00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014

KATA PENGANTAR
Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2014 memuat
Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2014, Rencana
Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014, Bagan
Organisasi Direktorat Pembinaan SMK, Rekapitulasi Program Tahun
2014, dan Deskripsi Program Bantuan SMK Tahun 2014.
Deskripsi program memberikan informasi umum tentang nama
program bantuan, tujuan program, nilai bantuan, persyaratan
penerima bantuan, dan jadwal pelaksanaan program; sedangkan
uraian rinci
setiap program tertuang pada Petunjuk Teknis
(Juknis) Program Pembinaan SMK Tahun 2014.
Apabila di dalam garis-garis besar program ini masih terdapat
kesalahan atau kekurangan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang
berlaku. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga
tersusunnya buku ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
BAB I
Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK ............................. 1
BAB II
Renstra Pembinaan SMK 2010 – 2014 ....................................... 15
BAB III
Bagan Organisasi Dit. Pembinaan SMK ...................................... 20
BAB IV
Rekapitulasi Program Tahun 2014 ............................................ 22
BAB V
Deskripsi Program Direktorat Pembinaan SMK
Tahun 2014 ................................................................................ 27

ii

BAB I
KEBIJAKAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

1

A. PENDAHULUAN
Tahun 2014 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra
Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014. Kebijakan umum
Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2014 didasarkan pada hasil
evaluasi pelaksanaan program tahun 2013, Program Prioritas
Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Renstra Kementerian
Pendidikan Nasional 2010-2014, dan Renstra
Direktorat
Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.
Dalam pertemuan tiga pihak bidang agama dan pendidikan yang
dikoordinasikan oleh Bappenas terdapat arahan Presiden
Republik Indonesia dengan tema Prioritas Presiden Bidang
Pendidikan tahun 2009-2014 sebagai berikut:
“Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau,
relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup
rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter
bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan
demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung
keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan
kemampuan:
1)
menciptakan
lapangan
kerja
atau
kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga
kerja.”
Selanjutnya, tema prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 5
(lima) substansi inti. Substansi inti tersebut yang berhubungan
dengan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu: Akses
pendidikan
dasar-menengah,
metodologi,
pengelolaan,
kurikulum, dan Kualitas.
Pada substansi inti akses pendidikan dasar-menengah,
ditargetkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan
setingkat SMA (SMK, SMA, MA) dari 69% tahun 2009 menjadi
85% pada tahun 2014, penurunan harga buku standar di tingkat
sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambatlambatnya 2014 dan penyediaan sambungan internet bercontent pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambatlambatnya tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2014 kebijakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang “Pendidikan
2

Universal 12 Tahun” atau PMU 12 tahun tetap dilanjutkan.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meneruskan kebijakan
wajib belajar 9 tahun yang akan dilanjutkan menjadi 12 tahun.
Pada substansi inti metodologi, penerapan metodologi
pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan
ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang
memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti,
kecintaan
terhadap
budaya-bahasa
indonesia
melalui
penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2014 dan
penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan sekolah
menengah.
Substansi inti pengelolaan diarahkan pada pemberdayaan peran
Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang
unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas
quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah
untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam
proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat
Kabupaten.
Substansi inti kurikulum diarahkan pada perubahan kurikulum
yang dikembangkan dengan semangat pengetahuan/mata
pelajaran dengan nilai moral atau dikenal dengan istilah
pendidikan karakter. Kurikulum 2013 juga dikembangkan untuk
meningkatkan kreatifitas peserta didik sehingga mampu
berinovasi untuk menjawab tantangan masa depan yang
semakin rumit. Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap
mulai tahun pelajaran 2013/2014.
Substansi inti kualitas, diarahkan pada pemenuhan 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan, serta peningkatan kompetensi
lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.
Sesuai dengan kerangka implementasi yang terdapat dalam
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya
tentang pembagian tanggung jawab pendidikan, maka,
kebijakan umum pembinaan SMK diarahkan agar sejalan dengan
semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003,
3

maka inisiatif pengembangan SMK sudah seharusnya menjadi
tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
sedangkan bantuan-bantuan Pengembangan SMK yang sumber
dananya berasal dari APBN pada prinsipnya bersifat sebagai
stimulan.
Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan
Sekolah Menengah Kejuruan dialokasikan bukan saja melalui
APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat,
tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi
APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah
Menengah Kejuruan.
Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan Direktorat Pembinaan
SMK tersebut, diperlukan suatu petunjuk teknis program
pembinaan SMK secara rinci pada setiap tahun yang dapat
dijadikan acuan bagi Direktorat Pembinaan SMK, Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan pihak lain
yang terkait. Selain itu, juknis bagi setiap program perlu
diringkas dalam satu kemasan buku agar memudahkan
stakeholder dalam memahami program dan kegiatan Dit. PSMK
secara menyeluruh. Untuk itu Direktorat Pembinaan SMK
menyusun Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun
2014.
B.

ORIENTASI PROGRAM
Pada hakekatnya, program dan kegiatan pembangunan
pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu
“tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah
kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten, dan kota”.
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
4

kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis
dari tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan APK SMK nasional mencapai 37,5%;
2. Meningkatkan persentase SMK yang memenuhi Standar
Nasional Pendidikan (SNP) sebesar 70%;
3. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas-tugas teknis Program SMK mencapai 98%.
Salah satu implementasi dalam mencapai sasaran APK Sekolah
menengah secara nasional melampaui 37,5% pada tahun 2014,
Direktorat Pembinaan SMK mengalokasikan anggaran untuk
Bantuan Pembangunan USB-SMK; Bantuan Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) SMK, Bantuan Pembangunan Ruang Kelas
Baru (RKB) SMK; Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat; Bantuan Siswa Miskin (BSM); Beasiswa SMK
Pertanian dan Beasiswa Program Keahlian Khusus.
Sedangkan upaya untuk mencapai sasaran 70% SMK memiliki
sarana prasarana sesuai SNP diarahkan pada Bantuan
Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK; Bantuan
Pembangunan Kolam Praktik Perikanan; Bantuan Pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan; Bantuan Pembangunan Ruang
Kesenian dan Kebudayaan SMK; Bantuan Peralatan Praktik
SMK; BOS SMK; Beasiswa Prestasi; Bantuan Pemasaran
Tamatan (Job Matching), Penggandaan UN, Bantuan SMK dalam
rangka Pemberdayaan Masyarakat; Bantuan Pengembangan
SMK Berbasis Komunitas/Pesantren; Bantuan Pengembangan
SMK Rujukan, Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK
dan Bantuan Peralatan e-pembelajaran.
Dalam meningkatkan dukungan manajemen dan tugas-tugas
teknis Program SMK, Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan
kegiatan-kegiatan teknis dan manajemen yang baik di tingkat
Pusat dan Provinsi (Dekonsentrasi)
Dalam mencapai sasaran 85% SMK menyediakan Layanan
pembinaan pengembangan kewirausahaan diarahkan pada;
Bantuan Pengembangan Kewirausahaan.

5

Selain berorientasi pada tujuan strategis tersebut, isu-isu
strategis lain perlu mendapat perhatian dalam mendukung
strategi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat
Pembinaan SMK. Isu-isu tersebut antara lain kemajuan
pengetahuan dan teknologi, aspek efisiensi dan efektivitas
pengelolaan, upaya mendukung pengentasan kemiskinan, dan
pemberian bantuan dana untuk SMK yang efisien dan efektif.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
pesat adalah sebuah keniscayaan yang harus pula direspon
secara tepat oleh pendidikan kejuruan, oleh karenanya
Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berbagai program
inovasi lainnya harus diprogramkan baik dalam bentuk muatan
materi pembelajaran maupun penyiapan infrastrukturnya.
Pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
pendidikan, penyempurnaan mekanisme, tata kerja, prosedur
penyaluran bantuan, implementasi program, monitoring dan
evaluasi kegiatan juga menjadi perhatian agar setiap sasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kualitas yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
dalam pengelolaan, upaya pengentasan kemiskinan, dan
pemberian bantuan untuk SMK secara efektif dan efisien
diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat
tercapainya
sasaran
strategis
secara
bertahap
dan
berkelanjutan.

6

C.

STRATEGI UMUM
Keberhasilan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sangat
ditentukan oleh jejaring yang dibangun pada seluruh lini baik
pada tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang tepat
akan visi, misi dan program-program Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan oleh berbagai pihak terkait sangat
menentukan.
Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis
khususnya dalam perencanaan maupun implementasi oleh para
Pembina Sekolah Menengah Kejuruan baik di pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota, instansi terkait lainnya serta
masyarakat, khususnya masyarakat industri dan dunia usaha.
Komitmen dalam rangka peningkatan mutu SMK harus dibangun
antara lain melalui pemahaman dan penyamaan persepsi
terhadap kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan programprogram implementasi Tahun 2014 antara pengelola pendidikan
yang ada di pusat sebagai perumus kebijakan, serta unsur
pengelola dan praktisi pendidikan di daerah sebagai
pengembang dan pelaksana kebijakan.
Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan
dalam implementasi program-program pembinaan SMK Tahun
2014 adalah :
1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter
bangsa;
Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif
membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan
karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya
degradasi
moral
seperti
penyalahgunaan
narkoba,
radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme,
dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan
bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini
antara lain sebagai berikut:
a) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan
muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara,
7

peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli
ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
b) Mengembangkan
kurikulum
pendidikan
yang
memberikan muatan soft skills yang meningkatkan
akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan
bernegara;
c) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli
lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran
aktif di lapangan;
d) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang
mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter
berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan yang
membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif,
sportif dan wirausaha;
Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK)
Tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi
berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat
individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta
individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk menumbuhkan
hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian
aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan
wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan
metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakankebijakan sebagai berikut:
a) Melakukan kajian dan revisi kurikulum SMK agar lebih
berorientasi pada pembentukan kreativitas dan
kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin.
b) Meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan
kreativitas dan kewirausahaan pada siswa.
c) Menciptakan
akses
pertukaran
informasi
dan
pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara
pendidikan.
d) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang
mendukung
penciptaan
insan
kreatif
dalam
pengembangan ekonomi kreatif.
8

e) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara
lulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan
pengembangan ekonomi kreatif.
f) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi
pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan
ekonomi kreatif.
g) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja
sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar
negeri.
3. Penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi
pendidikan menengah kejuruan;
Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya
diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya.
Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil
Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke
pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan belum terpadunya hasil
ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk
itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.
a) penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian
pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian
dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;
b) penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan;
dan
c) penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan
prasarana pendidikan menengah kejuruan sesuai
standar nasional pendidikan;
Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran
adalah upaya terobosan yang dilakukan pemerintah guna
meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun
pemerintah adalah Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas
Baru (RKB) dan Laboratorium serta rehabilitasi gedung
sekolah. Pembangunan sarana dan prasarana fisik terutama
difokuskan
pada
daerah-daerah
yang
benar-benar
membutuhkan. Sejalan
dengan logika itu,
lokasi
9

pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerahdaerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, dan daerah
yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa
penjelasan diatas maka kebijakan yang dilakukan adalah
melalui:
a) penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
b) pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan workshop;
c) pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru;
d) pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
5. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dibidang
Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya
peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan
mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata
kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan.
Penerapan TIK untuk pendidikan menengah kejuruan oleh
Direktorat
Pembinaan
SMK
dapat
memperluas
keterjangkauan pendidikan, peningkatan mutu, serta
sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan
penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka
menghadapi tuntutan global, semakin meningkatnya
peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk
dalam bidang pendidikan, semakin meningkatnya kebutuhan
untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan
memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang
menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan
komunikasi dan akses terhadap informasi menuntut
penguatan terhadap diberlakukannya kebijakan dalam
bidang ini.
Namun demikian, masih adanya kesenjangan literasi TIK
antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang
juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma
masyarakat
serta
memberikan
peluang
munculnya
plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya
mengharuskan
integrasi
penggunaan
TIK
dalam
pembelajaran yang mendidik. Pada Tahun 2010-2014,
10

penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, emanajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
a) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan
pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan
perluasan e-pembelajaran pada SMK;
b) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan elayanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan
layanan publik;
c) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk
mempermudah
dalam
berbagi
informasi
dan
pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik;
d) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK di
SMK;
e) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung
pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
6. Penyediaan buku teks murah berbasis TIK (e-books);
Dalam rangka meningkatkan jumlah buku teks dan
peralatan, serta mendorong kreativitas serta motivasi siswa
SMK, Direktorat Pembinaan SMK akan meneruskan program
perakitan peralatan oleh SMK dan pembuatan buku sekolah
elektronik (BSE). Penyusunan BSE dan perakitan Peralatan
yang dilakukan oleh SMK tersebut dimaksudkan untuk
mendukung program buku dan peralatan murah pemerintah.
Penyediaan buku teks dan peralatan praktek yang bermutu,
diusahakan agar mudah diperoleh siswa dengan harga yang
terjangkau
serta
meniadakan
monopoli
perakitan,
pengadaan, dan pendistribusian peralatan.
Namun demikian penyusunan BSE dan perakitan peralatan
oleh SMK yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat
memenuhi kebutuhan buku teks dan peralatan bagi seluruh
siswa SMK. Pada Tahun 2010-2014, penyusunan BSE dan
pengadaan peralatan murah dilakukan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
a) Penyediaan bantuan peralatan hasil rakitan SMK dengan
menunjuk SMK-SMK yang berkompeten sebagai SMK
11

perakit seusai dengan kompetensi keahliannya masingmasing;
b) Penyusunan Buku sekolah elektronik pada mata
pelajaran produktif yang selalu disesuaikan dengan
ke
perkembangan zaman yang langsung di-upload
dalam website Direktorat PSMK dan Pusat Layanan TIK
SMK. Hal tersebut dimaksudkan agar Sekolah dapat
mendapatkan buku tersebut secara mudah, cepat, dan
murah;
c) Bekerjasama dengan perusahaan nasional dan berusaha
untuk meningkatkan proporsi kandungan lokal dari
peralatan yang dirakit;
d) Mengevaluasi sistem perakitan peralatan SMK untuk
meningkatkan kualitas dan pemanfaatan peralatan
tersebut;
Mendorong satuan pendidikan lain untuk memanfaatkan
peralatan hasil rakitan SMK.
7. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam
pengembangan pendidikan menengah kejuruan masih
rendah. Hal ini diakibatkan karena belum adanya pola
kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia
industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu,
pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari
keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik
proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta
didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa
kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.
a) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan dunia usaha dan dunia industri untuk
peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia
usaha dan industri.
b) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.
c) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan
organisasi
kemasyarakatan
seperti
12

penyelenggaraan SMK dengan organisasi profesi seperti
penyusunan program sertifikasi profesi.
d) Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat
Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk
mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
e) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga
pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan
kebutuhan SDM.
f) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia
usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas
pendidikan.
g) Optimalisasi utilitas SMK diluar jam belajar mengajar
untuk pemberdayaan masayarakat sekitar SMK.
8. Koordinasi antar kementerian dan/atau Lembaga
Pemerintah serta Pusat dan Daerah;
Kondisi saat ini masih terdapat kekurangsinergian
program/kegiatan dan penetapan prioritas SMK antara
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan PP No.
38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian/Lembaga
lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan
pendidikan terutama SMK. Koordinasi ini dijalankan dengan
mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai
berikut:
a) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Institusi terkait untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
b) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota serta SMK untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
pendidikan.

13

9. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri.
Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan
pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter
yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan
layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi.
Kemdikbud harus mampu menciptakan dan menjaga sistem
standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut
antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.
a) Menyelaraskan
rencana
pengembangan
layanan
pendidikan dengan rencana pengembangan industri,
rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
b) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait
dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
c) Membangun SMK yang memiliki bidang keahlian yang
terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster industri;
d) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha
untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan
berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
e) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab
tantangan dunia usaha dan dunia industri dan
menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

14

BAB II
RENSTRA PEMBINAAN SMK
2010 – 2014

15

A. VISI PEMBINAAN SMK
Diketahui bahwa visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014 adalah yang tercantum dalam Renstra Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 adalah sebagai berikut:
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”
Sejalan dengan visi tersebut, Direktorat Pembinaan SMK
berhasrat pada tahun 2014 mewujudkan visi:
“Terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah kejuruan untuk membentuk lulusan SMK yang berjiwa wirausaha,
cerdas, siap kerja, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta
mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing
di pasar global”.
B. MISI PEMBINAAN SMK
Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014 tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2010-2014 mempunyai lima misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan
pendidikan
4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan
pendidikan
5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
Sejalan dengan lima misi tersebut, Dit. Pembinaan SMK
merumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses SMK yang
bermutu untuk semua lapisan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SMK melalui penerapan sikap disiplin,
budi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan
16

3.

4.

5.
6.

pembelajaraan berpusat pada peserta didik yang kontekstual
berbasis TIK;
Memberdayakan SMK dalam menciptakan lulusan yang
berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui
pengembangan kerjasama dengan industri dan berbagai
entitas bisnis yang relevan dalam bentuk teaching industry;
Menciptakan lulusan SMK yang lentur terhadap berbagai
perubahan teknologi dan lingkungan bisnis pada tingkat
nasional maupun internasional melalui penguatan aspek
matematika terapan, sains terapan, ICT, dan bahasa
internasional;
Memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem
manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008;
Menciptakan citra baik SMK melalui berbagai media
komunikasi.

C. NILAI-NILAI (untuk mengimplementasikan visi misi)
Sejalan dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 20102014, visi dan misi tersebut di atas dapat terwujud apabila
didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan
mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi.
Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan
perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas.
Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh
pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan.
Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner,
demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan merujuk pada
fokus pembangunan pendidikan Tahun 2012-2014, dari ke enam
tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode
ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kementerian
Pendidikan Nasional.
“Melayani Semua dengan Amanah”

17

D. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan
adalah keadaan atau hasil akhir yang akan dicapai atau
diwujudkan pada tahun 2014, yaitu:
“Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan
menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”.
Tujuan Strategis tersebut mengacu pada Tujuan Strategis
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
2010-2014
sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan 2010-2014.
E. SASARAN STRATEGIS
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis
untuk tiap tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan APK SMK nasional mencapai 37,5%;
2. Meningkatkan persentase SMK yang memenuhi Standar
Nasional Pendidikan (SNP) sebesar 70%;
3. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas-tugas teknis Program SMK mencapai 98%.

