SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
BIDANG DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN
TA 2019
BIDANG
DCP
• 13 PNS
• 3 non PNS
MAN
Per Gub
24/2018
MATERIAL
• APBD :
6.325.000.000
• APBN :
24.486.000.000
MONEY
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kegiatan Provinsi Kab/Kota Jumlah
Lumbung Pangan
Masyarakat
252.500
(6,2 %)
3.820.600
(93,8%)
4.073.100
Layanan Stabilitasi
Harga Komoditas
Pangan Strategis di tk
Prod dan konsumen
259.600
(21,45%)
950.400
(78,55%)
1.210.000
Lembaga Distribusi
Pangan yang dibina
547.000
(2,85%)
18.655.900
(97,15%)
19.202.900
Jumlah
1.059.100
(4,33%)
23.426.900
(95,67%)
24.486.000
APBN 2019
dalam Rp. 1.000,-
Uraian Prov Masyarakat Jumlah
Pengembangan Cadangan
Pangan Pemerintah dan
Masyarakat
459.700
(14,45%)
2.721.800
(85,55%)
3.181.500
Pemantauan Harga dan
Stabilisasi Harga Pangan
330.000
(36,9%)
563.500
(63,1%)
893.500
Pemberdayaan
Masyarakat Desa melalui
Penguatan LDPM dan
Peningkatan Akses
Pangan
1.282.600
(57%)
967.400
(43%)
2.250.000
Jumlah
2.072.300
(32,76%)
4.252.700
(67,24%)
6.325.000
APBD 2019 dalam Rp. 1.000,-
PETA LOKASI KEGIATAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
TA 2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Keterangan :
: Panel harga pangan (35 kab/kota)
: LPM APBN (58 LPM di 17 kab)
: LPM APBD (40 LPM di 17 kab)
: Tunda Jual (30 kab/kota)
: PUPM
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1 1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3 3
3
3
3
6
1
1
2
2 2 2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5 6
5
3
5
6
3
4
5
6
7
11
7
5
8
5
7
8
7
7
5
4
8
7
5
9
10
6
1
1
11
KEGIATAN 2019
1. Fasilitasi GKG utk LDPM (tunda jual)
2. Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan
kegiatan : Distribusi, Harga, dan
Cadangan Pangan
3. Bimbingan teknis
4. Promosi/Pameran Produk Pangan
5. PUPM
6. Panel Harga Pangan / Coaching
Enumerator
7. Pasar murah
8. Stabilisasi Harga Pangan
9. Fasilitasi TTIC, LPM, CPP
10. Pengelolaan CPP
7
No KABUPATEN/ KOTA KEC DESA NAMA GAPOKTAN
1 Cilacap Kedungreja Bangunreja Bangunreja
2 Banyumas Ajibarang Pandansari Handayani
3 Purbalingga Kalokondang Penolih Mekartani
4 Banjarnegara Banjarmangu Rejasari Rejowinangun
5 Wonosobo Kalibawang Dempel Sumber Rejeki
6 Wonosobo Sapuran Ngadisalam Setiyo Tuhu
7 Temanggung Wonoboyo Semen Sidodadi
8 Magelang Grabag Kartoharjo Mulia Makmur
9 Purworejo Kutoarjo Majir Sido Mukti
10 Kebumen Buluspesantren Indrosari Jaya Lestari
11 Kota Magelang Cacaban Barat Kl. Cacaban Agung Tuk Sari
12 Boyolali Boyolali Mudal Rejeki Mulyo
13 Klaten Polanharjo Kranggan Sari Tani
14 Sukoharjo Mojolaban Laban Sedyo Manunggal
15 Sukoharjo Tawangsari Pojok Tani Makmur
16 Wonogiri Ngadirojo Ngadirojo Kidul Mekar
17 Wonogiri Selogiri Kepatihan Subur Makmur
8
No KABUPATEN/ KOTA KEC DESA NAMA GAPOKTAN
18 Karanganyar Jumapolo Lemahbang Gemah Ripah
19 Sragen Karangmalang Saradan Gemregah
20 Grobogan Gubug Mlilir Ngudi Rejeki
21 Demak Demak Karang Mlati Langgeng Mlati
22 Semarang Tengaran Tegalwaton Manunggal Lestari
23 Kendal Gemuh Triharjo Tri Makmur
24 Blora Cepu Cabeyan Tani Kamur
25 Rembang Sluke Langgar Jati Makmur
26 Pati Tayu Margo Mulyo Rukun Mulyo
27 Kudus Jati Tanjung Karang Tanjung Karang
28 Jepara Bangsri Jerukwangi Margo Mulyo
29 Jepara Batealit Pekalongan Mulyo Tani
30 Batang Pacalungan Randu Maju Makmur
31 Pekalongan Sragi Mrican Timbul Makmur
32 Pemalang Petarukan Kendalrejo Mulyorejo
33 Tegal Adiwerna Penarukan Karya Tani
34 Brebes Tanjung Mundu Mandiri
35 Brebes Banjarharjo Cikuya Harapan Maju
TUJUAN KEGIATAN
PUPM
TUJUAN DAN
SASARAN
menyerap produk pertanian nasional
dengan harga yang layak dan
menguntungkan petani;
mendukungstabilisasipasokan dan harga; dan
memberikan kemudahan akses konsumen/
masyarakat terhadap bahan pangan
pokokdan strategis yang berkualitas,
dengan harga yang wajar
1
2
3
No Kabupaten/Kota
Jumlah LUPM (Gapoktan)
Jumlah
Penumbuhan Pengembangan Pembinaan
1 Brebes 2 3 6 11
2 Tegal 2 2 3 7
3 Kota Tegal 1 1
4 Pemalang 2 2 2 6
5 Pekalongan 2 2 1 5
6 Batang 1 2 1 4
7 Semarang 1 2 3
8 Kota Semarang 1 1 2
9 Kendal 1 1 1 3
10 Demak 2 4 2 6
11 Grobogan 2 1 2 5
12 Jepara 2 2 1 5
13 Pati 1 3 2 6
14 Kudus 1 2 2 5
15 Rembang 1 2 1 4
16 Blora 2 2 1 5
17 Cilacap 2 3 2 7
18 Banyumas 2 3 2 7
19 Purbalingga 2 2 4 8
20 Banjarnegara 2 3 2 7
21 Magelang 2 3 6 11
22 Kota Magelang 1 1
23 Temanggung 1 2 2 5
24 Wonosobo 1 4 3 8
25 Purworejo 2 2 1 5
26 Kebumen 2 3 2 7
27 Sukoharjo 1 2 2 5
28 Boyolali 1 4 1 6
29 Karanganyar 2 3 2 7
30 Klaten 2 3 4 9
31 Sragen 2 3 3 8
32 Wonogiri 2 4 4 10
jumlah 50 76 65 191
LOKASI
PUPM
No Tahap
Jumlah LUPM/
GAPOKTAN
Dana Modal (Rp)
Dana
Operasional (Rp)
Jumlah Pembelian
GKG (Kg) Nilai (Rp)
1 Penumbuhan 76 LUPM Beras
7.600.000.000 4.548.372.295 6.799.638 32.253.584.043
2 Pengembangan 49 LUPM Beras
3.899.523.780 2.922.897.550 4.311.426 20.159.119.530
3 Pembinaan 34 LUPM Beras
2.558.903.466 2.040.000.000 2.971.569 14.340.596.540
Jumlah 159 LUPM Beras
14.058.427.246 9.511.269.845 14.082.633 66.753.300.113
1 Pengembangan 10 LUPM Cabai
958.881.400 570.802.000 363.876 6.170.512.750
1 Pegembangan 11 LUPM BM
1.103.981.414 537.922.350 400.179 6.282.601.065
EVALUASI KINERJA LUPM TAHUN 2018
Tahap
Jumlah
LUPM/
GAPOKTAN
Total Kinerja
Modal
Akhir (Rp)
Kiriman
TTI (Kg)
Nilai (Rp)
Stok Barang
GKG (kg) Nilai (Rp) Beras (kg) Nilai (Rp)
Penum
buhan
76 LUPM
Beras 3.607.980
30.287.698.
090
292.817
1.650.791.
948
79.800
678.300.
000
32.616.790
.038
Pengem
bangan
49 LUPM
Beras 2.281.593
19.495.227.
140
127.274
721.584.6
00
24.896
195.345.
675
20.412.157
.415
Pembina
an
34 LUPM
Beras 1.627.703
13.734.213.
600
66.061
411.443.9
00
8.952
102.622.
500
14.248.280
.000
Jumlah
159 LUPM
Beras 7.517.276
63.517.138.
830
486.152
2.783.820.
448
113.648
976.268.
175
67.277.227
.453
Pengem
bangan
10 LUPM
Cabai 363.858
6.225.179.7
50
- -
-
-
6.225.179.
750
Pengem
bangan
11 LUPM BM
398.064
6.235.748.0
65
- - 2.115
48.645.0
00
6.284.393.
065
• Jumlah LUPM Tahun 2018:
- LUPM Beras 159 Gapoktan
- LUPM Cabai 10 Gapoktan
- LUPM Bawang Merah 11 Gapoktan
• Pasokan beras segar TTI dari LUPM tahun 2018
sebanyak 7.517.276 Kg, terdistribusikan ke 850
TTI dan Pasar Tani
• Nilai stabilisasi harga melalui beras TTI
Rp. 63.517.138.830
• Jumlah keuntungan yang beredar khusus melalui
TTIC dan Pasar Tani Rp. 14.511.800
• Rata2 LUPM melakukan putaran modal 4 – 5 kali
dalam setahun.
MODEL RANTAI PASOK KEGIATAN PUPM TAHUN 2019
Skema Koordinasi Kegiatan PUPM Melalui Aplikasi E-Commerce
Toko Tani Indonesia
PEMANFAATAN BANPER PUPM T
A H A P P E N U M B U H A NT A H
U N 2 0 1 9
BANPERPU
PM
2019
Rp160juta
HUSKER ATAU RICE
POLISHER*)
RP
.100JU
T
A
RP. 60JUTA
cash of work (HOK) (tenaga kerja untuk bongkar
muat, pengemasan, sortasi, tenaga penggiling dan
lain-lain)
plastik kemasan
biaya transportasi

