SlideShare a Scribd company logo

COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf

•
•
I
IneJuniwati

Agen perubahan

Government & Nonprofit
1 of 53
Download to read offline
IMPLEMENTASI AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI ASPEK PEMENUHAN DAN REFORM
2 8 AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI
Bagaimana Instansi mewujudkan praktek tatakelola unit kerja organisasi yang bersih dan bebas dari KKN melalui Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Sistem Pencegahan terjadinya penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang Bagaimana Instansi meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, sistem kerja dan transparansi kepada publik berbasis TIK Bagaimana Instansi mewujudkan perubahan secara sistematis dan konsisten : komitmen, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) seluruh individu unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik (budaya integritas, budaya kinerja, budaya melayani ) Bagaimana Instansi meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan mewujudkan profesionalisme SDM aparatur Bagaimana Instansi mewujudkan budaya kinerja dan capaian kinerja organisasi secara berjenjang melalui implementasi manajemen kinerja organisasi (SAKIP) Bagaimana Instansi meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Bagaimana Instansi mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, berbasis kinerja, tepat fungsi, ukuran dan proses Bagaimana Instansi menata peraturan perundang- undangannya agar tidak tumpang tindih dan update
Tim RB Pusat Pokja/Area Perubahan I Tim RB Unit kerja A Area Perubahan I Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Tim RB Unit kerja B Area Perubahan I Tim RB Unit kerja C Area Perubahan I Menyampaikan kebijakan pusat ke unit dan mengkontekstualisa sikannya sesuai kondisi unit kerja. Keterpaduan Tim RB Pusat dan Unit Kerja Tim RB Pusat Pokja/Area Perubahan II Tim RB Pusat Pokja/Area Perubahan III Dst.
MANAJEMEN PERUBAHAN (Pusat) TIM REFORMASI BIROKRASI Pembentukan Tim RB sesuai kebutuhan organisasi dan kejelasan peran Pengoptimalan tugas Tim RB sesuai rencana kerja Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tim RB ROAD MAP RB Penyusunan Road Map dan diformalkan Pelibatan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map mencakup 8 Area Perubahan yang terintegrasi Quick win (mandatory dan mandiri) mampu menjawab permasalahan dan sesuai dengan jadwal Internaliasasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemahaman seluruh anggota unit organisasi terkait RB
MANAJEMEN PERUBAHAN MONITORING DAN EVALUASI RB Pelaksanaan PMPRB ditunjang dengan mekanisme yang jelas (direncanakan, diorganisasikan dan dikomunikasikan Kualitas Assesor (pelatihan, pelibatan SDM yang strategis, reviu berjenjang dan tindaklanjut dari monev) PERUBAHAN MIND SET DAN BUDAYA KERJA Keterlibatan Pimpinan secara aktif dan media komunikasi yang intensif Kontribusi agen perubahan REFORM • Peran/kontribusi nyata agen perubahan mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja • Komitmen pimpinan untuk memantau pencapaian rencana kerja RB dan mendorong keberhasilan unit kerja melaksanakan RB • Terimplementasinya budaya kinerja dan nilai organisasi (standar pelayanan dan SOP)
MANAJEMEN PERUBAHAN (Unit) TIM REFORMASI BIROKRASI Pembentukan Tim RB sesuai kebutuhan organisasi dan kejelasan peran Pengoptimalan tugas Tim RB sesuai rencana kerja Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tim RB RENCANA KERJA RB Penyusunan rencana kerja, diimplementasikan dan dimonev Tersusunnya Rencana Kerja Pengimplementasian Rencana Kerja Keselarasan Rencana Kerja dengan Road Map Daerah
MANAJEMEN PERUBAHAN MONITORING DAN EVALUASI RB Pelaksanaan PMPRB ditunjang dengan mekanisme yang jelas (direncanakan, diorganisasikan dan dikomunikasikan Kualitas Assesor (pelatihan, pelibatan SDM yang strategis, reviu berjenjang dan tindaklanjut dari monev) PERUBAHAN MIND SET DAN BUDAYA KERJA Keterlibatan Pimpinan secara aktif dalam RB Kontribusi agen perubahan REFORM • Peran/kontribusi nyata agen perubahan mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja • Komitmen pimpinan untuk memantau pencapaian rencana kerja RB dan mendorong keberhasilan unit kerja melaksanakan RB • Terimplementasinya budaya kinerja dan nilai organisasi (standar pelayanan dan SOP)
