasional 4.3.1 Peranan ASEAN 4.3.2 Peranan AA 4.3.3 Peranan PBB  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian hubungan internasional  Secara klasikal mendiskusikan peranan hubungan internasional dan sarana-sarana dalam hubungan internasional  Secara kelompok menguraikan tahap-tahap perjanjian internasional  Secara kelompok menggali informasi melalui media cetak dan internet mengenai peranan ASEAN, AA, dan PBB Ulangan Ulangan Tugas kelompok Tugas kelompok Uraian Uraian Resume Laporan tertulis dalm bentuk power point 1 jam 1 jam 1 jjam 2 jam 2 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Alat Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 7
No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 4.4 hubungan internasional Menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia internasional  Menunjukk an manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia 4.4.1 Manfaat Perjanjian- Perjanjian Internasional yang melibatkan Indonesia  Mempresentasikan hasil temuan 3 kelompok kajian  Secara klasikal menguraikan beberapa contoh perjanjian internasional Ulangan Uraian 2 jam Presentasi: - laptop - infocus Bahan : petunjuk penugasan individu dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn NIP. NIP. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 8
SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Genap Standar Kompetensi : 5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 5.1 5.2 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional · Menguraik an sistem hukum dan oeradilan internasional  Mengidentif ikasi penyebab timbulnya sengketa internasional  Menguraik an cara penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah internasional 5.1.1Sistem hukum dan Peradilan Internasional 5.2.1 Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional 5.2.2 Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang sistem hukum dan peradilan internasional  Secara klasikal menngidentifikasi melalui kajian pustaka mengenai sebab-sebab timbulnya sengketa internasional  Secara kelompok menggali nformasi melalui media massa dan internet tentang peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa internasional Ulangan Ulangan Tugas kelompok Uraian Uraian Laporan diskusi & kliping 1 jam 1 jam 2 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Budaya Politik oleh Almond , Bina Aksara 1984 Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 9
No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional  Menunjukk an sikap menghargai putusan Mahkamah Internasional 5.3.1 Menghargai Putusan Mahkamah Internasional  Secara kelompok melalui diskusi menunjukkan sikap menghargai putusan Mahkamah Internasional (satu contoh kasus sesuai pilihan kelompok dan sekaligus digabung pelaksanaannya pada saat membahas materi peranan mahkamah internasional)  Mempresentasi hasil diskusi kelompok dalam bentuk power point Tugas kelompok Pengama tan Laporan tertulis dan kliping Performanc e 1 jam 2 jam Foto , CD/VCD Sengketa internasional: kasus Irak, Bosnia, Afghanistan, dll Alat Presentasi: - laptop - infocus Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn NIP. NIP. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 10
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 001/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : BUDAYA POLITIK 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 1 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 1.1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik 2. Menjelaskan orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 11
1. Buku Paket PKn Kelas XI 2 Media massa (Koran, Majalah, Internet) 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ..........., .....20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 12
Nomor : 002/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : 1. Tipe-tipe budaya politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 2. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 2 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia III. INDIKATOR 1. Mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik menurut Almond, dkk 2. Mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab 20’ - Pengendalia n diri Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 13
- Penenangan V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Surat kabar, majalah, dan internet. VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 003/RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 14
I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 3 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 1.3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik III. INDIKATOR 1. Menganalisis budaya politik yang berkembang di Indonesia. 2. Menjelaskan pendapat para pakar tentang perkembangan budaya politik di Indonesia. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 15
2. Majalah, Koran, dan Internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 004/RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 16
I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Budaya Politik Partisipan di Indonesia 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 4 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 1.4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan budaya politik partisipan di Indonesia IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 17
3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 006/RPP I. IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 18
1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Budaya Demokrasi 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 6 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 2. menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar 2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian budaya demokrasi 2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 19
3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa 5. Majalah, koran, dan internet VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 007/RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 20
I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Pengertian Masyarakat Madani dan Ciri-ciri Masyarakat Madani 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 7 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar 2.2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani III. INDIKATOR 1. Mendeskrisikan pengertian masyarakat madani 2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 21
2. Buku-Buku Sumber yang Relevan 3. Majalah, Koran, dan internet 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 008/RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 22
I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Demokrasi di Indonesia 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 8 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar 2.3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi III. INDIKATOR 1. Menganalisis pelaksanaan demokrasi yang berkembang di Indonesia 2. Menjelaskan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila 3. Menganalisis pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerjasama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 23
V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........, ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 009/RPP I. IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 24
1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Pemilihan Umum dan Perilaku yang Mendukung Tegaknya Prinsip-Prinsip Demokrasi 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 9 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar 2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari III. INDIKATOR 1. Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari 2. Memberi contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan hakikat Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. 4. Menunjuk contoh perilaku yang mendukung tegaknya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 25
V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........, ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 010/RPP I. IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 26
1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke: 10 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Kompetensi Dasar 3. 1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan 2. Menguraikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 27
1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........, ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 012/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 28
2. Materi Pokok : Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 12 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Kompetensi Dasar 3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan III. INDIKATOR 1. Mengidentifikasi dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 2. Menyebutkan contoh perilaku penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan di Indonesia. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 29
1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 013/RPP I. IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 30
1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Sikap Keterbukaan dan Keadilan 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 13 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Kompetensi Dasar 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara III. INDIKATOR 1. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam negara. 3. Menunjukkan perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 31
1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 3. Majalah, koran, dan internet 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 014/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 32
2. Materi Pokok : Hubungan Internasional 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 14 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 4. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional 5. Kompetensi Dasar 4. 1. Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional 2. Mendeskripsikan pentingnya hubungan internasional 3. Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 33
3. Majalah, Koran, dan Internet 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 015/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 34
2. Materi Pokok : Tahap-Tahap Perjanjian Internasional 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 15 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional 2. Kompetensi Dasar 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional III. INDIKATOR 1. Menguraikan tahap-tahap perjanjian internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 35
VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. . RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 016/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 36
2. Materi Pokok : Organisasi Internasional 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 16 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional 2. Kompetensi Dasar 4.3. Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional III. INDIKATOR 1. Menguraikan peranan ASEAN, AA dan PBB dalam meningkatkan hubungan internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 37
4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 017/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Manfaat Kerja Sama dan Perjanjian Internasional 3. Kelas/Program : XI Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 38
4. Pertemuan Minggu ke : 17 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional 2. Kompetensi Dasar 4.4. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia III. INDIKATOR 1. Menunjukkan manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 39
VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 018/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Hukum Internasional Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 40
3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke: 18 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional 2. Kompetensi Dasar 5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional III. INDIKATOR 1. Menguraikan sistem hukum dan peradilan internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerjasama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 41
VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 019/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 42
2. Materi Pokok : Peran Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 19 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional 2. Kompetensi Dasar 5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional III. INDIKATOR 1. Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional 2. Menguraikan cara penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerjasama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 43
2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa 5. Majalah, Koran, dan Internet VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. KUNCI JAWABAN BAB 1 A. Pilihan Ganda 1. e 2. e 3. b 4. b 5. d Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 44
6. b 7. a 8. d 9. b 10. a B.Esai 1. Kondisi budaya politik Indonesia dewasa ini berada dalam masa transisi. Karena budaya politik Indonesia pernah mengalami beberapa pengaruh budaya politik seperti budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Misalnya, budaya politik yang berangkat dari paham masyarakat Jawa. Hal itu pernah terjadi ketika negeri ini dipimpin oleh Soeharto. Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu, dalam hal ini tentu saja agama Islam. Agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas dan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Budaya politik Islam biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik dengan pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Sedangkan budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau pendasaran pada agama tertentu. Budaya ini sangat kuat pengaruhynya dalam pemerintahan Orde Baru. Di dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual, dan militer. Dari ketiga tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia maka kita tidak bisa menentukan budaya politik mana yang paling berpengaruh dalam kehidupan negara Indonesia. Tetapi ketiga tipe budaya politik seperti yang dikemukakan oleh Almond hampir mempengaruhi seluruh budaya politik Indonesia. 2. Masa transisi menuju demokrasi sangat berdampak pada berkembangnya budaya politik partisipan di Indonesia. Karena masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Masyarakat sudah mulai memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat juga cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap perasn tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Masyarakt mulai menyadari bahwa merekalah pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka bukan lagi menjadi objek politik tetapi subjek politik. 3. Politik parokial adalah budaya politik yang frekkuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. Di sini peran kepala suku, kepala kampung, atau tokoh masyarakat sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan religius. Sedangkan budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya politik di mana anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuai yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dlaam proses politkk yang berlangsung. Jika dikaitkan dengan dimensi budaya politik maka dimensi pertama yang membedakan antara budaya politik parokial dan budaya partisipan. Di mana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik negara, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara. Selain itu pada pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan, penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam budaya politik parokial sangat bergantung pada pemimpinnya sedangkan dalam budaya politik partisipan masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 45
4. Menurut hemat saya, dalam menjalankan pemerintahan sekarang ini, pemerintahan masih mengedepankan hubungan patron-klien. Hal itu masih sangat dipengaruhi oleh budaya politik tradisioanl yang berkembang dalam masyarakat kita. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sistem ini mulai diminimalisir karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan budaya politik semakin maju. Hal itu ditunjukkan lewat partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, dan kebijakan dalam pembangunan negara. 5. Hubungan antara budaya politik dan partisipasi politik terletak pada sistem nilai bersama yang berkembang dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. 6. Orientasi politik menurut Almond dan Verba sebagai berikut: - Orientasi kognitif merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. - Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para aktor dan penampilannya. Perasaan masyarakat ini bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat. - Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki. Dari ketiga orientasi politik ini, Almond dan Verba mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik. Ketiga objek dari orientasi politik tersebut adalah: - Peran atau struktur dari sebuah institusi politik. Contohnya adalah peran atau struktur badan legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah) atau birokrasi. Yang dituju pada objek ini adalah lebih pada institusinya buka aktor atau orangnya. - Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator. Yang dituju pada objek kedua ini justru pada aktor atau orangnya. - Kebijakan atau keputusan, penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di dalam negara. Yang dituju pada objek ketiga ini adalah produk dari aktor-aktor politik. 7. Tidak mungkin suatu masyarakat memiliki budaya politik. Karena budaya politik merupakan dimensi psikologis dari ssitem politik. Budaya politik juga merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat tidak mungkin tidak ada budaya politik. 8. (Jawaban untuk nomor 8 disesuaikan dengan artikel di koran atau internet) 9. Negara sangat berperan dalam membentuk partisipasi politik masyarakatnya. Contohnya, pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi pembatasan politik terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat menerima begitu saja apa yang menjadi keputusan pemerintah atau negara. Meskipun negara membatasi partisipasi politik, namun ada beberapa keadaan di mana para pemimpin pemeritanhan mengambil jalan lain dan berusaha untuk mengerahkan kelompok-kelompok politik baru untuk menunjang kedudukan mereka. Beberapa peristiwa perluasan partisipasi politik yang paling menonjol sesungguhnya adalah telah terjadi dalam beberapa keadaan di mana pihak yang mempunyai hasrat juga mempunyai kemampuan. Selian itu, negara sebagai suatu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentu dan pelaksana tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yagn berkatain hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 46
