Buku Kebijakan Bantuan Beasiswa

1. KEBIJAKAN
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

2. i
KATA PENGANTAR
einginan untuk membukukan Bantuan
Beasiswa kepada Mahasiswa/i
Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak
Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri
sudah terpendam lama. Setelah berbagai
upaya dilakukan, jerih payah ini akhirnya
terwujud. Tentu, semua berkat rahmat Tuhan
Yang Maha Esa.
Disadari, selama ini buku yang memuat tentang bantuan beasiswa
belum ada. Padahal bantuan beasiswa ini sudah berjalan selama 8
(delapan) tahun. Buku tentang bantuan beasiswa kepada
Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat
Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri ini berisi tentang Kebijakan
Strategis Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Buku ini juga
memuat berbagai perubahan yang terjadi pada tahun-tahun tertentu.
Rentang perkembangan bantuan beasiswa yang diambil cukup
panjang yaitu sejak tahun 2006 hingga tahun 2014. Kebijakan ini
tentunya untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan “ Menjadi
Institusi Yang Mewujudkan Masyarakat Pakpak Bharat Yang
Cerdas dan Kompetitif”. Karena dengan pendidikan masyarakat
dapat berubah pola pikirnya ke arah yang positif dan akan selalu
bergerak maju untuk menggapai keberhasilan. Upaya untuk
menggapai keberhasilan tentu melalui proses dan tahapan yang
panjang. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tidak hanya
memperhatikan pendidikan pada jenjang Dasar dan Menengah
tetapi juga jenjang Pendidikan Tinggi. Hal ini dikarenakan ekonomi
masyarakat masih rendah. Melihat ini Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat membuat suatu kebijakan yang diatur dalam
Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada
Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat
K

3. ii
Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri.
Semoga buku ini bermanfaat dan dimasa mendatang akan
disusul lahirnya buku sejenis yang dapat melengkapi kekurangan
buku ini sekaligus menjadi catatan jejak langkah berikutnya.
Salak, Oktober 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
JALAN BERUTU, S.Pd.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19681231 199301 1

4. iii
BUPATI PAKPAK BHARAT
KATA SAMBUTAN
eluncurkan suatu kebijakan
merupakan suatu respon ataupun
langkah untuk mengikuti kemajuan dan
perkembangan dunia saat ini. Spektrum
dunia Pendidikan dan Kebudayaan sangat
luas, kompleks, menantang, namun mulia
karena berbicara masa depan, bukan saja
menyangkut hajat hidup orang banyak tapi juga terkait dengan
perjalanan bangsa ke depan. Tentu berbicara masa depan kita tidak
boleh dan tidak bisa melepaskan masa lalu dan masa kini sebagai
sebuah pijakan. Karena sebelum Kabupaten Pakpak Bharat
dimekarkan dari Kabupaten Dairi, sangat minim Putra/i Pakpak yang
melanjutkan studinya ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini
dikarenakan ekonomi masyarakat masih rendah. Itulah sebabnya
saya menyambut baik atas penyusunan dan selesainya buku
berjudul ”Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa/i Lulusan
SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk
Perguruan Tinggi Negeri”. Tentu keterbatasan waktu dalam
penyusunan perlu juga disadari, sehingga masukan untuk
kesempurnaan berikutnya sangat diharapkan. Untuk itu ke depan
perlu dipikirkan lebih matang lagi untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat Pakpak Bharat.
Sekali lagi buku ini adalah jejak langkah perjalanan sebuah
M

5. iv
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bernama Dinas Pendidikan
yang dipersiapkan untuk mengisi dan mewarnai Bangsa dan Negara
umumnya dan Kabupaten Pakpak Bharat khususnya ke arah yang
lebih baik dan lebih baik lagi.
Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat sekaligus
memberikan nilai tambah bagi siapa pun yang berkenan
membacanya.
Lias ate NJUAH-NJUAH mo banta karina.
Salak, Oktober 2014
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU

