Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi urusan pemerintahan menurut UU No. 23 Tahun 2014 yang terbagi menjadi 3, yaitu urusan absolut, konkuren dan umum. Juga membandingkan beberapa perbedaan antara UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, khususnya terkait energi dan sumber daya mineral.

1. SOFTWARE PERHITUNGAN
DANA BAGI HASIL MIGAS
Blora, 1 Juni 2016

2. KLASIFIKASI URUSAN
PEMERINTAHAN
Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Terbagi
menjadi 3.
Yaitu :
Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

3. Urusan Pemerintahan Konkuren
Wajib
Piliha
nPusat – Provinsi – Kabupaten/Kota
Yang Terkait
Pelayanan
Dasar
Yang Tidak
Terkait
Pelayanan
Dasar

4. BEBERAPA PERBEDAAN ANTARA UU
NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 23
TAHUN 2014
UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Dibagi berdasarkan kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas, dan
Efesiensi dengan
memperhatikan keserasian
hubungan antar susunan
pemerintahan.
(Pasal 11, Ayat 1)
Dilaksanakan berdasarkan
asas Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan.
(Pasal 5, Ayat 4)
Klasifikasi Urusan
Pemerintahan
Terdiri atas urusan wajib
dan urusan pilihan.
(Pasal 11, Ayat 3)
Terdiri atas urusan
pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan
pemerintahan umum.
(Pasal 9, Ayat 1

5. BEBERAPA PERBEDAAN ANTARA UU
NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 23
TAHUN 2014
UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Hanya merujuk pada
“sumber daya alam”.
Namun hubungan antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
meliputi: kewenangan
tanggung jawab,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
pengendalian dampak,
budi daya, pelestarian;
bagi hasil atas
pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya
lainnya; dan penyerasian
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan bidang
kehutanan, kelautan, serta
energi dan sumber daya
mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan
Daerah Provinsi.
(Pasal 14, Ayat 1)
Urusan Pemerintahan
bidang energi dan sumber
daya mineral yang
berkaitan dengan
pengelolaan minyak dan
gas bumi menjadi
kewenangan Pemerintah

6. STUDI LITERATUR
Harga ICP:

8. BAGI HASIL MIGAS ANTARA
PEMERINTAH DAN KKKS