masyarakat, lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan dan LSM, pelaksanaan Pemilu dan munculnya kelompok-kelompok kontemporer. 10. Syarat ideal menuju budaya politik yang demokratis adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat bukan lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek dari sebuah negara. Karena dengan dengan mengembangkan budaya politik demokratis diharapkan seluruh rakyat dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Dengan mengembalikan kedaulatan negara pada rakyat, maka para pemegang kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai tuan yang harus dilayani. Sebaliknya, mereka adalah pelayan yang harus melayani semua kebutuhan rakyat. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 2 A. Pilihan Ganda 1. a 2. b 3. c 4. a 5. a 6. c 7. a 8. b 9. c 10. a B. Esai 1. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Untuk mencapai tata masyarakat seperiti ini, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut: · Free public sphere (ruang publik yang bebas) Ruang publik diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat serbagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. · Demokratisasi Demokratisasi menjamin munculnya masyarakat madani. Karena pelaku politik daslam suatu negara cenderung menyumbat masyarakat sipil. Mekanisme demokrasilah yang memiliki kekuatan untuk mengoreksi kecenderungan itu. Sementara itu, untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut berbanding lurus dengan kesediaan untuk menerima dan memberi secara berimbang. · Toleransi Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 47
dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda. · Pluralisme Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segala segi. · Keadilan sosial Keadilan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini memungkinkan jika tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada seseorang atau sekolompok masyarakat. · Partisipasi sosial Partisipasi sosial yagn benarb-enar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. Antitesis dari masyarakat madani adalah tirani yang memasung kehidupan bagnsa secara kultural dan struktural, serta menempatkan cara-cara manipulatif dan represif sebagai instrumen sosialnya. · Supremasi hukum Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Ini bisa terjadi apabila terdapat komitmen yang kuat antarkomponen bangsa untuk saling mengikat diri dalam sistem dan mekanisme yang disepakati bersama. Demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas yang pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi kelompok mayoritas. Dilihat dari ciri-ciri masyarakat madani di atas, semua ciri itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Di mana setiap ciri sudah memberi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Free public sphere atau ruang publik yang bebas bagi masyarakat sangat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat seperti adanya kebebasan pers, berserikat atau berkumpul. Dalam proses demokratisasi, adanya keterlibatan masyarakat Pemilu atau pemilihan umum. Toleransi, dan pluralisme sudah nampak dalam kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat saling menghormati satu sama meskipun pandangan politik, agama, ras, sukunya berbeda. Sedangkan partisipasi sosial dan supremasi hukum pun mulai ditegakkan. Sebagai contoh, muncul peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa. Namun, yang masih dipertanyakan adalah ciri keadilan sosial karena keadilan sosial ini masih dalam proses perjuangan yang panjang. Karena masih ada masyarakata yang kaya dan miskin. 2. Supremasi hukum adalah sikap atau penghargaan hukum yang dapat memberi keadilan bagia semua orang. Artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Hukum harus ditegakkan dmei membentuk sebuah masyarakat beradab. Menurut hemat saya, supremasi hukum sudah mulai diterapkan di Indonesia hal itu dapat kita lihat dalam demokrasi dalam bidang politik di mana terdapat penegakkan Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 48
kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum, ada upaya untuk memberi kehidupan yang layak bagi semua warga negara, dan demokrasi dalam bidang hukum seperti pengakuan dan perlindungan HAM, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Contohnya ada upaya hukum untuk mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM Munir. Atau pembebasan para narapidana politik dan tahanan politik. 3. Sebab-sebab runtuhnya Orde Lama dan Orde Baru: - Pemerintahan yang bersifat otoriter yang terwujud dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. - Terjadi penyimpangan ideologi, yaitu konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) - MPRS melalui ketetapan MPRS N0. III/MPRS/1963 mengangkat Presiden Soekarno menjadi Presiden Seumur hidup. - DPR hasil Pemilu 1955 dibubaskan oleh Presiden. - Hak budge DPR tidak berjalan dengan baik pada tahun 1960 karena tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. - Pemimpin lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dijadikan menteri negara, yang berarti dijadikan sebagai pembantu presiden. - Berubanya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi ‘Poros Jakarta-Peking,” konfrontosi dengan Malaysia, hinga pada puncaknya, Indonesia kelaur dari keanggota PBB. Sebab-sebab keruntuhan Orde Baru: - Demokrasi Pancasila dalam rezim ORBA masih sebatas retorika dan gagasan, belum mendarat dalam tataran penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberi ruang bagi kehidupan demokrasi. Rezim ini ditandai dengan adanya: · Dominannya peranan ABRI · Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik · Pengebirian peran dan fungsi partai politik · Campur tangan pemerintahan dalam berbagai urusan partai politik dan publik. · Massa mengambang · Monopoli ideologi negara · Inkorporasi lembaga non pemerintah. - Orde Baru berupaya menanamkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik hanya bisa dicapai dengan membatasi partisipasi politik. Pada saat bersamaan, masyarakat digiring ke pemahaman ini sebagai bagian utuh dari negara. - Adanya program indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. - Menghindari perbedaan pendapat berarti menciptakan harmoni. - Orde Baru kemudian tak ubanya sebagai sebuah panser pragmatisme yang berjalan tanpa hambatan. - Karakter totalitarian yang berlalu kental. Karekter ini menjadi sesuatu yang sangat ganjil di tengah Indonesia yang tengah berkembang pesat selama dekade 1990-an. Meningkatnya kesadaran rakyat dan munculnya kelas menengah baru membuat kian banyak orang yagn mulai sadar akan haknya. 4. Menurut hemat saya, stabilitas politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan belum terwujud dalam setiap orde. Hal itu dapat kita lihat dalam setiap orde. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 49
Kondisi politik pada zaman Orde Lama tidak stabil karena sistem parlementer tidak berjalan dengan baik. Karena partai politik dan lembaga legislatif sangat mendominasi pemerintahan. Kabinet parlamenter yang dibangun sangat rapuh sehingga usia kabinet ini tidak bertahan lama. - Terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti penyimpangan ideologis, pemusatan kekuasaan, mengangkat presiden seumur hidup, perubahan sikap politik dan lain sebagainya. - Dari segi positifnya, Presiden memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kondisi stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamaan yang terjadi pada Orde Lama lebih stabil dengan memberi koreks terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada rezim Orde Lama. Dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru berupaya menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum, dalam bidang ekonomi ada upaya untuk memberi kehidupan yang layak bagi semua warga, dan dalam bidang hukum terdapat pengakuan dan perlindungan HAM serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun kenyataan, praktek kenegaraan dan pemeritahan rezim Orde Baru tidak memberi ruang kepada demokrasi, membatasi partisipasi politik, pengindoktrinasian P4, menghindari perbedaan pendapat, dan aspirasi politik dikebiri, dan pembatasan dalam mengeluarkan pendapat dan kritik, karakter totalitarian sangat kental. Kondisi stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan pada orde reformasi sudah mulai menunjukkan pembaruan. - Adanya kebebasan pers - Kemerdekaan membentuk partai politik - Terselenggaranya pemilu yang demokratis - Pembebasan narapidana politik dan tahanan politik - Otonomi daerah - Adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaannya pada sebuah negara demokrasi. - Diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi Negara RI 5. Pelaksanaan demokrasi akan berjalan dengan baik jika terdapat payung hukum yang khusus mengaturnya karena penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Artinya demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi bagi kelompok minoritas. Demikian pula jika partisipasi masyarakat dalam demokrasi tanpa penegakkan hukum makan membentuk masyarakat tanpa kendali. Kepastian hukum berhubungan dengan demokrasi terdapat dalam pemilihan umum seperti tata cara pemilu, kejelasan dan kepastian aturan main dalam pelaksanaan pemilu yang jurdil dan bebas, dan rahasia. Selain itu terdapat sanksi dan hukuman dalam penegakan hukum dan pelaksanaan penindakan bagi yang melanggar atas dasar kepastian aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian pelaksanaan keadilan dalam sanksi pelanggaran, dan penghitungan suara yang jujur karena adanya kontrol masyarakat sendiri dan independsi lembaga pengawas pemilu mengenai perselisihan hasil pemilu. 6. Perbedaan nilai demokrasi menurut Blaug & Schwarzmantel dengan pemikiran Riswandha Imawan sebagai berikut: · Prinsip-prinsip demokrasi menurut Blaug dan Schwarzmantel sebagai berikut: - Kebebasan dan otonomi (freedom and autonomy) - Persamaan (equality) - Perwakilan (representation) - Kekuasan mayoritas (majority rule) - Kewarganegaraan (citizenship) Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 50
· Prinsip-prinsip demokrasi menurut Riswandha Imawan sebagai berikut: Menurut Riswandha, prinsip-prinsip demora yang dikehendaki oleh rakyat adalah sebagai berikut: - Demokrasi yang deliberatif (mengutamakan musyawarah) - Substantif (mengena ke akar permasalahan) - Partisipatif (melibatkan seluruh rakyat) 7. Yang menyebabkan Demokrasi Pancasila belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara sebbagai berikut: · Karena demokrasi Pancasila masih dimaknai sebatas arena politik. Pendidikan politik terhadap masyarakat tidak diikuti dengan demokrasi di bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. · Demokrasi masih sebatas keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu, itupun masih sebatas memilih pemimpin. Padahal demokrasi adalah wahana di mana rakyat menunjukkan kedaulatannya. · Karena kita selalu mengikuti trend demokrasi yang ada di negara-negara lain. Kita tidak pernah melihat demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. 8. Kelemahan dari sistem pemilu pada tahun 2004 untuk memilih anggota DPR karena calon wakil rakyat ditentukan oleh partai politik yang belum tentu disetujui oleh masyarakat atau rakyat. Selain itu, setiap peserta parpol dapat mengajukan calon sebanyak 120 persen dari jumlahkursi yang tersedia maka secara otomatis menguntungkan partai politik yang besar. Lalu di mana wakil rakyat yang diusulkan oleh rakyat sendiri? Itulah kelemahan dairi sistem pemilu pada tahun 2004 untuk memilih anggota DPR. Akibatnya sistem pemilihan seperti menyebabkan wakil rakyat bukan membela kepentingan rakyat tetapi justru membela kepentingan partainya. 9. Beberapa prasyarat yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani: a. Adanya free public sphere (ruang publik yang bebas) Dalam ruang publik yang bebas ini masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara dapat melakukan keegiatan secara merdeka seperti menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul dan mempublikasikan informasi kepada publik. Dengan demikian tidak terjadi pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasnya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh pemerintah yang berkuasa. b. Demokratisasi Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut berbanding lurus secara berimbang. Dengan demikian, mekanisme demokrasi antarkomponen bangsa, terutama pelaku politik praktis, merupakan bagian yang terpenting dalam menuju masyarakat madani. c. Toleransi Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. d. Pluralisme Pluralisme adaslah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. e. Keadilan sosial Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 51
Keadilan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. f. Partisipasi sosial Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. g. Supremasi hukum Penghargaan terhadap hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran atas hukum. 10. Menurut hemat saya, penyusunan anggota kabinet terkesan kompromi dan “politik dagang sapi” karena pengaruh partai politik terutama partai politik yang besar. Hal ini menimbulkan proses demokrasi di negeri ini akan berjalan sangat lamban. Jika bangsa Indonesia mau menerapkan sistem demokrasi yang murni maka harus berpaling pada esensi utama demokrasi yaitu berdasarkan pilihan rakyat dan presiden terpilih memilih anggota kabinet tanpa campur tangan dari legislatif. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 3 A. Pilihan Ganda 1. a 2. e 3. c 4. b 5. a 6. e 7. d 8. a 9. b 10. a B. Esai 1. Pernyataan UUD 1945 tentang keadilan sebagai berikut: Keadilan yang dimaksud adalah memberi hak peada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, menurut UUD 1945 adalah rakyat yang berhak menerima apa yang menjadi haknya. Seperti pernyataan dalam pasal 34 UUD 1945, menyatakan ”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. 2. Dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut; a. Tumbuh dan berkembangnya KKN (Korupsi, Kolusi, dsan Nepotisme) pada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkatan. Mulai dari kelurahan hingga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 52
b. Pejabat atau kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun strategi bagaiman modalnya bisa kembali. Akibatnya, terjadi berbapai penyunatan anggaran bagi rakyat miskin. c. Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap fasilitas publik akan terus dikurangi. d. Menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. Akibatnya, masyarakat yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan. Kesenjangan ini juga menimbulkan pertikaian, yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. 3. Pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN ternyata hanyalah sebatas peraturan yang hanya berfungsi sebagai slogan saja. Terbukti bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam kurun waktu singkat sudah sangat parah bahkan selalu menempati rangking puncak. 4. Menurut pendapat saya, kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan Pasal 34 UUD 1945 pada dasarnya belum terlaksana dengan baik. Pemerintah tidak berhasil menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akumulasi modal yang berputas pada segelintir orang saja pada masa Orde Baru, sedangkan pada masa Reformasi, upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik pula. 5. Privatisasi BUMN dilakukan pemerintah belakangan ini menurut hemat saya tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Karena kemakmuran masyarakat sebenarnya lebih diutamakan dalam penjelasan pasal tersebut, bukan kemakmuran perorangan. Jika dilakukan privatisasi BUMN maka upaya untuk mensejahterakan rakyat semakin berkurang karena sumber untuk mensejahterakan rakyat sudah berada di pihak privat bukan pemerintah. 6. Ada kaitan erat antara birokrasi pemerintah yang akuntabel dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah dan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas sebagai perwujudan good governance dapat berbentuk akuntalibitas program, keuangan, dan politik. Upaya peningkatan birokrasi pemerintah yang akuntabel berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah atas tuntutan publik, baik dalam statusnya sebagai warga negara maupun sebagai pembayar pajak. Pemerintah yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hubungan yang erat terdapat pada pengelolaan birokrasi yang efisien dan efektif yang menjadi syarat terpenting dalam penyediaan pelayanan publik yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. 7. Persamaan antara birokrasi pada zaman kolonial dan pada masa sekarang ini sebagai berikut; - Birokrasi menjadi alat dan sarana yang efektif untuk menguasai rakyat. Birokrasi baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia selalu mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandang sehingga terbentuk hubungan yang tidak imbang antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat yang dikuasai. - Peranan rakyat terhadap eksistensi birokrasi pemerintah kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara. Mereka yang menjabat memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh rakyat. - Perilaku birokrasi selalu diwarnai dengan sikap sopan yang harus dilakukan oleh orang yang kekuasaannya lebih rendah. - Birokrasi menjadi alat penguasa yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik penguasa. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 53