DEREGULASI KEBIJAKAN (pusat) HARMONISASI Identifikasi / Pemetaan seluruh Kebijakan secara mendalam Tindaklanjut/Revisi peraturan hasil pemetaan SISTEM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SOP (rapat koordinasi, Naska akdemis/kajian/policy paper dan paraf koordinasi Monitoring dan Evaluasi secara berkala REFORM • Pemetaan keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan kebijakan yang lainnya bahkan mengarah ke arah Analisa dampak kebijakan; • Mendorong penerbitan kebijakan yang mempermudah dan efisiensi pelayanan utama • Penyelesaian kebijakan sesuai program legislasi
DEREGULASI KEBIJAKAN (Unit) HARMONISASI Identifikasi / Pemetaan seluruh Kebijakan secara mendalam Tindaklanjut/Revisi peraturan hasil pemetaan REFORM • Pemetaan keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan kebijakan yang lainnya bahkan mengarah ke arah Analisa dampak kebijakan; • Mendorong penerbitan kebijakan yang mempermudah dan efisiensi pelayanan utama
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (Pusat) REFORM • Penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan dengan proses bisnis dan kinerja utama yang dihasilkan (disesuaikan dengan pohon kinerjanya) • Penyempurnaan proses bisnis akibat penyederhanaan birokrasi • Hasil evaluasi kelembagaan PENATAAN ORGANISASI Unit Organisasi sesuai dengan rencana strategis Penyederhanaan struktur (pola hubungan kerja, pengalihan jabatan, jafung sesuai tusi organisasi) EVALUASI KELEMBAGAAN Evaluasi ketapatan fungsi dan ukuran organisasi di seluruh unit organisasi Memastikan tidak ada tumpeng-tindih struktur organisasi Memastikan kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja Tindak Lanjut Evaluasi
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (Unit) REFORM • Penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan dengan proses bisnis dan kinerja utama yang dihasilkan (disesuaikan dengan pohon kinerjanya) EVALUASI KELEMBAGAAN Evaluasi ketapatan fungsi dan ukuran organisasi di seluruh unit organisasi Memastikan tidak ada tumpeng-tindih struktur organisasi Memastikan kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja Tindak Lanjut Evaluasi
PENATAAN TATALAKSANA (Pusat) REFORM • Peta proses bisnis disesuaikan dengan penyederhanaan jabatan • Pengintegrasian SPBE yang mendorong pelaksanaan pelayanan public dan internal lebih cepat, efektif dan efisien PROSES BISNIS & SOP Penyusunan Proses Bisnis (proses utama, subproses, peta relasi, peta lintas fungsi sampai SOP Penjabaran Proses Bisnis ke SOP Monitoring dan Evaluasi Probis dan SOP SPBE Arsitektur SPBE Peta rencana Tim koordinasi SPBE Manajemen layanan SPBE (kepegawaian, arsip, perencanaan, layanan publik Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan KIP dan Pelaksanaan KIP Monitoring dan Evaluasi KIP
PENATAAN TATALAKSANA (Unit) REFORM • Peta proses bisnis disesuaikan dengan penyederhanaan jabatan • Pengintegrasian SPBE yang mendorong pelaksanaan pelayanan public dan internal lebih cepat, efektif dan efisien PROSES BISNIS & SOP Penyusunan Proses Bisnis (proses utama, subproses, peta relasi, peta lintas fungsi sampai SOP Penjabaran Proses Bisnis ke SOP Monitoring dan Evaluasi Probis dan SOP Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan KIP dan Pelaksanaan KIP Monitoring dan Evaluasi KIP
PENATAAN SDM APARATUR (Pusat) Pengembangan Pegawai Dan Promosi Standard Kompetensi Jabatan Melakukan Assessment kepada seluruh pegawai Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi sesuai dengan kebutuhan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Perencanaan Kebutuhan Pegawai Dan Penerimaan Pegawai Proyeksi Kebutuhan Pegawai sesuai kebutuhan organisasi (redistribusi, proyeksi kebutuhan, formasi jabatan) Proses Penerimaan Pegawai (Transparan, Akuntabel, Bebas KKN) Promosi Jabatan terbuka Kebijakan promosi terbuka Pengisian jabatan/seleksi terbuka