18

F. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2014, diperlukan
suatu indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan cerminan
kinerja Direktorat Jenderal, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang merupakan cerminan kinerja Direktorat.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMK
adalah sebagai berikut:

No
1
2
3
4
5

6

7
8

APK SMK Nasional
Persentase SMK Memiliki Sarana
Prasarana sesuai SNP
Persentase SMK Menerapkan
Standar Isi, Standar Proses, Standar
Kelulusan dan Standar Pengelolaan
Persentase SMK menerapkan
Pendidikan karakter
Persentase Siswa SMK yang
Mendapat Beasiswa
Persentase Siswa SMK Mengikuti
Olimpiade, Festival, Lomba, dan
Debat Tingkat Nasional maupun
Internasional
Persentase Siswa SMK Kelas X (tahun
2013) dan Kelas XI (tahun 2014)
Menerapkan Kurikulum 2013
Satker yang mendapat dukungan
manajemen dan layanan teknis SMK

19

Satuan

Capaian
2009

Target

%

Indikator Kinerja kegiatan (IKK)

26,89%

37,50%

%

30,00%

70,00%

%

-

60.00%

%

-

100%

%

0.01%

1.00%

Medali

4

8

%

-

100%

Satker

34

34

2014

BAB III
BAGAN ORGANISASI
DIT. PEMBINAAN SMK

20

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01 tahun 2012)

21

BAB IV
REKAPITULASI PROGRAM
TAHUN 2014

22

REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2014

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE
JUKNIS

SASARAN

SATUAN

SATUAN
BIAYA

4.303.201

Siswa

1.000

550.000

NAMA PROGRAM

Siswa

1.000

1

01-PS-2014

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK

2

02-PS-2014

Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMK

3

03-PS-2014

Bantuan Beasiswa untuk Siswa
Berprestasi/Beasiswa untuk Bencana Alam

5.300

Siswa

4.000

4

04-PS-2014

Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus

14.355

Siswa

1.000

5

05-PS-2014

Bantuan Pemasaran Tamatan SMK (Job Matching)

8

Paket

235.000

6

06-PS-2014

Bantuan Block Grant Penyediaan Peralatan, Bahan
dan Kelengkapan Lainnya untuk LKS

52

Paket

125.000

7

07-PS-2014

Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang
Pameran dan Transportasi Peserta Lomba

34

Paket

110.000

8

08-PS-2014

23

Lokasi

2.260.525 *)

9

09-PS-2014

3.100

Ruang

144.097 *)

10

10-PS-2014

60

Paket

50.000

Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
SMK
Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
SMK
Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK
23

NO

KODE
JUKNIS

SASARAN

SATUAN

SATUAN
BIAYA

11

11-PS-2014

Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS) SMK

100

Ruang

227.727 *)

12

12-PS-2014

Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan

20

Paket

60.000

13

13-PS-2014

Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan

100

Paket

218.611

14

14-PS-2014

Bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan
Kebudayaan SMK

20

Paket

206.128

15

15-PS-2014

Bantuan Peralatan Praktik SMK

700

Paket

148.533

16

16-PS-2014

Bantuan Pengembangan SMK Berbasis
Komunitas/Pesantren

83

Paket

756.069

17

17-PS-2014

Bantuan Pengembangan SMK Rujukan

108

Paket

1.000.000

18

18-PS-2014

96

Paket

474.414

19

19-PS-2014

25

Paket

746.509

20

20-PS-2014

Bantuan Peralatan E-Pembelajaran SMK

12.800

Unit

1.700

21

21-PS-2014

Bantuan Modul Interaktif E-Pembelajaran

128

Paket

29.000

22

22-PS-2014

Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan SMK

50

SMK

100.000

NAMA PROGRAM

Bantuan Pengembangan SMK Papua dan Papua
Barat
Bantuan Pengembangan SMK di Daerah 3T dan
Kluster 4

24

NO

KODE
JUKNIS

SASARAN

SATUAN

SATUAN
BIAYA

23

23-PS-2014

4

Paket

500.000

24

24-PS-2014

870

SMK

75.000 *)

25

25-PS-2014

479

SMK

26.274 *)

26

26-PS-2014

50

SMK

85.000

27

27-PS-2014

12

SMK

70.000

28

28-PS-2014

Bantuan Pembangunan RPS dan Rehabilitasi
Gedung SMK SED-TVET

1

Paket

5.127.000

29

29-PS-2014

Bantuan Peralatan Praktik SMK SED-TVET (PHLN)

1

Paket

35.322.000

30

30-DK-2014

Pemantauan dan Evaluasi Program SMK

33

Provinsi

31

31-DK-2014

Penyebaran Informasi Kebijakan SMK Tahun 2014

33

Provinsi

32

32-DK-2014

Koordinasi Program SMK Tahun 2015

33

Provinsi

NAMA PROGRAM
Bantuan Pameran Produk Kreatif Siswa SMK
Beserta Mitra Industri
Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum
2013
Bantuan Pengembangan Pusat Layanan TIK
Bantuan SMK dalam rangka Pemberdayaan
Masyarakat
Bantuan Kerjasama Pengembangan Pendidikan
Kejuruan Indonesia-Negara Asia

25

Variatif di
masing-masing
provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi

NO

KODE
JUKNIS

33

33-DK-2014

34
35

NAMA PROGRAM

SASARAN

SATUAN

Penggandaan dan Pengiriman Naskah UN
Produktif

33

Provinsi

34-DK-2014

Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
Tingkat Provinsi

33

Provinsi

35-DK-2014

Kegiatan Data dan Informasi Program PSMK

33

Provinsi

*) Satuan Biaya Rata-rata
KETERANGAN:
A. Nomor Panduan :
1. Dua digit pertama merupakan nomor urut program
2. Dua huruf berikutnya menyatakan asal alokasi dana bantuan
PS : Dana Pusat
DK : Dana Dekon
3. Empat digit terakhir menyatakan tahun anggaran
B. Perubahan setiap saat dapat terjadi sesuai dengan perkembangan kebijakan

26

SATUAN
BIAYA
Variatif di
masing-masing
provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi
Variatif di
masing-masing
provinsi

BAB V
DESKRIPSI PROGRAM
TAHUN 2014

27

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

01-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMK

3.

PENGERTIAN

:

4.

TUJUAN

:

BOS SMK adalah program Pemerintah berupa
pemberian dana langsung ke SMK baik
Negeri maupun Swasta untuk membantu
biaya operasional sekolah nonpersonalia.
Besar dana bantuan yang diterima sekolah
dihitung berdasarkan jumlah siswa masingmasing sekolah dikalikan satuan biaya (unit
cost) bantuan
Tujuan umum BOS SMK adalah mewujudkan
layanan pendidikan yang terjangkau dan
bermutu bagi masyarakat.
Tujuan khusus BOS SMK:
a. Membantu biaya operasional sekolah;
b. Mengurangi angka putus sekolah siswa
SMK;
c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
(APK) siswa SMK;
d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah
(affirmative action) terhadap siswa SMK
dengan cara meringankan biaya sekolah.

5.

SASARAN

:

Sasaran program adalah SMK Negeri
dan Swasta di seluruh Indonesia.
a. Total sasaran sebanyak 4.303.201 siswa;
b. Besar bantuan per SMK diperhitungkan
dari jumlah siswa masing-masing
sekolah.

6.

NILAI BANTUAN

:

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per
siswa/tahun.

28

7.

PEMANFAATAN
DANA

:

BOS SMK digunakan untuk membantu
memenuhi kebutuhan biaya operasional
sekolah
non
personalia
mengacu
Permendiknas No. 69 Tahun 2009 dan
Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK antara
lain.
a. Pembelian/penggandaan
buku
teks
pelajaran;
b. Pembelian alat tulis sekolah yang
digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
c. Penggandaan soal dan penyediaan
lembar jawaban siswa dalam kegiatan
ulangan dan ujian;
d. Pembelian peralatan pendidikan;
e. Pembelian bahan praktik habis pakai;
f. Pemeliharaan dan perbaikan ringan
sarana prasarana sekolah;
g. Operasional layanan sekolah berbasis
TIK;
h. Penyelenggaraan
kegiatan
uji
kompetensi Siswa;
i. Penyelenggaraan praktek kerja industri
(dalam negeri);
j. Langganan daya dan jasa lainnya;
k. Kegiatan penerimaan siswa baru;
l. Penyusunan dan pelaporan;
m. Mendukung implementasi kurikulum
2013.
Disamping butir-butir tersebut di atas, bagi
SMK yang ditetapkan sebagai SMK Rujukan
dapat menggunakan dana BOS untuk
koordinasi
yang
berkaitan
dengan
Rencana/Pelaksanaan
tentang
Pengembangan SMK Rujukan.

8

PERSYARATAN
PENERIMA

:

Penerima dana program BOS SMK
a. SMK Negeri dan Swasta yang memiliki
ijin operasional di seluruh Indonesia;
b. Diprioritaskan SMK yang telah mengisi
29

data Dapodik SMK secara online melalui
website:
c.

9

10.

JADUAL KEGIATAN

LAYANAN
INFORMASI

:

:

http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id;

SMK membantu meringankan siswa dari
kewajiban membayar iuran sekolah dan
untuk
kegiatan
biaya-biaya
ekstrakulikuler siswa;
d. Apabila SMK menolak menerima program
BOS harus mendapat persetujuan orang
tua siswa, komite sekolah dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap
menjamin kelangsungan pendidikan di
sekolah tersebut.
WAKTU
NO
KEGIATAN
PELAKSANAAN
(2014)
1. Pengumpulan
Januari-Mei
data sekolah
Juli-Oktober
penerima dana
2. Penetapan
Januari-Juni
sekolah
Juli-November
penerima
3. Penyaluran dana Februari-Juni
Juli-November
4. Supervisi
Februaripelaksanaan
Desember
Program
5. Laporan
Desember
pelaksanaan
Program

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai
dengan situasi dan kondisi.

Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Website : www.ditpsmk.net
Email : informasi.bos.kpd@ditpsmk.net
30

DESKRIPSI PROGRAM
BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN PERTANIAN
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

02-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

RUANG LINGKUP

:

BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN
PERTANIAN
a. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
b. Beasiswa SMK Pertanian

4.