6. v
RINGKASAN EKSEKUTIF
endidikan sangat berperan dalam pembentukan pribadi
manusia. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
sangat memberi perhatian dalam menangani pendidikan, karena dengan
sistem pendidikan yang baik diharapkan akan muncul generasi penerus
yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Salah satu program kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dalam penyelenggaraan pendidikan adalah peningkatan mutu pendidikan
dengan memberikan “Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa/i
Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk
Perguruan Tinggi Negeri “. Program ini merupakan langkah nyata
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk membantu masyarakat
Pakpak Bharat dalam melanjutkan pendidikan putra/i nya ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.
Kebijakan pemberian bantuan beasiswa untuk meningkatkan lulusan
SMA/MA/SMK diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Bantuan beasiswa
yang diberikan berdasarkan Kategori yaitu Kategori A, B, C dan D selama 4
(empat) tahun bagi mahasiswa/i yang kuliah pada program Strata Satu (S-
I)/ Diploma Empat (D-IV) dan selama 3 (tiga) tahun pada program studi
Diploma Tiga (D-III).
P

7. vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................i
KATA SAMBUTAN ....................................................iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.........................................v
DAFTAR ISI................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN .....................................1
1.1 Latar Belakang .....................................1
1.2 Maksud dan Tujuan .....................................3
1.3 Ruang Lingkup .....................................4
1.4 Peraturan Perundang-Undangan..........................4
BAB II PERMASALAHAN DAN TANTANGAN .........9
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat.......9
2.1.1 Visi Misi .....................................10
2.1.2 Geografis .....................................12
2.1.3 Administratif .....................................12
2.1.4 Kependudukan .....................................14
2.1.5 Sosial Ekonomi Kemasyarakatan ................15
2.2 Gambaran Khusus Bantuan Beasiswa..................16
2.3 Permasalahan .....................................17
2.4 Tantangan .....................................17
BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS.............................18
3.1 Arah Kebijakan .....................................18
3.2 Penyelenggaraan Kebijakan .................................21
3.3 Strategi Implementasi Kebijakan...........................25
3.3.1 Pendukung Strategi Kebijakan ....................28
BAB 1V DAMPAK DAN MANFAAT...........................29
4.1 Dampak .....................................29
4.2 Manfaat .....................................29
BAB V PENUTUP .....................................31

8. vii
5.1 Harapan .....................................31
5.2 Langkah-langkah Rencana Tindak Lanjut.............32
5.3 Testimoni .....................................33
REFERENSI .....................................34

9. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sumber daya manusia merupakan modal yang tidak ternilai
apabila dikelola dengan baik dan selalu ditingkatkan
kemampuannya. Saat ini Kabupaten Pakpak Bharat mengeluarkan
suatu kebijakan untuk mendongkrak lulusan SMA/MA/SMK ke
jenjang pendidikan tinggi khususnya Pendidikan Tinggi Negeri, jika
kita sedikit menoleh ke belakang bahwa begitu beratnya siswa untuk
melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri dan
susahnya orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya di
Perguruan Tinggi Negeri, yang paling memilukan hati sebelum
Kabupaten Pakpak Bharat dimekarkan dari Kabupaten Dairi,
walapun seorang siswa telah lulus melalui jalur Pemanduan Minat
dan Prestasi (PMP) tetapi tidak mengikuti perkuliahan disebabkan
keterbatasan ekonomi orangtua. Pada tanggal 28 Juli 2003
berdirilah Kabupaten Pakpak Bharat buah pemekaran dari
Kabupaten Dairi. Maka dari keterbatasan ini pada tahun 2006
muncullah bantuan beasiswa bagi Mahasiswa/i lulusan
SMA/MA/SMK di Perguruan Tinggi Negeri tetapi belum diatur dalam
Peraturan Bupati. Data siswa melanjutkan pendidikannya ke jenjang
Pendidikan Tinggi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008
sebagai berikut.

