(06) sim,khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, universitas mercu buana, 2017khansaranindia
1. Dokumen tersebut membahas tentang Good Corporate Governance (GCG) termasuk definisi, prinsip-prinsip, dan aspek-aspek penting dari GCG.
2. Terdapat berbagai definisi GCG dari berbagai lembaga dan negara tetapi secara umum menekankan pada tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel.
3. Empat prinsip utama GCG adalah kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Dokumen tersebut membahas mengenai konsep dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta pentingnya penerapan GCG bagi perusahaan-perusahaan terutama BUMN di Indonesia.
Teks tersebut membahas tentang pengelolaan perusahaan bisnis dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), khususnya peran dewan komisaris independen. Ringkasannya adalah teks tersebut menjelaskan prinsip-prinsip GCG, peran penting dewan komisaris independen dalam mengawasi manajemen, dan masih terdapat tantangan dalam penerapan dewan komisaris independen di Indonesia karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan
Be & gg, putri mayritza d w, hapzi ali, bod boc board power dan board com...Putri Mayritza
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Board of Director, Board of Committees, Board Power, dan Board Composition serta penerapannya dalam GCG di Indonesia.
2. Ada perbedaan pengertian Board of Director antara sistem satu tingkat dan dua tingkat yang digunakan di Indonesia.
3. Board of Committees berperan sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris untuk menjalankan sistem yang bermanfaat bagi perusahaan.
4. Penerapan G
NASKAH BUKU LENGKAP CORPORATE GOVERNANCE.pdfNyariCuan
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan corporate governance. Secara ringkas, dibahas definisi corporate governance menurut beberapa lembaga dan tujuannya untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Juga disebutkan prinsip-prinsip dasar corporate governance dan manfaat penerapannya bagi perusahaan."
Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadburry, misalnya, pada tahun 1992 – melalui apa yang dikenal dengan sebutan Cadburry Report – mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholderskhususnya, dan stakeholders pada umumnya.
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...Yohanes Agung Nugroho
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi dan pengendalian internal berdasarkan COSO, good corporate governance, dan manajemen risiko. 2. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pengertian dan tujuan dari pengendalian internal, good corporate governance, dan manajemen risiko berdasarkan COSO serta prinsip-prinsip dan komponennya. 3. Dokumen ini memberikan panduan umum tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
(06) sim,khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, universitas mercu buana, 2017khansaranindia
1. Dokumen tersebut membahas tentang Good Corporate Governance (GCG) termasuk definisi, prinsip-prinsip, dan aspek-aspek penting dari GCG.
2. Terdapat berbagai definisi GCG dari berbagai lembaga dan negara tetapi secara umum menekankan pada tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel.
3. Empat prinsip utama GCG adalah kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Dokumen tersebut membahas mengenai konsep dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta pentingnya penerapan GCG bagi perusahaan-perusahaan terutama BUMN di Indonesia.
Teks tersebut membahas tentang pengelolaan perusahaan bisnis dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), khususnya peran dewan komisaris independen. Ringkasannya adalah teks tersebut menjelaskan prinsip-prinsip GCG, peran penting dewan komisaris independen dalam mengawasi manajemen, dan masih terdapat tantangan dalam penerapan dewan komisaris independen di Indonesia karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan
Be & gg, putri mayritza d w, hapzi ali, bod boc board power dan board com...Putri Mayritza
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Board of Director, Board of Committees, Board Power, dan Board Composition serta penerapannya dalam GCG di Indonesia.
2. Ada perbedaan pengertian Board of Director antara sistem satu tingkat dan dua tingkat yang digunakan di Indonesia.
3. Board of Committees berperan sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris untuk menjalankan sistem yang bermanfaat bagi perusahaan.
4. Penerapan G
NASKAH BUKU LENGKAP CORPORATE GOVERNANCE.pdfNyariCuan
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan corporate governance. Secara ringkas, dibahas definisi corporate governance menurut beberapa lembaga dan tujuannya untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Juga disebutkan prinsip-prinsip dasar corporate governance dan manfaat penerapannya bagi perusahaan."
Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadburry, misalnya, pada tahun 1992 – melalui apa yang dikenal dengan sebutan Cadburry Report – mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholderskhususnya, dan stakeholders pada umumnya.