TUJUAN

:

5.
6.

SASARAN
NILAI BANTUAN

:
:

7.

PEMANFAATAN
DANA

:

8

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs
atau yang sederajat dari keluarga kurang
mampu untuk mengikuti pendidikan di
Sekolah Menengah Kejuruan;
b. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK
yang mengikuti Program Pertanian
(Bidang Studi Keahlian Agribisnis,
Agroteknologi
dan
Program
Studi
Keahlian Pelayaran);
c. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan
putus sekolah akibat kesulitan biaya
pendidikan.
550.000 siswa SMK
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa
per tahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) per siswa per 6 bulan/semester.
Membantu biaya pribadi siswa untuk
pembiayaan antara lain:
a. Buku dan alat tulis sekolah;
b. Pakaian dan perlengkapan sekolah
(sepatu, tas, dll);
c. Transportasi siswa ke sekolah;
d. Uang saku siswa ke sekolah;
e. Iuran bulanan sekolah.
a. Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
1) Sekolah antara lain:
a) SMK Negeri dan Swasta yang
mempunyai izin operasional;
b) SMK yang mempunyai siswa
miskin dan dilengkapi dengan
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
atau Surat Keterangan Tidak
31

Mampu (SKTM) dari Kepala
Sekolah;
c) Melengkapi isian format identitas
siswa calon penerima secara
lengkap
untuk
keperluan
penyaluran dana.
2) Siswa
a) Siswa yang berasal dari keluarga
kurang mampu secara ekonomi;
b) Siswa miskin dilengkapi dengan
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
atau Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) dari Kepala
Sekolah
c) Diusulkan
oleh
Sekolah
bersangkutan dan disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten
/Kota sebagai siswa calon
penerima bantuan;
d) Ditetapkan sebagai penerima
bantuan
oleh
Direktorat
Pembinaan SMK.
b. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran
1) Sekolah antara lain:
a) SMK yang membuka Bidang
Studi Keahlian Agribisnis &
Agroteknologi dan Program Studi
Keahlian Pelayaran;
b) Melengkapi isian format identitas
siswa calon penerima.
2) Siswa Penerima antara lain:
a) Siswa SMK Bidang Studi Keahlian
Agribisnis & Agroteknologi dan
Program
Studi
Keahlian
Pelayaran;
b) Diusulkan oleh Sekolah dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sebagai siswa
calon penerima bantuan;
c) Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh
Direktorat Pembinaan SMK.
32

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.

Pengumpulan
dan pemilihan
data siswa calon
penerima
Evaluasi Data
Siswa Calon
Penerima BSM/
Beasiswa
Pertanian
Penetapan siswa
penerima dana
BSM/ Beasiswa
Pertanian
Penyaluran dana
BSM/ Beasiswa
Pertanian
Laporan
penyaluran BSM/
BeasiswaPertani
an oleh
Lembaga
Penyalur

2.

3.

4.
5.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
Januari November
Januari s.d
November

Februari s.d
November
Februari s.d
November
Desember –
Januari 2015

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Website : www.ditpsmk.go.id
Email : bsm.smk@ditpsmk.net

33

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI/BEASISWA
UNTUK BENCANA ALAM
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

03-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN
BEASISWA
UNTUK
SISWA
BERPRESTASI/BEASISWA UNTUK BENCANA
ALAM
a. Memberikan motivasi kepada siswa dalam
mengembangkan minat dan bakat untuk
memperoleh prestasi di bidang akademik
maupun non akademik;
b. Memberikan penghargaan bagi siswa yang
berprestasi;
c. Memberi motivasi dan dorongan kepada
siswa SMK terkena bencana alam untuk
tetap dapat bersekolah.

4.

SASARAN

:

5.300 (lima ribu tiga ratus) siswa

5.

NILAI BANTUAN

:

Total Rp. 21.200.000.000,- dengan nilai
beasiswa per siswa sesuai dengan SK Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

a. Peningkatan dan pengembangan prestasi
akademik dan/atau non akademik siswa;
b. Memberi dorongan dan semagat kepada
siswa SMK terkena bencana alam untuk
tetap dapat bersekolah;
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah siswa yang
memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK;
d. Beasiswa prestasi akan diberikan kepada
siswa berdasarkan peringkat prestasi pada
tingkat Provinsi/Nasional/Internasional;
e. Beasiswa bencana alam akan diberikan
kepada siswa SMK yang terkena bencana
alam.
34

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a. Persyaratan Teknis.
1) Siswa SMK yang masih aktif dan
berprestasi/terkena bencana alam;
2) Siswa SMK yang masih aktif baik
perorangan
ataupun
pemain
perorangan dalam tim yang memiliki
prestasi sebagai juara I, II, III tahun
2014, dibidang akademik maupun non
akademik
pada
tingkat
provinsi/
nasional dan terbaik sebagai perwakilan
Indonesia pada tingkat Internasional,
yang dibuktikan dengan sertifikat
kejuaraan/surat penetapan juara oleh
penyelenggara;
3) Prestasi nasional adalah prestasi
yang diperoleh dalam kejuaraan tingkat
nasional yang tidak termasuk prestasi
pada lomba tingkat nasional yang
diselenggarakan oleh Direktorat PSMK
yaitu: LKS, OSTN, O2SN, Debat Bahasa
Indonesia dan bahasa asing lainnya,
FLS2N;
4) Siswa SMK yang masih aktif baik
perorangan
maupun
pemain
perorangan dalam tim/regu yang
memiliki
prestasi
dalam
bidang
inovasi/perekayasa/keilmuan
dan
dibuktikan dengan sertifikat/piagam
keputusan
penghargaan/surat
pemenang oleh panitia;
b. Persyaratan Administrasi
1) Diusulkan oleh
Dinas Pendidikan
Provinsi dan/atau Kab/Kota dan atau
SMK setelah ada pengesahan Dinas
Pendidikan Kab/Kota;
2) Melampirkan data pendukung yang
membuktikan pencapaian prestasi siswa
calon penerima;
3) Siswa SMK yang masih aktif dan terkena
bencana alam;

35

9.

JADUAL KEGIATAN

4) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai
penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

:

Tahapan
Kegiatan

No
1

Penerimaan daftar
usulan
calon
penerima beasiswa

2

Seleksi siswa calon
penerima
Penetapan
siswa
penerima
Penyaluran dana

3
4
5

Laporan
prestasi

beasiswa

Waktu
Pelaksanaan
(2014)
Februari
s.d
November
Februari
November
Februari
November
Maret
November
Desember

s.d
s.d
s.d

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Email : beasiswa.kpd@ditpsmk.net

36

DESKRIPSIPROGRAM
BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS
TAHUN 2013
1.

KODE JUKNIS

:

04-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN
KHUSUS

3.

TUJUAN

:

a. Meningkatkan jumlah siswa SMK program
keahlian khusus meliputi:
1) Program Studi Keahlian Perawatan
Sosial;
2) Seni Rupa:
a) Seni lukis;
b) Seni Patung;
3) Desain dan Produksi Kria:
a) Desain dan Produksi Kria Tekstil;
b) Desain dan Produksi Kria Kulit;
c) Desain dan Produksi Kria Keramik;
d) Desain dan Produksi Kria Logam;
e) Desain dan Produksi Kria Kayu;
4) Seni Pertunjukan:
a) Seni Musik Klasik;
b) Seni Tari;
c) Seni Karawitan;
d) Seni Pedalangan;
e) Seni Teater;
b. Melestarikan
tradisi
budaya
bangsa
Indonesia melalui pembinaan peserta
didik;
c. Meningkatkan motivasi belajar siswa SMK
program keahlian khusus;
d. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah
pada SMK program keahlian khusus.

4.

SASARAN

:

14.355 siswa.

5.

NILAI BANTUAN

:

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa/
tahun.

37

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara
lain untuk:
a. Iuran bulanan sekolah; dan/atau
b. Pembelian perlengkapan belajar siswa;
dan/atau
c. Transportasi siswa kesekolah.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

b. Penerima bantuan adalah siswa yang
SMK.

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a. Persyaratan Teknis
1) Siswa yang diusulkan adalah siswa
kelas X, XI dan XII tahun pelajaran
2013/2014 dan kelas X tahun
2014/2015 selama masih ada dana
yang mengikuti program studi keahlian
khusus seperti diatas;
2) Siswa yang diusulkan tidak sedang
menerima bantuan
Beasiswa dari
Direktorat Pembinaan SMK, kecuali
beasiswa prestasi.
b. Persyaratan Administrasi
1) Dikirim
oleh
Dinas
Pendidikan
Kab/Kota dan/atau sekolah setelah
disahkan oleh Dinas Pendidikan
Kab/Kota;
2) Usulan
dikirimkan
melalui
beasiswa.kpd@ditpsmk.net;
3) Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat
Pembinaan SMK.

38

9.

JADUAL
KEGIATAN

:

No

KEGIATAN

1.

Penerimaan
Usulan Siswa
calon penerima
bantuan
beasiswa
Seleksi Usulan
Siswa Calon
Penerima
bantuan
beasiswa
Penetapan
Penerima
Beasiswa
Penyaluran Dana
Bantuan

2.

3.
4.
5.

Laporan
penyaluran oleh
Lembaga
Penyalur

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
Februari s.d Mei
Juli s.d.
November
Mei s.d. Juni
Agustus s.d.
November
Mei s.d. Juni
Agustus s.d.
Oktober
Mei s.d. Juni
September s.d.
Oktober
Desember

Catatan :Jadual dapat berubah sesuai
10. LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Email :beasiswa.kpd@ditpsmk.net

39

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB M ATCHI NG )
TAHUN 2014
1.