10. 2
Untuk menunjang keberhasilan siswa lulus di Perguruan Tinggi
Negeri, Kabupaten Pakpak Bharat mengeluarkan satu Peraturan
Bupati untuk memudahkan pengelolaannya dan
menginformasikannya secara luas kepada masyarakat.
Sebagaimana kita ketahui juga dengan pendidikanlah
perkembangan dunia yang pesat dewasa ini dapat diikuti.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga membuat naskah
kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri untuk
memperluas akses pendidikan bagi putra/i Pakpak Bharat.
Perhatian ini juga tidak hanya ketika kelas XII (dua belas) di
motivasi masuk Perguruan Tinggi Negeri, tetapi juga Pemerintah
Kabupaten membuat perluasan akses pendidikan bagi pendidikan
dasar, menengah untuk menyiapkan sumber daya masyaratknya
dari jenjang Dasar hingga jenjang Menengah dan Pendidikan Tinggi.
Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 10
4.38
%
8.09
%13.01
%
PERSENTASE MASUK
PTN
TP. 2006/2007
TP. 2007/2008
TP. 2008/2009
No
Tahun
Pelajaran
Jumlah
Masuk
PTN
JLH
LULU
SAN
(org)
% (Masuk
PTN)
1 2006/2007 13 297 4,377
2 2007/2008 28 346 8,09
3 2008/2009 55 428 13,022

11. 3
Tahun 2013 Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada
Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA dan SMK Kabupaten Pakpak Bharat
Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Hal ini dibuat untuk
menumbuhkan sikap disiplin dan mematuhi aturan. Dengan bekal
tersebut mahasiswa lulusan SMA/MA dan SMK dapat tepat waktu
menyelesaikan pendidikannya serta memiliki kualitas yang baik
sehingga siap bersaing dalam mencari pekerjaan dan dunia
pekerjaan. Hal ini merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa
bagi Kabupaten Pakpak Bharat karena menjadikan masyarakatnya
dari ketidakpastian mengecap pendidikan di Perguruan Tinggi
Negeri akhirnya menjadi nyata dan sangat terasa hasilnya.
1.2 Maksud dan Tujuan
Bantuan beasiswa diberikan dengan maksud untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat
memotivasi dalam belajar dan menjadikan mahasiswa memiliki
bekal untuk mencerahkan masa depannya. Sebagaimana
diketahui Sumber Daya Manusia merupakan modal yang tidak
ternilai apabila dikelola dengan baik dan selalu ditingkatkan
kemampuannya. Bantuan beasiswa diberikan dengan tujuan untuk
memberi motivasi dan membantu mahasiswa yang menempuh
pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri agar dapat
menyelesaikan studi dalam waktu yang tepat. Bantuan beasiswa
diberikan dengan memperhatikan azas obyektivitas, transparan,

12. 4
akuntabel dan tidak diskriminatif.
1.3 Ruang Lingkup
Pemberian Bantuan Beasiswa merupakan satu kebijakan
pemerintah untuk mendongkrak sumber daya manusianya bisa
menempuh jenjang pendidikan tinggi serta setelah menamatkan
studinya bisa diterima di lapangan kerja. Pemberian bantuan
beasiswa untuk memberikan motivasi bahwa dengan pendidikan lah
sesorang itu semakin besar peluangnya untuk berhasil. Pemberian
bantuan beasiswa merupakan kesempatan yang tak ternilai bagi
masyarakat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
sehingga putra/i nya bisa melanjutkan pendidikannya. Namun
demikian harapan Pemerintah janganlah seperti Todik (perumpaan
Pakpak) “Ulang Keken Baka Ndilo” yang artinya seseorang yang
dibantu tetapi tidak mau bangkit, bahkan semakin tidak karuan (Adat
Dekket Budaya Pakpak Mansehat Manik: 2010). Tetapi menjadikan
semangat mahasiswa, para orangtua bersatu padu untuk
mewujudkan cita-cita perjuangan Indonesia khusunya Kabupaten
Pakpak Bharat.
1.4 Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara

13. 5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

14. 6
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

15. 7
Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2013 Tentang Beasiswa Unggulan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56).
13. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 29 Tahun 2009
Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i
Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk
Perguruan Tinggi Negeri.
14. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 51 Tahun 2011
Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i
Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk
Perguruan Tinggi Negeri.
15. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i
Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk
Perguruan Tinggi Negeri.
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008

16. 8
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 58). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 64).