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian EVALUASI JABATAN Menyusun Peta Jabatan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan dan pengembangan SDM KODE ETIK / DISIPLIN Pelaksanaan Aturan dan Monev KINERJA INDIVIDU ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indicator kinerja diatasnya Pengukuran kinerja individu secara berkala Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Individu (Reward & Punishment) PENATAAN SDM APARATUR
PENATAAN SDM APARATUR REFORM • Kinerja individu telah berorientasi outcome dan sesuai dengan levelnya; • Pemanfaatan asessment pegawai untuk pengembangan kompetensi dan mutasi internal • Pelanggaran disiplin pegawai • Pembuatan formasi sudah sesuai kebutuhan • Penyetaraan Jabatan • Manajemen talenta digunakan untuk proses penempatan jabatan kritikal
PENATAAN SDM APARATUR (Unit) Pengembangan Pegawai Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Proyeksi Kebutuhan Pegawai sesuai kebutuhan organisasi (redistribusi, proyeksi kebutuhan, formasi jabatan) Kinerja Individu ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indicator kinerja diatasnya Pengukuran kinerja individu secara berkala Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Individu (Reward & Punishment)
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian EVALUASI JABATAN Pengimplementasian standart kompetensi jabatan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan berdasarkan SKJ KODE ETIK / DISIPLIN Pelaksanaan Aturan dan Monev PENATAAN SDM APARATUR
PENATAAN SDM APARATUR REFORM • Kinerja individu telah berorientasi outcome dan sesuai dengan levelnya; • Pemanfaatan asessment pegawai untuk pengembangan kompetensi dan mutasi internal • Pelanggaran disiplin pegawai
PENGUATAN AKUNTABILITAS (Pusat) KETERLIBATAN PIMPINAN Pimpinan terlibat dan memahami perencanaan kinerja Pimpinan memantau kinerja secara berkala PENGELOLAAN AKUNTABILITAS Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Akuntabilitas Pemutakhiran data kinerja/Capaian kinerja realtime REFORM • Penerapan anggaran berbasis kinerja; • Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja • Penerapan reward and punishment berdasarkan kinerja • Penjenjangan kinerja (cascading kinerja) sesuai dengan kerangka logis
PENGUATAN AKUNTABILITAS (Unit) KETERLIBATAN PIMPINAN Pimpinan terlibat dan memahami perencanaan kinerja Pimpinan memantau kinerja secara berkala PENGELOLAAN AKUNTABILITAS Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Akuntabilitas Pemutakhiran data kinerja/Capaian kinerja realtime REFORM • Penerapan anggaran berbasis kinerja; • Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja • Penerapan reward and punishment berdasarkan kinerja • Penjenjangan kinerja (cascading kinerja) sesuai dengan kerangka logis
PENGUATAN PENGAWASAN (Pusat) PENANGANAN GRATIFIKASI Kebijakan penanganan gratifikasi Implementasi penanganan gratifikasi (Pelaporan) Tidak Lanjut Evaluasi PENERAPAN SPIP Melakukan Pemetaan Risiko Mitigasi Risiko Melakukan kegiatan pengendalian pada seluruh organisasi Evaluasi Penerapan SPI APIP Penguatan SDM APIP Peran Consulting
PENGUATAN PENGAWASAN PENGADUAN MASYARAKAT, WBS, DAN BENTURAN KEPENTINGAN Adanya kebijakan terkait pengaduan masyarakat, WBS, dan Benturan Kepentingan Implementasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi ZONA INTEGRITAS Pencangan Zona Integritas Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Monitoring & Evaluasi Pembangunan ZI
PENGUATAN PENGAWASAN REFORM • Penyampaian LHKPN dan LHKASN • Penanganan pengaduan pengawasan masyarakat • Mekanisme pengendalian pada aktivitas utama yang akan berkontribusi peningkatan kinerja • Efektivitas pembangunan ZI • Peran APIP (consulting dan trusted advisor)
PENGUATAN PENGAWASAN (Unit) PENANGANAN GRATIFIKASI Kebijakan penanganan gratifikasi Implementasi penanganan gratifikasi (Pelaporan) Tidak Lanjut Evaluasi PENERAPAN SPIP Melakukan Pemetaan Risiko Mitigasi Risiko Melakukan kegiatan pengendalian pada seluruh organisasi Evaluasi Penerapan SPI
