Buku Kebijakan BOP MBINCAR

1. KEBIJAKAN
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
(BOP) MBINCAR
KEBIJAKAN
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
(BOP) MBINCAR
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

2. i
KATA PENGANTAR
Keinginan untuk membukukan Bantuan
Operasional (BOP) Mbincar Pakpak Bharat
sudah lama untuk mewujudkannya. Setelah
berbagai upaya dilakukan, akhirnya buku ini
pun terwujud. Tentu, semua berkat rahmat
Tuhan Yang Maha Esa.
Disadari, selama ini buku yang memuat tentang Bantuan
Operasional (BOP) Mbincar Pakpak Bharat belum ada. Padahal
Bantuan Operasional (BOP) Mbincar Pakpak Bharat ini sudah lama
yaitu sejak Pakpak Bharat dimekarkanselama 12 (delapan) tahun
yang lalu. Buku tentang Bantuan Operasional (BOP) Mbincar
Pakpak Bharat ini berisi tentang Kebijakan Strategis Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat. Buku ini juga memuat berbagai
perubahan anggaran yang terjadi pada tahun-tahun tertentu.
Rentang perkembangan Bantuan Operasional (BOP) Mbincar
Pakpak Bharat yang diambil yaitu sejak tahun 2009 hingga tahun
2014. Kebijakan ini tentunya untuk mewujudkan Visi Dinas
Pendidikan “ Menjadi Institusi Yang Mewujudkan Masyarakat
Pakpak Bharat Yang Cerdas dan Kompetitif”. Karena dengan
pendidikan masyarakat dapat berubah pola pikirnya ke arah yang
positif dan akan selalu bergerak maju untuk menggapai
keberhasilan. Upaya untuk menggapai keberhasilan tentu melalui

3. ii
proses dan tahapan yang panjang. Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat mengalokasikan Bantuan Operasional (BOP) Mbincar
Pakpak Bharat kepada satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
Karena dengan adanya Bantuan Operasional (BOP) Mbincar
Pakpak Bharat proses belajar mengajar di setiap Satuan Pendidikan
akan lebih terjamin yang akhirnya berpengaruh terhadap mutu
pendidikan. Hal ini dikarenakan belum adanya sumber pemasukan
dana yang tidak mengikat kepada setiap jenjang Satuan Pendidikan
sehingga Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mengalokasikan
Operasional (BOP) Mbincar Pakpak Bharat sampai dengan waktu
yang tidak ditentukan akibat keterbatasan sumber pendanaan
pendidikan dimaksud.
Semoga buku ini bermanfaat dan dimasa mendatang akan
disusul lahirnya buku sejenis yang dapat melengkapi kekurangan
buku ini sekaligus menjadi catatan jejak langkah berikutnya.
Salak, Oktober 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
JALAN BERUTU, S.Pd.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19681231 199301 1

4. iii
BUPATI PAKPAK BHARAT
KATA SAMBUTAN
eluncurkan suatu kebijakan merupakan
suatu respon ataupun langkah untuk
mengikuti kemajuan dan perkembangan
dunia saat ini. Spektrum dunia Pendidikan
sangat luas, komleks, menangtang, namun
mulia karena berbicara masa depan, bukan
saja menyangkut hajat hidup orang banyak tapi juga berkait dengan
perjalanan bangsa ke depan. Tentu berbicara masa depan kita tidak
boleh dan tidak bisa melepaskan masa lalu dan masa kini sebagai
sebuah pijakan. Karena peningkatan mutu tidak dapat dipisahkan
dari sumber pembiayaan yang mana sumber pembiayaan
termasuk salah satu Standar Nasional Pendidikan yang tertuang
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Tentu sekali tanpa maksimalnya
pendanaan pendidikan berpengaruh terhadap lambatnya proses
peningkatan mutu pendidikan. Pendanaan pendidikan merupakan
tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan
M

5. iv
masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Itulah
sebabnya saya menyambut baik atas penyusunan dan selesainya
buku berjudul ”Bantuan Operasional (BOP) MBINCAR PAKPAK
BHARAT”. Tentu keterbatasan waktu dalam penyusunan perlu juga
disadari, sehingga masukan untuk kesempurnaan berikutnya sangat
diharapkan.
Sekali lagi buku ini adalah jejak langkah perjalalan sebuah
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bernama Dinas Pendidikan
dipersiapkan untuk mewarnai bangsa dan Negara umumnya dan
Kabupaten Pakpak Bharat khususnya ke arah yang lebih baik dan
lebih baik lagi.
Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat sekaligus
memberikan nilai tambah bagi siapa pun yang berkenan
membacanya.
Liasate NJUAH-NJUAH mo banta karina.
Salak, November 2014
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU

6. v
RINGKASAN EKSEKUTIF
endidikan sangat berperan dalam pembentukan pribadi manusia. Untuk
itulah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sangat memberi perhatian
dalam menangani pendidikan, karena dengan sistem pendidikan yang baik
diharapkan akan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu
menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Salah satu program kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dalam penyelenggaraan pendidikan adalah peningkatan mutu pendidikan
dengan memberikan “Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Mbincar Kabupaten Pakpak Bharat“. Program ini merupakan langkah
nyata Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk membantu sekolah
dalam penyelenggaraan kebutuhan sekolah. Walaupun disadari Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) ini masih belumsempurna sesuai dengan
pemenuhan ke delapan (8) Standara Nasional Pendidikan yaitu: 1) Standar
Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik
dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6)Standar
Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan 8) Standar Penilaian Pendidikan. (
PP RI Nomor19 tahun 2005). Namun demikian Pemerintah tetap akan
bekerja keras untuk memenuhi amanst Peraturan Pemerintah tersebut
demi tercapainya Generasi yang cerdas sebagai harapan masa depan
pembangunan Negara Indonesia umumnya dan Kabupaten Pakpak Bharat
khususnya.
P

7. vi
Kebijakan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar
Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan proseds penyelanggaraan
sekolah dan unit pelaksana terpadu yang lebih baik.

8. vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................. .......i
KATA SAMBUTAN .................................................... .......iii
RINGKASAN EKSEKUTIF......................................... .......v
DAFTAR ISI................................................................ .......vii
BABI PENDAHULUAN ..................................... .......1
1.1 Latar Belakang ..................................... .......1
1.2 Maksud dan Tujuan ..................................... .......2
1.3 Ruang Lingkup ..................................... .......3
1.4 Peraturan Perundang-Undangan.......................... .......3
BAB II PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ......... .......8
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat....... .......14
2.1.1 Visi Misi ..................................... .......9
2.1.2 Geografis ..................................... .......11
2.1.3 Administratif ..................................... .......12
2.1.4 Kependudukan ..................................... .......13
2.1.5 Sosial Ekonomi Kemasyarakatan ................ .......16
2.2 Gambaran Khusus Sektor..................................... .......17
2.3 Permasalahan ..................................... .......17
2.4 Tantangan ..................................... .......17
BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS............................. .......19
3.1 Strategi Implementasi Kebijakan........................... .......21
3.2 Penyelenggaraan Kebijakan ................................. .......23
BAB 1V DAMPAK DAN MANFAAT........................... .......24
4.1 Dampak ..................................... .......24
4.2 Manfaat ..................................... .......24
BAB V PENUTUP ..................................... .......25
5.1 Harapan ..................................... .......25
5.2 Langkah-langkah Rencana Tindak Lanjut............. .......26
REFERENSI ..................................... .......27

9. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan mengecap pendidikan dan peningkatan mutu serta
hubungan pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan
kehidupan lokal, nasional dan global sesuai dengan amanat Undang
-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan
sesuai amanat Undang-Undang tersebut merupakan tugas dan
tanggungjawab Pemerintah. Tanggung jawab tersebut pada
Program Wajib Belajar 9 Tahun sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang telah dimulai dari tahun
1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010.
Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun
tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP
yang harus ditampung oleh pendidikan menengah.
Pemerataan peningkatan mutu tidak terlepas dari perhatian
pemerintah dalam pendanaan pendidikan yang penyelenggaraannya
di Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Pendanaan Pendidikan
merupakan tanggung Jawab Pemerintah seperti pada Peraturan

10. 2
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat meluncurkan Kebijakan Pemberian Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar Kabupaten Pakpak Bharat
kepada sekolah dan Unit Pelaksana Terpadu Sanggar Kegiatan
Belajar.
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar Kabupaten
Pakpak Bharat kepada sekolah dan unit pelaksana terpadu sanggar
kegiatan belajar berbeda nilai bantuan setiap tahunnya berdasarkan
kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan usulan Rencana
Kegaiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Unit
Pelaksana Terpadu (RKAUPT). Dengan adanya Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar Pakpak Bharat sekolah dan
unit pelaksana terpadu sanggar kegiatan belajar mengelola
penyelenggaraan pendidikan dengan baik yang melibatkan peran
warga sekolah (Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah
dan orangtua). Di lembaga pendidikan formal ini, guru menjalankan
tugas pokok dan fingsi yang bersifat multiperan, yaitu sebagai
pendidik, pengajar dan pelatih menurut Sudarwan Danim (2002).
1.2 Maksud dan Tujuan
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar Kabupaten
Pakpak Bharat bermaksud untuk membantu Pembiayaan