*) apabila masih terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk pembelian sealer/timbangan/alat jahit kemasan
bahan bakar penggilingan
PEMANFAATAN DANA
OPERASIONAL LUPMCABAI
DAN BAWANG MERAH TAHAP
PEMBINAAN TAHUN 2019
DANA OPERASIONAL
dinyatakan habis
Dimanfaatkan :
Kemasan dan Transportasi
ke TTI
Untuk LUPM yang telah memasok
TTI/TTIC minimal 60 ton (Jabar,
Jateng, Jatim, dan NTB)
a. Memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Walikota/Camat/Lurah/Kepala Desa)
b. Memiliki AD/ART dan struktur organisasi;
c. Terdaftar dalam database Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian
(SIMLUHTAN);
c. Memiliki Gudang penyimpanan komoditas pangan;
d. Memiliki RMU;
e. membutuhkan husker atau rice polisher;
f. Berpengalaman dalam usaha perberasan;
g. Memiliki mitra dan jejaring mitra dan pemasaran;
h. Tidak diperkenankan menjadi TTI atau mempunyai pengelolaan manajemen yang
sama
dengan TTI;
i. Sanggup memasok beras ke TTI/TTIC secara berkelanjutan :
• Khusus Provinsi Jabar dan Banten minimal 50 ton dengan rincian: sebesar 30
ton ke JABODETABEK dan 20 ton ke wilayahnya.
• Selain Prov Jabar dan Banten minimal 50 ton di wilayahnya.
h. Sanggup memasok beras ke TTI melalui aplikasi e-commerce Toko Tani Indonesia
(khusus untuk Provinsi Sumut, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY,
Bali , NTB, dan Sulsel);
KRITERIA LUPM
TAHAP PENUMBUHAN
(2019)
1) tidak mengalami pengurangan/penurunan modal yang diterima
pada tahun 2018;
2) untuk LUPM beras, telah memasok beras ke TTI/TTIC minimal 25
ton tahun 2018;
3) melakukan penjualan produk pangan dengan harga yang sesuai
dengan ketentuan;
4) melaksanakan administrasi pembukuan, pelaporan dengan tertib
dan menyimpan bukti-bukti transaksi.
5) LUPM yang tidak memenuhi syarat masuk Tahap Pengembangan,
masih mempunyai kewajiban untuk memasok beras ke TTI minimal
5 ton per tahun dengan harga jual yang ditetapkan dan melakukan
penjualan beras medium secara komersial dengan harga dibawah
HET.
KRITERIA LUPM
TAHAP PENGEMBANGAN
(2018)
1) Untuk LUPM beras, telah memasok komoditas pangan ke
TTI/TTIC minimal 25 ton beras pada pelaksanaan tahun
2018;
2) untuk LUPM cabai, telah memasok cabai ke TTI/TTIC
minimal 5 ton;
3) untuk LUPM bawang merah, telah memasok bawang merah
ke TTI/TTIC minimal 6 ton;
4) melakukan penjualan produk pangan dengan harga yang
sesuai dengan ketentuan;
5) melaksanakan administrasi pembukuan, pelaporan dengan
tertib dan menyimpan bukti-bukti transaksi.
KRITERIA LUPM
TAHAP PEMBINAAN
(2017)
1) berlokasi di ibukota provinsi, kabupaten/kota wilayah konsumen yang
mengalami ketidakstabilan harga pangan;
2) berlokasi strategis yang memudahkan untuk menerima akses pasokan
dan
menyalurkan kepada konsumen;
3) lokasi TTI tidak diperkenankan di wilayah sekitar LUPM;
4) merupakan pedagang pangan atau lembaga lain yang bergerak dalam
pemasaran pangan;
5) memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa dengan jangka waktu
minimal sampai akhir Tahun 2019;
6) memiliki SIUP/SITU/NPWP/UD/surat ijin atau keterangan usaha dari
desa/kelurahan atau instansi terkait lainnya;
7) sanggup menerima dan menjaga produk pangan yang dipasok dan
menjual dengan harga sesuai ketentuan yang ditetapkan.
8) Tidak memiliki manajemen yang sama dengan LUPM
KRITERIA
TOKO TANI
INDONESIA
1 ORANG
 Memantau harga pangan grosir dan
eceran di pasar utama
 Tahun 2018: Melaporkan DATA HARIAN
 Tahun 2019: Melaporkan DATA HARIAN
ENUMERAT
OR
Provinsi
Kabupaten/
Kota
99 ORANG
 Memantau harga dan/atau pasokan pangan
produsen dan pedagang (grosir & eceran);
 Tahun 2018: Melaporkan DATA MINGGUAN
 Tahun 2019: Melaporkan DATA HARIAN
5
ECERAN
GROSIR
PRODUSEN
1. Gabah (GKP, GKG)
2. Beras (Medium,
Premium)
3. Jagung pipilan kering
4. Kedelai biji kering
5. Bawang merah
6. Cabai merah keriting
7. Cabai Rawit Merah
1. Beras (Premium,
Medium, Termurah)
2. Jagung pipilan kering
3. Kedelai biji kering
4. Bawang Merah
5. Cabai Merah Keriting
6. Cabai Rawit Merah
7. Gula Pasir Lokal
8. Daging Ayam Ras
9. Telur Ayam Ras
10. Daging Sapi murni
11. Sapi Hidup
12. Bawang Putih Honan
(Bonggol)
13. Bawang Putih Kating
1. Beras (Premium,
Medium, Termurah)
2. Jagung pipilan kering
3. Kedelai biji kering
4. Bawang Merah
5. Cabai Merah Keriting
6. Gula Pasir Lokal
7. Daging Ayam Ras
8. Telur Ayam Ras
9. Daging Sapi murni
10. Minyak Goreng
11. Tepung Terigu
12. Cabai Rawit Merah
13. Bawang Putih Honan
(Bonggol)
14. Bawang Putih Kating
KOMODITAS PANGAN YANG DIPANTAU
TEKNIK PENGIRIMAN LAPORAN 2019
SMS
CENTER
(2106)
WEBSITE
(panelhargabkp.pertanian.go.id)
ANDROID
(panelhargabkp)
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah
Tujuan :
Menjaga ketersediaan pangan untuk membantu masyarakat jika sewaktu-
waktu terjadi keadaan darurat pangan, misalnya : bencana alam, rawan
pangan akibat puso, gejolak harga, kelangkaan pangan  sehingga
kebutuhan pangan bagi masyarakat selalu terjamin;
Sasaran/penerima manfaat
- Masyarakat yang mengalami rawan pangan transien yang
dikarenakan adanya bencana alam, gejolak harga, kemiskinan.
26
Kelembagaan :
- Lumbung pangan memiliki nama kelompok, dan alamat yang jelas;
- Memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan
masih aktif hingga saat ini).
- Mempunyai atau bersedia menyusun tata kelola yang dituangkan
dalam AD/ART;
- Bersedia membuat administrasi pembukuan yang rapi dan teratur;
- Bersedia mengelola (menyimpan dan menyalurkan) Cadangan
Pangan ke anggota;
- Bersedia untuk mengirimkan laporan secara berkala.
Fisik :
-Sudah mempunyai tempat untuk menyiman cadangan pangan