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...Yohanes Agung Nugroho
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi dan pengendalian internal berdasarkan COSO, good corporate governance, dan manajemen risiko. 2. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pengertian dan tujuan dari pengendalian internal, good corporate governance, dan manajemen risiko berdasarkan COSO serta prinsip-prinsip dan komponennya. 3. Dokumen ini memberikan panduan umum tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Penerapan tata kelola perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi
perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan
yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja
kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Percayalah, kita mampu jika kita memang sungguhsungguh mau melakukannya. Jika prinsip
GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki
landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih
dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya akan terus membubung. Mitra kerja pun
tak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki pegangan
yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bisa
memberikan harga yang terbaik, yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Para
kreditur pun memiliki kepercayaan tinggi untuk mengucurkan kreditnya yang mungkin kita
perlukan buat perluasan usaha.
Secara internal, suasana kerja juga menjadi lebih kondusif. Karena dengan
menerapkan GCG secara benar dan konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem
pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing, di tingkatan direksi,
komisaris, komite-komite, dan lain-lain serta aturan main yang baku berdasarkan prinsip
GCG tadi. Tak kalah pentingnya, terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur
internal perusahaan (direksi, komisaris, komite audit, dan lain sebagainya). Sehingga,
pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan (accountable), juga hatihati dan bijaksana (prudent).
Bukan rahasia lagi, hingga saat ini praktik korupsi, penggelembungan biaya, kolusi
serta nepotisme masih tumbuh subur dan terus dipupuk di banyak perusahaan swasta atau
pemerintah. Penerapan GCG ini sebenarnya merupakan antibiotik yang sangat ampuh untuk
memberantas praktik-praktik yang menciptakan radang yang merongrong perusahaan tersebut
yang pada gilirannya merugikan konsumen karena adanya praktik biaya ekonomi tinggi.
Mengingat manfaatnya itu, para otoritas GCG perlu lebih agresif lagi mendorong penerapan
GCG, terutama di perusahaan publik, lembaga keuangan nonpublik dan BUMN.
Tidak bisa diingkari, masih banyak penerapan GCG yang sekadar untuk kosmetik
atau mendongkrak citra perusahaan dan tak konsisten untuk jangka panjang. Karena itu, perlu
komitmen yang lebih tinggi lagi terutama dari pimpinan dan pemilik perusahaan. Begitu pula,
survei seperti ini pun selalu mempunyai kelemahan, karena tak bisa sebebas-bebasnya
menguak apa yang tersembunyi di balik tameng rahasia perusahaan
Be & gg, asep muhamad perdiana, hapzi ali, good government corporate governan...Asep Muhamad Perdiana
Secara umum terdapat 5(lima) prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
Tahap Implementasi
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi diperusahaan.
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
1. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upayasosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upayaupaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, danberbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Governance (GCG) ...Rizki Aditama
Dokumen tersebut membahas penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Garuda Indonesia Tbk. Secara ringkas:
1. GCG merupakan prinsip untuk menyeimbangkan kekuasaan perusahaan dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham.
2. PT Garuda Indonesia Tbk menerapkan GCG dengan baik untuk memenuhi tujuan sebagai BUMN seperti meningkatkan pelayanan pelanggan.
3. Penelitian menunjukkan PT Garuda Indonesia Tbk tel
12,1, be & gg, abdul latif., se, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, corpor...Abdul Latif
Dokumen tersebut membahas tentang teori dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), termasuk agency theory, manfaat penerapannya, dan contoh penerapan GCG di Bank BNI Syariah.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mekanisme dan manfaat penerapannya bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
14.be gg, salomo roy freddy,hapzi ali corporate governance, universitas merc...salomoroyfreddy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang good corporate governance yang mencakup pengertian, manfaat, prinsip, dan implementasinya di PT Garuda Indonesia.
Be and gg, prihatini ratna dewi, hapzi ali, penerapan gcg, universitas mercu ...Prihatini Ratna Dewi
1. PT Panarub Dwikarya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga hubungan yang harmonis antara organ tata kelola, manajemen, dan staf.
2. Perusahaan menerapkan prinsip transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan.
3. Disarankan pembentukan komite khusus untuk mengawasi pelaksana
14, be & gg, cicilia eritawanti widjilestari, hapzi ali, implementasi cor...ciciliaeritawanti
Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek good corporate governance pada perusahaan asuransi yang mencakup latar belakang teoritis dan praktis good corporate governance, pengertian good corporate governance menurut beberapa lembaga, serta prinsip-prinsip dasar dan aspek-aspek good corporate governance."