11. 3
Operasional pada Satuan Pendidikan dan Unit Pelaksanana Terpadu
(UPT) Sanggar Kegiatan Belajar. Bantuan Operasional Pendidikan
(BOP) dapat dipergunakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu
dan kesiapan sekolah dalam melaksanakan Proses Belajar
Mengajar.
1.3 Ruang Lingkup
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar Kabupaten
Pakpak Bharat diberikan kepada setiap Satuan Pendidikan dan Unit
Pelaksana Terpadu (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar untuk mengejar
mutu yang selalu ditekankan kepada setiap Satuan Pendidikan dan
Unit Pelaksana Terpadu (UPT). Pendanaan Pendidikan berdasarkan
pemerataan, memang sudah ada dana Bantuan Operasional
Sekolah, tetapi penggunaan dana BOS harus mengikuti Petunjuk
Teknis dari Pusat, dana BOS disadari Pemerintah Kabupaten masih
belum cukup untuk membiayai keperluan di setiap Satuan
Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa, dan belanja modal
yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
1.4 Peraturan Perundang-Undangan
Dasar hukum pemberian Bantuan Operasional Pendidikan
(BOP) Mbincar Pakpak Bharat meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan

12. 4
Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik

13. 5
Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

14. 6
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009
tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia Tahun
2009, untuk Satuan Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidayah
(SD/MI), Satuan Pendidikan Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Satuan Pendidikan Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Satuan Pendidikan
Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Dasar Luar
Biasa (SDLB), Satuan Pendidikan Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), dan Satuan Pendidikan Menengah Atas Luar
Biasa (SMALB);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008

15. 7
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah
Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 85).

16. 8
BAB II
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat dikenal sebagai salah satu daerah
dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang
memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar
sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup
menjanjikan.
Dengan ditetapkannya UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat
dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
maka Kabupaten Pakpak Bharat adalah salah satu Kabupaten yang
dimekarkan dari Kabupaten Dairi pada Tahun 2003.
Luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat 1.218,30 km2
terdiri dari
8 Kecamatan dan 52 Desa dengan jumlah penduduk 50.954 jiwa.
Dari jumlah penduduk tersebut terdapat jumlah siswa/I se Kabupaten
Pakpak Bharat sebanyak 14.270 jiwa.
Adapun jumlah Siswa/I pada setiap Kecamatan sebagai berikut:

17. 9
No
Nama
Kecamatan
Jumlah Siswa
PAUD
(jiwa)
TK
(jiwa)
SD/MI
(jiwa)
SMP/MTs
(jiwa)
SMA/SMK
(jiwa)
1 Salak 150 179 1098 678 530
2 Sitellu Tali Urang
Jehe
210 35 1815 722 429
3 Kerajaan 120 82 1365 742 299
4 Sitellu Tali Urang
Julu
150 41 698 299 201
5 Siempat Rube 210 0 722 275 0
6 Pergetteng-getteng
Sengkut
90 52 621 204 807
7 Tinada 240 0 638 98 119
8 Pagindar 30 0 229 92 0
Jumlah 1200 389 7186 3110 2385
(Sumber Data: Pakpak Bharat dalam Angka Tahun 2013).
2.1.1 Visi Misi
Adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat adalah Terwujudnya
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang sejahtera serta
Kepemimpinan yang adil, Demokratis dan Pemerintahan yang
Profesional yang Berfokus kepada Peningkatan Perekonomian
Masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi serta Kesehatan dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya
Pakpak dan Agama.
Untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
tentu harus melalui misi yang diemban. Adapun Misi tersebut sebagai
berikut:

18. 10
1) Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat;
2) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan
fasilitatif;
3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan
masyarakat;
4) Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat;
5) Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan
pemerintah, atasan dan kerjasama saling menguntungkan
dalam peningkatan aksesibilitas dengan daerah lain
khususnya yang berbatasan langsung;
6) Meningkatkan iklim kerterbukaan dan partisipatif dalam
sistem sosial dan birokrasi;
7) Meningkatkan sinergitas para pihak pemberdayaan
masyarakat;
8) Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran
perempuan dalam pembangunan;
9) Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum
secara konsisten dan konsekuen;
10) Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan
masyatakat perantau;
11) Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam
kebijakan publik;

19. 11
12) Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali
sumber Pendapatan Asli Daerah.
2.1.2 Geografis
Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis
20
15’00” – 30
32’00” Lintang Utara dan 900
00’-980
31’ Bujur Timur.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi, Sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, Sebelah Selatan
dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sebelah Barat
dengan Kabupaten Aceh Singkil.
Karena terletak dekat garis khatulistiwa, kabupaten Pakpak
Bharat tergolong ke daerah beriklim tropis. Ketinggian antara 700 –
1500 m di atas permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit-
bukit.
Kabupaten Pakpak Bharat beriklim sedang, dengan rata-rata
suhu 280
C dengan curah hujan per tahun sebesar 311 mm.

20. 12
2.1.3 Administratif
Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan sebelah Utara dengan
Kabupaten Dairi, Sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir,
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten
Humbang Hasundutan, dan sebelah barat dengan Kabupaten Aceh
Singkil.

21. 13
Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat adalah Salak, yang terdiri dari
8 Kecamatan dan 52 wilayah administratif yang seluruhnya
merupakan desa Swakarsa.
2.1.4 Kependudukan
Pada pertengahan tahun 2013 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil melakukan penghitungan jumlah penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat hasil proyeksi adalah sebanyak 50.954 jiwa, yang
tersebar pada 8 (delapan) Kecamatan dan 52 desa dengan
persentase terbesar di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (23.24%)
sedangkan persentase terkecil di Kecamatan Pagindar (2,97%).
Adapun jumlah penduduk setiap Kecamatan seperti pada
tabel berikut:

22. 14
No Nama Kecamatan
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Persentase
(%)
1 Salak 9.185 18,026
2 Kerajaan 10.234 20,085
3 Sitellu Tali Urang
Jehe
11.704 22,970
4 Sitellu Tali Urang
Julu
4.243 8,237
5 Pergetteng-Getteng
Sengkut
4.539 8,908
6 Siempat Rube 4.599 9,026
7 Tinada 4.829 9,477
8 Pagindar 1.621 3,181
Jumlah 50.954 100
Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pakpak Bharat.

23. 15
Data di atas juga dapat dibaca seperti pada diagram
berikut:
Bila dibandingkan dengan luas Kabupaten Pakpak Bharat
(1.218,30 km2
), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya
mencapai 41 jiwa per km2
dan sangat memungkinkan untuk
menerima penduduk dari luar Kabupaten Pakpak Bharat untuk
membangun daerah ini.
18.03%
20.09%
22.97%
8.24%
8.91%
9.03%
9.48%
3.18%
% Jlh Penduduk
Salak
Kerajaan
STTU Jehe
STTU Julu
PGGS
Siempat Rube
Tinada
Pagindar

24. 16
2.1.5 Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita
yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi
tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.
Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya
makin tinggi pula kesejahteraan masyarkat, meskipun terdapat
indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan struktur ekonomi
ialah jenis sektor dominan yang menjadi pendorong/penyumbang
utama dalam perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat atas dasar
harga konstan pada tahun 2012 menunjukkan adanya percepatan laju
pertumbuhan dibanding tahun 2011 yaitu dari 5.98% pada tahun 2011
menjadi 6.02% di tahun 2012. Persentase pertumbuhan ekonomi dari
tahun 2008 s.d tahun 2012 menunjukkan angka yang berfluktuatif
seperti pada tabel berikut.
No TAHUN Pertumbuhan
1 2008 5,87 %
2 2009 5,83 %
3 2010 6,77 %
4 2011 5,98 %
5 2012 6,02 %
(Sumber Data: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012, Bappeda bekerjasama
dengan Badan Pusat Statistik tahun 2013).