17. 9
BAB II
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat dikenal sebagai salah satu Daerah
dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten
yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar
sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup
menjanjikan.
Dengan ditetapkannya UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat
dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
maka Kabupaten Pakpak Bharat adalah salah satu Kabupaten yang
dimekarkan dari Kabupaten Dairi pada Tahun 2003.
Luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat 1.218,30 km2
terdiri dari 8
Kecamatan dan 52 Desa dengan jumlah penduduk 50.954 jiwa.
Jumlah Siswa/I pada setiap Kecamatan sebagai berikut:
No
Nama
Kecamatan
Jumlah Siswa
PAUD
(Org)
TK (Org) SD/MI
(Org)
SMP/MTs
(Org)
SMA/SMK
(Org)
1 Salak 150 179 1098 678 530
2 Sitellu Tali
Urang Jehe
210 35 1815 722 429
3 Kerajaan 120 82 1365 742 299
4 Sitellu Tali 150 41 698 299 201

18. 10
Urang Julu
5 Siempat
Rube
210 0 722 275 0
6 Pergetteng-
getteng
Sengkut
90 52 621 204 807
7 Tinada 240 0 638 98 119
8 Pagindar 30 0 229 92 0
Jumlah 1200 389 7186 3110 2385
(Sumber Data: Pakpak Bharat dalam Angka Tahun 2013).
2.1.1Visi Misi
Adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat adalah Terwujudnya
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang sejahtera serta
Kepemimpinan yang Adil dan Demokratis dan Pemerintahan yang
Profesional yang Berfokus kepada Peningkatan Perekonomian
Masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi serta Kesehatan dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya
Pakpak dan Agama.
Untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tentu
harus melalui misi yang diemban. Adapun Misi tersebut sebagai
berikut:
1) Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat;
2) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan

19. 11
fasilitatif;
3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan
masyarakat;
4) Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat;
5) Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan
pemerintah, atasan dan kerjasama saling menguntungkan
dalam peningkatan aksesibilitas dengan daerah lain
khususnya yang berbatasan langsung;
6) Meningkatkan iklim kerterbukaan dan partisipatif dalam sistem
sosial dan birokrasi;
7) Meningkatkan sinergitas para pihak pemberdayaan
masyarakat;
8) Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran
perempuan dalam pembangunan;
9) Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum
secara konsisten dan konsekuen;
10) Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat
Pakpak perantau;
11) Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam
kebijakan publik;
12) Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali
sumber Pendapatan Asli Daerah.

20. 12
2.1.2Geografis
Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis
20
15’00” – 30
32’00” Lintang Utara dan 900
00’-980
31’ Bujur Timur.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi, Sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, Sebelah Selatan
dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sebelah Barat
dengan Kabupaten Aceh Singkil.
Karena terletak dekat garis khatulistiwa, kabupaten Pakpak
Bharat tergolong ke daerah beriklim tropis. Ketinggian antara 700 –
1500 m di atas permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit-
bukit.
Kabupaten Pakpak Bharat beriklim sedang, dengan rata-rata
suhu 280
C dengan curah hujan per tahun sebesar 311 mm.
2.1.3Administratif
Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan sebelah Utara dengan
Kabupaten Dairi, Sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir,
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten
Humbang Hasundutan, dan sebelah barat dengan Kabupaten Aceh
Singkil.

21. 13
Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat adalah Salak, yang terdiri
dari 8 Kecamatan dan 52 wilayah administratif yang seluruhnya
merupakan desa Swakarsa.

22. 14
2.1.4Kependudukan
Pada pertengahan tahun 2013 Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil melakukan penghitungan jumlah penduduk Kabupaten Pakpak
Bharat hasil proyeksi adalah sebanyak 50.954 jiwa, yang tersebar
pada 8 (delapan) kecamatan dan 52 desa dengan persentase
terbesar di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (23.24%) sedangkan
persentase terkecil di Kecamatan Pagindar (2,97%).
Adapun jumlah penduduk menurut Kecamatan seperti pada tabel
berikut:
No Nama Kecamatan
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Persentase
(%)
1 Salak 9.185 18,026
2 Kerajaan 10.234 20,085
3 Sitellu Tali Urang
Jehe
11.704 22,970
4 Sitellu Tali Urang
Julu
4.243 8,237
5 Pergetteng-Getteng
Sengkut
4.539 8,908
6 Siempat Rube 4.599 9,026
7 Tinada 4.829 9,477
8 Pagindar 1.621 3,181
Jumlah 50.954 100
Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pakpak Bharat