14,be&gg,dyah ruth wulandari,hapzi ali,etika & bisnis, penerapan gcg ...dyahruthw
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada PT Garuda Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian good corporate governance, tujuannya, dan prinsip-prinsipnya yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan. Good corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai bagi pemegang saham dalam jangka pan
Makalah ini membahas tentang Good Corporate Governance (GCG). GCG muncul karena maraknya skandal perusahaan besar yang menyebabkan krisis ekonomi. GCG bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan mencegah praktik korupsi dengan mengatur hubungan antara pemangku kepentingan. Makalah ini menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip, dan penerapan GCG di Indonesia, termasuk di BUMN dan perbankan.
Be & gg, ririen eka dinyati, hapzi ali, ethics and business,implementasi ...Ririen Eka
Dokumen tersebut membahas implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Bumi Resources Tbk. Ringkasannya adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut menganalisis penerapan prinsip-prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness di PT Bumi Resources Tbk dan menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik.
Penerapan tata kelola perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi
perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan
yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja
kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Percayalah, kita mampu jika kita memang sungguhsungguh mau melakukannya. Jika prinsip
GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki
landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih
dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya akan terus membubung. Mitra kerja pun
tak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki pegangan
yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bisa
memberikan harga yang terbaik, yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Para
kreditur pun memiliki kepercayaan tinggi untuk mengucurkan kreditnya yang mungkin kita
perlukan buat perluasan usaha.
Secara internal, suasana kerja juga menjadi lebih kondusif. Karena dengan
menerapkan GCG secara benar dan konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem
pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing, di tingkatan direksi,
komisaris, komite-komite, dan lain-lain serta aturan main yang baku berdasarkan prinsip
GCG tadi. Tak kalah pentingnya, terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur
internal perusahaan (direksi, komisaris, komite audit, dan lain sebagainya). Sehingga,
pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan (accountable), juga hatihati dan bijaksana (prudent).
Bukan rahasia lagi, hingga saat ini praktik korupsi, penggelembungan biaya, kolusi
serta nepotisme masih tumbuh subur dan terus dipupuk di banyak perusahaan swasta atau
pemerintah. Penerapan GCG ini sebenarnya merupakan antibiotik yang sangat ampuh untuk
memberantas praktik-praktik yang menciptakan radang yang merongrong perusahaan tersebut
yang pada gilirannya merugikan konsumen karena adanya praktik biaya ekonomi tinggi.
Mengingat manfaatnya itu, para otoritas GCG perlu lebih agresif lagi mendorong penerapan
GCG, terutama di perusahaan publik, lembaga keuangan nonpublik dan BUMN.
Tidak bisa diingkari, masih banyak penerapan GCG yang sekadar untuk kosmetik
atau mendongkrak citra perusahaan dan tak konsisten untuk jangka panjang. Karena itu, perlu
komitmen yang lebih tinggi lagi terutama dari pimpinan dan pemilik perusahaan. Begitu pula,
survei seperti ini pun selalu mempunyai kelemahan, karena tak bisa sebebas-bebasnya
menguak apa yang tersembunyi di balik tameng rahasia perusahaan
Be & gg, asep muhamad perdiana, hapzi ali, good government corporate governan...Asep Muhamad Perdiana
Secara umum terdapat 5(lima) prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
Tahap Implementasi
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi diperusahaan.
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
1. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upayasosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upayaupaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, danberbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Governance (GCG) ...Rizki Aditama
Dokumen tersebut membahas penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Garuda Indonesia Tbk. Secara ringkas:
1. GCG merupakan prinsip untuk menyeimbangkan kekuasaan perusahaan dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham.
2. PT Garuda Indonesia Tbk menerapkan GCG dengan baik untuk memenuhi tujuan sebagai BUMN seperti meningkatkan pelayanan pelanggan.
3. Penelitian menunjukkan PT Garuda Indonesia Tbk tel
12,1, be & gg, abdul latif., se, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, corpor...Abdul Latif
Dokumen tersebut membahas tentang teori dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), termasuk agency theory, manfaat penerapannya, dan contoh penerapan GCG di Bank BNI Syariah.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mekanisme dan manfaat penerapannya bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
14.be gg, salomo roy freddy,hapzi ali corporate governance, universitas merc...salomoroyfreddy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang good corporate governance yang mencakup pengertian, manfaat, prinsip, dan implementasinya di PT Garuda Indonesia.