(permanen atau semi permanen)
Usaha :
-Pengelolaan Cad. Pangan (simpan pinjam gabah)
-Sudah memiliki modal cadangan pangan.
KRITERIA LUMBUNG PANGAN
TAHUN 2019  APBD
27
No Kabupaten APBD I APBN
1 Purbalingga 2 1
2 Kebumen 3 6
3 Purworejo 2 4
4 Wonogiri 3 4
5 Karanganyar 2 -
6 Sragen 3 5
7 Blora 3 2
8 Jepara 2 5
9 Demak 2 -
10 Magelang 2 -
11 Pekalongan 3 2
12 Pemalang 3 4
13 Banyumas 2 -
14 Klaten 2 3
15 Sukoharjo 2 -
16 Boyolali 2 4
17 Temanggung 2 2
18 Cilacap - 3
19 Grobogan - 2
20 Pati - 5
21 Batang - 1
22 Brebes - 5
Jumlah 40 58
LOKASI
LPM Th.
2019
TUJUAN PENGEMBANGAN LPM TAHUN 2019
Meningkatkan modal kelompok
melalui pengembangan usaha
ekonomi produktif di bidang
pangan
Meningkatkan volume cadangan
pangan kelompok untuk menjamin
akses dan kecukupan pangan bagi
anggotanya; dan
PENGEMBANGAN LPM TA 2019
Impact
a.Tercukupinya kebutuhan pangan
anggota kelompok sepanjang waktu
b.Meningkatnya pendapatan anggota
kelompok LPM
Benefit
a.Terbangunnya pengelolaan
cadangan pangan masyarakat yang
mandiri dan berkelanjutan:
b.Terbangunnya usaha ekonomi
produktif kelompok yang berkelanjutan
Outcome
a.Tersedianya dan berkembangnya
cadangan pangan milik kelompok secara
berkelanjutan;
b.Meningkatnya modal usaha kelompok
melalui kegiatan usaha ekonomi
produktif di bidang pangan
Koordinasi dan Sinergi Lintas
Sektor Lingkup Pusat dan Daerah
Kelompok
LPM
Output
a.Tersalurnya dan termanfaatkan nya
Dana Bantuan Pemerintah;
b.Terlaksananya penyediaan cadangan
dan kegiatan usaha ekonomi produktif
kelompok LPM
Banper
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelembagaan
LPM
Cadangan
Pangan
Volume cadangan
pangan yang
memadai bagi
anggota
Usaha Produktif
•Pembelian-
Penjulan
•Tunda Jual
•Usaha ekonomi
produktif lainnya di
bidang pangan
SUBSISTEM PENUNJANG
INPUT
 Potensi Pangan
 SDM
 Modal
KOMODITAS CADANGAN PANGAN YANG
DIKELOLA MELALUI BANPER LPM TA 2019
3
1
Gabah
dan/at
au
Beras
Gabah dan/atau
Beras dan/atau
Pangan Pokok
lainnya
(Jagung, Sagu,
dll)
9
WILAYAH SENTRA PRODUKSI PADI WILAYAH NON SENTRA
PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH 60 JUTA RUPIAH
Rp. 24 Jt
Pengelolaan
Cadangan Pangan Kelompok
MINIMAL 40% CADANGAN PANGAN
TERSEDIA SETIAP SAAT DI GUDANG LPM
 PRINSIP PERPUTARAN STOK
 MENJAGA KUALITAS
Rp. 36 Jt
Pengembangan Usaha Ekonomi
Produktif Kelompok di Bidang Pangan
PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
• USAHA PENJUALAN-PEMBELIAN
• SISTEM TUNDA JUAL
• LAINNYA (Contoh: Menjalin kerjasama
sebagai supplier BPNT)
CADANGAN PANGAN KELOMPOK PENINGKATAN MODAL KELOMPOK
PERPUTARAN
STOK
1.Verifikasi
Verifikasi dilakukan oleh provinsi bersama kabupaten
2.Penetapan Kelompok
Penetapan kelompok ditetapkan dengan Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA di provinsi.
3.Penetapan Pendamping
Penetapan pendamping ditetapkan dengan Keputusan PPK provinsi dan
disahkan oleh KPA di provinsi.
4.Sosialisasi
Sosialisasi kegiatan kepada kelompok sasaran dilakukan oleh provinsi dengan melibatkan aparat
kabupaten.
5.Pemberdayaan Kelompok
- Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan
masyarakat dengan melibatkan peran aktif seluruh anggota kelompok agar kelompok memiliki
kemampuan dalam menemukenali kemampuan dan potensi yang dimiliki.
6.Pelatihan
- Pelatihan kelompok LPM dilakukan oleh Provinsi
PELAKSANAAN KEGIATAN
Kriteria Penerima Manfaat Kriteria Pendamping
1 Kelompok LPM mendapatkan pembangunan fisik
LPM melalui alokasi DAK Tahun 2016 atau DAK
tahun sebelumnya dan belum pernah
mendapatkan pengisian cadangan pangan melalui
APBN serta dengan fisik lumbung dalam keadaan
masih layak guna.
1 Penyuluhan Pertanian
Lapangan/Tenaga Honorer
yang mempunyai wilayah
kerja berada di lokasi LPM
2 Kelompok memiliki organisasi kepengurusan
(Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang masih aktif.
3 Memiliki rekening Bank Pemerintah atas nama
kelompok.
4 Kelompok telah memiliki atuaran dan sanksi
secara tertulis yang dituangkan dalam AD/ART.
2 Berdomisili dekat dengan
lokasi pelaksana LPM atau
desa sekitarnya
5 Memiliki anggota minimal 20 orang, dengan
kegiatan yang aktif
6 Sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluhan
pertanian (Simluhtan)
KRITERIA PENERIMA MANFAAT DAN PENDAMPING
Merencanakan
Pengadaan dan
Pengelolaan
Cadangan Pangan
Menghitung
Kebutuhan Cadangan
Pangan Kelompok
Menyusun Rencana
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Produktif Kelompok
di Bidang Pangan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Kelompok
Perencanaan oleh Kelompok Penerima Manfaat disertai Saran/ Masukan dari Pendamping
MEKANISME PENCAIRAN DANA BANPER
3
KPP
N
BANK
TERDEK
AT
Pembukaan
nomor
rekening
Pencairan
dana
Verifikasi RUK
oleh provinsi
KPA SPM-
LS
SP2
D
Penyusunan
RUK
Didampingi petugas
provinsi dan
kabupaten
Kelompo
k
Sasaran
1
2
4
Mekanisme mengacu pada Permentan 51/2018
tentang Pedoman Pengelolaan Banper Kementan TA
2019
Dalam peningkatan kinerja dan mendukung percepatan serapan anggaran
 pencairan dana Banper harus dilakukan secepatnya dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang berlaku
TITIK KRITIS PELAKSANAAN KEGIATAN
Sosialisasi
kegiatan oleh pusat
dan daerah
2
Identifikasi,
Seleksi & Verifikasi
calon LPM &
Pendamping
Transfer Dana
Banper ke rekening
kelompok
Pencairan Dana
Banper oleh
Kelompok
Pemanfaatan Dana
Banper
Pengelolaan
cadangan pangan
7
Pelaksanaan
usaha ekonomi
produktif di
bidang pangan
8
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
9
Pengembalian
sisa dana banper
ke kas negara
1 3
4
5
6
PaparanKegiatanBidangDCPSOKKendal06Feb2019.ppt