KODE PROGRAM

:

05-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK
(JOB MATCHING)

3.

TUJUAN

:

4.

SASARAN

:

a. Mempertemukan tamatan SMK dengan
dunia usaha/industri yang memerlukan
tenaga kerja tingkat menengah;
b. Memberi peluang saling berinteraksi antara
tamatan
SMK
untuk
menawarkan
kompetensi yang dimiliki kepada dunia
usaha/industri yang memerlukan tenaga
kerja;
c. Meningkatkan hubungan kerjasama SMK
dengan dunia usaha/industri;
d. Meningkatkan wawasan Tamatan SMK
tentang peluang-peluang kerja di dunia
usaha/ industri;
e. Meningkatkan daya serap tamatan SMK
memasuki lapangan kerja.
8 SMK

5.

NILAI BANTUAN

:

Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima
juta rupiah) per SMK.

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

Dana bantuan digunakan untuk pembiayaan
kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemasaran
Tamatan SMK yang meliputi:
a. Persiapan Kegiatan
b. Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaporan

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

a.
b.
c.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
Penerima bantuan adalah sekolah yang
Kewenangan penetapan penerima bantuan
SMK;

40

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a. SMK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi;
b. Diprioritaskan kepada SMK yang dapat
menyelenggarakan Pemasaran Tamatan
(Job Matching) di SMK;
c. Diprioritaskan SMK yang memiliki Bursa
Kerja Khusus;
d. Memiliki jejaring kerja operasional dalam
bidang bursa kerja lingkup provinsi dengan
SMK
lain,
Disnakertrans,
dunia
usaha/industri yang bergerak di sektor
usaha jasa dan industri;
e. Diutamakan yang dapat menghadirkan 40
perusahaan yang memerlukan tamatan
SMK untuk mengisi formasi-formasi posisi
jabatan yang tersedia;
f. Diutamakan dapat menghadirkan 1.000
tamatan SMK pencari kerja;
g. Menyampaikan Proposal Penyelenggaraan
Kegiatan
dan
Rencana
Penggunaan
Anggaran yang disetujui oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, setelah ditunjuk oleh
Direktorat
PSMK
sebagai
sekolah
penyelenggara job matching;
h. Memilki Rekening Sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi/yayasan);
i. Menyampaikan
fotocopy
Surat
Pengangkatan Kepala SMK.

41

9.

JADUAL KEGIATAN

:

No.

Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan
(2014)

1

Usulan nama
SMK dari Dinas
Pendidikan
Provinsi

Mei

2

Penetapan SMK
Penerima
Bantuan

Mei

3

Penerimaan
proposal

Juni-Juli

4

Evaluasi
Proposal

Agustus

5

Bimtek,
MoU,
penyaluran dana

September

6

Pelaksanaan
Kegiatan

OktoberNovember

7

Pelaporan

Desember

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan
situasi dan kondisi.
10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469

42

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN BLOCK GRANT PENYEDIAAN PERALATAN,
BAHAN DAN KELENGKAPA LAINNYA LKS
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

06-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

4.
5.

SASARAN
NILAI BANTUAN

:
:

BANTUAN BLOCK GRANT PENYEDIAAN
PERALATAN, BAHAN DAN KELENGKAPAN
LAINNYA LKS
a. Tersedianya
Peralatan;
Bahan
dan
kelengkapan
yang
diperlukan
pada
pelaksanaan LKS SMK Tingkat Nasional
XII;
b. Terlaksananya LKS dengan Baik.
52 Bidang Lomba
Rp. 5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus
dua puluh juta rupiah).

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

Dana digunakan untuk antara lain:
a. Pengadaan bahan dan alat yang
diperlukan dalam lomba;
b. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan
bahan dan kelengkapan LKS dari asal ke
tempat Lomba kembali ke asal;
c. Honorarium dan uang lelah penjab dan
teknisi;
d. Akomodasi
dan
konsumsi
selama
persiapan;
e. Instalasi, pasang bongkar peralatan
ditempat lomba dan ditempat asal.
f. Pembayaran pajak dan pembuatan
laporan kegiatan;
g. Pembuatan dokumentasi foto dan video
kegiatan pada bidangnya.
a. Bantuan Diberikan kepada SMK yang
ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana
Penyedia;
b. Kewenangan
penetapan
penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
PSMK;

43

c.

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

Proposal disusun oleh SMK yang sudah
ditetapkan
oleh
Direktorat
PSMK
berdasarkan usulan Dinas Pendidikan
Provinsi;
Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan.
Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
Mengajukan proposal bantuan;
Memiliki Tenaga Teknisi yang mampu
mengendalikan peralatan selama Lomba
berjalan;
Memiliki rekening sekolah (bukan atas
nama pribadi atau yayasan).

d.
a.
b.
c.
d.

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.

Penerimaan
usulan
SMK calon
penerima
Evaluasi Usulan &
Penetapan SMK
Penerima bantuan
Penerimaan
proposal
Evaluasi Proposal
Bimtek
Penyaluran dana
Pelaksanaan
program
Laporan
pelaksanaan

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
Februari-Maret

Maret
Maret
April
Mei
Juni
Agustus
Desember

10

LAYANAN
INFORMASI

:

SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK
Ditjen. Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud Senayan Gedung E lt 12
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467
44

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG PAMERAN DAN
TRANSPORTASI PESERTA LOMBA
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

: 07-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

3.

TUJUAN

LANGSUNG
BIAYA
PENGIRIMAN
: BANTUAN
BARANG PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA
LOMBA
: a. Mempromosikan Hasil Karya Siswa SMK pada
tingkat Nasional;
b. Memberi dorongan kepada siswa SMK untuk
lebih kreatif dan inovatif.

4.
5.

SASARAN
TOTAL NILAI
BANTUAN

: 34 Provinsi
: Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima
juta rupiah)

6

PEMANFAATAN
DANA

: Dana digunakan untuk antara lain:
a. Pembayaran penyediaan alat, bahan, dan
kelengkapan Pameran Hasil Karya Siswa SMK;
b. Mobilisasi alat, bahan, dan kelengkapan
Pameran;
c. Memasang, membongkar, dan mngangkut
Produk hasil karya siswa yang dipamerkan
dari dan ke tempat asal dan tempat pameran;
d. Biaya koordinasi transportasi petugas;
e. Pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan
yang berlaku;
f. Menyusun laporan kegiatan;
g. Honorarium dan uang lelah peserta pameran;
h. Pembuatan foto dan video Direktorat.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

: a.
b.
c.
d.

Bantuan Diberikan kepada SMK yang ditunjuk
dan ditetapkan sebagai pelaksana Pameran;
sepenuhnya oleh Direktorat PSMK;
Proposal disusun oleh SMK yang sudah
ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK
berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi;
Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan
Provinsi.
45

8.

9.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

JADUAL KEGIATAN

: SMK diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi,
dengan persyaratan:
a. Diprioritaskan SMK yang memiliki produk
unggulan Hasil Karya Siswa di wilayahnya;
b. Memiliki guru dan siswa yang berkarya untuk
dipamerkan hasil karyanya.
:
NO

KEGIATAN

1.

Penerimaan
usulan
SMK calon
penerima
Evaluasi Usulan
& Penetapan
SMK
Penerima
bantuan
Penerimaan
proposal
Evaluasi Proposal
Bimtek
Penyaluran dana
Waktu
Pelaksanaan
Laporan
pelaksanaan

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
Maret - Mei

Mei

Mei - Juni
Juni
Juli
Juli
Agustus
Desember

10.

LAYANAN
INFORMASI

: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467;

46

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
1.

KODE JUKNIS

: 08-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

: BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) SMK

3.

TUJUAN

: a.

4.

SASARAN

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

6

PEMANFAATAN
DANA

: a. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang
Teori dan Ruang Praktik beserta selasarnya);
b. Pembangunan Kamar Mandi/WC;
c. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran
(Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/ atau;
d. Ruang
Penunjang
antara
lain
Ruang
Administrasi Perkantoran, Ruang Guru dan
penunjang lainnya (bagi USB besar); dan/
atau;
e. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih,
Penyambungan Daya Listrik dari PLN minimal
10.000 KVA dan Instalasinya (bagi USB
besar);
f. Biaya
perencanaan,
pengawasan
pembangunan dan pengelolaan administrasi.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

: a.
b.

Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di
SMK.
: a. 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB)
SMK reguler;
b. 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK
Besar.
: Rp. 51.992.086.000,00 (lima puluh satu miliar
sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan
puluh enam ribu rupiah).

c.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
Penerima bantuan adalah lokasi sekolah yang
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
47

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

: a.

b.

Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/
Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota/Propinsi yang disetujui oleh Bupati/
Walikota untuk USB SMK Negeri dan diajukan
oleh Yayasan dengan disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk
USB SMK swasta (yang diselenggarakan oleh
masyarakat);
Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dalam satu kesatuan
lokasi, dibuktikan dengan Surat Kepemilikan
Tanah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan
Kab./Kota /Yayasan dalam bentuk:

1) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa/
/bukan tanah milik pribadi/ perorangan);
atau
2) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
atau
3) Surat pernyataan pelepasan hak atas
tanah adat (Khusus Provinsi Papua/Papua
Barat)
oleh
pihak
yang
berwenang/dokumen lain sesuai dengan
peraturan dan ketentuan daerah atas
nama
Pemda/
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Yayasan;
4) Apabila sertifikat tanah untuk USB SMK
masih menjadi satu dengan aset
Pemda/Yayasan yang lain, maka harus
dilampirkan Surat Pernyataan dari Kepala
Bagian Aset Pemda/Yayasan tentang
luasan lahan yang diperuntukkan bagi
USB SMK;
5) Apabila sertifikat tanah masih dalam
proses maka harus
dilampiri Surat
Keterangan/ Surat Pernyataan dari Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
(BPN)
setempat.
c. Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN);
d. Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur
tanah, Kemiringan lahan tidak boleh melebihi
48

◦

15 , tidak berada di daerah rawa dan banjir;
e. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang
dimanfaatkan untuk kepentingan lain). Jika
lahan memerlukan pematangan tanah (Land
clearing), cut and fill, menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/kota/Yayasan;
f. Memiliki ijin operasional/ ijin penerimaa siswa
baru (bagi USB Swasta) dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Provinsi;
g. Adanya Surat pernyataan Bupati/ Walikota/
Yayasan tentang pengadaan pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana
serta biaya operasional dari Pemerintah
Daerah/Yayasan;
h. Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/
MTs sebagai sumber siswa, dan jumlah
SMA/MA/SMK;
i. Belum pernah mendapat bantuan untuk
pembangunan fisik (antara lain: RKB, RPS,
Perpustakaan, Laboratorium) dari Pemerintah
Pusat;
j. Bagi calon USB SMK yang sudah memiliki siswa
dan masih menumpang, diprioritaskan bagi
yang belum meluluskan;
k. Lokasi berada dekat dengan sumber listrik
(bukan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)), sumber air dan mudah dijangkau
dengan alat transportasi;
l. Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru
(USB) yang tidak berada dekat dengan SMK lain
dengan radius minimal 5 km;
m. Adanya Foto lokasi calon Unit Sekolah Baru
(USB) SMK;
n. Pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota/ Yayasan untuk melakukan
pencatatan aset hasil Bantuan Unit Sekolah
Baru (USB) SMK (bermaterai Rp.6000);
o. Khusus untuk SMK swasta (yang dikelola oleh
masyarakat), maka Ketua Tim/ Panitia Pendiri/
Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus,
pembina,
maupun
pengawas
yayasan
penyelenggara SMK ybs;
49

9.

JADUAL KEGIATAN

p. Diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang
telah memiliki satuan pendidikan setingkat lebih
rendah (MTs/ SMP/ Sederajat).
:
WAKTU
NO

1.
2.
3.

KEGIATAN

PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli

6.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis
dan MoU
Penyaluran Dana

7.

Laporan Awal

8.

Waktu Pelaksanaan

9.

Laporan 30 %

90 hari kalender setelah
dana diterima di
rekening TIM Pendiri

10.

Supervisi
Pelaksanaan

s.d. Nopember

11.

Laporan Akhir

Paling lambat 30 hari
kalender setelah
pekerjaan selesai

4.
5.

s.d. Juli
s.d. Agustus
kalender sejak dana
diterima di rekening
Tim Pendiri
210 hari kalender (USB
Reguler)/270 hari
kalender (USB Besar)
sejak dana diterima di
rekening TIM Pendiri

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi
dan kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

: Subdit Sarana dan Prasarana
Telp. 021-5725473, 5725477;
50

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

09-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU (RKB) SMK
a. Mendukung program peningkatan akses/
dan
pemerataan
daya
tampung
pendidikan pada satuan Pendidikan SMK;
b. Menambah ruang kelas baru bagi SMK
yang memiliki jumlah siswa yang
meningkat dan melebihi daya tampung.

SASARAN

:

a. 2.600 RKB untuk satu lantai;
b. 500 RKB untuk bertingkat.

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

a. Ruang Kelas Baru (RKB) satu lantai Rp.
356.200.000.000,00 (tiga ratus lima puluh
enam miliar dua ratus juta rupiah)
b. Ruang Kelas Baru (RKB) bertingkat Rp.
90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar
lima ratus juta rupiah)
a. Pembanguan Ruang Kelas Baru (RKB):
a. Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB), selasar dan ruang tangga
bagi RKB bertingkat;
b. Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB) dan selasar bagi RKB satu
lantai.
b. Pengadaan Perabot (meja siswa, kursi
siswa, meja guru, kursi guru dan papan
tulis);
c. Perencanaan,
Pengawasan,
dan
Pengelolaan Administrasi.
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
c. Kewenangan
penetapan
penerima
Pembinaan SMK.

4.

51

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/ atau Propinsi, dan/
atau diprioritaskan bagi SMK yang
mendapat afirmasi melalui program
percepatan pembangunan;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik
Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik
Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan
dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar
wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan
Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat
masih
tersedia
atas
tanah
dan
lahan/tempat untuk pembangunan Ruang
Kelas Baru (RKB);
c. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Kelas
Baru
(RKB)
(butuh-adakurang/lebih);
d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik
minimal 192 siswa;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Pembina,
Pengurus
dan
Yayasan.
Pengawas
Yayasan
tidak
boleh
merangkap sebagai Kepala Sekolah yang
dibuktikan
dengan
Akta
Pendirian
Yayasan;
f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang;
g. Memiliki
site
plan
atau
sketsa
pengembangan SMK;
h. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Ruang Kelas Baru
(RKB) SMK (bermaterai Rp.6000) bagi
SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil
52

Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) dari
Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK
Swasta.
9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.

Penerimaan
Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Bimbingan
Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Waktu
Pelaksanaan

9.

Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir

10.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. April
s.d. April
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening
Sekolah
120 hari kalender
bagi satu lantai
dan 180 bagi
bertingkat sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai

53

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Subdit Sarana dan Prasarana
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

54

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

10-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK

3.

TUJUAN

:

a. Mendukung

4.
5.
6.

SASARAN
NILAI BANTUAN
PEMANFAATAN
DANA
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:
:
:

60 (enam puluh) Paket
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

PERSYARATAN
PENERIMA

:

7.

8.

program peningkatan
akses/ daya tampung pada SMK;
b. Memenuhi
kebutuhan Rehabilitasi
Gedung
SMK
sehingga
dapat
mengembalikan fungsi ruang.

a. Rehabilitasi Gedung SMK
b. Biaya Pengelolaan Administrasi

a. Bantuan diberikan dalam bentuk dana
untuk rehabilitasi gedung SMK;
b. Adanya Analisis Tingkat Kerusakan oleh
Dinas Cipta Karya/ Tim Teknis (SMK
Jurusan Bangunan).
a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
dan/
atau
Provinsi/Kabupaten/Kota
diprioritaskan bagi SMK yang mendapat
afirmasi melalui program percepatan
pembangunan.
atas tanah;
c. Memiliki data analisis kerusakan Ruang
dari Dinas Cipta Karya/SMK Jurusan
Bangunan;
55

minimal 192 siswa;
e. Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap
sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan
dengan Akta Pendirian Yayasan;
g. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
h. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
aset hasil bantuan rehabilitasi ruang;
bantuan rehabilitasi ruang dari Kepala
Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta;
3) Bagi SMK Swasta memiliki Akta
Pendirian Yayasan.
9

JADWAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.

6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis dan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.

Waktu Pelaksanaan

9.
10.

Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir

5.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. April
s.d. April
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30
hari kalender setelah
pekerjaan selesai

dan kondisi.

56

10

LAYANAN
INFORMASI

:

Ditjen Pendidikan Menengah
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

57

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) SMK
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

11-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN
PEMBANGUNAN
RUANG
PRAKTIK SISWA (RPS) SMK
a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK
untuk mendukung pencapaian kompetensi
peserta didik dan pendidik.

4.

SASARAN

:

100 Ruang Praktik Siswa (RPS).

5.

NILAI BANTUAN

:

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

Rp. 22.772.700.000,00 (dua puluh dua miliar
tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus
ribu rupiah).
a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)
beserta selasarnya;
b. Pengadaan Perabot;
c. Perencanaan,
Pengawasan,
dan
SMK.
a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas
Pendidikan Provinsi;
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang
dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/
Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan

:

58

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

masih
tersedia
lahan/tempat
untuk
pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS);
Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Praktik
Siswa
(RPS)
(butuh-adakurang/lebih) yang dilengkapi dengan
gambar rencana pembangunan RPS;
Diprioritaskan bagi SMK yang telah
minimal 192 siswa;
Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan.
Pembina,
Pengurus
dan
Memiliki Ijin Operasional/ Ijin Pendirian
Memiliki site plan;
Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
Adanya surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk:
aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa
(RPS) (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS)
dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi
SMK Swasta.

59

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.

6.

Penerimaan
Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis
dan MoU
Penyaluran Dana

7.

Laporan Awal

8.

Waktu
Pelaksanaan

9.

Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir

2.
3.
4.
5.

10.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
60

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM PRAKTIK PERIKANAN
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

12-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM
PRAKTIK PERIKANAN
SMK;
b. Menyediakan Kolam Praktik Perikanan
di SMK untuk praktik siswa yang
membuka paket keahlian Budidaya
Perikanan dalam rangka pencapaian
kompetensi peserta didik dan pendidik.

4.

SASARAN

:

20 (dua puluh) Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus
juta rupiah)

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Pembangunan Kolam Praktik Perikanan
beserta instalasi air bersih, instalasi air
pembuangan, dan peralatan pendukung
lainnya;
b. Perencanaan,
Pengawasan,
dan

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

c. Kewenangan
penetapan
penerima
Pembinaan SMK.
:

a. Membuka paket keahlian Budidaya
Perikanan;
b. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
Yayasan) minimal
15.000 m2
dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta
Hibah/ Akta Jual Beli yang
61

d.

e.
f.

g.
h.
i.
j.