Be and gg, prihatini ratna dewi, hapzi ali, penerapan gcg, universitas mercu ...Prihatini Ratna Dewi
1. PT Panarub Dwikarya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga hubungan yang harmonis antara organ tata kelola, manajemen, dan staf.
2. Perusahaan menerapkan prinsip transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan.
3. Disarankan pembentukan komite khusus untuk mengawasi pelaksana
14, be & gg, cicilia eritawanti widjilestari, hapzi ali, implementasi cor...ciciliaeritawanti
Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek good corporate governance pada perusahaan asuransi yang mencakup latar belakang teoritis dan praktis good corporate governance, pengertian good corporate governance menurut beberapa lembaga, serta prinsip-prinsip dasar dan aspek-aspek good corporate governance."
14,be&gg,dyah ruth wulandari,hapzi ali,etika & bisnis, penerapan gcg ...dyahruthw
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada PT Garuda Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian good corporate governance, tujuannya, dan prinsip-prinsipnya yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan. Good corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai bagi pemegang saham dalam jangka pan
Makalah ini membahas tentang Good Corporate Governance (GCG). GCG muncul karena maraknya skandal perusahaan besar yang menyebabkan krisis ekonomi. GCG bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan mencegah praktik korupsi dengan mengatur hubungan antara pemangku kepentingan. Makalah ini menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip, dan penerapan GCG di Indonesia, termasuk di BUMN dan perbankan.
Be & gg, ririen eka dinyati, hapzi ali, ethics and business,implementasi ...Ririen Eka
Dokumen tersebut membahas implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Bumi Resources Tbk. Ringkasannya adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut menganalisis penerapan prinsip-prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness di PT Bumi Resources Tbk dan menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik.
Be & gg, ririen eka dinyati, hapzi ali, ethics and business,implementasi ...
GCG.ppt
1. Pokok Bahasan 11 Perilaku Organisasi 1
Good Corporate
Governance (GCG),
Power dan Politik
2. 2
Pendahuluan
GCG lahir setelah terjadinya krisis
ekonomi di berbagai negara di Asia dan
dunia
Krisis ekonomi yang terjadi berbagai
negara tersebut disebabkan oleh buruknya
corporate governance bagi perusahaan-
perusahaan di negara tersebut.
Kasus terbesar yang menyebabkan
munculnya penerapan GCG adalah kasus
Enron yang merupakan perusahaan
raksasa nomor 7 di Amerika
3. 3
PT Enron pada tahun 1988 mempunyai
kekayaan US$31 miliar meningkat drastis
pada tahun 2000 menjadi US$100 miliar,
namun pada tahun 2001 (bulan
Desember) dinyatakan pailit.
Ditambah lagi dengan moral dari pimpinan
perusahaan yang pada saat itu masih
menjual/melepas saham perusahaan ke
pasar saham sebelum berita kepailitan
disebarluarkan.
4. 4
Hal yang bisa ditarik dari peristiwa
tersebut adalah Amerika yang merupakan
negara yang paling keras dalam
penerapan GCG-nya masih saja bisa
kebobolan dalam penerapannya pada
beberapa-beberapa perusahaan besar.
Di Indonesia, salah satu penyebab masih
berada dalam krisis ekonomi adalah belum
suksesnya penerapan GCG di
Indonesia.(seperti yang dikemukakan oleh
Tri Sulistyanto pada beberapa perusahaan
besar di Indonesia tahun 1996-2000)
5. 5
Organisasi hidup untuk mengkreasikan
nilai bagi lingkungannya. Jika organisasi
tidak mampu lagi memberikan nilai
tersebut, ia akan hilang atau mati atau
pindah berganti menjadi organisasi lain.
Untuk dapat mengkreasikan nilai
organisasi perlu di manajemeni, artinya
organisasi perlu manajemen untuk
membuatnya mampu mengkreasikan nilai
dengan efisien.
Untuk memastikan bahwa manajemen
berjalan dengan baik
Motivasi Utama kenapa GCG perlu
diterapkan adalah:
6. 6
Namun, organisasi berisikan
manusia-manusia atau individu-
individu secara internal mempunyai
value yang mendorong mereka untuk
menerima, mendukung dan
melaksanakan GCG.
