BPNT adalah bantuan pangan non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulan melalui rekening elektronik untuk membeli pangan di e-warong atau pedagang yang bekerja sama dengan bank. Tujuannya adalah mengurangi beban ekonomi dan memberikan gizi yang seimbang secara tepat sasaran dan tepat waktu. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan keuangan m

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANGPEMBANGUNANMANUSIADAN KEBUDAYAAN
BANTUAN PANGANNON TUNAI
(BPNT)

2. Bantuan Pangan Non
Tunai
Adalah bantuan pangan dari pemerintah yang
diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui
Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya
untuk membeli pangan di e-Warong KUBE
PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama
dengan Bank Himbara.
Bantuan Pangan Non
Tunai
Bertujuan untuk
mengurangi
beban pengeluaran
serta
memberikan nutrisi yang lebih seimbang
kepada KPM
secara tepat sasaran dan tepat waktu.

3. LATAR
BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
ketepatan sasaran penyaluran
mendorong
Republik
agar bantuan
bantuan
keuangan
Indonesia
sosial dan
sosial serta untuk
inklusif, Presiden
memberikan arahan
subsidi disalurkan secara non tunai, dengan
menggunakansistem perbankan.

4. TUJUAN
◆Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian
kebutuhan pangan.
◆Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
◆Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktupenerimaan Bantuan Pangan
bagi KPM.
◆Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam
memenuhi kebutuhan pangan.
◆Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs).

5. Proses Pendaftaran Peserta
Proses pendaftaran peserta dan persiapannya
dilaksanakan setelah Kementerian Sosial mengirimkan
data calon KPM kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Calon KPM menyiapkan
dokumen yang
diperlukan
Calon KPM datang
ke tempat yang
ditentukan
Calon KPM
Data Terpadu
Program Penanganan
Fakir Miskin
Berkoordinasi
Kantor Cabang
Bank Himbara
Bank Himbara
melakukan
pembukaan
rekening
Pendaftaran
Peserta dibantu
oleh Petugas
Kelurahan dan
Petugas
Bank Himbara
Berkoordinasi
Penetapan Data oleh
Kementerian Sosial
Pengiriman
Data
Berkoordinasi
Pemerintah
Kelurahan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Melalui
Aplikasi
Melalui Surat

6. Pemanfaatan Dana BPNT oleh KPM
Transaksi pembelian
bahan pangan
Bukti
transaksiKPM yang telah
memperolehKartu
Keluarga
Sejahtera
Laporan
Berkala
Penyaluran
KPM dapat memilih
e-WarongKUBE
PKH/pedagang
bahan pangan yang
telah bekerjasama
dengan Bank
Himbara
LAPORAN BERISI
1. Jumlah dana yang disalurkan
2. Jumlah dana yang ditarik KPM
3. Jumlah dana yang tersisa
4. Jumlah KPM yang belum
menarik bantuan pangan
Data penarikan
terhubung dengan
sistem Bank
Himbara

7. REKAP E-WARONG KUBE
PKH
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN
2016/2017 WARONG
“
89
*Data Berdasarkan 14 Juni 2017
23 KOTA CIMAHI 28
24 KOTA TASIKMALAYA 58
25 KOTA BANJAR 9
11 JATENG 26 KOTA MAGELANG 5
27 KOTA SURAKARTA 35
28 KOTA SALATIGA 10
29 KOTA SEMARANG 52
30 KOTA PEKALONGAN 13
31 KOTA TEGAL 15
12 DI JOGYA 32 KOTA YOGYAKARTA 20
13 JATIM 33 KOTA KEDIRI 14
34 KOTA BLITAR 4
35 KOTA MALANG 24
36 KOTA PROBOLINGGO 16
37 KOTA PASURUAN 9
38 KOTA MOJOKERTO 5
39 KOTA MADIUN 6
40 KOTA SURABAYA 81
41 KOTA BATU 6
14 BALI 42 KOTA DENPASAR 2
15 NTB 43 KOTA MATARAM 29
16 SULSEL 44 KOTA MAKASAR 44
1 SUMUT 1 KOTA MEDAN
2 SUMBAR 2 KOTA PADANG 31
3 SUMSEL 3 KOTA PALEMBANG 88
4 JAMBI 4 KOTA JAMBI 31
5 KEP. RIAU 5 KOTA BATAM 20
6 LAMPUNG 6 KOTA BD LAMPUNG 55
7 RIAU 7 KOTA PEKANBARU 24
8 BANTEN 8 KOTA TANGERANG 58
9 KOTA CILEGON 13
10 KOTA SERANG 17
11 KOTA TANGSEL 21
9 DKI JAKARTA 12 KOTA JAKARTA PUSAT 4
13 KOTA JAKARTA UTARA 7
14 KOTA JAKARTA SELATAN 5
15 KOTA JAKARTA BARAT 19
16 KOTA JAKARTA TIMUR 2
10 JABAR 17 KOTA BOGOR 46
18 KOTA SUKABUMI 16
19 KOTA BANDUNG 37
20 KOTA CIREBON 15
21 KOTA BEKASI 64
22 KOTA DEPOK 42
NO PROVINSI NO KOTA/KAB
UNIT E-
WARONG
NO PROVINSI NO KOTA/KAB
UNIT E-

8. MANFAAT
• Meningkatkannya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus
sebagai
kemiskin.
mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan
•
•
Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GNNT.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan
sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan
dengan SNKI.
Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.•
• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha
mikro dan kecil di bidang perdanganan.

9. PRINSIP UMUM BPNT
•
•
Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang
kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan dengan preferensi.
Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM.
Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.
•
•

10. DAFTAR SINGKATAN
1.
2.
KPM = Keluarga Penerima Manfaat
e-Warong KUBE PKH = elektronik Warung Gotong Royong
Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
GNNT = Gerakan Nasional Non Tunai
SNKI = Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
HIMBARA = Himpunan Bank Negara (BTN, BNI, BRI
Mandiri)
3.
4.
5. dan Bank

11. DIREKTORAT JENDERAL
PENANGANAN FAKIR MISKIN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
JL. SALEMBA RAYA NO. 28
JAKARTA PUSAT
TELP. 021-3100311