More Related Content

Similar to PaparanKegiatanBidangDCPSOKKendal06Feb2019.ppt

Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfPemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfYunantoPujiKartiko
 
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.pptRTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.pptAndrewWeb1
 
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...Muhammad Sirod
 
221102_Bahan_KuliahUmum_Mentan_Univ BRAWIJAYA_1.pdf
221102_Bahan_KuliahUmum_Mentan_Univ BRAWIJAYA_1.pdf221102_Bahan_KuliahUmum_Mentan_Univ BRAWIJAYA_1.pdf
221102_Bahan_KuliahUmum_Mentan_Univ BRAWIJAYA_1.pdfconan70
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Setiono Winardi
 
BKKfdfdgfgfggfhgfffffffffffffffffffffBN (1).ppt
BKKfdfdgfgfggfhgfffffffffffffffffffffBN (1).pptBKKfdfdgfgfggfhgfffffffffffffffffffffBN (1).ppt
BKKfdfdgfgfggfhgfffffffffffffffffffffBN (1).pptleni narulita
 
Administrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PMT lokal.pdf
Administrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PMT lokal.pdfAdministrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PMT lokal.pdf
Administrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PMT lokal.pdfImoelzAdhy
 
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdf
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan  Sawit - 5 Des 2023.pdfkebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan  Sawit - 5 Des 2023.pdf
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdfadhinugroho60
 
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah RiauReview Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah RiauDahlan Tampubolon
 
2. paparan gub musrenbang 2018
2. paparan gub musrenbang 20182. paparan gub musrenbang 2018
2. paparan gub musrenbang 2018Sitti Marhamah
 
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingSosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingheru saputra
 
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023GraitaPurwitasari
 
Laporan Pembinaan Kelembagaan Petani Tahun 2015
Laporan Pembinaan Kelembagaan Petani Tahun 2015Laporan Pembinaan Kelembagaan Petani Tahun 2015
Laporan Pembinaan Kelembagaan Petani Tahun 2015ignasius dh purba
 
B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptx
B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptxB_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptx
B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptxAbdulRasyid379316
 

Similar to PaparanKegiatanBidangDCPSOKKendal06Feb2019.ppt (20)

Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfPemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
 
ExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdfExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdf
 
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.pptRTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
 
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
Economic Outlook: Indonesia in 2019 “Ekonomi Global, Konsumsi, Investasi dan ...
 