25. 17
2.2 Gambaran Khusus Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Mbincar Kabupaten Pakpak Bharat.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan wujud
nyata tugas Pemerintah untuk memberhasilkan masyarakatnya.
Namun untuk mewujudkan harapan tersebut tentu melalui beberapa
tindak lanjut untuk menjamin keberlangsungan proses bantuan yang
lebih baik, terarah dan terukur. Pemberian Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) Mbincar Kabupaten Pakpak Bharat merupakan
salah satu solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap
Satuan Pendidikan dan Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Sanggar
Kegiatan Belajar.
2.3 Permasalahan
Pentingnya anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Mbincar Kabupaten Pakpak Bharat karena:
1. Minimnya Pendanaan Pendidikan;
2. Sumber Pendanaan Pendidikan terbatas.
2.4 Tantangan
Dalam memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak
Bharat penuh dengan tantangan, karena menurut Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Pendidikan itu
merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

26. 18
Masyarakat. Adapun tantangan yang dimaksud sebagai berikut:
a) Tingginya biaya operasional Pendidikan pada jenjang
pendidikan Dasar dan Menengah;
b) Pola pikir masyarakat yang masih belum melihat pentingnya
keterlibatan dalam pendanaan pendidikan;
c) Tingginya nilai kelulusan untuk jenjang pendidikan dasar dan
menegah;
d) Pendidikan Dasar penentu kesuksesan Pendidikan Menengah
demikian juga ke Pendidikan Tinggi.

27. 19
BAB III
KEBIJAKAN STRATEGIS
Biaya total pendidikan dari segi anggaran telah meningkat dari
masa ke masa, kenaikan biaya pendidikan setiap waktu jauh lebih
cepat dibandingkan dengan kemampuan menyekolahkan anggota
masyarakat. Peningkatannya jauh lebih cepat bahkan sering menjadi
pusat perhatian ketika tahun ajaran baru dimulai, sebab biaya
pendidikan telah lebih dahulu naik melebihi kemampuan para
orangtua yang menyekolahkan anaknya, (Dadang Suhardan, dkk,
2012).
Biaya pengeluaran pendidikan meningkat karena meningkatnya
pengeluran dalam sistem sekolah-sekolah. Biaya sekolah tidak sama
dengan pengeluaran pendidikan, karena pertama belanja pendidikan
mencakup tidak hanya pengeluaran untuk kegiatan rutin (seperti
pembayaran untuk layanan guru yang diberikan selama waktu
tertentu) namun juga pengeluaran pembangunan dengan istilah
”kapital/modal”. Seperti: pengeluaran untuk bangunan dan
perlengkapan, perbaikan dan renovasi bangunan yang tua dan lain-
lain.

28. 20
Gambar: Kegiatan siswa pada saat mata pelajaran muatan lokal di SMAN 1 Salak
(Guru: Self Tiderina Simbolon, S.Pd).
Gambar: foto siswa SMAN 1 STTU Julu sebelum menerima pelajaran.

29. 21
Gambar: siswa SMAN 1 STTU Julu pada saat proses pembelajaran berlangsung
mata pelajaran kimia (Guru: Henri Rajagukguk, S.Pd).
3.1 Startegi Implementasi Kebijakan
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar
Kabupaten Pakpak Bharat untuk membantu pembiayaan pendidikan
oleh Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
meihat belum memadainya pendanaan pendidikan yang sangat
besar maka Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Pakpak
Bharat (Remigo Yolando Berutu, MBA) mengeluarkan suatu
kebijakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar
Kabupaten Pakpak Bharat.

30. 22
Gambar: SD Negeri SP3 Lae Mbentar, Kecamatan Pagindar.
Gambar: Kepala Sekolah( L Br Tumangger, S.Pd dan para Guru SMP Swasta
Sekata Sukarame Tinada)

31. 23
3.2Penyelenggaraan Kebijakan
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Mbincar Pakpak Bharat merupakan satu Kebijakan Pemerintah untuk
mendukung percepatan peningkatan mutu pendidikan. Karena
dengan peningkatan mutu pendidikan menjadikan sekolah atau unit
pelaksana terpadu sanggar kegiatan belajar dapat beroperasi lebih
baik. Sehingga dengan penyelenggaraan kebijakan dapat
mempercepat pencapaian Visi Dinas Pendidikan” Menjadi Institusi
Yang Mewujudkan Masyarakat Pakpak Bharat Yang Cerdas dan
Konpetitif”.
Gambar: Bupati Pakpak Bharat (Remigo Yolando Berutu, MBA didampingi Sekda
Pakpak Bharat (Drs. Holler Sinamo, MM) dan Kepala Dinas Pendidikan (Jalan
Berutu, S.Pd.,MM) pada saat memberikan hadiah siswa berprestasi Tahun 2013.