23. 15
Data di atas juga dapat dibaca seperti pada diagram berikut:
Bila dibandingkan dengan luas Kabupaten Pakpak Bharat
(1.218,30 km2
), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya
mencapai 41 jiwa per km2
dan sangat memungkinkan untuk
menerima penduduk dari luar untuk membangun daerah ini.
2.1.5Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita
yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi
tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.
Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya
makin tinggi pula kesejahteraan masyarkat, meskipun terdapat
indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan struktur
ekonomi ialah jenis sektor dominan yang menjadi
18.03%
20.09%
22.97%8.24%
8.91%
9.03%
9.48%
3.18%
% Jlh Penduduk
Salak
Kerajaan
STTU Jehe
STTU Julu
PGGS
Siempat Rube
Tinada

24. 16
pendorong/penyumbang utama dalam perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat atas dasar harga
konstan pada tahun 2012 menunjukkan adanya percepatan laju
pertumbuhan dibanding tahun 2011 yaitu dari 5.98% pada tahun
2011 menjadi 6.02% di tahun 2012.
Persentase pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 s.d tahun
2012 menunjukkan angka yang berfluktuatif seperti pada tabel
berikut.
No TAHUN Pertumbuhan
1 2008 5,87 %
2 2009 5,83 %
3 2010 6,77 %
4 2011 5,98 %
5 2012 6,02 %
(Sumber Data: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012, Bappeda bekerjasama dengan
Badan Pusat Statistik tahun 2013).
2.2 Gambaran Khusus Bantuan Beasiswa
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan wujud
nyata tugas Pemerintah untuk memberhasilkan masyarakatnya.
Namun untuk mewujudkan harapan tersebut tentu melalui beberapa
tindak lanjut untuk menjamin keberlangngan proses bantuan yang
lebih baik, terarah dan terukur. Pemberian bantuan beasiswa
merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan motivasi siswa

25. 17
dalam belajar demikian juga orangtua semakin bergerak cepat untuk
mendukung program Pemerintah begitu pentingnya pendidikan
tinggi. Karena semakin tinggi ijazah yang dimiliki seseorang maka
akan semakin besar kesempatan/peluang dalam memeperoleh
pekerjaan.
2.3 Permasalahan
Rendahnya angka melanjut ke Perguruan Tinggi disebabkan
oleh beberapa permasalahan yakni:
1. Rendahnya penghasilan orangtua;
2. Rendahnya motivasi siswa dalam belajar.
2.4 Tantangan.
Dalam memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak
Bharat penuh dengan tantangan, karena menurut Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Pendidikan itu
merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
dan Masyarakat. Adapun tantangan yang dimaksud sebagai berikut:
a) Tingginya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi;
b) Pola pikir masyarakat yang masih belum melihat pentingnya
pendidikan tinggi;
c) Tingginya passing grade masuk Perguruan Tinggi;
d) Kebutuhan dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia
dengan kualifikasi Diploma Tiga (D-III) dan kualifikasi Strata
Satu (S-I).

26. 18
BAB III
KEBIJAKAN STRATEGIS
3.1 Arah Kebijakan
Pemberian bantuan beasiswa merupakan suatu kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk memberhasilkan
warganya. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal ini
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, M.BA selalu
bertekad untuk meningkatkan lulusan SMA/MA/SMK bisa diterima
di berbagai PTN. Pendanaan pendidikan menurut Peraturan
Bapak Bupati Pakpak Bharat ( REMIGO YOLANDO BERUTU) bersama Kepala Dinas
Pendidikan (JALAN BERUTU) Menyerahkan secara simbolis Bantuan Beasiswa kepada
ASRI SOFIANA BOANGMANALU , 21 Juli tahun 2014

27. 19
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 merupakan
tanggung jawab Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat.
Bapak Bupati (REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA ) dan Ketua DPRD Pakpak Bharat
(Ir. AGUSTINUS MANIK) didampingi Oleh Kepala Dinas Pendidikan (JALAN BERUTU,
S.Pd, MM) memberikan Bantuan Beasiswa secara simbolis Kepada Wulandari
Banurea (Lulus Program Kerjasama dengan IPB) Tahun 2013.