221102_Bahan_KuliahUmum_Mentan_Univ BRAWIJAYA_1.pdf
221102_Bahan_KuliahUmum_Mentan_Univ BRAWIJAYA_1.pdf221102_Bahan_KuliahUmum_Mentan_Univ BRAWIJAYA_1.pdf
221102_Bahan_KuliahUmum_Mentan_Univ BRAWIJAYA_1.pdf
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
 
BKKBN.ppt
BKKBN.pptBKKBN.ppt
BKKBN.ppt
 
BKKBN.ppt
BKKBN.pptBKKBN.ppt
BKKBN.ppt
 
BKKfdfdgfgfggfhgfffffffffffffffffffffBN (1).ppt
BKKfdfdgfgfggfhgfffffffffffffffffffffBN (1).pptBKKfdfdgfgfggfhgfffffffffffffffffffffBN (1).ppt
BKKfdfdgfgfggfhgfffffffffffffffffffffBN (1).ppt
 
BPNT
BPNTBPNT
BPNT
 
Administrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PMT lokal.pdf
Administrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PMT lokal.pdfAdministrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PMT lokal.pdf
Administrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PMT lokal.pdf
 
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdf
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan  Sawit - 5 Des 2023.pdfkebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan  Sawit - 5 Des 2023.pdf
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdf
 
1. penyuluhan riset balitbangtan-2018-juli 24
1. penyuluhan riset balitbangtan-2018-juli 241. penyuluhan riset balitbangtan-2018-juli 24
1. penyuluhan riset balitbangtan-2018-juli 24
 
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah RiauReview Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
Review Ekonomi Riau Terkini, Regional Economist Kemenkeu Wilayah Riau
 
PERKEBUNAN COKELAT INDONESIA.pdf
PERKEBUNAN COKELAT INDONESIA.pdfPERKEBUNAN COKELAT INDONESIA.pdf
PERKEBUNAN COKELAT INDONESIA.pdf
 
2. paparan gub musrenbang 2018
2. paparan gub musrenbang 20182. paparan gub musrenbang 2018
2. paparan gub musrenbang 2018
 
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingSosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
 
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
 
Laporan Pembinaan Kelembagaan Petani Tahun 2015
Laporan Pembinaan Kelembagaan Petani Tahun 2015Laporan Pembinaan Kelembagaan Petani Tahun 2015
Laporan Pembinaan Kelembagaan Petani Tahun 2015
 
B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptx
B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptxB_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptx
B_Paparan_Kapusrenaker_2019.pptx
 

Recently uploaded

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (14)