8. Prasyarat yang dibutuhkan untuk terwujudnya pemerintah yang transparan: a. Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman keimanan yang berdimensi akhlak atau moral individu penyelenggara negara. b. Perbaikan kontrol masyarakat. Masyarakat harus peduli terhadap tindak korupsi yang dilakukan anggota masyarakat dan penyelenggara negara. c. Perbaikan budaya yang kondusif, dengan cara memperbaiki budaya yang sudah rusak, misalnya budaya yang menganggap pejabat kaya raja adalah lumrah, budaya takut mengkritik, dan budaya takut mengontrol. d. Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan negara. 9. Kaitan antara e-government dengan efisiensi jalannya pemerintahan: E-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Ada dua hal yang utama dalam pengertian e-government di atas yaitu penggunaan teknologi informasi (salah satunya internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien. Karena dengan teknologi informasi yang seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih cepat asal digunakan dengan tepat. 10. Parameter yang dapat dijadikan ukuran pemerintah telah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pada dasarnya diperulkan jaminan UU, bantuan dan rehabilitasi sosial, proses pemberian bantuan, jaring pengaman sosial, partisipasi masyarakat, transparansi, dan hak serta kewajiban dalam jaminan kesejahteraan sosial. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 4 A. Pilihan Ganda 1. e 2. e 3. c 4. b 5. a 6. c 7. a 8. a 9. b 10. e B. Esai 1. Hubungan internasional memiliki implikasi hak dan kewajiban negara yang melakukan hubungan karena hubungan internasional diperlukan demi kepentingan nasional yang meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kedaulatan wilayah. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Selain itu, hubungan internasional berdampak pada hak dan Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 54
kewajiban negara tersebut guna memelihara perdamaian dunia yang meliputi penyelesaian konflik secara damai, dan membuat perjanjian damai. 2. Menurut hemat saya, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki citra bangsa Indonesia di mata internasional adalah Indonesia harus bersifat netral, terlepas dari nilai-nilai apakah bermoral atau tidak bermoral. Penggunaan dan nilai-nilai diplomasi harus sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan kemahiran pelaksanaan. Maka kementerian luar negeri, kedutaan besar, atau konsulat yang mewakili negara perlu melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan negara-negara yang akan diadakan kerja sama. Mereka harus membangun citra atau image yang baik tentang Indonesia. 3. Yang dilakukan negara Indonesia untuk melindungi kepentingan negaranya adalah Indonesia sebaiknya menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Indonesia perlu memiliki sikap tegas terhadap kebijakan internasional tersebut. Selain itu, Indonesia juga bisa menentang segala bentuk kebijakan yang merugikan Indonesia sendiri. 4. Peranan ASEAN dalam penyelesaian masalah internasional saat ini sebagai berikut: a. ASEAN Regional Forum (ARF) Keanggotaan ARFsemakin meluas, mulai dari 10 negara ASEAN, Amerika Seritak, Australia, RRC, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Uni Eropa, serta Papua Niugini dan Mongolia, sebagai peninjau ARF. Dalam ARF ASEAN tetap memegang peranan penting. Tujuan dari ARF ini adalah meningkatkan kerja sama politik dan keamanan di Asia Pasifik. b. ASEAN memelopori Perjanjian Persahbatan dan Kerja sama di Asia Tenggara (TAC. Pada kesempatan ini, Jepang dan Pakistan juga turut menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) pada tanggal 2 Juli 2004. Para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam komunike bersama mendorong negara-negara non-Asia Tenggara lailn turut menandatangani TAC. c. Peranan ASEAN dalam masalah Asia Timur ASEAN hanya dapat melakukan lobi-lobi dan diplomasi dalam momen penting negara-negara ASEAN seperti KTT Asia-Afrika dan pertemuan-pertemuan lainnya. d. Menyelesaikan persoalan ASEAN Vegetables Oil Club (AVOC) Persoalan AVOC antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur kesepakatan ahrga minyak kelapa sawit menjadi keruh, karena tudingan melakukan praktek kartel dan melanggar kesepakatan perdagangan bebas. Sebenarnya dalam perdangan bebas harga ditentukan mekanisme pasar. Antara asosiasi minyak sawit Indonesia dengan Malaysia tidak ada upaya mengatur harga. 5. Yang saya ketahuai tentang WTO adalah salah satu organisasi antarpemerintah yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara yang berhubungan dengan perdagangan dunia. Dampaknya terhadap Indonesia, lewat organisasi perdagangan dunia, berbagai produk yang dihasilkan oleh Indonesia dapat dipasarkan atau dikenal di luar negeri. Semakin banyak orang mengenal kekayaan Indonesia dan banyak investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, banyak produk-produk dari luar negeri bebas diperdagangkan di Indonesia. Namun di sisi lain, dengan adanya era perdagangan dunia ini, produk-produk Indonesia kadang-kadang kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Dan juga orang-orang Indonesia mulai merasa gengsi kalau menggunakan produk dalam negeri. Mereka merasa menggunakan produk luar negeri lebih bermutu daripada produk dalam negeri. Jadi pengaruh WTO di satu sisi membawa dampak positif tetapi di sisi lain membawa dampak negatif. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 55
6. Tahap-tahap perjanjian internasional selalu berpedoman pada Konvensi Wna 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Dalam Konvensi itu disebutkan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Tahap-tahap perjanjian internasional sebagai berikut: a. Perundingan (Negotiation) Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antarpihak/negara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat oleh subjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu diadakan penjajakan (survei) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Pada tahap negosiasi atau perundingan dapat diwakili oleh pejabat dengan menunjukkan surat kuasa penuh (fullpowers). Negosiasi bisa dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar. Jika ada kepercayaan dan kesepakatan maka ditindak lanjuti dengan tahapan kedua. b. Penandatanganan (Signature) Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, perjanjian internasional biasanya dilakukan oleh para menteri luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian multilateral, penandatangan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara. c. Pengesahan (Ratification) Penandatangan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Inilah yang siebut dengan ratifikasi. Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Adanya ratifikasi memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan rakyatnya. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Contoh perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain yang sudah diratifikasi: - Kerja sama RI – Kanada dalam bidang pembangunan. Kerja sama dengan Pemerintah Kanada meliputi proyek-proyek bantuan teknik dan buka merupakan proyek-proyek konstruksi atua pengadaan peralatan. Oleh karena itu, komponen pengiriman tenaga ahli dan studi kebijaksanaan/seminar cukup besar. - Kerja sama RI – RRC dalam bidang pertanian. Kerja sama bilateral bidang pertanian (termasuk perikanan) dengan RRC didasari oleh beberapa kesepakatan seperti Minutes of Talk, Record of Discussion of the First Meeting between Indonesia and the People’s Republic of China on Fisheries Issue dan lain sebagainya. - Kerja sama dengan pemerintah Iran terutama dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. - Kerja sama Kanada dengan beberapa negara ASEAN. - RI – ASEAN - Arab Saudi dengan negara-negara Teluk. 7. Menurut hemat saya, masuk menjadi anggota PBB bukan merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk eksis dalam pergaulan internasional. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, negara Indonesia masih tetap eksis melakukan kerja sama dengan negara-negara lain. Indonesia masih bekerja sama dengan Filipina, Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 56
Singapura, dan negara-negara lain. Selain itu, keterlibatan PBB akhir-akhir ini dipertanyakan setelah Amerika melakukan invansi ke Irak. Amerika sebagai salah satu negara anggota PBB tidak menjaga perdamaian tetapi bahkan menciptakan peperangan yang berkepanjangan di Irak. 8. Organisasi internasional nonpemerintah yang saya ketahui adalah Palang Merah Internasional (PMI). Organisasi ini biasanya bergerak di bidang kemanusiaan ketika terjadi bencana di sebuah negara. Organisasi selalu siap membantu negara yang mengalami bencana tersebut. Biasanya organisasi ini bergerak dalam bidang kemanusiaan. Mereka menolong atau membantu orang-orang yang terkena bencana. Orang-orang yang masuk dalam organisasi ini dilindungi oleh lembaga yang berwewenang. 9. Kerja sama internasional antara Indonesia dan Iran terjadi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Cultural Agreement ditandatangani pada tanggal 27 April 1971. Draft kerja sama itu dibuat kembali dan ditandatangani kembali pada tanggal 10 Mei 2006 pada saat Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia. Penandatanganan draf dilakukan oleh Sekjen Depbudpar, Dr. Sapta Nirwandar, serta Deputi Menteri untuk Asia Pasifik dan CIS dari Kementerian Luar Negeri Iran, Mehdi Safari. Untuk bidang kepariwisataan, kerja sama dituangkan dalam MoU on Tourism yang pernah ditandatangani pada atangal 16 Desember 2002. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah The First Working Group Meeting on Tourism between Indonesia-Iran yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Minutes of Meeting yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2006. Pertemuan Menbudpar dengan Presiden Iran menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berikut: a. Dalam Working Group Meeting telah dibicarakan upaya-upaya peningkatan kerja sama bidang kebudayaan dan pariwisata. b. Hubungan baik selama ini diharapkan dapat ditingkatkan dari hubungan kerja sama bilateral menjadi kerja sama regional dan internasional. c. Pemerintah Iran menyampaikan ucapan terimakasihnya atas dukungan Pemerintah Indonesia terhadap usaha Iran memperoleh haknya dalam pembangunan ilmu pengetahuan. d. Indonesia dan Iran sepakat untuk mengembangkan kerja sama investasi di bidang spa dan pembuatan film. e. Pemerintah Iran berharap agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan fasilitas visa terhadap wisatawan Iran yang berkunjung ke Indonesia, sebagaimana yang telah Pemerintah Iran berikan kepada wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Iran. Menbudpar menampung permintaan tersebut dan menginstruksikan pada unit-unit terkait untuk disampaikan pada instansi yang berwenang. f. Wakil presiden Iran mengundang Menbudpar untuk berkunjung ke Iran. 10. Menurut pendapat saya, hubungan kerja sama di antara enam negara tersebut harus diterapkan secara serius lewat penegakan hukum. Jika tidak maka human trafficking akan terus berlanjut. Maka yang harus dilakukan oleh keenam negara dan pemerintah tersebut membentuk sebuah perjanjian yang harus diaplikasikan dalam kehidupan bersama. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 5 A. Pilihan Ganda Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 57
1. c 2. b 3. e 4. c 5. a 6. c 7. c 8. c 9. c 10. a B. Esai 1. Tiga macam perjanjian yang telah menjadi hukum internasional yang bersifat umum antara lain: a. Negara Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang klasik. Artinya, semenjak lahirnya hukum internasional, negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional. Bahkan , hingga sekarang pun, masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antar negara. b. Takhta Suci Takhta Suci (Vatikan) merupakan subjek hukum internasional. Hal ini merupakan peninggalan sejarah masa lalu. Ketika itu, Paus bukan hanya merupakan kepala Gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang, takhta suci mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota negara. Takhta suci merupakan suatu subjek hukum dalam arti yang penuh. Ia mempunyai kedudukan sejajar dengan negara. c. Palang Merah Internasional Palanga Merah Internasional mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional, lahir karena sejarah masa lalu. Pada umumnya, kini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun ruang lingkupnya terbatas. 2. Indonesia sebenarnya, tidak berhak kehilangan kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan hanya karena kepatuhan Indonesia pada hukum internasional yang telah mengatur perbatasan tersebut. Jika Indonesia dapat membuktikan catatan sejarah atau budaya, posisi strategis, atau sumber daya ekonomi, misalnya adanya minyak bumi atau air tanah maka Indonesia tidak perlu kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. 3. Indonesia berhak memiliki Blok Ambalat dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya karena dilihat dari posisi, batas, dan sumber daya alamnya, Blok Ambalat termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Maka Indonesia berhak memiliki Blok Ambalat. 4. Jika terjadi pergeseran patok pada batas wilayah darat antara RI dan Malaysia, maka kasus tersebut termasuk sengketa teritorial karena suatu negara Malaysia mengkalim sebuah wilayah itu berada di wilayahnya. Jenis sengketa ini sering terjadi karena alasan budaya dan sejarah. Kelompok budaya tertentu mungkin telah menempati sebuah daerah dalam jangka waktu yang lamadan mendasarkan klaim mereka atas wilayah tersebut. 5. Perbedaan antara hukum publik internasional dan hukum privat internasional: Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 58
a. Hukum publik internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat. Hukum publik internasional disebut juga hukum antarnegara atau hukum internasional. b. Hukum privat (perdata) internasional, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenan dengan keperdataan. Hukum privat (perdata) internasional dikenal juga dengan istilah hukum antarbangsa. 6. Hukum internasional begitu penting untuk mengatur hubungan antarnegara karena secara langsung dapat memberikan penyelesaian dalam suatu masalah hukum internasional. 7. Hukum internasional harus memperhatikan batas-batas teritorial suatu negara artinya negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya. 8. Kawasan Asia Pasifik lebih stabil bila dibandingkan dengan kawasan Timur Tengah karena sengketa mengenai batas negara yang muncul ketika suatu negara mengklaim daerah di suatu negara yang berdekatan karena hal-hal tertentu yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal tersebut meliputi catatan sejarah atau budaya, posisi strategis, atau sumber daya ekonomi, misalnya adanya minyak bumi atau air tanah. Misalnya, sengketa antara Israel dan Palestina, antara Israel dan Lebanon dan lain sebagainya. Sengketa seperti ini membuat wilayah atau kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil. Sedangkan kawasan Asia Pasifik lebih stabil karena batas wilayah, budaya, dan sumber daya alam jelas dibatasi secara jelas dan pasti. Semuanya dilakukan lewat perjanjian yang tegas. 9. Perdamian dunia dapat menciptakan kemakmuran dan penghapusan kemiskinan di dunia jika semua umat manusia saling menghormati, hidup berdampingan dengan damai berdasarkan persamaan derajat. Dalam sudut pandang ilmu kewarganegaraan, yang juga merupakan hukum diplomatik, prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan derajat adalah menghormati kedaulatan negara lain, tidka mencampuri urusan dalam negera lain, dan saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan seperti ini akan memungkin semua warga dunia bisa menciptakan kehidupan yang lebih layak dan dengan demikian kemiskinan di dunia bisa diminimalisir atau dikurangi. 10. Terorisme dianggap sebagai kejahatan yang lintas batas negara karena dewasa ini aksi terorisme yang semakin mengancam keamanan negara dan penggunaan senjata nuklir. Negara-negara di dunia, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu menahan diri untuk tidak mengorganisasi, menganjurkan, membantu, mengambil inisiatif, atau berperang dalam aksi-aksi terorisme. Karena perang terhadap terorisme harus dilakukan secara hati-hati karena masih banyak negara yang tidak peduli terhadap kejahatan terorisme. C. jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 59