28. 20
Pendanaan pendidikan dimaksud salah satunya adalah
Pemberian bantuan Beasiswa bagi lulusan SMA/MA/SMK yang
masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Bantuan Beasiswa tersebut
sesuai Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1), (3),
(5) dan (7) dengan besaran bantuan beasiswa berdasarkan kategori.
Besaran Pemberian Bantuan tersebut sebagai berikut:
Bapak Bupati Pakpak Bharat (REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA), dan Bapak
Wakil Bupati Pakpak Bharat (Ir. Maju Ilyas Padang) saat memberikan Bantuan
Beasiswa secara Simbolis tahun 2012 kepada Siswa yang lulus SNMPTN (ARIHTA
TUMANGGER dan IRWAN BERUTU).

29. 21
3.2 Penyelenggaraan Kebijakan
Pemberian Bantuan Beasiswa tersebut memacu semangat
peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya. Semangat tersebut
dapat terlihat dengan lulusan SMA/SMK yang diterima di PTN Tahun
Pelajaran 20010/2011 s.d 2014/2015.
No Kategori Besaran
(Rupiah)
1 A Rp. 18.000.000
2 B Rp. 12.000.000
3 C Rp. 7.000.000
4 D Rp. 3.000.000
5 Bantuan Pendidikan Profesi Dokter
Umum
Rp. 30.000.000
6 Bantuan Pendidikan Proifesi Dokter Gigi Rp. 15.000.000
7 Bantuan Pendidikan Profesi Dokter
Hewan
Rp. 15.000.000

30. 22
Melihat data lima tahun di atas jika dirata-ratakan persentase masuk
Perguruan Tinggi Negeri sebesar 22,85%. Jika dilihat dari ukuran
ideal yaitu 100% tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang
yaitu sekitar 20 tahun dan diperlukan tenaga beratus kali lipat.
Walaupun begitu Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tetap
mengupayakan dengan sekuat tenaga upaya dalam mengentaskan
ketertinggagalan dalam aspek Pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat selalu berupaya untuk
memperluas akses pendidikan yaitu dengan melakukan kerjasama
dengan Perguruan Tinggi Negeri seperti terlihat dalam gambar.
NO
TAHUN
PELAJARAN
JLH LULUS
SMA/SMK
(orang)
Jumlah Lulusan
Penerima Beasiswa
(orang)
1 2010/2011 502 138
2 2011/2012 555 108
3 2012/2013 636 169
4 2013/2014 717 112
5 2014/2015 709 178
Jumlah 3119 705

31. 23
Bupati Pakpak Bharat (REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA ) menanda tangani
Naskah Kerjasama (MoU) dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (YONNI KOESMARYONO) didampingi
Kepala Dinas Pendidikan (JALAN BERUTU,M S.Pd.,MM).

32. 24
Perkembangan besar bantuan beasiswa sejak tahun 2006 s.d
2014 seperti pada tabel berikut:
Dari data di atas dapat kita lihat Besar Anggaran Kabupaten Pakpak
Bharat, Besar Anggaran Dinas Pendidikan serta besaran Bantuan
Beasiswa tahun 2011 s.d 2014.
No Tahun
Bantuan
Jumlah
Mahasiwa (orang)
Beasiswa (Rupiah)
1 2006 13 45.000.000
2 2007 28 129.000.000
3 2008 55 294.000.000
4 2009 81 1.221.000.000
5 2010 139 1.927.000.000
6 2011 154 2.797.000.000
7 2012 127 4.487.000.000
8 2013 124 5.950.000.000
9 2014 178 6.996.000.000
Jumlah 882 23.846.000.000