Sistem nilai yang ada pada individu
tumbuh pada organisasi, dan
digunakan sebagai sistem perekat ini
disebut sebagai Corporate culture.
8. 8
Pengertian Good Corporate Governance
(GCG)
IICG mendefinisikan GCG sebagai sebuah
proses dan struktur yang diterapkan
dalam menjalankan perusahaan dengan
tujuan utama untuk meningkatkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders yang lain.
9. 9
Forum on Corporate Governance in Indonesia
(FCGI, 2001) mendefinisikan GCG sebagai
seperangkat peraturan yang menetapkan
hubungan antara pemegangg saham, pengurus,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegang saham, kepentingan pihak intern dan
ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem
yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan.
Definisi yang dikemukakan oleh FCGI lebih
menfokuskan peran GCG sebagai alat pengendali
perusahaan.
10. 10
Pengertian GCG menurut sebagian besar
pedoman yang dikeluarkan oleh Organization
for Economics Cooperation and Development
(OECD) atau negara-negara maju dalam
tatanan common law system, mengacu kepada
pembagian wewenang antara semua pihak
yang menentukan arah dan Performance suatu
perusahaan, pihak-pihak tersebut adalah
pemegang saham, manajemen dan boards of
director.
Pengertian GCG menurut OECD adalah cara-
cara manajemen perusahaan
bertanggungjawab kepada pemiliknya (yakni
pemegang saham)
11. 11
Komite Cadburry, yang memberikan
definisi tentang GCG adalah prinsip
yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar
mencapai keseimbangan antara
kekuatan serta kewenangan
perusahaan dalam memberikan
pertanggungjawabannya kepada
shareholders khususnya dan
Stakeholders pada umumnya
12. 12
Centre for European Policy Studies
(CEPS), punya formula lain. GCG
merupakan seluruh sistem yang dibentuk
mulai dari hak (right), proses, serta
pengendalian baik yang ada di dalam
maupun diluar manajemen perusahaan.
ADB (Asia Development Bank)
menjelaskan bahwa GCG mengandung
empat nilai utama yaitu: accountability,
transparency, predictability dan
participation.
13. 13
Finance Committee on Corporate
Governance Malaysia mengatakan
bahwa GCG merupakan suatu proses
serta struktur yag digunakan untuk
mengarahkan sekaligus mengelola
bisnis dan urusan perusahaan kearah
peningkatan pertumbuhan bisnis dan
akuntabilitas perusahaan.
14. 14
Di Indonesia yang menganut Civil Law,
pelaku utama dalam perusahaan adalah
pemegang saham, direksi dan dewan
direksi. Dengan demikian direksi di
Indonesia menurut terminologi yang
digunakan dalam bahasa corporate
governance adalah manajemen,
sedangkan dewan komisaris lebih
merupakan boards of directors.
Secara umum pengertian GCG di
Indonesia adalah Tata kelola
perusahaan (Daniri, 2005:7)
15. 15
Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa GCG merupakan
Suatu struktur yang mengatur pola hubungan
harmonis tentang peran dewan komisaris,
direksi, RUPS dan stakeholder lainnya.
Suatu sistem check and balance mencakup
perimbangan kewenangan atas pengendalian
perusahaan yang dapat membatasi munculnya
dua peluang, yaitu: pengelolaan yang salah dan
penyalahgunaan aset perusahaan.
Suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran
kinerjanya.
16. 16
Prinsip-prinsip yang ada dalam
GCG
– Perlindungan terhadap pemegang
saham
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus
mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak
tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk:
menjamin keamanan metode pendaftaran
kepemilikan
Mengalihkan dan memindahkan saham yang
dimilikinya
Memperoleh informasi yang relevan secara berkala
dan teratur
Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
Memilih anggota dengan direksi dan komisaris
Memperoleh bagian keuntungan perusahaan
17. 17
2. Persamaan perlakuan terhadap
seluruh pemegang saham
Kerangka Corporate governance harus
menjamin adanya perlakuan yang sama
terhadap seluruh pemegang saham, termasuk
pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh
pemegang saham harus memiliki kesempatan
untuk dapat memperoleh penggantian atas
pelanggaraqn hak-hak mereka. Prinsip ini juga
mensyaratkan adanya perlakuan yang sama
atas saham-saham yang berada dalam satu
kelas, melarang praktek-praktek insidertrading
dan self dealing serta mengharuskan angota
dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan
jika menemukan transaksi-transaksi yang
mengandung benturan kepentingan (conflict of
interest).