PENGUATAN PENGAWASAN PENGADUAN MASYARAKAT, WBS, DAN BENTURAN KEPENTINGAN Adanya kebijakan terkait pengaduan masyarakat, WBS, dan Benturan Kepentingan Implementasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi ZONA INTEGRITAS Pencangan Zona Integritas Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Monitoring & Evaluasi Pembangunan ZI
PENGUATAN PENGAWASAN REFORM • Penyampaian LHKPN dan LHKASN • Penanganan pengaduan pengawasan masyarakat
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Pusat) STANDAR PELAYANAN Kebijakan Standar Pelayanan Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan BUDAYA PELAYANAN PRIMA Kemudahan Pelayanan Adanya inovasi layanan Peningkatan Kualitas Layanan (Kebijakan Kompensasi Layanan) PENGELOLAAN PENGADUAN Media Pengaduan Layanan (Kemudahan akses pengaduan) Monitoring dan Tindak Lanjut Pengaduan untuk perbaikan layanan
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK REFORM • Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik • Responsivitas penanganan pengaduan pelayanan public PENILAIAN KEPUASAN LAYANAN (SURVEI KEPUASAN) Transparansi Hasil Survei Tindak Lanjut hasil survei PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penerapan TI dan Perbaikan secara berkala dalam rangka perbaikan layanan
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STANDAR PELAYANAN Kebijakan Standar Pelayanan Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan BUDAYA PELAYANAN PRIMA Kemudahan Pelayanan Adanya inovasi layanan Peningkatan Kualitas Layanan (Kebijakan Kompensasi Layanan) PENGELOLAAN PENGADUAN Media Pengaduan Layanan (Kemudahan akses pengaduan) Monitoring dan Tindak Lanjut Pengaduan untuk perbaikan layanan
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Unit) REFORM • Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik • Responsivitas penanganan pengaduan pelayanan public PENILAIAN KEPUASAN LAYANAN (SURVEI KEPUASAN) Transparansi Hasil Survei Tindak Lanjut hasil survei PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penerapan TI dan Perbaikan secara berkala dalam rangka perbaikan layanan
5 RBTEMATIK
ilmu 2. Stunting 3. Kemiskinan 4. Lapangan kerja 5. Keterisolasian 6. Perizinan PROBLEM HULU 1. Kebijakan tata kelola pemerintahan pada level pusat (antar K/L) masih terkesan silo (fragmented) dan tumpang tindih, sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi Pemda 2. Sistem politik yang menghambat pelaksanaan RB di Pemda 3. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit 4. Inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran 5. Budaya untuk berkinerja dan melayani yang masih rendah 6. Kualitas SDM ASN yang belum merata 7. Birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi (Contoh: transformasidigital) 8. RB hanya bersifat proyek dan pemenuhan administrasi 9. Komitmen pimpinan daerah terhadap RB yang rendah.(Contoh: belum ada reward and punishment) PROBLEM HILIR 1. Pelayanan publik a. Dasar (pendidikan, kesehatan, akses pada air bersih) b. Administratif (KTP, KK, SIM, Akte) c. Perijinan d. Sosial (bantuan sosial)
RB Tematik Peningkatan Investasi Presiden selalu menyampaikan bahwa investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Investasi yang meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. RB perlu mengintervensi dengan menyederhanakan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor. RB TEMATIK DIGITALISASI Administrasi Pemerintahan Presiden selalu berpesan agar ‘’Pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat karena diera persaingan antar negara, yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi.’’ Pemerintah harus bersiap menghadapi disrupsi teknologi dan iklim digital yang dicirikan dalam era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity).. Pemerintah harus berbenah dan membangun birokrasi digital dengan fokus perbaikan pada digitalisasi struktur, culture maupun kompetensi. RB Tematik Pengentasan Kemiskinan Fokus Presiden untuk segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan target turunnya angka kemiskinan menjadi 7% dan daerah dengan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2024, maka seluruh elemen birokrasi wajib berkolaborasi dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut. RB TEMATIK PRIORITAS PRESIDEN Tematik Prioritas Presiden. Isinya merespon hal-hal yang mendesak (urgen) karena resiko persoalannya akan muncul segera dan dampaknya juga serius pada masyarakst. Hal tersebut perlu dikawal oleh seluruh level pemerintah. RBTEMATIK