33. 25
3.3 Strategi Implementasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa bearawal
dari ketertinggalan masyarakat khususnya masih minimnya lulusan
SMA/MA/SMK yang lulus ke Perguruan Tinggi Negeri. Dalam
mengaktualisasikan kebijakan ini tentu juga melalui analisis SWOT.
72.45 97.18 111.15
327.95
385.61 384.61
TAHUN
2011
TAHUN
2012
TAHUN
2013
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
APBD PAKPAK BHARAT
(M)
ANGGARAN DISPEN (M)
No TAHUN
APBD
Pakpak
Bharat
(Milyar )
Besar
Anggaran
Disdik
(Milyar)
%
Angg
aran
Disdik
Besar
Bantuan
Beasiswa
(Milyar)
% (Besaran
Bantuan
Beasiswa)
1 2011 327, 95 72,450 22,09
%
4, 487 6,193
2 2012 385,612 97, 179 25,20
%
5, 950 6,122
3 2013 384,612 111,151 28,90
%
6, 996 6,294

34. 26
Analisis SWOT ini penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan
(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan
tantangan (traith) serta yang paling penting bagaimana mernjadikan
kelemahan menjadi kekuatan dan menjadikan tantangan menjadi
peluang.
Dalam implementasi Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pakpak
Bharat Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I
Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk
Perguruan Tinggi Negeri memberikan kesempatan kepada semua
masyarakat untuk dapat mengunakannnnya, kecuali tidak sesuai
dengan kriteria dan ketentuan lain yang diatur di dalamnya. Dalam
implementasinya Dinas Pendidikan memberikan informasi kepada
sekolah SMA/MA dan SMK untuk memanfaatkan peluang
mendapatkan beasiswa.

35. 27
.
Dalam melaksanakan kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa
tentu melibatkan beberapa unsur dalam memudahkan prosesnya
yaitu
1) Sekolah sebagai penyampai informasi pertama kepada
siswa/I;
2) Perguruan Tinggi Negeri untuk tetap memotivasi/memantau
perkembangan perolehan nilai di dalam pembelajarannya;
3) Monitoring dan evaluasi keberadaan mahasiswa di dalam
belajar dan perolehan nilai setiap akhir semester;
4) Memanfaatkan siaran radio dengan tujuan masyarakat yang
Bupati Pakpak Bharat (REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA) memberikan motivasi
kepada Mahasiswa/I, Tanggal 28 November 2013 di Mess Pakpak Bharat

36. 28
jauh dari perkantoran dapat mengetahui informasi tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa;
5) Melengkapi syarat-syarat dalam mendapatkan Bantuan
Beasiswa;
6) Bantuan beasiswa diatur besarannya sesuai kategori/jurusan.
3.3.1 Pendukung Strategi Kebijakan
Didalam menjalankan kebijakan pemberian bantuan beasiswa
kepada mahasiswa lulusan SMA/MA/SMK, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun
2009 Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa
Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat dan telah
diperbaharui sebanyak 3 (tiga) kali menjadi Peraturan Bupati Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pakpak
Bharat Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemberian Bantuan
Beasiswa Kepada Mahasiswa Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten
Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

37. 29
BAB IV
DAMPAK DAN MANFAAT
4.1 Dampak
Pemberian Bantuan Beasiswa berdampak terhadap motivasi
mahasiswa demikian juga siswa/I yang mau melanjutkan
pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri. Dampak lainnya
Orangtua mahasiswa/I sangat tertolong dalam pembiayaan uang
perkuliahan, biaya kehidupan sehari-hari dan keperluan lain untuk
mendukung perkuliahan. Biaya pendidikan yang seharusnya
dikeluarkan setiap bulannya oleh orangtua sudah dapat dijadikan
tabungan untuk masa depan mahasiswa.
4.2 Manfaat
Bantuan beasiswa dapat meringankan kebutuhan mahasiswa di
dalam perkuliahan. Bantuan beasiswa juga dapat meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia, sebelum adanya Peraturan Bupati
Nomor 25 tahun 2009 jumlah Universitas/PTN yang bisa ditembus
oleh lulusan SMA/MA/SMK pada tahun pelajaran 2006/2007 s.d
2014/2015 dengan jumlah sebagai berikut:

38. 30
No Tahun Pelajaran Jumlah Universitas
1 2006/2007 3
2 2007/2008 7
3 2008/2009 10
4 2009/2010 9
5 2010/2011 10
6 2011/2012 14
7 2012/2013 16
8 2013/2014 16
9 2014/2015 24
Dari tabel jumlah siswa/I lulusan menembus universitas dapat
dibaca dalam grafik berikut:
3
7
10 9 10
14 16 16
24
0
5
10
15
20
25
30
JUMLAH UNIVERSITAS YANG DITEMBUS OLEH
LULUSAN SMA/MA/SMK
TP. 2006/2007 S.D 2014/2015

39. 31
BAB V
PENTUTUP
5.1 HARAPAN
Dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Beasiswa tentunya Pemerintah memiliki beberapa harapan
sebagai berikut:
1) Masyarakat berlomba untuk menyekolahkan putra/putrinya
perguruan tinggi.
2) Orangtua/keluarga tentu semakin giat untuk mengontrol
keberlangsungan belajar putra/i nya;
3) Semakin bertambahnya lulusan siswa SMA/MA/SMK
diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
4) Semakin meningkatnya pengetahuan Sumber Daya
Manusia;
5) Terbukanya peluang kerja setelah menyelesaikan
perkuliahannya;
6) Membantu Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat
Pakpak Bharat;
7) Mahasiswa sebagai sumber informasi baik motivasi
terhadap siswa/i;
8) Memanfaatkan bantuan beasiswa dengan baik.

40. 32
5.2 LANGKAH-LANGKAH RENCANA TINDAK LANJUT.
Dalam mendapatkan hasil yang lebih baik tentu setiap kebijakan
akan selalu dievaluasi demi ketercapaian harapan dimaksud.
Pemberian Bantuan Beasiswa merupakan satu solusi untuk
meningkatkan lulusan SMA/MA/SMK di Perguran Tinggi Negeri,
dalam evaluasi ini tentu melalui proses-proses dengan tidak
memberatkan keuangan daerah nantinya dan keberlangsungan
kebijakan bantuan beasiswa ini untuk jangka waktu yang lama
kedepannya. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi tersebut
antara lain:
1) Memperluas kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri
dan swasta lainnya;
2) Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan;
3) Penerapan sanksi yang konsisten.

41. 33
“Sampai sekarang saya belum percaya bahwa anak saya
bisa kuliah. Dengan adanya program bantuan beasiswa
ini, anak saya dapat kuliah sampai tamat. Saya sangat
berterima kasih dengan program Bapak Bupati Remigo
Yolando Berutu yang peduli terhadap pendidikan
masyarakatnya” . Wine br Manik, 52 tahun, Janda, tinggal
di desa Salak II, Salak.
“Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan
banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Remigo Yolando
Berutu, karena kekhawatiran akan putusnya sekolah anak saya
sirna dengan adanya kebijakan bantuan beasiswa ini”. Juten
Berutu, berpenghasilin rendah, tinggal di Lae Langge Namuseng,
Sitellu Tali Urang Juhu.
“Saya sangat termotivasi dengan adanya program Pemerintah
tentang pemberian bantuan beasiswa dimana anak saya
bisa melanjutkan pendidikannya. Saya sangat berterima kasih
atas bantuan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada
anak-anak saya. Saya tidak pernah membayangkan adanya
kesempatan yang baik ini buat anak-anak saya untuk bisa
melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri,
harapan saya ke depannya Pemerintah Kabupaten tetap
melaksanakan program seperti ini”. Lasma Br Bancin, Janda, tinggal Desa Salak II, Salak

42. 34
REFERENSI
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan;
Mulyasa, H.E. 2009. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta;
Badan Pusat Statistik dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat, Indeks Pembangunan Manusia, Tahun 2012;
Badan Pusat Statistik dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat, Pakpak Bharat Dalam Angka, Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;
Badan Pusat Statistik dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat, Pakpak Bharat Dalam Angka, Tahun 2013;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 95 Tahun 2013 Tentang Beasiswa Unggulan;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah, Grand Design Pendidikan Menegah
Universal, Tahun 2014.