Recommended

Silabus pkn x semester 2
Silabus pkn x semester 2Silabus pkn x semester 2
Silabus pkn x semester 2Galang Eko Prasetyo
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 2
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 2RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 2
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 2yasirmaster web.id
 
RPP PKN Kurikulum 2013 kelas x
RPP PKN Kurikulum 2013 kelas xRPP PKN Kurikulum 2013 kelas x
RPP PKN Kurikulum 2013 kelas xPutri Lenggogeni
 
Rpp ppkn x bab 8 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 8 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 8 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 8 1516 8 kali jpeli priyatna laidan
 
Rpp 3-dinamika-demokrasi-indonesia- kls-xi (1)
Rpp 3-dinamika-demokrasi-indonesia- kls-xi (1)Rpp 3-dinamika-demokrasi-indonesia- kls-xi (1)
Rpp 3-dinamika-demokrasi-indonesia- kls-xi (1)Setia Iyep
 
5 rpp ham
5 rpp ham5 rpp ham
5 rpp hamBro Rayn
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4eli priyatna laidan
 
Silabus pkn x semester 1
Silabus pkn x semester 1Silabus pkn x semester 1
Silabus pkn x semester 1Galang Eko Prasetyo
 

Recommended

Silabus pkn x semester 2
Silabus pkn x semester 2Silabus pkn x semester 2
Silabus pkn x semester 2Galang Eko Prasetyo
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 2
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 2RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 2
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 2yasirmaster web.id
 
RPP PKN Kurikulum 2013 kelas x
RPP PKN Kurikulum 2013 kelas xRPP PKN Kurikulum 2013 kelas x
RPP PKN Kurikulum 2013 kelas xPutri Lenggogeni
 
Rpp ppkn x bab 8 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 8 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 8 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 8 1516 8 kali jpeli priyatna laidan
 
Rpp 3-dinamika-demokrasi-indonesia- kls-xi (1)
Rpp 3-dinamika-demokrasi-indonesia- kls-xi (1)Rpp 3-dinamika-demokrasi-indonesia- kls-xi (1)
Rpp 3-dinamika-demokrasi-indonesia- kls-xi (1)Setia Iyep
 
5 rpp ham
5 rpp ham5 rpp ham
5 rpp hamBro Rayn
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4eli priyatna laidan
 
Silabus pkn x semester 1
Silabus pkn x semester 1Silabus pkn x semester 1
Silabus pkn x semester 1Galang Eko Prasetyo
 
Buku guru pkn sma x
Buku guru pkn sma xBuku guru pkn sma x
Buku guru pkn sma xDrs Edison Sinaga
 
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...eli priyatna laidan
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1eli priyatna laidan
 
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnaseli priyatna laidan
 
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2Silabus pkn-kelas-xii-smt-2
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2Surono Surono
 
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...eli priyatna laidan
 
SK-KD PKN SD-MI
SK-KD PKN SD-MISK-KD PKN SD-MI
SK-KD PKN SD-MISMA Negeri 9 KERINCI
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIIMuhamad Yogi
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XIMuhamad Yogi
 
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negara
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negaraModul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negara
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negaraslicergun
 
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnaseli priyatna laidan
 
Rpp ppkn bab 3 pertemuan 4
Rpp ppkn bab 3 pertemuan 4Rpp ppkn bab 3 pertemuan 4
Rpp ppkn bab 3 pertemuan 4eli priyatna laidan
 
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaian
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaianBab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaian
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaianeli priyatna laidan
 
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnaseli priyatna laidan
 
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-152. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1Risky Widodo
 
PPKN Kelas XII K13 Buku Siswa
PPKN Kelas XII K13 Buku SiswaPPKN Kelas XII K13 Buku Siswa
PPKN Kelas XII K13 Buku SiswaMuhammad Pangisthu
 
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Paradigma baru pkn di sd
Paradigma baru pkn di sdParadigma baru pkn di sd
Paradigma baru pkn di sdShyntia Piranthy
 
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan ham
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan hamBab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan ham
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan hameli priyatna laidan
 
Silabus
SilabusSilabus
SilabusBambang Aryanto
 
Promes pkn kls xi sma160
Promes pkn kls xi sma160Promes pkn kls xi sma160
Promes pkn kls xi sma160mohammad syahrizal
 

More Related Content

What's hot

Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...eli priyatna laidan
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1eli priyatna laidan
 
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnaseli priyatna laidan
 
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2Silabus pkn-kelas-xii-smt-2
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2Surono Surono
 
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...eli priyatna laidan
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIIMuhamad Yogi
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XIMuhamad Yogi
 
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negara
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negaraModul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negara
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negaraslicergun
 
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnaseli priyatna laidan
 
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaian
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaianBab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaian
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaianeli priyatna laidan
 
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnaseli priyatna laidan
 
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-152. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1Risky Widodo
 
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan ham
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan hamBab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan ham
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan hameli priyatna laidan
 

What's hot (20)

Buku guru pkn sma x
Buku guru pkn sma xBuku guru pkn sma x
Buku guru pkn sma x
 
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
 
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 4 ppkn sma kelas xii kurnas
 
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2Silabus pkn-kelas-xii-smt-2
Silabus pkn-kelas-xii-smt-2
 
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
Bab 6 rpp ppkn sma kls xi menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran ke...
 
SK-KD PKN SD-MI
SK-KD PKN SD-MISK-KD PKN SD-MI
SK-KD PKN SD-MI
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
 
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negara
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negaraModul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negara
Modul pkn-x-1-hakekat-bangsa-dan-negara
 
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas x kurnas
 
Rpp ppkn bab 3 pertemuan 4
Rpp ppkn bab 3 pertemuan 4Rpp ppkn bab 3 pertemuan 4
Rpp ppkn bab 3 pertemuan 4
 
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaian
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaianBab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaian
Bab 5 rpp ppkn sma kls xi menyiram indahnya keadilan & kedamaian
 
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 1 ppkn sma kelas xii kurnas
 
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-152. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1
52. rppk pkn-sma-kls-xii-ok-1
 
PPKN Kelas XII K13 Buku Siswa
PPKN Kelas XII K13 Buku SiswaPPKN Kelas XII K13 Buku Siswa
PPKN Kelas XII K13 Buku Siswa
 
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
 
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
 
Paradigma baru pkn di sd
Paradigma baru pkn di sdParadigma baru pkn di sd
Paradigma baru pkn di sd
 
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan ham
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan hamBab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan ham
Bab 1 rpp ppkn sma kls xi menapaki jalan terjal penegakan ham
 

Similar to Buku guru pkn sma xi

Promespknsma berkarakter kelasxi
Promespknsma berkarakter kelasxiPromespknsma berkarakter kelasxi
Promespknsma berkarakter kelasxiBaoks Udin
 
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
Kurikulum 2013 (Silabus) untuk SMK
Kurikulum 2013 (Silabus) untuk SMKKurikulum 2013 (Silabus) untuk SMK
Kurikulum 2013 (Silabus) untuk SMKDedi Irawan
 
RPP Kurikulum 2013 SMP kelas VII
RPP Kurikulum 2013 SMP kelas VIIRPP Kurikulum 2013 SMP kelas VII
RPP Kurikulum 2013 SMP kelas VIIHenry Henry
 
Rpppraaksaraautosaved 140924200528-phpapp01
Rpppraaksaraautosaved 140924200528-phpapp01Rpppraaksaraautosaved 140924200528-phpapp01
Rpppraaksaraautosaved 140924200528-phpapp01Lia Waliah
 
Silabus sma-mapel-wajib-a-dan-b
Silabus sma-mapel-wajib-a-dan-bSilabus sma-mapel-wajib-a-dan-b
Silabus sma-mapel-wajib-a-dan-bachmadkhoir
 
3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls xSuaidin -Dompu
 
Bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
Bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasiBab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
Bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasieli priyatna laidan
 
Rpp ppkn sma xi kur13 bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
Rpp ppkn sma xi kur13 bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasiRpp ppkn sma xi kur13 bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
Rpp ppkn sma xi kur13 bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasieli priyatna laidan
 
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesiaBab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesiaeli priyatna laidan
 
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesiaBab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesiaeli priyatna laidan
 
Bab 3 rpp ppkn sma kls xi menelusuri dinamika demokrasi new
Bab 3 rpp ppkn sma kls xi menelusuri dinamika demokrasi newBab 3 rpp ppkn sma kls xi menelusuri dinamika demokrasi new
Bab 3 rpp ppkn sma kls xi menelusuri dinamika demokrasi neweli priyatna laidan
 
RPS_PendidikanKewarganegaraan.pdf
RPS_PendidikanKewarganegaraan.pdfRPS_PendidikanKewarganegaraan.pdf
RPS_PendidikanKewarganegaraan.pdfRezaWahyuni6
 

Similar to Buku guru pkn sma xi (20)

Silabus
SilabusSilabus
Silabus
 
Promes pkn kls xi sma160
Promes pkn kls xi sma160Promes pkn kls xi sma160
Promes pkn kls xi sma160
 
Promespknsma berkarakter kelasxi
Promespknsma berkarakter kelasxiPromespknsma berkarakter kelasxi
Promespknsma berkarakter kelasxi
 
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 2
 
Kurikulum 2013 (Silabus) untuk SMK
Kurikulum 2013 (Silabus) untuk SMKKurikulum 2013 (Silabus) untuk SMK
Kurikulum 2013 (Silabus) untuk SMK
 
RPP Kurikulum 2013 SMP kelas VII
RPP Kurikulum 2013 SMP kelas VIIRPP Kurikulum 2013 SMP kelas VII
RPP Kurikulum 2013 SMP kelas VII
 
Rpppraaksaraautosaved 140924200528-phpapp01
Rpppraaksaraautosaved 140924200528-phpapp01Rpppraaksaraautosaved 140924200528-phpapp01
Rpppraaksaraautosaved 140924200528-phpapp01
 
Silabus sma-mapel-wajib-a-dan-b
Silabus sma-mapel-wajib-a-dan-bSilabus sma-mapel-wajib-a-dan-b
Silabus sma-mapel-wajib-a-dan-b
 
SIlabus SMA mapel wajib A
SIlabus SMA mapel wajib ASIlabus SMA mapel wajib A
SIlabus SMA mapel wajib A
 
3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x
 
Silabus ppkn kls 10
Silabus ppkn kls 10Silabus ppkn kls 10
Silabus ppkn kls 10
 
3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x
 
3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x
 
3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x3.1 silabus sma pp kn kls x
3.1 silabus sma pp kn kls x
 
Bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
Bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasiBab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
Bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
 
Rpp ppkn sma xi kur13 bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
Rpp ppkn sma xi kur13 bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasiRpp ppkn sma xi kur13 bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
Rpp ppkn sma xi kur13 bab 3-menelusuri-dinamika-demokrasi
 
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesiaBab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
 
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesiaBab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
Bab 9 rpp ppkn sma kls xi mencermati potret budaya politik masyarakat indonesia
 
Bab 3 rpp ppkn sma kls xi menelusuri dinamika demokrasi new
Bab 3 rpp ppkn sma kls xi menelusuri dinamika demokrasi newBab 3 rpp ppkn sma kls xi menelusuri dinamika demokrasi new
Bab 3 rpp ppkn sma kls xi menelusuri dinamika demokrasi new
 
RPS_PendidikanKewarganegaraan.pdf
RPS_PendidikanKewarganegaraan.pdfRPS_PendidikanKewarganegaraan.pdf
RPS_PendidikanKewarganegaraan.pdf
 