MEKANISME KERJA RB TEMATIK 1 Menetapkan sasaran tematik (harus berangkat dari problem hilir) Menetapkan faktor pembentuk yang berkontribusi untuk mencapai sasaran tematik. Contoh: Kemiskinan, faktor pembentuknya yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan kapasitas, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan Mengidentifikasi program/model intervensi existing dan usulan, yang berkontribusi dalam mewujudkan faktor pembentuk (beserta sasaran dan indikatornya) Mengidentifikasi masalah/bottleneck yang terjadi dan mungkin terjadi dalam pelaksanaan program/model intervensi Menetapkan rencana aksi untuk mengurai masalah/bottleneck Pelaksanaan rencana aksi bersama RBTematik Monitoring dan evaluasi 2 3 4 5 6 7
10 KERANGKA LOGIS RBTEMATIK 1 0 Output dan Outcome yang dihasilkan antar K/L masih silo Kinerja Existing Kinerja yang Diinginkan` pada • Penetapan kinerja didasarkan Logical framework • Prinsip: Sharing outcome Identifikasi Masalah • Gap • Akar Masalah Rencana Aksi Penetapan kegiatan & tahapannya, beserta penanggung jawab Implementasi & Monev Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi KL 3 KINERJA YANG DIINGINKAN KINERJA EKSISTING Debottlenecking Birokrasi: Akuntabilitas Kinerja Debottlenecking Birokrasi: AKUNTABILITAS KINERJA, BISNIS PROSES, TATAKELOLA DAN KELEMBAGAAN, SDM, REGULASI, PENGAWASAN,PELAYANAN PUBLIK
Final Outcome Intermediate Outcome Intermediate Outcome immediate outcome Contoh logical framework RB tematik: Penangangan Kemiskinan
Agent of Change
Landasan Teori Agen perubahan ¬ Menurut Robbins & Coulter dalam (Supriyanto, 2016:32), agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi. Usaha yang dilakukan dalam pembangunan suatu organisasi ditandai dengan adanya sejumlah orang yang menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Orang-orang ini dinamakan sebagai agen perubahan. Agent Of Change Catalyst Solution Giver Process helper Resources Linker Menciptakan keinginan perubahan didalam organisasi Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan pengguna layanan. Melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. Menjaga kestabilan perubahan. Fungsi Agen Perubahan Tugas Agen Perubahan
Langkah 1 Pembentukan AgenPerubahan ¬Penjaringan awal /Seleksi pada tiap unit kerja Kriteria Calon Agen Perubahan Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/PPPK Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Langkah 2 Pembentukan Agen Perubahan ¬Assessment oleh Tim RB Instansi atau Komite kredibel lain yang dtunjuk oleh pimpinan instansi Assessment Agen Perubahan Dapat dilakukan secara sederhana atau menggunakan bantuan konsultan Bertujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seseorang individu sebagai Agen Perubahan. Sebagai dasar program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas individu Agen Perubahan. Sebagai dasar pertimbangan pimpinan unit kerja dalam menetapkan agen perubahan
Langkah 3 Pembentukan Agen Perubahan SK Penetapan ¬Penetapan Formal Agen Perubahan Daftar nama agen perubahan Program perubahan yang diusung Tugas dan fungsi agen perubahan Jangka waktu agen perubahan Mekanisme monev agen perubahan Sistem reward/pengharganan bagi agen perubahan yang berhasil