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

PaparanKegiatanBidangDCPSOKKendal06Feb2019.ppt

  • 2. BIDANG DCP • 13 PNS • 3 non PNS MAN Per Gub 24/2018 MATERIAL • APBD : 6.325.000.000 • APBN : 24.486.000.000 MONEY TUGAS POKOK DAN FUNGSI
  • 3. Kegiatan Provinsi Kab/Kota Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat 252.500 (6,2 %) 3.820.600 (93,8%) 4.073.100 Layanan Stabilitasi Harga Komoditas Pangan Strategis di tk Prod dan konsumen 259.600 (21,45%) 950.400 (78,55%) 1.210.000 Lembaga Distribusi Pangan yang dibina 547.000 (2,85%) 18.655.900 (97,15%) 19.202.900 Jumlah 1.059.100 (4,33%) 23.426.900 (95,67%) 24.486.000 APBN 2019 dalam Rp. 1.000,-
  • 4. Uraian Prov Masyarakat Jumlah Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat 459.700 (14,45%) 2.721.800 (85,55%) 3.181.500 Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan 330.000 (36,9%) 563.500 (63,1%) 893.500 Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan LDPM dan Peningkatan Akses Pangan 1.282.600 (57%) 967.400 (43%) 2.250.000 Jumlah 2.072.300 (32,76%) 4.252.700 (67,24%) 6.325.000 APBD 2019 dalam Rp. 1.000,-
  • 5. PETA LOKASI KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Keterangan : : Panel harga pangan (35 kab/kota) : LPM APBN (58 LPM di 17 kab) : LPM APBD (40 LPM di 17 kab) : Tunda Jual (30 kab/kota) : PUPM 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 3 5 6 3 4 5 6 7 11 7 5 8 5 7 8 7 7 5 4 8 7 5 9 10 6 1 1 11
  • 6. KEGIATAN 2019 1. Fasilitasi GKG utk LDPM (tunda jual) 2. Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan kegiatan : Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan 3. Bimbingan teknis 4. Promosi/Pameran Produk Pangan 5. PUPM 6. Panel Harga Pangan / Coaching Enumerator 7. Pasar murah 8. Stabilisasi Harga Pangan 9. Fasilitasi TTIC, LPM, CPP 10. Pengelolaan CPP
  • 7. 7 No KABUPATEN/ KOTA KEC DESA NAMA GAPOKTAN 1 Cilacap Kedungreja Bangunreja Bangunreja 2 Banyumas Ajibarang Pandansari Handayani 3 Purbalingga Kalokondang Penolih Mekartani 4 Banjarnegara Banjarmangu Rejasari Rejowinangun 5 Wonosobo Kalibawang Dempel Sumber Rejeki 6 Wonosobo Sapuran Ngadisalam Setiyo Tuhu 7 Temanggung Wonoboyo Semen Sidodadi 8 Magelang Grabag Kartoharjo Mulia Makmur 9 Purworejo Kutoarjo Majir Sido Mukti 10 Kebumen Buluspesantren Indrosari Jaya Lestari 11 Kota Magelang Cacaban Barat Kl. Cacaban Agung Tuk Sari 12 Boyolali Boyolali Mudal Rejeki Mulyo 13 Klaten Polanharjo Kranggan Sari Tani 14 Sukoharjo Mojolaban Laban Sedyo Manunggal 15 Sukoharjo Tawangsari Pojok Tani Makmur 16 Wonogiri Ngadirojo Ngadirojo Kidul Mekar 17 Wonogiri Selogiri Kepatihan Subur Makmur
  • 8. 8 No KABUPATEN/ KOTA KEC DESA NAMA GAPOKTAN 18 Karanganyar Jumapolo Lemahbang Gemah Ripah 19 Sragen Karangmalang Saradan Gemregah 20 Grobogan Gubug Mlilir Ngudi Rejeki 21 Demak Demak Karang Mlati Langgeng Mlati 22 Semarang Tengaran Tegalwaton Manunggal Lestari 23 Kendal Gemuh Triharjo Tri Makmur 24 Blora Cepu Cabeyan Tani Kamur 25 Rembang Sluke Langgar Jati Makmur 26 Pati Tayu Margo Mulyo Rukun Mulyo 27 Kudus Jati Tanjung Karang Tanjung Karang 28 Jepara Bangsri Jerukwangi Margo Mulyo 29 Jepara Batealit Pekalongan Mulyo Tani 30 Batang Pacalungan Randu Maju Makmur 31 Pekalongan Sragi Mrican Timbul Makmur 32 Pemalang Petarukan Kendalrejo Mulyorejo 33 Tegal Adiwerna Penarukan Karya Tani 34 Brebes Tanjung Mundu Mandiri 35 Brebes Banjarharjo Cikuya Harapan Maju
  • 9. TUJUAN KEGIATAN PUPM TUJUAN DAN SASARAN menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani; mendukungstabilisasipasokan dan harga; dan memberikan kemudahan akses konsumen/ masyarakat terhadap bahan pangan pokokdan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar 1 2 3
  • 10. No Kabupaten/Kota Jumlah LUPM (Gapoktan) Jumlah Penumbuhan Pengembangan Pembinaan 1 Brebes 2 3 6 11 2 Tegal 2 2 3 7 3 Kota Tegal 1 1 4 Pemalang 2 2 2 6 5 Pekalongan 2 2 1 5 6 Batang 1 2 1 4 7 Semarang 1 2 3 8 Kota Semarang 1 1 2 9 Kendal 1 1 1 3 10 Demak 2 4 2 6 11 Grobogan 2 1 2 5 12 Jepara 2 2 1 5 13 Pati 1 3 2 6 14 Kudus 1 2 2 5 15 Rembang 1 2 1 4 16 Blora 2 2 1 5 17 Cilacap 2 3 2 7 18 Banyumas 2 3 2 7 19 Purbalingga 2 2 4 8 20 Banjarnegara 2 3 2 7 21 Magelang 2 3 6 11 22 Kota Magelang 1 1 23 Temanggung 1 2 2 5 24 Wonosobo 1 4 3 8 25 Purworejo 2 2 1 5 26 Kebumen 2 3 2 7 27 Sukoharjo 1 2 2 5 28 Boyolali 1 4 1 6 29 Karanganyar 2 3 2 7 30 Klaten 2 3 4 9 31 Sragen 2 3 3 8 32 Wonogiri 2 4 4 10 jumlah 50 76 65 191 LOKASI PUPM
  • 11. No Tahap Jumlah LUPM/ GAPOKTAN Dana Modal (Rp) Dana Operasional (Rp) Jumlah Pembelian GKG (Kg) Nilai (Rp) 1 Penumbuhan 76 LUPM Beras 7.600.000.000 4.548.372.295 6.799.638 32.253.584.043 2 Pengembangan 49 LUPM Beras 3.899.523.780 2.922.897.550 4.311.426 20.159.119.530 3 Pembinaan 34 LUPM Beras 2.558.903.466 2.040.000.000 2.971.569 14.340.596.540 Jumlah 159 LUPM Beras 14.058.427.246 9.511.269.845 14.082.633 66.753.300.113 1 Pengembangan 10 LUPM Cabai 958.881.400 570.802.000 363.876 6.170.512.750 1 Pegembangan 11 LUPM BM 1.103.981.414 537.922.350 400.179 6.282.601.065 EVALUASI KINERJA LUPM TAHUN 2018
  • 12. Tahap Jumlah LUPM/ GAPOKTAN Total Kinerja Modal Akhir (Rp) Kiriman TTI (Kg) Nilai (Rp) Stok Barang GKG (kg) Nilai (Rp) Beras (kg) Nilai (Rp) Penum buhan 76 LUPM Beras 3.607.980 30.287.698. 090 292.817 1.650.791. 948 79.800 678.300. 000 32.616.790 .038 Pengem bangan 49 LUPM Beras 2.281.593 19.495.227. 140 127.274 721.584.6 00 24.896 195.345. 675 20.412.157 .415 Pembina an 34 LUPM Beras 1.627.703 13.734.213. 600 66.061 411.443.9 00 8.952 102.622. 500 14.248.280 .000 Jumlah 159 LUPM Beras 7.517.276 63.517.138. 830 486.152 2.783.820. 448 113.648 976.268. 175 67.277.227 .453 Pengem bangan 10 LUPM Cabai 363.858 6.225.179.7 50 - - - - 6.225.179. 750 Pengem bangan 11 LUPM BM 398.064 6.235.748.0 65 - - 2.115 48.645.0 00 6.284.393. 065