More from ahmad akhyar

Akhyar pulsa agenn a
Akhyar pulsa agenn aAkhyar pulsa agenn a
Akhyar pulsa agenn aahmad akhyar
 
Akhyar pulsa agenn bos
Akhyar pulsa agenn bosAkhyar pulsa agenn bos
Akhyar pulsa agenn bosahmad akhyar
 
Penanganan perbatasan maritim
Penanganan perbatasan maritimPenanganan perbatasan maritim
Penanganan perbatasan maritimahmad akhyar
 
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraMenetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraahmad akhyar
 
Penyelesaian sengketa perbatasan2
Penyelesaian sengketa perbatasan2Penyelesaian sengketa perbatasan2
Penyelesaian sengketa perbatasan2ahmad akhyar
 
Makalah batas wilayah laut indonesia
Makalah batas wilayah laut indonesiaMakalah batas wilayah laut indonesia
Makalah batas wilayah laut indonesiaahmad akhyar
 
Kedaulatan wilayah 01
Kedaulatan wilayah 01Kedaulatan wilayah 01
Kedaulatan wilayah 01ahmad akhyar
 
Kedaulatan ryang udara negara
Kedaulatan ryang udara negaraKedaulatan ryang udara negara
Kedaulatan ryang udara negaraahmad akhyar
 
Kedaulatan negara di ruang udara a2
Kedaulatan negara di ruang udara a2Kedaulatan negara di ruang udara a2
Kedaulatan negara di ruang udara a2ahmad akhyar
 
Konvensi pbb tentang laut lepas
Konvensi pbb tentang laut lepasKonvensi pbb tentang laut lepas
Konvensi pbb tentang laut lepasahmad akhyar
 
Geopolitik indonesia a2
Geopolitik indonesia a2Geopolitik indonesia a2
Geopolitik indonesia a2ahmad akhyar
 
Pembangunan hukum kelautan
Pembangunan hukum kelautan Pembangunan hukum kelautan
Pembangunan hukum kelautan ahmad akhyar
 
Materi hukum laut 02
Materi hukum laut 02 Materi hukum laut 02
Materi hukum laut 02 ahmad akhyar
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia ahmad akhyar
 

More from ahmad akhyar (20)

Akhyar pulsa agenn a
Akhyar pulsa agenn aAkhyar pulsa agenn a
Akhyar pulsa agenn a
 
Akhyar pulsa agen
Akhyar pulsa agenAkhyar pulsa agen
Akhyar pulsa agen
 
Akhyar pulsa agen
Akhyar pulsa agenAkhyar pulsa agen
Akhyar pulsa agen
 
Akhyar pulsa agenn bos
Akhyar pulsa agenn bosAkhyar pulsa agenn bos
Akhyar pulsa agenn bos
 
Akhyar pulsa
Akhyar pulsa Akhyar pulsa
Akhyar pulsa
 
Penanganan perbatasan maritim
Penanganan perbatasan maritimPenanganan perbatasan maritim
Penanganan perbatasan maritim
 
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udaraMenetapkan batas kedaulatan wilayah udara
Menetapkan batas kedaulatan wilayah udara
 
Penyelesaian sengketa perbatasan2
Penyelesaian sengketa perbatasan2Penyelesaian sengketa perbatasan2
Penyelesaian sengketa perbatasan2
 
Makalah batas wilayah laut indonesia
Makalah batas wilayah laut indonesiaMakalah batas wilayah laut indonesia
Makalah batas wilayah laut indonesia
 
Laut lepas 02
Laut lepas 02Laut lepas 02
Laut lepas 02
 
Kedaulatan wilayah 01
Kedaulatan wilayah 01Kedaulatan wilayah 01
Kedaulatan wilayah 01
 
Kedaulatan ryang udara negara
Kedaulatan ryang udara negaraKedaulatan ryang udara negara
Kedaulatan ryang udara negara
 
Laut lepas 01
Laut lepas 01Laut lepas 01
Laut lepas 01
 
Laut lepas 04
Laut lepas 04Laut lepas 04
Laut lepas 04
 
Kedaulatan negara di ruang udara a2
Kedaulatan negara di ruang udara a2Kedaulatan negara di ruang udara a2
Kedaulatan negara di ruang udara a2
 
Konvensi pbb tentang laut lepas
Konvensi pbb tentang laut lepasKonvensi pbb tentang laut lepas
Konvensi pbb tentang laut lepas
 
Geopolitik indonesia a2
Geopolitik indonesia a2Geopolitik indonesia a2
Geopolitik indonesia a2
 
Pembangunan hukum kelautan
Pembangunan hukum kelautan Pembangunan hukum kelautan
Pembangunan hukum kelautan
 
Materi hukum laut 02
Materi hukum laut 02 Materi hukum laut 02
Materi hukum laut 02
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia
 

Recently uploaded

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 

Recently uploaded (20)