Mekanisme kerja/pola hubungan agen perubahan dengan organisasi Pimpinan •Agen perubahan bertanggung jawab dan melaporkan rencana tindak kerja serta hasil secara berkala kepada pimpinan •Pimpinan memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di unit kerjanya, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan. •Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada agen perubahan yang dianggap berhasil menjalankan rencana perubahan Tim RB Internal •melakukan pembinaan dan pendampingan selama proses penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak program kerja •sebagai fasilitator dalam forum sharing knowledge antar agen perubahan •Bersama dengan pimpinan melakukan monev atas rencana tindak kerja agen perubahan Anggota organisasi lain/pegawai •Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang rencana tindak perubahan kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri,dll Sesama Agen Perubahan •Aktif dalm Forum Agen Perubahan sebagai i sarana bagi Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan mencari solusi atas hambatan/kendala yang dihadapi Agen Perubahan
Langkah kerja Agen Perubahan Menciptakan keinginan perubahan didalam organisasi Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan pengguna layanan. Melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. Menjaga kestabilan perubahan. Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu: 1) Spesifik; 2) Terukur; 3) Logis; 4) Periode waktu yang jelas. Penyusunan rencana perubahan dapat diintegrasikan dengan SKP atau tugas fungsi harian agen perubahan
Contoh rencana tindak agen perubahan Nilai Organisasi Perubahan yang ingin dicapai Rencana tindak kegiatan sasaran Indikator kinerja Target Kegiatan Target waktu Rincian Waktu Target rincian kegiatan Berorientasi Pelayanan Meningkat nya kepuasan pelayanan masy IKM Kecamatan Indeks 3.70 dari skala 4.00 Pembangunan Anjungan mandiri Pelayanan Publik di kantor desa Juni 2022 • Koordinasi dengan DPMPSTP untuk mendapat data syarat dan bentuk form pengajuan Tw I (Janu ari) 2 laporan/notulen hasil rapat koordinasi • Pembangunan dashboard/ web sederhana Tw 1 (Jan- Feb) 1 web/dashboard layanan • Pelatihan operator di kantor desa Tw 1 2 laporan (Mare kegiatan t) pelatihan • Pembuatan bahan/materi sosialisasi kepada masy Tw 2 (april) 3 bahan sosialiasi (leaflet, posters dll) 2 laporan kegiatan sosialisasi Aris adalah agen perubahan pada kecamatan sukamaju, yang memiliki masalah pelayanan sbb: 1. Jarak kecamatan dan kota sangat jauh sehingga mahal ongkos dan waktu 2. Masyarakat pedesaan yang membutuhkan layanan perijinan banyak yang tidak melek teknologi 3. Kewenangan kecamatan yang tidak bisa melakukan layanan perijinan langsung
Monev Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan Nilai Organisasi Perubahan yang ingin dicapai Rencana tindak kegiatan Realisasi sasaran Indikator kinerja Target Kegiatan Target waktu Rincian Waktu Target rincian kegiatan Kegiatan Rincian Kegiatan Berorientasi Pelayanan Meningk at nya kepuasan pelayana n masy IKM Kecamatan Indeks 3.70 dari skala 4.00 Pembangunan Anjungan mandiri Pelayanan Publik di kantor desa Juni 2022 • Koordinasi dengan DPMPSTP untuk mendapat data syarat dan bentuk form pengajuan Tw I (Januari) 2 laporan/notulen hasil rapat koordinasi xx xx • Pembangunan dashboard/ web sederhana Tw 1 (Jan- Feb) 1 mockup web/dashboard layanan • Pelatihan operator di kantor desa Tw 1 (Maret) 2 laporan kegiatan pelatihan • Pembuatan bahan/materi sosialisasi kepada masy Tw 2 (april) 3 bahan sosialiasi (leaflet, posters dll) 2 laporan kegiatan sosialisasi Contoh Monev rencana tindak agen perubahan
Monev Pelaksanaan Rencana kerja Agen Perubahan ¬ Dilakukan secara berkala oleh agen perubahan, tim RB internal, dan pimpinan ¬ Ouput dari monev berupa laporan pelaksanaan yang memuat analisa ringan /sederhana atas hambatan atau tindak lanjut perbaikan untuk periode pelaksanaan selanjutnya ¬ Dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan organisasi
Pemanfaatan hasil dari Agen Perubahan ¬ Sebagai dasar pemberian reward bagi pegawai ybs ¬ Dijadikan dalam suatu prosedur atau mekanisme tetap (di SOP- kan) sehingga terjamin keberlangsungannya ¬ Didorong untuk dapat direplikasikan pada unit/satuan kerja atau instansi pemerintah yang lain
Success Story Agen Perubahan ¬ TRACK, pelaporan interaktif dan cepat atas tindakan pungli atau korupsi oleh oknum pemberi layanan – (Pemkab Badung, DPMPTSP) ¬ Sikiper/Sikedokyang merupakan rapor penilaian perawat dan dokter – (Pemprov Bali – RS Mata Bali Mandara)
TERIMA KASIH..