32. 24
BAB IV
DAMPAK DAN MANFAAT
4.1 Dampak
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar Kabupaten
Pakpak Bharat sangat mendukung proses belajar mengajar di
sekolah dan Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Sanggar Kegiatan
Belajar. Dengan adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
sangat dirasakan oleh sekolah yang berdampak terhadap
peningkatan hasil belajar siswa di sekolah.
4.2 Manfaat
Dengan adanya penyelenggaraan kebijakan Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar Kabupaten Pakpak Bharat
memiliki manfaat sebagai berikut:
1) Membantu Sekolah dan unit pelaksana terpadu sanggar
kegiatan belajar dalam penyelenggaraan pendidikan;
2) Membantu orangtua dalam menanggulangi pembiayaan
pendidikan putra/putrinya;
3) Memantu sekolah dalam memenuhi alat-alat penunjang
pembelajaran, media pembelajaran, peralatan usaha
kesehatan sekolah dan mobiler yang tidak dibiayai oleh
Bantuan Opertasional Sekolah.

33. 25
BAB V
PENUTUP
5.1 HARAPAN
Dengan adanya kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan
(BOP) Mbincar Pakpak Bharat tentunya Pemerintah memiliki
beberapa harapan sebagai berikut:
1) Sekolah dan unit pelaksana terpadu sanggar kegiatan belajar
mengelola program dengan baik demi tercapainya Visi Misi
Sekolah sebagai perpanjangan Visi Misi Dinas Pendidikan;
2) Sekolah dan Unit Pelaksana Terpadu sanggar kegiatan belajar
membuat langkah kerja untuk pencapaian target setiap
tahunnya;
3) Sekolah dan Unit Pelaksana Terpadu sanggar kegiatan belajar
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan
Rencana Kegiatan Anggaran Unit Pelaksana Terpadu
(RKAUPT);
4) Sekolah dan Unit Pelaksana Terpadu sanggar kegiatan belajar
menyampaikan informasi terhadap warga sekolah tentang
kebijakan Pemerintah Daerah yaitu Pemberian Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) Mbincar Pakpak Bharat;
5) Masyarakat berlomba untuk menyekolahkan putra/putrinya;
6) Orangtua/keluarga tentu semakin giat untuk mengontrol
keberlangsungan belajar siswa
7) Lulusan Sekolah dan Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Sanggar

34. 26
Kegiatan Belajar dapat bersaing dengan lulusan Sekolah atau
lulusan Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Sanggar Kegiatan
Belajar di Kabupaten/Kota yang lain;
8) Semakin meningkatnya pengetahuan Sumber Daya Manusia;
9) Terbukanya peluang kerja setelah menyelesaikan sekolahnya
bagi Sekolah Mengah Kejuruan dan Unit Pelaksana Terpadu
Sanggar Kegiatan Belajar.
5.2 LANGKAH-LANGKAH RENCANA TINDAK LANJUT.
Dalam mendapatkan hasil yang lebih baik tentu setiap
kebijakan akan selalu dievaluasi demi ketercapaian harapan
dimaksud. Kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Mbincar Pakpak Bharat untuk meningkatkan mutu pendidikan di
Kabupaten Pakpak Bharat, dalam evaluasi ini tentu melalui proses-
proses dengan tidak memberatkan keuangan daerah nantinya dan
keberlangsungan kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Mbincar Pakpak Bharat ini untuk jangka waktu yang lama
kedepannya. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi tersebut
antara lain:
1) Penetapan target-target yang dicapai oleh sekolah dan unit
pelaksana terpadu sanggar kegiatan belajar;
2) Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan;

35. 27
REFERENSI
Danim, Sudarwan,Prof.Dr (2002) Inovasi Pendidikan dalam Upaya
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan: Bandung, CV.
Pustaka Setia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan.
Badan Pusat Statistik dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat (2012), Indeks Pembangunan Manusia.
Badan Pusat Statistik dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat (2012), Pakpak Bharat Dalam Angka.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik.
Fattah, Nanang, Prof.Dr (2012) Analisis Kebijakan Pendidikan:
Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
Suhardan, Dadang, dkk (2012) Ekonomi dan Pembiayaan
Pendidikan: Bandung, Penerbit Alfabeta.
Badan Pusat Statistik dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat (2013), Pakpak Bharat Dalam Angka.

36. 28
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah (2014), Grand Design Pendidikan Menegah
Universal.