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 

Buku guru pkn sma xi

  • 1. SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 1. menganalisis budaya politik di Indonesia No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 1.1 1.2 1.3 Mendeskripsikan pengertian budaya politik menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik · Mendeskrip sikan pengertian budaya politik · Mengidentif ikasi tipe-tipe budaya politik menurut Almond, dkk · Mengidentif ikasi tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia · Menganalis is budaya politik yang berkembang di Indonesia 1.1.1pengertian budaya politik 1.2.1tipe-tipe budaya politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba 1.2.2 tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia 1.3.1 Budaya politik yang berkembang di Indonesia  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian budaya politik  Secara klasikal mendiskusikan tipe-tipe budaya politik menurut Almond dan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia  Secara kelompok menggali informasi melalui media massa tentang budaya politik yang berkembang di Indonesia  Mempresentasikan hasil temuan dan diskusi kelompok (melalui media power point) Ulangan Ulangan Tugas kelompok Pengama tan Uraian Uraian Laporan diskusi Dan Resume Performance 1 jam 3 jam 2 jam 2 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Budaya Politik oleh Almond , Bina Aksara 1984 Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 1
  • 2. No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 1.4 menampilkan peran serta budaya politik partisipan  Mendeskrip sikan budaya politik partisipan di Indonesia 1.4.1 Budaya Politik Partisipan di Indonesia  Secara individu mendeskripsikan temuannya mengenai budaya politik partispan di Indonesia Tugas individu (PR) kliping 2 jam Alat Presentasi: - laptop - infocus Bahan : petunjuk penugasan individu dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn NIP. NIP. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 2
  • 3. SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 2.1 2.2 2.3 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Megidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi · Mendeskrip sikan pengertian budaya demokrasi · Mendeskrip sikan prinsip-prinsip budaya demokrasi · Mendeskris ikan pengertian masyarakat madani · Mengidentif ikasi ciri-ciri masyarakat madani · Menganalis is pelaksanaan demokrasi yang berkembang di Indonesia 2.1.1pengertian budaya demokrasi 2.1.2 prinsip-prinsip budaya demokrasi 2.2.1 Pengertian masyarakat madani 2.2.2 Ciri-ciri masyarakat Madani 2.3.1 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era orde lama  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian budaya demokrasi  Secara klasikal mendiskusikan prinsip-prinsip budaya demokrasi  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian masyarakat madani dan mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani  Secara berkelompok menggali iinformasi melalui studi pustaka mengenai pelaksanaan demokrasi di era orde lama Kuis Ulangan Ulangan Tugas Kelompok Jawaban singkat Uraian Uraian Laporan Tertulis 1 jam 1 jam 2 jam 1 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani, Tim ICCE UIN Jakarta, 2003 Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 3
  • 4. No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari  Menunjukk kan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari 2.3.2 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era orde baru 2.3.3 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era reformasi Budaya Demokrasi dalam kehidupan Sehari-hari  Secara individu melalui media film ”Tragedi Jakarta 1998” menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era Orba dan Reformasi  Secara individu menunjukkan perilaku pada masyarakat Indonesia yang mencermikan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari Tugas Individu Tugas Individu (PR) Laporan hasil analisa & Resume film Kliping 3 jam 2 jam koran dan internet VCD Tragedi Jakarta 1998 Alat: Laptop, infocus & speaker aktive Artikel di media cetak, bahan internet Alat: Gunting, lem dan kertas A4 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn NIP. NIP. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 4
  • 5. SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 3.1 3.2 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan · Mendeskrip sikan pengertian keterbukaan dan keadilan · Menguraik an pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara · Mengidentif ikasi dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 3.1.1pengertian keterbukaan 3.1.2 pengertian keadilan 3.1.3 Pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.2.1 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Transparan di beberapa negara 3.2.2 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Transparan di Indonesia  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian keterbukaan dan keadilan  Secara klasikal mendiskusikan alasan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  Secara kelompok melalui media film ”The Rules in The World” menganalisis dampak pemerintahan yang tidak transparan Ulangan Ulangan Tugas kelompok Uraian Uraian Laporan diskusi Dan Resume 1 jam 1 jam 2 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan VCD ”The Rules in The World” Alat : - laptop - infocus - speaker aktif Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 5
  • 6. No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  Menunjukk an sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari 3.3.1 Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara  Mempresentasikan hasil temuan dan diskusi kelompok (melalui media power point)  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka dan media internet mengenai kasus-kasus keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pengama tan Tugas Individu Lembar Pengamata n Laporan tertulis & Kliping 2 jam 2 jam Alat : Laptop & Infocus Artikel dari media cetak dan internet serta Foto , CD Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 6
  • 7. NIP. NIP. SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Genap Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 4.1 4.2 4.3 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara Menjelaskan Tahap-tahap perjanjian internasional Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan · Mendeskrip sikan pengertian hubungan internasional · Mendeskrip sikan pentingnya hubungan internasional  Mengidentif ikasi sarana-sarana hubungan internasional  Menguraik an tahap-tahap perjanjian internasional  Menguraik an peranan ASEAN, AA dan PBB dalam meningkatkan hubungan 4.1.1 Pengertian Hubungan Internasional 4.1.2 Peranan Hubungan Internasional 4.1.3 Sarana-sarana hubungan internasional 4.2.1 Tahap-tahap Perjanjian Internasional 4.3.1 Peranan ASEAN 4.3.2 Peranan AA 4.3.3 Peranan PBB  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian hubungan internasional  Secara klasikal mendiskusikan peranan hubungan internasional dan sarana-sarana dalam hubungan internasional  Secara kelompok menguraikan tahap-tahap perjanjian internasional  Secara kelompok menggali informasi melalui media cetak dan internet mengenai peranan ASEAN, AA, dan PBB Ulangan Ulangan Tugas kelompok Tugas kelompok Uraian Uraian Resume Laporan tertulis dalm bentuk power point 1 jam 1 jam 1 jjam 2 jam 2 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Alat Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 7
  • 8. No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 4.4 hubungan internasional Menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia internasional  Menunjukk an manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia 4.4.1 Manfaat Perjanjian- Perjanjian Internasional yang melibatkan Indonesia  Mempresentasikan hasil temuan 3 kelompok kajian  Secara klasikal menguraikan beberapa contoh perjanjian internasional Ulangan Uraian 2 jam Presentasi: - laptop - infocus Bahan : petunjuk penugasan individu dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn NIP. NIP. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 8
  • 9. SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Genap Standar Kompetensi : 5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 5.1 5.2 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional · Menguraik an sistem hukum dan oeradilan internasional  Mengidentif ikasi penyebab timbulnya sengketa internasional  Menguraik an cara penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah internasional 5.1.1Sistem hukum dan Peradilan Internasional 5.2.1 Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional 5.2.2 Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional  Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang sistem hukum dan peradilan internasional  Secara klasikal menngidentifikasi melalui kajian pustaka mengenai sebab-sebab timbulnya sengketa internasional  Secara kelompok menggali nformasi melalui media massa dan internet tentang peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa internasional Ulangan Ulangan Tugas kelompok Uraian Uraian Laporan diskusi & kliping 1 jam 1 jam 2 jam Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Budaya Politik oleh Almond , Bina Aksara 1984 Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 9
  • 10. No Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok/ Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi waktu Sumber / Bahan / Alat Metode Bentuk 5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional  Menunjukk an sikap menghargai putusan Mahkamah Internasional 5.3.1 Menghargai Putusan Mahkamah Internasional  Secara kelompok melalui diskusi menunjukkan sikap menghargai putusan Mahkamah Internasional (satu contoh kasus sesuai pilihan kelompok dan sekaligus digabung pelaksanaannya pada saat membahas materi peranan mahkamah internasional)  Mempresentasi hasil diskusi kelompok dalam bentuk power point Tugas kelompok Pengama tan Laporan tertulis dan kliping Performanc e 1 jam 2 jam Foto , CD/VCD Sengketa internasional: kasus Irak, Bosnia, Afghanistan, dll Alat Presentasi: - laptop - infocus Mengetahui, Kepala Sekolah Guru MP PKn NIP. NIP. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 10
  • 11. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 001/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : BUDAYA POLITIK 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 1 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 1.1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik 2. Menjelaskan orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 11
  • 12. 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2 Media massa (Koran, Majalah, Internet) 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ..........., .....20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 12
  • 13. Nomor : 002/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : 1. Tipe-tipe budaya politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 2. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 2 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia III. INDIKATOR 1. Mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik menurut Almond, dkk 2. Mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab 20’ - Pengendalia n diri Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 13
  • 14. - Penenangan V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Surat kabar, majalah, dan internet. VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 003/RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 14
  • 15. I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 3 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 1.3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik III. INDIKATOR 1. Menganalisis budaya politik yang berkembang di Indonesia. 2. Menjelaskan pendapat para pakar tentang perkembangan budaya politik di Indonesia. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 15
  • 16. 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 004/RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 16
  • 17. I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Budaya Politik Partisipan di Indonesia 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 4 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 1.4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan budaya politik partisipan di Indonesia IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 17
  • 18. 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 006/RPP I. IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 18
  • 19. 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Budaya Demokrasi 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 6 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 2. menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar 2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian budaya demokrasi 2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 19
  • 20. 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa 5. Majalah, koran, dan internet VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 007/RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 20
  • 21. I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Pengertian Masyarakat Madani dan Ciri-ciri Masyarakat Madani 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 7 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar 2.2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani III. INDIKATOR 1. Mendeskrisikan pengertian masyarakat madani 2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 21
  • 22. 2. Buku-Buku Sumber yang Relevan 3. Majalah, Koran, dan internet 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 008/RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 22
  • 23. I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Demokrasi di Indonesia 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 8 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar 2.3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi III. INDIKATOR 1. Menganalisis pelaksanaan demokrasi yang berkembang di Indonesia 2. Menjelaskan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila 3. Menganalisis pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerjasama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 23
  • 24. V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........, ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 009/RPP I. IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 24
  • 25. 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Pemilihan Umum dan Perilaku yang Mendukung Tegaknya Prinsip-Prinsip Demokrasi 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 9 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar 2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari III. INDIKATOR 1. Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari 2. Memberi contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan hakikat Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. 4. Menunjuk contoh perilaku yang mendukung tegaknya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 25
  • 26. V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........, ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 010/RPP I. IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 26
  • 27. 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke: 10 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Kompetensi Dasar 3. 1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan 2. Menguraikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 27
  • 28. 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........, ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 012/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 28
  • 29. 2. Materi Pokok : Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 12 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Kompetensi Dasar 3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan III. INDIKATOR 1. Mengidentifikasi dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 2. Menyebutkan contoh perilaku penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan di Indonesia. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 29
  • 30. 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 013/RPP I. IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 30
  • 31. 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Sikap Keterbukaan dan Keadilan 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 13 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Kompetensi Dasar 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara III. INDIKATOR 1. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam negara. 3. Menunjukkan perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan. IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 31
  • 32. 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 3. Majalah, koran, dan internet 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 014/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 32
  • 33. 2. Materi Pokok : Hubungan Internasional 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 14 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 4. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional 5. Kompetensi Dasar 4. 1. Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional 2. Mendeskripsikan pentingnya hubungan internasional 3. Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 33
  • 34. 3. Majalah, Koran, dan Internet 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 015/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 34
  • 35. 2. Materi Pokok : Tahap-Tahap Perjanjian Internasional 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 15 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional 2. Kompetensi Dasar 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional III. INDIKATOR 1. Menguraikan tahap-tahap perjanjian internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 35
  • 36. VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. . RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 016/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 36
  • 37. 2. Materi Pokok : Organisasi Internasional 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 16 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional 2. Kompetensi Dasar 4.3. Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional III. INDIKATOR 1. Menguraikan peranan ASEAN, AA dan PBB dalam meningkatkan hubungan internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 37
  • 38. 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 017/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Manfaat Kerja Sama dan Perjanjian Internasional 3. Kelas/Program : XI Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 38
  • 39. 4. Pertemuan Minggu ke : 17 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional 2. Kompetensi Dasar 4.4. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia III. INDIKATOR 1. Menunjukkan manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerja sama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerja sama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 39
  • 40. VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 018/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn 2. Materi Pokok : Hukum Internasional Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 40
  • 41. 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke: 18 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional 2. Kompetensi Dasar 5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional III. INDIKATOR 1. Menguraikan sistem hukum dan peradilan internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerjasama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi/Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI 2. Majalah, Koran, dan Internet 3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 5. Lembar Kerja Siswa Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 41
  • 42. VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 019/RPP I. IDENTITAS 1. Mata Pelajaran : PKn Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 42