Recommended

1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
AbizianMuah
 
Panduan Penyusunan SOP
Panduan Penyusunan SOPPanduan Penyusunan SOP
Panduan Penyusunan SOP
Ali Fuad R
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
Massaputro Delly TP
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Massaputro Delly TP
 
Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8
KutsiyatinMSi
 
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi JabatanKebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
haris5782
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
NezarAbdillah
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 

Recommended

1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
AbizianMuah
 
Panduan Penyusunan SOP
Panduan Penyusunan SOPPanduan Penyusunan SOP
Panduan Penyusunan SOP
Ali Fuad R
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
Massaputro Delly TP
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Massaputro Delly TP
 
Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8
KutsiyatinMSi
 
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi JabatanKebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
haris5782
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
NezarAbdillah
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
Wahyu Hermawan
 
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPISOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
M. Rojana Hamdan
 
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.pptKel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
AhmadAnabih2
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptxstandard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
DiniHartanto
 
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptxstandard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
romarioputra
 
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
M Handoko
 
Standard operating-procedures
Standard operating-proceduresStandard operating-procedures
Standard operating-proceduresFiqih Sastrawinata
 
Standard operating-procedures-Basic
Standard operating-procedures-BasicStandard operating-procedures-Basic
Standard operating-procedures-Basic
Agustinus Heri Setiawan, Ak., M.Ec.Dev.
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Desa Institute
 
SDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptxSDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptx
joko161349
 
Bisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerahBisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerah
National Research and Innovation Agency
 
Bisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerahBisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerah
National Research and Innovation Agency
 
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasMateri pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
FatihElluqmani
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Bazari Azhar Azizi
 
Framework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Framework Evaluasi Kinerja dan KompensasiFramework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Framework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
tutialawiyah123
 
Pbm rev (kuliah i)
Pbm rev (kuliah i)Pbm rev (kuliah i)
Pbm rev (kuliah i)R Khairil Adi
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
Agus834172
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
Zainul Ulum
 
Analisis Kinerja
Analisis KinerjaAnalisis Kinerja
Analisis Kinerja
Igor Wijaya
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 

More Related Content

Similar to COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf

Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
Wahyu Hermawan
 
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPISOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
M. Rojana Hamdan
 
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.pptKel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
AhmadAnabih2
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptxstandard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
DiniHartanto
 
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptxstandard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
romarioputra
 
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
M Handoko
 
Standard operating-procedures-Basic
Standard operating-procedures-BasicStandard operating-procedures-Basic
Standard operating-procedures-Basic
Agustinus Heri Setiawan, Ak., M.Ec.Dev.
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Desa Institute
 
SDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptxSDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptx
joko161349
 
Bisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerahBisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerah
National Research and Innovation Agency
 
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasMateri pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
FatihElluqmani
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Bazari Azhar Azizi
 
Framework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Framework Evaluasi Kinerja dan KompensasiFramework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Framework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
tutialawiyah123
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
Agus834172
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
Zainul Ulum
 