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan
hak ulayat/adat atas tanah dan masih
tersedia lahan/tempat untuk Pembangunan
Kolam Praktik Perikanan;
Memiliki data analisis kebutuhan Kolam
Praktik
Perikanan
(butuh-adakurang/lebih) dilengkapi dengan gambar
rencana kolam ikan yang akan dibangun;
minimal 96 siswa;
Yayasan.
Kepala
Sekolah
bukan
merupakan pembina, pengurus, maupun
pengawas yayasan penyelenggara SMK
ybs;
Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
Memiliki
site
plan
atau
sketsa
pengembangan SMK;
Kepala SMK;
Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
aset hasil
Bantuan Pembangunan
Kolam
Praktik
Perikanan
SMK
(bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
Bantuan Pembangunan Kolam Praktik
Perikanan dari Kepala Sekolah ke
Yayasan bagi SMK Swasta.

62

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.

6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis
dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.

Waktu Pelaksanaan

9.

Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir

5.

10.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai

dan kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

63

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

13-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN
PEMBANGUNAN
RUANG
PRAKTIK PERHOTELAN
SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di
SMK untuk mendukung pencapaian
kompetensi peserta didik dan pendidik.

4.

SASARAN

:

100 Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp. 21.861.100.000,00 (dua puluh satu miliar
delapan ratus enam puluh satu juta seratus
ribu rupiah).

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a. Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
b. Pengadaan Perabot;
c. Perencanaan,
Pengawasan,
dan

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

c. Kewenangan
penetapan
penerima
Pembinaan SMK.
:

a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
b. Membuka/mengembangkan
Kompetensi
Keahlian Akomodasi Perhotelan;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
64

d.

e.
f.

g.
h.
i.
j.

atas
tanah
dan
masih
tersedia
lahan/tempat untuk pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan;
Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Praktik
Perhotelan
(butuh-adakurang/lebih) yang dilengkapi dengan
gambar rencana pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan;
minimal 192 siswa;
Yayasan.
Pembina,
Pengurus
dan
Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
Memiliki site plan;
Kepala SMK;
Adanya Surat pernyataan kesanggupan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
untuk:
aset hasil
Bantuan Pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK
Negeri.
Bantuan Ruang Praktik Perhotelan
SMK Swasta.

65

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.

6.
7.

Penerimaan
Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis
dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.

Waktu Pelaksaan

9.

Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir

2.
3.
4.
5.

10.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
s.d. November
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai

dan kondisi.

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

66

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN
RUANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

14-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK
SMK;
b. Menambah
Ruang
Kesenian
dan
Kebudayaan di SMK untuk mendukung
kreatifitas dan melestarikan nilai-nilai seni
dan budaya peserta didik dan pendidik.

4.

SASARAN

:

20 paket.

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

Rp. 4.122.560.000,00 (empat miliar seratus
dua puluh dua juta lima ratus enam puluh
ribu rupiah).
Pembangunan
Ruang
Kesenian
dan
Kebudayaan,
Pengelolaan
Administrasi,
Perencanaan dan Pengawasan.
sepenuhnya oleh Direktorat PSMK.

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang
Pelepasan hak ulayat/ adat atas tanah dan
masih
tersedia
lahan/tempat
untuk
pembangunan Ruang
Kesenian dan
67

Kebudayaan;
c. Memiliki gambar rencana pembangunan
Ruang Kesenian dan Kebudayaan;
minimal 192 siswa;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Kepala
Sekolah
bukan
Yayasan.
merupakan pembina, pengurus, maupun
pengawas yayasan penyelenggara SMK
ybs;
sekolah;
g. Memiliki site plan;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
aset hasil
bantuan Pembangunan
Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK
bagi SMK Negeri;
bantuan Pembangunan Ruang Kesenian
dan Kebudayaan SMK dari Kepala
Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

68

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.

Penerimaan
Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Bimbingan
Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Waktu
Pelaksanaan

9.

Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir

10.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei 2014
s.d. Mei 2014
s.d. Juni 2014
s.d. Juli 2014
s.d. Juli 2014
s.d. Agustus 2014
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember
2014
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai
10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

69

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

15-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

3.

TUJUAN

:

BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA
SMK
a. Membantu
Sekolah
dalam
pemenuhan kebutuhan
peralatan
Praktik Siswa SMK;
b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan
praktik siswa SMK untuk mencapai
kompetensi yang dipersyaratkan.

4.

SASARAN

:

700 (tujuh ratus) Paket.

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

Rp. 103.973.100.000,00 (seratus tiga
miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga
juta seratus ribu rupiah).

6.

PEMANFAATAN DANA

:

Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN

:

a. Bantuan diberikan dalam bentuk
uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah
yang memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima
Pembinaan SMK.

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a. Adanya usulan yang diajukan oleh
Sekolah
diketahui/disetujui
oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi
dan/ atau SMK yang mendapat
afirmasi melalui program percepatan
pembangunan.
b. Diprioritaskan
bagi
SMK
yang
memiliki ruang praktik/lahan praktik
beserta instalasi pendukungnya;
c. Memiliki
tata
letak
(lay-out)
penempatan peralatan;
d. Memiliki data analisis kebutuhan
Peralatan Praktik siswa SMK (butuh70

ada-kurang/ lebih);
e. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
minimal 96 siswa;
f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta
Pendirian
Yayasan.
Pembina,
Pengurus dan Pengawas Yayasan
tidak boleh merangkap sebagai
Kepala Sekolah;
g. Memiliki
Ijin
Operasional/
Ijin
pendirian sekolah;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala
SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/
Kota/Yayasan untuk:
1) Melakukan
pencatatan
serah
terima aset hasil
Bantuan
Peralatan Praktik Siswa SMK bagi
SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset
hasil Bantuan Peralatan Praktik
Siswa SMK dari Kepala Sekolah
ke Yayasan bagi SMK Swasta.

71

9.

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.

Penerimaan
Usulan

2.

Evaluasi
usulan
Verifikasi
Lokasi
Penetapan
SMK Penerima
Bantuan

3.
4.

5.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juni

Bimbingan
Teknis dan
MoU
Penyaluran
Dana

s.d. Juli

7.

Laporan Awal

8.

Waktu
Pelaksanaan

9.

Supervisi
Pelaksanaan

14 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember

10.

Laporan Akhir

6.

s.d. Agustus

30 hari kalender
setelah pekerjaan
selesai


10.

LAYANAN INFORMASI

:

Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;

72

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/PESANTREN
1.

KODE JUKNIS

:

16-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/ PESANTREN

3.

TUJUAN

:

a. Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan
kesempatan
belajar
di
SMK
Berbasis
Komunitas/ Pesantren;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK
Berbasis Komunitas/ Pesantren.

4.

SASARAN

:

83 (delapan puluh tiga) Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

Rp. 62.753.727.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh
ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh
tujuh ribu rupiah).
a. Pengembangan/Pembangunan/rehabilitasi
gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik
Siswa beserta perabotnya; dan/atau
b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama; dan/atau
c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
d. Biaya
perencanaan,
pengawasan,
dan
pengelolaan administrasi.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a. Mengajukan proposal yang disetujui
oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi
dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang
mendapat afirmasi pengembangan;
b. Memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala
Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina,
maupun pengawas yayasan penyelenggara
SMK ybs;
73

c. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah
dari pihak yang berwenang;
d. Memiliki ijin operasional pondok pesantren dari
Kementerian Agama;
e. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri dengan luas minimal 5.000 m2
dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta
Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah
Daerah/ Yayasan/ SMK/ Pondok Pesantren
yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang
Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang
dibuat oleh pihak yang berwenang;
f. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan
SMK;
g. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah
siswa minimal 96 siswa;
h. Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok
Pesantren/Asrama Komunitas.
9.

JADUAL KEGIATAN

:

NO
1.
2.
3.
4.

KEGIATAN

6.
7.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.

Waktu Pelaksanaan

9.

Laporan 30 %

10.
11.

Laporan Akhir

5.

WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
kalender sejak dana
diterima di rekening
Sekolah
210 hari kalender sejak
dana diterima di rekening
Sekolah
120 hari kalender setelah
dana diterima di rekening
Sekolah
s.d. Nopember
kalender setelah
pekerjaan selesai

kondisi.

74

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Telp. 021-5725473, 5725477;

75

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
1.

KODE JUKNIS

: 17-PS-2014

2.
3.

NAMA PROGRAM
TUJUAN

4.
5

SASARAN
TOTAL NILAI
BANTUAN
PEMANFAATAN
DANA

: BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
: a. Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mengembangkan beberapa SMK menjadi
SMK Rujukan bagi penyelenggaraan program
pendidikan sekolah menengah kejuruan
yang lebih berkualitas dan berdaya saing;
c. Meningkatkan
daya
tampung
dan
melengkapi fasilitas pendidikan sesuai
dengan standar kebutuhan paket keahlian;
d. Melakukan perbaikan infrastruktur dan/atau
pengadaan perabot;
e. Melakukan perbaikan dan mengembalikan
fungsi gedung SMK.
: 108 Paket
: Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar)

6.

: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi gedung
pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang
Praktik); dan/atau
Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi Ruang
Perkantoran dan/ atau Guru; dan/atau
Pembangunan ruang kegiatan bersama
dengan aliansi;
Pembangunan smart laboratory sesuai
bidangnya;
Pembangunan teaching factory
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi selasar
penghubung; dan/atau
Pengadaan Perabot; dan/atau
Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur;
dan/atau
Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan
Elektrikal; dan/atau
Perencanaan, pengawasan pembangunan
dan pengelolaan administrasi.
76

7.