  • 43. 2. Materi Pokok : Peran Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa 3. Kelas/Program : XI 4. Pertemuan Minggu ke : 19 5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 1. Standar Kompetensi 5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional 2. Kompetensi Dasar 5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional III. INDIKATOR 1. Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional 2. Menguraikan cara penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah internasional IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang dikembangkan 1. Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 15’ - Disiplin - Kerjasama - Keterampila n 2. Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan 55’ - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri 3. Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan 20’ - Pengendalia n diri V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas XI Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 43
  • 44. 2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen 3. Buku-Buku Sumber yang Relevan 4. Lembar Kerja Siswa 5. Majalah, Koran, dan Internet VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. Penilaian Kognitif 2. Penilaian Afektif ........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran NIP. NIP. KUNCI JAWABAN BAB 1 A. Pilihan Ganda 1. e 2. e 3. b 4. b 5. d Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 44
  • 45. 6. b 7. a 8. d 9. b 10. a B.Esai 1. Kondisi budaya politik Indonesia dewasa ini berada dalam masa transisi. Karena budaya politik Indonesia pernah mengalami beberapa pengaruh budaya politik seperti budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Misalnya, budaya politik yang berangkat dari paham masyarakat Jawa. Hal itu pernah terjadi ketika negeri ini dipimpin oleh Soeharto. Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu, dalam hal ini tentu saja agama Islam. Agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas dan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Budaya politik Islam biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik dengan pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Sedangkan budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau pendasaran pada agama tertentu. Budaya ini sangat kuat pengaruhynya dalam pemerintahan Orde Baru. Di dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual, dan militer. Dari ketiga tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia maka kita tidak bisa menentukan budaya politik mana yang paling berpengaruh dalam kehidupan negara Indonesia. Tetapi ketiga tipe budaya politik seperti yang dikemukakan oleh Almond hampir mempengaruhi seluruh budaya politik Indonesia. 2. Masa transisi menuju demokrasi sangat berdampak pada berkembangnya budaya politik partisipan di Indonesia. Karena masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Masyarakat sudah mulai memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat juga cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap perasn tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Masyarakt mulai menyadari bahwa merekalah pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka bukan lagi menjadi objek politik tetapi subjek politik. 3. Politik parokial adalah budaya politik yang frekkuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. Di sini peran kepala suku, kepala kampung, atau tokoh masyarakat sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan religius. Sedangkan budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya politik di mana anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuai yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dlaam proses politkk yang berlangsung. Jika dikaitkan dengan dimensi budaya politik maka dimensi pertama yang membedakan antara budaya politik parokial dan budaya partisipan. Di mana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik negara, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara. Selain itu pada pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan, penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam budaya politik parokial sangat bergantung pada pemimpinnya sedangkan dalam budaya politik partisipan masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 45
  • 46. 4. Menurut hemat saya, dalam menjalankan pemerintahan sekarang ini, pemerintahan masih mengedepankan hubungan patron-klien. Hal itu masih sangat dipengaruhi oleh budaya politik tradisioanl yang berkembang dalam masyarakat kita. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sistem ini mulai diminimalisir karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan budaya politik semakin maju. Hal itu ditunjukkan lewat partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, dan kebijakan dalam pembangunan negara. 5. Hubungan antara budaya politik dan partisipasi politik terletak pada sistem nilai bersama yang berkembang dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. 6. Orientasi politik menurut Almond dan Verba sebagai berikut: - Orientasi kognitif merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. - Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para aktor dan penampilannya. Perasaan masyarakat ini bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat. - Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki. Dari ketiga orientasi politik ini, Almond dan Verba mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik. Ketiga objek dari orientasi politik tersebut adalah: - Peran atau struktur dari sebuah institusi politik. Contohnya adalah peran atau struktur badan legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah) atau birokrasi. Yang dituju pada objek ini adalah lebih pada institusinya buka aktor atau orangnya. - Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator. Yang dituju pada objek kedua ini justru pada aktor atau orangnya. - Kebijakan atau keputusan, penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di dalam negara. Yang dituju pada objek ketiga ini adalah produk dari aktor-aktor politik. 7. Tidak mungkin suatu masyarakat memiliki budaya politik. Karena budaya politik merupakan dimensi psikologis dari ssitem politik. Budaya politik juga merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat tidak mungkin tidak ada budaya politik. 8. (Jawaban untuk nomor 8 disesuaikan dengan artikel di koran atau internet) 9. Negara sangat berperan dalam membentuk partisipasi politik masyarakatnya. Contohnya, pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi pembatasan politik terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat menerima begitu saja apa yang menjadi keputusan pemerintah atau negara. Meskipun negara membatasi partisipasi politik, namun ada beberapa keadaan di mana para pemimpin pemeritanhan mengambil jalan lain dan berusaha untuk mengerahkan kelompok-kelompok politik baru untuk menunjang kedudukan mereka. Beberapa peristiwa perluasan partisipasi politik yang paling menonjol sesungguhnya adalah telah terjadi dalam beberapa keadaan di mana pihak yang mempunyai hasrat juga mempunyai kemampuan. Selian itu, negara sebagai suatu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentu dan pelaksana tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yagn berkatain hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 46
  • 47. masyarakat, lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan dan LSM, pelaksanaan Pemilu dan munculnya kelompok-kelompok kontemporer. 10. Syarat ideal menuju budaya politik yang demokratis adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat bukan lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek dari sebuah negara. Karena dengan dengan mengembangkan budaya politik demokratis diharapkan seluruh rakyat dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Dengan mengembalikan kedaulatan negara pada rakyat, maka para pemegang kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai tuan yang harus dilayani. Sebaliknya, mereka adalah pelayan yang harus melayani semua kebutuhan rakyat. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 2 A. Pilihan Ganda 1. a 2. b 3. c 4. a 5. a 6. c 7. a 8. b 9. c 10. a B. Esai 1. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Untuk mencapai tata masyarakat seperiti ini, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut: · Free public sphere (ruang publik yang bebas) Ruang publik diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat serbagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. · Demokratisasi Demokratisasi menjamin munculnya masyarakat madani. Karena pelaku politik daslam suatu negara cenderung menyumbat masyarakat sipil. Mekanisme demokrasilah yang memiliki kekuatan untuk mengoreksi kecenderungan itu. Sementara itu, untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut berbanding lurus dengan kesediaan untuk menerima dan memberi secara berimbang. · Toleransi Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 47
  • 48. dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda. · Pluralisme Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segala segi. · Keadilan sosial Keadilan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini memungkinkan jika tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada seseorang atau sekolompok masyarakat. · Partisipasi sosial Partisipasi sosial yagn benarb-enar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. Antitesis dari masyarakat madani adalah tirani yang memasung kehidupan bagnsa secara kultural dan struktural, serta menempatkan cara-cara manipulatif dan represif sebagai instrumen sosialnya. · Supremasi hukum Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Ini bisa terjadi apabila terdapat komitmen yang kuat antarkomponen bangsa untuk saling mengikat diri dalam sistem dan mekanisme yang disepakati bersama. Demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas yang pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi kelompok mayoritas. Dilihat dari ciri-ciri masyarakat madani di atas, semua ciri itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Di mana setiap ciri sudah memberi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Free public sphere atau ruang publik yang bebas bagi masyarakat sangat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat seperti adanya kebebasan pers, berserikat atau berkumpul. Dalam proses demokratisasi, adanya keterlibatan masyarakat Pemilu atau pemilihan umum. Toleransi, dan pluralisme sudah nampak dalam kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat saling menghormati satu sama meskipun pandangan politik, agama, ras, sukunya berbeda. Sedangkan partisipasi sosial dan supremasi hukum pun mulai ditegakkan. Sebagai contoh, muncul peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa. Namun, yang masih dipertanyakan adalah ciri keadilan sosial karena keadilan sosial ini masih dalam proses perjuangan yang panjang. Karena masih ada masyarakata yang kaya dan miskin. 2. Supremasi hukum adalah sikap atau penghargaan hukum yang dapat memberi keadilan bagia semua orang. Artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Hukum harus ditegakkan dmei membentuk sebuah masyarakat beradab. Menurut hemat saya, supremasi hukum sudah mulai diterapkan di Indonesia hal itu dapat kita lihat dalam demokrasi dalam bidang politik di mana terdapat penegakkan Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 48
  • 49. kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum, ada upaya untuk memberi kehidupan yang layak bagi semua warga negara, dan demokrasi dalam bidang hukum seperti pengakuan dan perlindungan HAM, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Contohnya ada upaya hukum untuk mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM Munir. Atau pembebasan para narapidana politik dan tahanan politik. 3. Sebab-sebab runtuhnya Orde Lama dan Orde Baru: - Pemerintahan yang bersifat otoriter yang terwujud dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. - Terjadi penyimpangan ideologi, yaitu konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) - MPRS melalui ketetapan MPRS N0. III/MPRS/1963 mengangkat Presiden Soekarno menjadi Presiden Seumur hidup. - DPR hasil Pemilu 1955 dibubaskan oleh Presiden. - Hak budge DPR tidak berjalan dengan baik pada tahun 1960 karena tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. - Pemimpin lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dijadikan menteri negara, yang berarti dijadikan sebagai pembantu presiden. - Berubanya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi ‘Poros Jakarta-Peking,” konfrontosi dengan Malaysia, hinga pada puncaknya, Indonesia kelaur dari keanggota PBB. Sebab-sebab keruntuhan Orde Baru: - Demokrasi Pancasila dalam rezim ORBA masih sebatas retorika dan gagasan, belum mendarat dalam tataran penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberi ruang bagi kehidupan demokrasi. Rezim ini ditandai dengan adanya: · Dominannya peranan ABRI · Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik · Pengebirian peran dan fungsi partai politik · Campur tangan pemerintahan dalam berbagai urusan partai politik dan publik. · Massa mengambang · Monopoli ideologi negara · Inkorporasi lembaga non pemerintah. - Orde Baru berupaya menanamkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik hanya bisa dicapai dengan membatasi partisipasi politik. Pada saat bersamaan, masyarakat digiring ke pemahaman ini sebagai bagian utuh dari negara. - Adanya program indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. - Menghindari perbedaan pendapat berarti menciptakan harmoni. - Orde Baru kemudian tak ubanya sebagai sebuah panser pragmatisme yang berjalan tanpa hambatan. - Karakter totalitarian yang berlalu kental. Karekter ini menjadi sesuatu yang sangat ganjil di tengah Indonesia yang tengah berkembang pesat selama dekade 1990-an. Meningkatnya kesadaran rakyat dan munculnya kelas menengah baru membuat kian banyak orang yagn mulai sadar akan haknya. 4. Menurut hemat saya, stabilitas politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan belum terwujud dalam setiap orde. Hal itu dapat kita lihat dalam setiap orde. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 49
  • 50. Kondisi politik pada zaman Orde Lama tidak stabil karena sistem parlementer tidak berjalan dengan baik. Karena partai politik dan lembaga legislatif sangat mendominasi pemerintahan. Kabinet parlamenter yang dibangun sangat rapuh sehingga usia kabinet ini tidak bertahan lama. - Terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti penyimpangan ideologis, pemusatan kekuasaan, mengangkat presiden seumur hidup, perubahan sikap politik dan lain sebagainya. - Dari segi positifnya, Presiden memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kondisi stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamaan yang terjadi pada Orde Lama lebih stabil dengan memberi koreks terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada rezim Orde Lama. Dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru berupaya menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum, dalam bidang ekonomi ada upaya untuk memberi kehidupan yang layak bagi semua warga, dan dalam bidang hukum terdapat pengakuan dan perlindungan HAM serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun kenyataan, praktek kenegaraan dan pemeritahan rezim Orde Baru tidak memberi ruang kepada demokrasi, membatasi partisipasi politik, pengindoktrinasian P4, menghindari perbedaan pendapat, dan aspirasi politik dikebiri, dan pembatasan dalam mengeluarkan pendapat dan kritik, karakter totalitarian sangat kental. Kondisi stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan pada orde reformasi sudah mulai menunjukkan pembaruan. - Adanya kebebasan pers - Kemerdekaan membentuk partai politik - Terselenggaranya pemilu yang demokratis - Pembebasan narapidana politik dan tahanan politik - Otonomi daerah - Adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaannya pada sebuah negara demokrasi. - Diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi Negara RI 5. Pelaksanaan demokrasi akan berjalan dengan baik jika terdapat payung hukum yang khusus mengaturnya karena penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Artinya demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi bagi kelompok minoritas. Demikian pula jika partisipasi masyarakat dalam demokrasi tanpa penegakkan hukum makan membentuk masyarakat tanpa kendali. Kepastian hukum berhubungan dengan demokrasi terdapat dalam pemilihan umum seperti tata cara pemilu, kejelasan dan kepastian aturan main dalam pelaksanaan pemilu yang jurdil dan bebas, dan rahasia. Selain itu terdapat sanksi dan hukuman dalam penegakan hukum dan pelaksanaan penindakan bagi yang melanggar atas dasar kepastian aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian pelaksanaan keadilan dalam sanksi pelanggaran, dan penghitungan suara yang jujur karena adanya kontrol masyarakat sendiri dan independsi lembaga pengawas pemilu mengenai perselisihan hasil pemilu. 6. Perbedaan nilai demokrasi menurut Blaug & Schwarzmantel dengan pemikiran Riswandha Imawan sebagai berikut: · Prinsip-prinsip demokrasi menurut Blaug dan Schwarzmantel sebagai berikut: - Kebebasan dan otonomi (freedom and autonomy) - Persamaan (equality) - Perwakilan (representation) - Kekuasan mayoritas (majority rule) - Kewarganegaraan (citizenship) Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 50
  • 51. · Prinsip-prinsip demokrasi menurut Riswandha Imawan sebagai berikut: Menurut Riswandha, prinsip-prinsip demora yang dikehendaki oleh rakyat adalah sebagai berikut: - Demokrasi yang deliberatif (mengutamakan musyawarah) - Substantif (mengena ke akar permasalahan) - Partisipatif (melibatkan seluruh rakyat) 7. Yang menyebabkan Demokrasi Pancasila belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara sebbagai berikut: · Karena demokrasi Pancasila masih dimaknai sebatas arena politik. Pendidikan politik terhadap masyarakat tidak diikuti dengan demokrasi di bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. · Demokrasi masih sebatas keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu, itupun masih sebatas memilih pemimpin. Padahal demokrasi adalah wahana di mana rakyat menunjukkan kedaulatannya. · Karena kita selalu mengikuti trend demokrasi yang ada di negara-negara lain. Kita tidak pernah melihat demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. 8. Kelemahan dari sistem pemilu pada tahun 2004 untuk memilih anggota DPR karena calon wakil rakyat ditentukan oleh partai politik yang belum tentu disetujui oleh masyarakat atau rakyat. Selain itu, setiap peserta parpol dapat mengajukan calon sebanyak 120 persen dari jumlahkursi yang tersedia maka secara otomatis menguntungkan partai politik yang besar. Lalu di mana wakil rakyat yang diusulkan oleh rakyat sendiri? Itulah kelemahan dairi sistem pemilu pada tahun 2004 untuk memilih anggota DPR. Akibatnya sistem pemilihan seperti menyebabkan wakil rakyat bukan membela kepentingan rakyat tetapi justru membela kepentingan partainya. 9. Beberapa prasyarat yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani: a. Adanya free public sphere (ruang publik yang bebas) Dalam ruang publik yang bebas ini masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara dapat melakukan keegiatan secara merdeka seperti menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul dan mempublikasikan informasi kepada publik. Dengan demikian tidak terjadi pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasnya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh pemerintah yang berkuasa. b. Demokratisasi Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut berbanding lurus secara berimbang. Dengan demikian, mekanisme demokrasi antarkomponen bangsa, terutama pelaku politik praktis, merupakan bagian yang terpenting dalam menuju masyarakat madani. c. Toleransi Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. d. Pluralisme Pluralisme adaslah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. e. Keadilan sosial Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 51