18. 18
3. Peranan Stakeholder yang
terkait dengan perusahaan
Kerangka corporate governance
harus memberikan pengakuan
terhadap hak-hak stakeholder,
seperti ditentukan dalam undang-
undang dan mendorong kerjasama
yang aktif antara perusahaan
dengan para stakeholder tersebut
dalam rangka menciptakan
kesejahteraan, lapangan kerja dan
kesinambungan usaha.
19. 19
4.Keterbukaan dan Transparansi
Kerangka corporate governance harus menjamin
adanya pengungkapan yang tepat waktu dan
akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan
dengan perusahaan. Pengungkapan ini mengenai
informasi keadaan keuangan, kinerja
perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan. Disamping itu, informasi yang
diungkapkan harus disusun dan diaudit dan
disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas
tinggi. Manajemen harus menjamin auditor
eksternal melakukan audit secara independen
atas laporan keuangan.
20. 20
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris
Kerangka corporate governance harus
menjamin adanya pedoman strategis
perusahaan, pemantauan yang efektif
terhadap manajemen yang dilakukan oleh
dewan komisaris dan akuntabilitas dewan
komisaris terhadap perusahaan dan
pemegang saham. Prinsip ini juga memuat
kewenangan yang harus dimiliki dewan
komisaris beserta kewajiban-kewajiban
profesionalnya kepada pemegang saham
dan stakeholder lainnya.
21. 21
Pihak regulator Indonesia yaitu Badan Pengawas
Penanaman Modal (BAPEPAM) dan Bursa Efek Indonesia
(BEI), berusaha memperbaiki corporate governance
perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan membuat
code fore good corporate governance dan peraturan yang
berkaitan dengan tata kelola perusahaan, yaitu Keputusan
Direksi PT BEJ Nomor : Kep-315/BEJ/06-2000 butir C
mengenai board governance perusahaan. Berdasarkan
ketentuan tersebut, perusahaan tercatat wajib memiliki:
Komisaris Independen, jumlahnya sebanding dengan
jumlah saham yang dimiliki. Jumlah komisaris independen
sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan Anggota.
Komite Audit, yng keanggotaannya sekurang-kurangnya
terdiri dari 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya
meruapakna komisaris Independen yang sekaligus
merangkap sebagai komite audit.
Sekretaris perusahaan, yang dilaksanakan oleh salah
seorang direktur atau pejabat perusahaan tercatat yang
khusus ditunjuk sebagai sekretaris perusahaan.
22. 22
Prinsip-prinsip pokok GCG tedapat
empat prinsip GCG, menurut IICG,
FCGI, dan KNKCG yaitu:
Fairness
Transparancy
Accountability
Responsibility
23. 23
Terdapat perbedaan prinsip
atau code GCG yang dianut
suatu negara atau organisasi
dengan negara lain, tapi
walaupun terdapat perbedaan
code pada setiap negara tapi
tetap terdapat beberapa prinsip
yang sifatnya universal
24. 24
Struktur governance sebuah
perusahaan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, terutama teori
korporasi (corporate theory) yang
dipakai, budaya dan sistem hukum
yang dianut. Teori korporasi yang
menjelaskan hubungan antara
perusahaan dan pemilik disebut
dengan teori ekuitas (equity theory).
25. 25
Turunan teori entitas
(1) propietary theory,
(2) entity theory,
(3) residual equity theory,
(4) fund theory, dan
(5) enterprise theory.
Dari kelima teori tersebut, teori entitas
merupakan teori yang paling banyak
digunakan sebagai landasan dalan
menjelaskan dan membangun prinsip-
prinsip GCG.
26. 26
Perusahaan di Indonesia pada umumnya
menganut sistem dual board. Yaitu dewan
komisaris dan dewan direksi. Dewan
komisaris bertugas mengawasi dan
memberikan nasehat kepada dewan
direksi dalam menjalankan perseroan,
sedang dewan direksi bertanggungjawab
penuh atas pengelolaan perusahaan.
Anggota dewan direksi tidak boleh
menjadi dewan komisaris, demikian pula
sebaliknya. Oleh karena itu teori keagenan
lebih sesuai dibandingkan dengan
stewarship theory yang diterapkan di
Indonesia dalam menerapkan framework
GCG.