  • 13. • Jumlah LUPM Tahun 2018: - LUPM Beras 159 Gapoktan - LUPM Cabai 10 Gapoktan - LUPM Bawang Merah 11 Gapoktan • Pasokan beras segar TTI dari LUPM tahun 2018 sebanyak 7.517.276 Kg, terdistribusikan ke 850 TTI dan Pasar Tani • Nilai stabilisasi harga melalui beras TTI Rp. 63.517.138.830 • Jumlah keuntungan yang beredar khusus melalui TTIC dan Pasar Tani Rp. 14.511.800 • Rata2 LUPM melakukan putaran modal 4 – 5 kali dalam setahun.
  • 14. MODEL RANTAI PASOK KEGIATAN PUPM TAHUN 2019
  • 15. Skema Koordinasi Kegiatan PUPM Melalui Aplikasi E-Commerce Toko Tani Indonesia
  • 16. PEMANFAATAN BANPER PUPM T A H A P P E N U M B U H A NT A H U N 2 0 1 9 BANPERPU PM 2019 Rp160juta HUSKER ATAU RICE POLISHER*) RP .100JU T A RP. 60JUTA cash of work (HOK) (tenaga kerja untuk bongkar muat, pengemasan, sortasi, tenaga penggiling dan lain-lain) plastik kemasan biaya transportasi  *) apabila masih terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk pembelian sealer/timbangan/alat jahit kemasan bahan bakar penggilingan
  • 17. PEMANFAATAN DANA OPERASIONAL LUPMCABAI DAN BAWANG MERAH TAHAP PEMBINAAN TAHUN 2019 DANA OPERASIONAL dinyatakan habis Dimanfaatkan : Kemasan dan Transportasi ke TTI Untuk LUPM yang telah memasok TTI/TTIC minimal 60 ton (Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB)
  • 18. a. Memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Walikota/Camat/Lurah/Kepala Desa) b. Memiliki AD/ART dan struktur organisasi; c. Terdaftar dalam database Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN); c. Memiliki Gudang penyimpanan komoditas pangan; d. Memiliki RMU; e. membutuhkan husker atau rice polisher; f. Berpengalaman dalam usaha perberasan; g. Memiliki mitra dan jejaring mitra dan pemasaran; h. Tidak diperkenankan menjadi TTI atau mempunyai pengelolaan manajemen yang sama dengan TTI; i. Sanggup memasok beras ke TTI/TTIC secara berkelanjutan : • Khusus Provinsi Jabar dan Banten minimal 50 ton dengan rincian: sebesar 30 ton ke JABODETABEK dan 20 ton ke wilayahnya. • Selain Prov Jabar dan Banten minimal 50 ton di wilayahnya. h. Sanggup memasok beras ke TTI melalui aplikasi e-commerce Toko Tani Indonesia (khusus untuk Provinsi Sumut, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Bali , NTB, dan Sulsel); KRITERIA LUPM TAHAP PENUMBUHAN (2019)
  • 19. 1) tidak mengalami pengurangan/penurunan modal yang diterima pada tahun 2018; 2) untuk LUPM beras, telah memasok beras ke TTI/TTIC minimal 25 ton tahun 2018; 3) melakukan penjualan produk pangan dengan harga yang sesuai dengan ketentuan; 4) melaksanakan administrasi pembukuan, pelaporan dengan tertib dan menyimpan bukti-bukti transaksi. 5) LUPM yang tidak memenuhi syarat masuk Tahap Pengembangan, masih mempunyai kewajiban untuk memasok beras ke TTI minimal 5 ton per tahun dengan harga jual yang ditetapkan dan melakukan penjualan beras medium secara komersial dengan harga dibawah HET. KRITERIA LUPM TAHAP PENGEMBANGAN (2018)
  • 20. 1) Untuk LUPM beras, telah memasok komoditas pangan ke TTI/TTIC minimal 25 ton beras pada pelaksanaan tahun 2018; 2) untuk LUPM cabai, telah memasok cabai ke TTI/TTIC minimal 5 ton; 3) untuk LUPM bawang merah, telah memasok bawang merah ke TTI/TTIC minimal 6 ton; 4) melakukan penjualan produk pangan dengan harga yang sesuai dengan ketentuan; 5) melaksanakan administrasi pembukuan, pelaporan dengan tertib dan menyimpan bukti-bukti transaksi. KRITERIA LUPM TAHAP PEMBINAAN (2017)
  • 21. 1) berlokasi di ibukota provinsi, kabupaten/kota wilayah konsumen yang mengalami ketidakstabilan harga pangan; 2) berlokasi strategis yang memudahkan untuk menerima akses pasokan dan menyalurkan kepada konsumen; 3) lokasi TTI tidak diperkenankan di wilayah sekitar LUPM; 4) merupakan pedagang pangan atau lembaga lain yang bergerak dalam pemasaran pangan; 5) memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa dengan jangka waktu minimal sampai akhir Tahun 2019; 6) memiliki SIUP/SITU/NPWP/UD/surat ijin atau keterangan usaha dari desa/kelurahan atau instansi terkait lainnya; 7) sanggup menerima dan menjaga produk pangan yang dipasok dan menjual dengan harga sesuai ketentuan yang ditetapkan. 8) Tidak memiliki manajemen yang sama dengan LUPM KRITERIA TOKO TANI INDONESIA
  • 22. 1 ORANG  Memantau harga pangan grosir dan eceran di pasar utama  Tahun 2018: Melaporkan DATA HARIAN  Tahun 2019: Melaporkan DATA HARIAN ENUMERAT OR Provinsi Kabupaten/ Kota 99 ORANG  Memantau harga dan/atau pasokan pangan produsen dan pedagang (grosir & eceran);  Tahun 2018: Melaporkan DATA MINGGUAN  Tahun 2019: Melaporkan DATA HARIAN 5
  • 23. ECERAN GROSIR PRODUSEN 1. Gabah (GKP, GKG) 2. Beras (Medium, Premium) 3. Jagung pipilan kering 4. Kedelai biji kering 5. Bawang merah 6. Cabai merah keriting 7. Cabai Rawit Merah 1. Beras (Premium, Medium, Termurah) 2. Jagung pipilan kering 3. Kedelai biji kering 4. Bawang Merah 5. Cabai Merah Keriting 6. Cabai Rawit Merah 7. Gula Pasir Lokal 8. Daging Ayam Ras 9. Telur Ayam Ras 10. Daging Sapi murni 11. Sapi Hidup 12. Bawang Putih Honan (Bonggol) 13. Bawang Putih Kating 1. Beras (Premium, Medium, Termurah) 2. Jagung pipilan kering 3. Kedelai biji kering 4. Bawang Merah 5. Cabai Merah Keriting 6. Gula Pasir Lokal 7. Daging Ayam Ras 8. Telur Ayam Ras 9. Daging Sapi murni 10. Minyak Goreng 11. Tepung Terigu 12. Cabai Rawit Merah 13. Bawang Putih Honan (Bonggol) 14. Bawang Putih Kating KOMODITAS PANGAN YANG DIPANTAU
  • 24. TEKNIK PENGIRIMAN LAPORAN 2019 SMS CENTER (2106) WEBSITE (panelhargabkp.pertanian.go.id) ANDROID (panelhargabkp)
  • 25. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tujuan : Menjaga ketersediaan pangan untuk membantu masyarakat jika sewaktu- waktu terjadi keadaan darurat pangan, misalnya : bencana alam, rawan pangan akibat puso, gejolak harga, kelangkaan pangan  sehingga kebutuhan pangan bagi masyarakat selalu terjamin; Sasaran/penerima manfaat - Masyarakat yang mengalami rawan pangan transien yang dikarenakan adanya bencana alam, gejolak harga, kemiskinan.