  • 52. Keadilan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. f. Partisipasi sosial Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. g. Supremasi hukum Penghargaan terhadap hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran atas hukum. 10. Menurut hemat saya, penyusunan anggota kabinet terkesan kompromi dan “politik dagang sapi” karena pengaruh partai politik terutama partai politik yang besar. Hal ini menimbulkan proses demokrasi di negeri ini akan berjalan sangat lamban. Jika bangsa Indonesia mau menerapkan sistem demokrasi yang murni maka harus berpaling pada esensi utama demokrasi yaitu berdasarkan pilihan rakyat dan presiden terpilih memilih anggota kabinet tanpa campur tangan dari legislatif. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 3 A. Pilihan Ganda 1. a 2. e 3. c 4. b 5. a 6. e 7. d 8. a 9. b 10. a B. Esai 1. Pernyataan UUD 1945 tentang keadilan sebagai berikut: Keadilan yang dimaksud adalah memberi hak peada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, menurut UUD 1945 adalah rakyat yang berhak menerima apa yang menjadi haknya. Seperti pernyataan dalam pasal 34 UUD 1945, menyatakan ”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. 2. Dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut; a. Tumbuh dan berkembangnya KKN (Korupsi, Kolusi, dsan Nepotisme) pada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkatan. Mulai dari kelurahan hingga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 52
  • 53. b. Pejabat atau kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun strategi bagaiman modalnya bisa kembali. Akibatnya, terjadi berbapai penyunatan anggaran bagi rakyat miskin. c. Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap fasilitas publik akan terus dikurangi. d. Menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. Akibatnya, masyarakat yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan. Kesenjangan ini juga menimbulkan pertikaian, yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. 3. Pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN ternyata hanyalah sebatas peraturan yang hanya berfungsi sebagai slogan saja. Terbukti bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam kurun waktu singkat sudah sangat parah bahkan selalu menempati rangking puncak. 4. Menurut pendapat saya, kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan Pasal 34 UUD 1945 pada dasarnya belum terlaksana dengan baik. Pemerintah tidak berhasil menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akumulasi modal yang berputas pada segelintir orang saja pada masa Orde Baru, sedangkan pada masa Reformasi, upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik pula. 5. Privatisasi BUMN dilakukan pemerintah belakangan ini menurut hemat saya tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Karena kemakmuran masyarakat sebenarnya lebih diutamakan dalam penjelasan pasal tersebut, bukan kemakmuran perorangan. Jika dilakukan privatisasi BUMN maka upaya untuk mensejahterakan rakyat semakin berkurang karena sumber untuk mensejahterakan rakyat sudah berada di pihak privat bukan pemerintah. 6. Ada kaitan erat antara birokrasi pemerintah yang akuntabel dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah dan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas sebagai perwujudan good governance dapat berbentuk akuntalibitas program, keuangan, dan politik. Upaya peningkatan birokrasi pemerintah yang akuntabel berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah atas tuntutan publik, baik dalam statusnya sebagai warga negara maupun sebagai pembayar pajak. Pemerintah yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hubungan yang erat terdapat pada pengelolaan birokrasi yang efisien dan efektif yang menjadi syarat terpenting dalam penyediaan pelayanan publik yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. 7. Persamaan antara birokrasi pada zaman kolonial dan pada masa sekarang ini sebagai berikut; - Birokrasi menjadi alat dan sarana yang efektif untuk menguasai rakyat. Birokrasi baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia selalu mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandang sehingga terbentuk hubungan yang tidak imbang antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat yang dikuasai. - Peranan rakyat terhadap eksistensi birokrasi pemerintah kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara. Mereka yang menjabat memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh rakyat. - Perilaku birokrasi selalu diwarnai dengan sikap sopan yang harus dilakukan oleh orang yang kekuasaannya lebih rendah. - Birokrasi menjadi alat penguasa yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik penguasa. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 53
  • 54. 8. Prasyarat yang dibutuhkan untuk terwujudnya pemerintah yang transparan: a. Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman keimanan yang berdimensi akhlak atau moral individu penyelenggara negara. b. Perbaikan kontrol masyarakat. Masyarakat harus peduli terhadap tindak korupsi yang dilakukan anggota masyarakat dan penyelenggara negara. c. Perbaikan budaya yang kondusif, dengan cara memperbaiki budaya yang sudah rusak, misalnya budaya yang menganggap pejabat kaya raja adalah lumrah, budaya takut mengkritik, dan budaya takut mengontrol. d. Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan negara. 9. Kaitan antara e-government dengan efisiensi jalannya pemerintahan: E-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Ada dua hal yang utama dalam pengertian e-government di atas yaitu penggunaan teknologi informasi (salah satunya internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien. Karena dengan teknologi informasi yang seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih cepat asal digunakan dengan tepat. 10. Parameter yang dapat dijadikan ukuran pemerintah telah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pada dasarnya diperulkan jaminan UU, bantuan dan rehabilitasi sosial, proses pemberian bantuan, jaring pengaman sosial, partisipasi masyarakat, transparansi, dan hak serta kewajiban dalam jaminan kesejahteraan sosial. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 4 A. Pilihan Ganda 1. e 2. e 3. c 4. b 5. a 6. c 7. a 8. a 9. b 10. e B. Esai 1. Hubungan internasional memiliki implikasi hak dan kewajiban negara yang melakukan hubungan karena hubungan internasional diperlukan demi kepentingan nasional yang meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kedaulatan wilayah. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Selain itu, hubungan internasional berdampak pada hak dan Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 54
  • 55. kewajiban negara tersebut guna memelihara perdamaian dunia yang meliputi penyelesaian konflik secara damai, dan membuat perjanjian damai. 2. Menurut hemat saya, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki citra bangsa Indonesia di mata internasional adalah Indonesia harus bersifat netral, terlepas dari nilai-nilai apakah bermoral atau tidak bermoral. Penggunaan dan nilai-nilai diplomasi harus sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan kemahiran pelaksanaan. Maka kementerian luar negeri, kedutaan besar, atau konsulat yang mewakili negara perlu melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan negara-negara yang akan diadakan kerja sama. Mereka harus membangun citra atau image yang baik tentang Indonesia. 3. Yang dilakukan negara Indonesia untuk melindungi kepentingan negaranya adalah Indonesia sebaiknya menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Indonesia perlu memiliki sikap tegas terhadap kebijakan internasional tersebut. Selain itu, Indonesia juga bisa menentang segala bentuk kebijakan yang merugikan Indonesia sendiri. 4. Peranan ASEAN dalam penyelesaian masalah internasional saat ini sebagai berikut: a. ASEAN Regional Forum (ARF) Keanggotaan ARFsemakin meluas, mulai dari 10 negara ASEAN, Amerika Seritak, Australia, RRC, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Uni Eropa, serta Papua Niugini dan Mongolia, sebagai peninjau ARF. Dalam ARF ASEAN tetap memegang peranan penting. Tujuan dari ARF ini adalah meningkatkan kerja sama politik dan keamanan di Asia Pasifik. b. ASEAN memelopori Perjanjian Persahbatan dan Kerja sama di Asia Tenggara (TAC. Pada kesempatan ini, Jepang dan Pakistan juga turut menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) pada tanggal 2 Juli 2004. Para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam komunike bersama mendorong negara-negara non-Asia Tenggara lailn turut menandatangani TAC. c. Peranan ASEAN dalam masalah Asia Timur ASEAN hanya dapat melakukan lobi-lobi dan diplomasi dalam momen penting negara-negara ASEAN seperti KTT Asia-Afrika dan pertemuan-pertemuan lainnya. d. Menyelesaikan persoalan ASEAN Vegetables Oil Club (AVOC) Persoalan AVOC antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur kesepakatan ahrga minyak kelapa sawit menjadi keruh, karena tudingan melakukan praktek kartel dan melanggar kesepakatan perdagangan bebas. Sebenarnya dalam perdangan bebas harga ditentukan mekanisme pasar. Antara asosiasi minyak sawit Indonesia dengan Malaysia tidak ada upaya mengatur harga. 5. Yang saya ketahuai tentang WTO adalah salah satu organisasi antarpemerintah yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara yang berhubungan dengan perdagangan dunia. Dampaknya terhadap Indonesia, lewat organisasi perdagangan dunia, berbagai produk yang dihasilkan oleh Indonesia dapat dipasarkan atau dikenal di luar negeri. Semakin banyak orang mengenal kekayaan Indonesia dan banyak investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, banyak produk-produk dari luar negeri bebas diperdagangkan di Indonesia. Namun di sisi lain, dengan adanya era perdagangan dunia ini, produk-produk Indonesia kadang-kadang kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Dan juga orang-orang Indonesia mulai merasa gengsi kalau menggunakan produk dalam negeri. Mereka merasa menggunakan produk luar negeri lebih bermutu daripada produk dalam negeri. Jadi pengaruh WTO di satu sisi membawa dampak positif tetapi di sisi lain membawa dampak negatif. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 55
  • 56. 6. Tahap-tahap perjanjian internasional selalu berpedoman pada Konvensi Wna 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Dalam Konvensi itu disebutkan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Tahap-tahap perjanjian internasional sebagai berikut: a. Perundingan (Negotiation) Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antarpihak/negara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat oleh subjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu diadakan penjajakan (survei) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Pada tahap negosiasi atau perundingan dapat diwakili oleh pejabat dengan menunjukkan surat kuasa penuh (fullpowers). Negosiasi bisa dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar. Jika ada kepercayaan dan kesepakatan maka ditindak lanjuti dengan tahapan kedua. b. Penandatanganan (Signature) Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, perjanjian internasional biasanya dilakukan oleh para menteri luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian multilateral, penandatangan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara. c. Pengesahan (Ratification) Penandatangan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Inilah yang siebut dengan ratifikasi. Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Adanya ratifikasi memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan rakyatnya. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Contoh perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain yang sudah diratifikasi: - Kerja sama RI – Kanada dalam bidang pembangunan. Kerja sama dengan Pemerintah Kanada meliputi proyek-proyek bantuan teknik dan buka merupakan proyek-proyek konstruksi atua pengadaan peralatan. Oleh karena itu, komponen pengiriman tenaga ahli dan studi kebijaksanaan/seminar cukup besar. - Kerja sama RI – RRC dalam bidang pertanian. Kerja sama bilateral bidang pertanian (termasuk perikanan) dengan RRC didasari oleh beberapa kesepakatan seperti Minutes of Talk, Record of Discussion of the First Meeting between Indonesia and the People’s Republic of China on Fisheries Issue dan lain sebagainya. - Kerja sama dengan pemerintah Iran terutama dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. - Kerja sama Kanada dengan beberapa negara ASEAN. - RI – ASEAN - Arab Saudi dengan negara-negara Teluk. 7. Menurut hemat saya, masuk menjadi anggota PBB bukan merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk eksis dalam pergaulan internasional. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, negara Indonesia masih tetap eksis melakukan kerja sama dengan negara-negara lain. Indonesia masih bekerja sama dengan Filipina, Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 56
  • 57. Singapura, dan negara-negara lain. Selain itu, keterlibatan PBB akhir-akhir ini dipertanyakan setelah Amerika melakukan invansi ke Irak. Amerika sebagai salah satu negara anggota PBB tidak menjaga perdamaian tetapi bahkan menciptakan peperangan yang berkepanjangan di Irak. 8. Organisasi internasional nonpemerintah yang saya ketahui adalah Palang Merah Internasional (PMI). Organisasi ini biasanya bergerak di bidang kemanusiaan ketika terjadi bencana di sebuah negara. Organisasi selalu siap membantu negara yang mengalami bencana tersebut. Biasanya organisasi ini bergerak dalam bidang kemanusiaan. Mereka menolong atau membantu orang-orang yang terkena bencana. Orang-orang yang masuk dalam organisasi ini dilindungi oleh lembaga yang berwewenang. 9. Kerja sama internasional antara Indonesia dan Iran terjadi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Cultural Agreement ditandatangani pada tanggal 27 April 1971. Draft kerja sama itu dibuat kembali dan ditandatangani kembali pada tanggal 10 Mei 2006 pada saat Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia. Penandatanganan draf dilakukan oleh Sekjen Depbudpar, Dr. Sapta Nirwandar, serta Deputi Menteri untuk Asia Pasifik dan CIS dari Kementerian Luar Negeri Iran, Mehdi Safari. Untuk bidang kepariwisataan, kerja sama dituangkan dalam MoU on Tourism yang pernah ditandatangani pada atangal 16 Desember 2002. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah The First Working Group Meeting on Tourism between Indonesia-Iran yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Minutes of Meeting yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2006. Pertemuan Menbudpar dengan Presiden Iran menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berikut: a. Dalam Working Group Meeting telah dibicarakan upaya-upaya peningkatan kerja sama bidang kebudayaan dan pariwisata. b. Hubungan baik selama ini diharapkan dapat ditingkatkan dari hubungan kerja sama bilateral menjadi kerja sama regional dan internasional. c. Pemerintah Iran menyampaikan ucapan terimakasihnya atas dukungan Pemerintah Indonesia terhadap usaha Iran memperoleh haknya dalam pembangunan ilmu pengetahuan. d. Indonesia dan Iran sepakat untuk mengembangkan kerja sama investasi di bidang spa dan pembuatan film. e. Pemerintah Iran berharap agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan fasilitas visa terhadap wisatawan Iran yang berkunjung ke Indonesia, sebagaimana yang telah Pemerintah Iran berikan kepada wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Iran. Menbudpar menampung permintaan tersebut dan menginstruksikan pada unit-unit terkait untuk disampaikan pada instansi yang berwenang. f. Wakil presiden Iran mengundang Menbudpar untuk berkunjung ke Iran. 10. Menurut pendapat saya, hubungan kerja sama di antara enam negara tersebut harus diterapkan secara serius lewat penegakan hukum. Jika tidak maka human trafficking akan terus berlanjut. Maka yang harus dilakukan oleh keenam negara dan pemerintah tersebut membentuk sebuah perjanjian yang harus diaplikasikan dalam kehidupan bersama. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 5 A. Pilihan Ganda Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 57
  • 58. 1. c 2. b 3. e 4. c 5. a 6. c 7. c 8. c 9. c 10. a B. Esai 1. Tiga macam perjanjian yang telah menjadi hukum internasional yang bersifat umum antara lain: a. Negara Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang klasik. Artinya, semenjak lahirnya hukum internasional, negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional. Bahkan , hingga sekarang pun, masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antar negara. b. Takhta Suci Takhta Suci (Vatikan) merupakan subjek hukum internasional. Hal ini merupakan peninggalan sejarah masa lalu. Ketika itu, Paus bukan hanya merupakan kepala Gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang, takhta suci mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota negara. Takhta suci merupakan suatu subjek hukum dalam arti yang penuh. Ia mempunyai kedudukan sejajar dengan negara. c. Palang Merah Internasional Palanga Merah Internasional mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional, lahir karena sejarah masa lalu. Pada umumnya, kini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun ruang lingkupnya terbatas. 2. Indonesia sebenarnya, tidak berhak kehilangan kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan hanya karena kepatuhan Indonesia pada hukum internasional yang telah mengatur perbatasan tersebut. Jika Indonesia dapat membuktikan catatan sejarah atau budaya, posisi strategis, atau sumber daya ekonomi, misalnya adanya minyak bumi atau air tanah maka Indonesia tidak perlu kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. 3. Indonesia berhak memiliki Blok Ambalat dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya karena dilihat dari posisi, batas, dan sumber daya alamnya, Blok Ambalat termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Maka Indonesia berhak memiliki Blok Ambalat. 4. Jika terjadi pergeseran patok pada batas wilayah darat antara RI dan Malaysia, maka kasus tersebut termasuk sengketa teritorial karena suatu negara Malaysia mengkalim sebuah wilayah itu berada di wilayahnya. Jenis sengketa ini sering terjadi karena alasan budaya dan sejarah. Kelompok budaya tertentu mungkin telah menempati sebuah daerah dalam jangka waktu yang lamadan mendasarkan klaim mereka atas wilayah tersebut. 5. Perbedaan antara hukum publik internasional dan hukum privat internasional: Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 58
  • 59. a. Hukum publik internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat. Hukum publik internasional disebut juga hukum antarnegara atau hukum internasional. b. Hukum privat (perdata) internasional, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenan dengan keperdataan. Hukum privat (perdata) internasional dikenal juga dengan istilah hukum antarbangsa. 6. Hukum internasional begitu penting untuk mengatur hubungan antarnegara karena secara langsung dapat memberikan penyelesaian dalam suatu masalah hukum internasional. 7. Hukum internasional harus memperhatikan batas-batas teritorial suatu negara artinya negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya. 8. Kawasan Asia Pasifik lebih stabil bila dibandingkan dengan kawasan Timur Tengah karena sengketa mengenai batas negara yang muncul ketika suatu negara mengklaim daerah di suatu negara yang berdekatan karena hal-hal tertentu yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal tersebut meliputi catatan sejarah atau budaya, posisi strategis, atau sumber daya ekonomi, misalnya adanya minyak bumi atau air tanah. Misalnya, sengketa antara Israel dan Palestina, antara Israel dan Lebanon dan lain sebagainya. Sengketa seperti ini membuat wilayah atau kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil. Sedangkan kawasan Asia Pasifik lebih stabil karena batas wilayah, budaya, dan sumber daya alam jelas dibatasi secara jelas dan pasti. Semuanya dilakukan lewat perjanjian yang tegas. 9. Perdamian dunia dapat menciptakan kemakmuran dan penghapusan kemiskinan di dunia jika semua umat manusia saling menghormati, hidup berdampingan dengan damai berdasarkan persamaan derajat. Dalam sudut pandang ilmu kewarganegaraan, yang juga merupakan hukum diplomatik, prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan derajat adalah menghormati kedaulatan negara lain, tidka mencampuri urusan dalam negera lain, dan saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan seperti ini akan memungkin semua warga dunia bisa menciptakan kehidupan yang lebih layak dan dengan demikian kemiskinan di dunia bisa diminimalisir atau dikurangi. 10. Terorisme dianggap sebagai kejahatan yang lintas batas negara karena dewasa ini aksi terorisme yang semakin mengancam keamanan negara dan penggunaan senjata nuklir. Negara-negara di dunia, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu menahan diri untuk tidak mengorganisasi, menganjurkan, membantu, mengambil inisiatif, atau berperang dalam aksi-aksi terorisme. Karena perang terhadap terorisme harus dilakukan secara hati-hati karena masih banyak negara yang tidak peduli terhadap kejahatan terorisme. C. jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 - Esis 59