8.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah
diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan
Propinsi;
b. Memiliki School Development Plan (SDP)
yang dilengkapi dengan:
1) Site plan keseluruhan bangunan/massa
bangunan yang ada di lokasi;
2) Gambar 3 Dimensi ruang/ bangunan yang
akan dibangun melalui dana bantuan
Pengembangan SMK Rujukan;
3) Foto kondisi awal ruang/ bangunan yang
akan dibangun melalui dana bantuan
Pengembangan SMK Rujukan.
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah
Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dibuktikan dengan
Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat
oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan
hak ulayat/adat atas tanah dan masih
tersedia lahan/tempat untuk pengembangan
SMK Rujukan;
d. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik
(Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)), adanya sumber air dan akses
mudah dijangkau dengan alat transportasi
umum;
e. Diprioritaskan memiliki jumlah Rombel
sebanyak 22 Rombongan Belajar (Rombel)
(1 Rombel = 32 siswa);
g. Memiliki Master Plan;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
77

i.

Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk:
1) Melakukan pencatatan serah terima aset
hasil
Bantuan Pengembangan SMK
Rujukan (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset
hasil
Bantuan Pengembangan SMK Rujukan
SMK Swasta.
Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan
pembina, pengurus maupun pengawas
yayasan penyelenggara SMK ybs.

j.

9.

JADUAL
KEGIATAN

:
NO

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
Waktu Pelaksanaan

9.

Laporan 30 %

10.
11.

Laporan Akhir

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Agustus
365 hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
setelah dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember
kalender setelah
pekerjaan selesai

kondisi.

78

10.

LAYANAN
INFORMASI

: Subdit Sarana dan Prasarana
Telp. 021-5725473, 5725477;

79

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN PAPUA BARAT
TAHUN 2014
1.
2.

KODE JUKNIS
NAMA PROGRAM

: 18-PS-2014
: BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN
PAPUA BARAT

3.

TUJUAN

: a.

4.

SASARAN

: 96 (sembilan puluh enam) Paket

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

: Rp 45.543.744.000,00 (empat puluh lima miliar
lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus
empat puluh empat ribu rupiah).

6.

PEMANFAATAN
DANA

: Pemanfaatan dana bantuan dapat digunakan
antara lain untuk:
a. Pengembangan/
pembangunan
gedung
pembelajaran (ruang teori dan/ atau ruang
praktik beserta selasarnya); dan/ atau
b. Pembangunan asrama siswa/i; dan/ atau
c. Pengembangan ruang penunjang (antara
lain Ruang Kepala Sekolah, Administrasi dan
Guru; dan/ atau
d. Pembangunan Infrastuktur; dan/ atau
e. Pengadaan perabot; dan/ atau
f. Pengadaan Peralatan; dan/ atau
g. Biaya
perencanaan
dan
pengawasan
pembangunan;
h. Biaya administrasi pengelolaan.

7.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;

Mendukung ketersediaan layanan satuan
pendidikan SMK di Papua dan Papua Barat;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran
pada SMK di Papua dan Papua Barat.

80

8.

PERSYARATAN
PENERIMA

:

a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah
diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan
Provinsi;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang mendapat
afirmasi melalui program Unit percepatan
Pembangunan Pendidikan di Papua dan
Papua Barat (UP4B);
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah
Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat
Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak
ulayat/ adat atas tanah;
d. Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan
prasarana (butuh-ada-kurang/ lebih);
e. Memiliki site plan/ sketsa pengembangan
SMK (berskala);
f. Diprioritaskan memiliki jumlah siswa SMK
minimal 96 siswa;
g. Melampirkan foto copy surat keputusan
pengangkatan Kepala Sekolah;
h. Memiliki ijin operasional/ ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang.
i. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan
pengurus, pembina, maupun pengawas
yayasan penyelenggara SMK ybs.

81

9.

JADWAL
KEGIATAN

:
NO

KEGIATAN

1.

Penerimaan
Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Bimbingan
Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Waktu
Pelaksanaan

9.

Laporan 30 %

10.

Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir

11.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
210 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
120 hari kalender
setelah dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember
kalender setelah
pekerjaan selesai

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan
10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Telp. 021-5725473, 5725477;

82

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI DAERAH TERTINGGAL,
TERLUAR, TERDEPAN (3T) DAN/ATAU KLUSTER 4
TAHUN 2014
1.
2.

KODE JUKNIS
NAMA PROGRAM

:
:

3.

TUJUAN

:

4.

SASARAN

:

5.

TOTAL NILAI
BANTUAN

:

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

7

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

19-PS-2014
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI
DAERAH
TERTINGGAL,
TERLUAR,
TERDEPAN (3T) DAN/ ATAU KLUSTER 4
a. Mendukung
program
peningkatan
akses, ketersediaan, keterjangkauan,
dan pemerataan kesempatan belajar di
SMK;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana pendidikan yang
diperlukan
dalam
pelaksanaan
kegiatan pembelajaran di SMK yang
berada di daerah tertinggal, terluar,
terdepan (3T) dan kluster 4.
25 (dua puluh lima) Paket
Rp. 18.662.725.000,00 (delapan belas
miliar enam ratus enam puluh dua juta
tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
a. Pengembangan/
pembangunan
gedung pembelajaran Teori dan/ atau
Ruang Praktik Siswa dan/ atau;
b. Renovasi/
Rehabilitasi
gedung/
infrastruktur atau;
c. Pengadaan perabot dan/ atau;
d. Pengadaan Peralatan;
e. Biaya perencanaan dan pengawasan
pembangunan;
f. Biaya administrasi pengelolaan.
b. Penerima bantuan adalah sekolah
yang memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima
Pembinaan SMK.

83

8

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

a.

b.
c.
d.

e.

f.

g.
h.
i.

Adanya proposal yang diajukan oleh
Sekolah diketahui/disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau
Dinas Pendidikan Provinsi;
SMK yang berada di daerah tertinggal,
terluar, terdepan (3T) dan/atau kluster
4;
Memiliki ijin operasional dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
lahan sendiri dengan luas 5.000 m2
dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/
Akta Hibah/ Akta Jual Beli atas nama
Pemerintah Daerah/ Yayasan/ SMK/
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf
yang dibuat oleh Kantor Urusan
Agama (KUA);
Surat pernyataan pelepasan hak atas
tanah
adat
(Khusus
Provinsi
Papua/Papua Barat) oleh pihak yang
berwenang/dokumen
lain
sesuai
dengan peraturan dan ketentuan
daerah atas nama Pemda/ Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan;
Lokasi tidak berada dibawah sumber
listrik (Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET)), tersedia air bersih
dan akses ke lokasi;
Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
jumlah siswa minimal 192 Siswa;
Memiliki data analisis kebutuhan
sarana dan prasarana (butuh-adakurang);
Bagi SMK Swasta memiliki Akta
Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah
bukan merupakan pembina, pengurus
maupun
pengawas
yayasan
penyelenggara SMK ybs.

84

9

JADUAL KEGIATAN

:

NO

KEGIATAN

1.

6.
7.

Penerimaan
Proposal
Evaluasi usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis
dan
Penandatangan
Surat Perjanjian
Penyaluran Dana
Laporan Awal

8.

Waktu Pelaksanaan

9.

Laporan 30 %

10.

Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir

2.
3.
4.
5.

11.

WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juni
s.d. Juli

s.d. Agustus
14 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening
Sekolah
180 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
90 hari kalender
setelah dana
diterima di
rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta
10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
85

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK
TAHUN 2014
1.

KODE JUKNIS

:

20-PS-2014

2.

NAMA PROGRAM

:

BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK

3.

TUJUAN

:

a. Memenuhi
kebutuhan
peralatan epembelajaran
dalam
mendukung
pembelajaran berbasis IT yang interaktif
b. Mendukung pelaksanaan tugas guru
sebagai bagian dari upaya meningkatkan
kualitas
dan
efisiensi
proses
pembelajaran;
c. Mendorong pelaksanaan pembelajaran
berbasis
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi (ICT).

4.

SASARAN

:

12.800 (dua belas ribu delapan ratus) Unit
peralatan e-pembelajaran untuk 200 SMK.

5.

NILAI BANTUAN

:

Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu
rupiah) per unit alat e-pembelajaran.

6.

PEMANFAATAN
DANA

:

a.

PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN

:

7.

b.
a.
b.
c.

8.

PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN

:

Pengadaan komponen peralatan
pembelajaran;
Pengiriman komponen peralatan
pembelajaran ke SMK penerima.

ee-

Bantuan diberikan dalam bentuk barang;
Penerima bantuan adalah SMK yang
memenuhi persyaratan berdasarkan hasil
verifikasi dan klarifikasi;
Kewenangan
penetapan
penerima
Pembinaan SMK.

a.

Memiliki SDM yang memadai untuk
menerapkan pembelajaran berbasis IT;
b. Memiliki fasilitas yang memadai untuk
merakit peralatan e-pembelajaran;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang mempunyai
siswa lebih dari 700 orang;

86

d.

9.

JADUAL
KEGIATAN

Diprioritaskan bagi SMK yang sudah
mengisi data SMK di dapokdikmen secara
lengkap di alamat :
pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

:
No

KEGIATAN

1.

Identifikasi SMK Calon
Penerima Bantuan
Verifikasi SMK Calon
Penerima Bantuan
Penetapan SMK Calon
Penerima Bantuan
Proses Pelelangan
Pengadaan Peralatan
e-Pembelajaran
Penandatanganan
Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
Pengadaan dan
Pengiriman
Supervisi
Pelaporan

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

WAKTU
PELAKSANAA
N (2014)
Januari Februari
FebruariMaret
Maret
Maret-April
Mei

Mei - Juli
Agustus
September

10.

LAYANAN
INFORMASI

:

Subdit Pembelajaran
Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477,5725474
E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com

87

00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014

00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014

Similar to 00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014 (20)

More from Winarto Winartoap

More from Winarto Winartoap (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014