  • 26. 26 Kelembagaan : - Lumbung pangan memiliki nama kelompok, dan alamat yang jelas; - Memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan masih aktif hingga saat ini). - Mempunyai atau bersedia menyusun tata kelola yang dituangkan dalam AD/ART; - Bersedia membuat administrasi pembukuan yang rapi dan teratur; - Bersedia mengelola (menyimpan dan menyalurkan) Cadangan Pangan ke anggota; - Bersedia untuk mengirimkan laporan secara berkala. Fisik : -Sudah mempunyai tempat untuk menyiman cadangan pangan (permanen atau semi permanen) Usaha : -Pengelolaan Cad. Pangan (simpan pinjam gabah) -Sudah memiliki modal cadangan pangan. KRITERIA LUMBUNG PANGAN TAHUN 2019  APBD
  • 27. 27 No Kabupaten APBD I APBN 1 Purbalingga 2 1 2 Kebumen 3 6 3 Purworejo 2 4 4 Wonogiri 3 4 5 Karanganyar 2 - 6 Sragen 3 5 7 Blora 3 2 8 Jepara 2 5 9 Demak 2 - 10 Magelang 2 - 11 Pekalongan 3 2 12 Pemalang 3 4 13 Banyumas 2 - 14 Klaten 2 3 15 Sukoharjo 2 - 16 Boyolali 2 4 17 Temanggung 2 2 18 Cilacap - 3 19 Grobogan - 2 20 Pati - 5 21 Batang - 1 22 Brebes - 5 Jumlah 40 58 LOKASI LPM Th. 2019
  • 28. TUJUAN PENGEMBANGAN LPM TAHUN 2019 Meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan Meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya; dan
  • 30. Impact a.Tercukupinya kebutuhan pangan anggota kelompok sepanjang waktu b.Meningkatnya pendapatan anggota kelompok LPM Benefit a.Terbangunnya pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan: b.Terbangunnya usaha ekonomi produktif kelompok yang berkelanjutan Outcome a.Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan; b.Meningkatnya modal usaha kelompok melalui kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor Lingkup Pusat dan Daerah Kelompok LPM Output a.Tersalurnya dan termanfaatkan nya Dana Bantuan Pemerintah; b.Terlaksananya penyediaan cadangan dan kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok LPM Banper Pemberdayaan Masyarakat Kelembagaan LPM Cadangan Pangan Volume cadangan pangan yang memadai bagi anggota Usaha Produktif •Pembelian- Penjulan •Tunda Jual •Usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan SUBSISTEM PENUNJANG INPUT  Potensi Pangan  SDM  Modal
  • 31. KOMODITAS CADANGAN PANGAN YANG DIKELOLA MELALUI BANPER LPM TA 2019 3 1 Gabah dan/at au Beras Gabah dan/atau Beras dan/atau Pangan Pokok lainnya (Jagung, Sagu, dll) 9 WILAYAH SENTRA PRODUKSI PADI WILAYAH NON SENTRA
  • 32. PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH 60 JUTA RUPIAH Rp. 24 Jt Pengelolaan Cadangan Pangan Kelompok MINIMAL 40% CADANGAN PANGAN TERSEDIA SETIAP SAAT DI GUDANG LPM  PRINSIP PERPUTARAN STOK  MENJAGA KUALITAS Rp. 36 Jt Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok di Bidang Pangan PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT • USAHA PENJUALAN-PEMBELIAN • SISTEM TUNDA JUAL • LAINNYA (Contoh: Menjalin kerjasama sebagai supplier BPNT) CADANGAN PANGAN KELOMPOK PENINGKATAN MODAL KELOMPOK PERPUTARAN STOK
  • 33. 1.Verifikasi Verifikasi dilakukan oleh provinsi bersama kabupaten 2.Penetapan Kelompok Penetapan kelompok ditetapkan dengan Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA di provinsi. 3.Penetapan Pendamping Penetapan pendamping ditetapkan dengan Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA di provinsi. 4.Sosialisasi Sosialisasi kegiatan kepada kelompok sasaran dilakukan oleh provinsi dengan melibatkan aparat kabupaten. 5.Pemberdayaan Kelompok - Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran aktif seluruh anggota kelompok agar kelompok memiliki kemampuan dalam menemukenali kemampuan dan potensi yang dimiliki. 6.Pelatihan - Pelatihan kelompok LPM dilakukan oleh Provinsi PELAKSANAAN KEGIATAN
  • 34. Kriteria Penerima Manfaat Kriteria Pendamping 1 Kelompok LPM mendapatkan pembangunan fisik LPM melalui alokasi DAK Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya dan belum pernah mendapatkan pengisian cadangan pangan melalui APBN serta dengan fisik lumbung dalam keadaan masih layak guna. 1 Penyuluhan Pertanian Lapangan/Tenaga Honorer yang mempunyai wilayah kerja berada di lokasi LPM 2 Kelompok memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang masih aktif. 3 Memiliki rekening Bank Pemerintah atas nama kelompok. 4 Kelompok telah memiliki atuaran dan sanksi secara tertulis yang dituangkan dalam AD/ART. 2 Berdomisili dekat dengan lokasi pelaksana LPM atau desa sekitarnya 5 Memiliki anggota minimal 20 orang, dengan kegiatan yang aktif 6 Sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluhan pertanian (Simluhtan) KRITERIA PENERIMA MANFAAT DAN PENDAMPING
  • 35. Merencanakan Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Menghitung Kebutuhan Cadangan Pangan Kelompok Menyusun Rencana Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok di Bidang Pangan Penyusunan Rencana Kegiatan Kelompok Perencanaan oleh Kelompok Penerima Manfaat disertai Saran/ Masukan dari Pendamping
  • 36. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANPER 3 KPP N BANK TERDEK AT Pembukaan nomor rekening Pencairan dana Verifikasi RUK oleh provinsi KPA SPM- LS SP2 D Penyusunan RUK Didampingi petugas provinsi dan kabupaten Kelompo k Sasaran 1 2 4 Mekanisme mengacu pada Permentan 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Banper Kementan TA 2019 Dalam peningkatan kinerja dan mendukung percepatan serapan anggaran  pencairan dana Banper harus dilakukan secepatnya dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
  • 37. TITIK KRITIS PELAKSANAAN KEGIATAN Sosialisasi kegiatan oleh pusat dan daerah 2 Identifikasi, Seleksi & Verifikasi calon LPM & Pendamping Transfer Dana Banper ke rekening kelompok Pencairan Dana Banper oleh Kelompok Pemanfaatan Dana Banper Pengelolaan cadangan pangan 7 Pelaksanaan usaha ekonomi produktif di bidang pangan 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9 Pengembalian sisa dana banper ke kas negara 1 3 4 5 6