Analisis Kinerja
Analisis KinerjaAnalisis Kinerja
Analisis Kinerja
Igor Wijaya
 

Similar to COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf (20)

Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPISOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
SOLUSI: Inilah Siklus Penyusunan KPI
 
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.pptKel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
Kel 1_Manajemen Strategis Sektor Publik.ppt
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
 
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptxstandard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
 
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptxstandard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
standard-operating-procedures-trisna-rev1a.pptx
 
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
 
Standard operating-procedures
Standard operating-proceduresStandard operating-procedures
Standard operating-procedures
 
Standard operating-procedures-Basic
Standard operating-procedures-BasicStandard operating-procedures-Basic
Standard operating-procedures-Basic
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
 
SDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptxSDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptx
 
Bisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerahBisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerah
 
Bisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerahBisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerah
 
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasMateri pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
 
Framework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Framework Evaluasi Kinerja dan KompensasiFramework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Framework Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
 
Pbm rev (kuliah i)
Pbm rev (kuliah i)Pbm rev (kuliah i)
Pbm rev (kuliah i)
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Analisis Kinerja
Analisis KinerjaAnalisis Kinerja
Analisis Kinerja
 

Recently uploaded

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 

Recently uploaded (16)

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 

COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf

  • 1. IMPLEMENTASI AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI ASPEK PEMENUHAN DAN REFORM
  • 2. 2 8 AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI
  • 3. Bagaimana Instansi mewujudkan praktek tatakelola unit kerja organisasi yang bersih dan bebas dari KKN melalui Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Sistem Pencegahan terjadinya penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang Bagaimana Instansi meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, sistem kerja dan transparansi kepada publik berbasis TIK Bagaimana Instansi mewujudkan perubahan secara sistematis dan konsisten : komitmen, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) seluruh individu unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik (budaya integritas, budaya kinerja, budaya melayani ) Bagaimana Instansi meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan mewujudkan profesionalisme SDM aparatur Bagaimana Instansi mewujudkan budaya kinerja dan capaian kinerja organisasi secara berjenjang melalui implementasi manajemen kinerja organisasi (SAKIP) Bagaimana Instansi meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Bagaimana Instansi mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, berbasis kinerja, tepat fungsi, ukuran dan proses Bagaimana Instansi menata peraturan perundang- undangannya agar tidak tumpang tindih dan update
  • 4.
  • 5. Tim RB Pusat Pokja/Area Perubahan I Tim RB Unit kerja A Area Perubahan I Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Perw akilan unit Tim RB Unit kerja B Area Perubahan I Tim RB Unit kerja C Area Perubahan I Menyampaikan kebijakan pusat ke unit dan mengkontekstualisa sikannya sesuai kondisi unit kerja. Keterpaduan Tim RB Pusat dan Unit Kerja Tim RB Pusat Pokja/Area Perubahan II Tim RB Pusat Pokja/Area Perubahan III Dst.
  • 6. MANAJEMEN PERUBAHAN (Pusat) TIM REFORMASI BIROKRASI Pembentukan Tim RB sesuai kebutuhan organisasi dan kejelasan peran Pengoptimalan tugas Tim RB sesuai rencana kerja Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tim RB ROAD MAP RB Penyusunan Road Map dan diformalkan Pelibatan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map mencakup 8 Area Perubahan yang terintegrasi Quick win (mandatory dan mandiri) mampu menjawab permasalahan dan sesuai dengan jadwal Internaliasasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemahaman seluruh anggota unit organisasi terkait RB
  • 7. MANAJEMEN PERUBAHAN MONITORING DAN EVALUASI RB Pelaksanaan PMPRB ditunjang dengan mekanisme yang jelas (direncanakan, diorganisasikan dan dikomunikasikan Kualitas Assesor (pelatihan, pelibatan SDM yang strategis, reviu berjenjang dan tindaklanjut dari monev) PERUBAHAN MIND SET DAN BUDAYA KERJA Keterlibatan Pimpinan secara aktif dan media komunikasi yang intensif Kontribusi agen perubahan REFORM • Peran/kontribusi nyata agen perubahan mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja • Komitmen pimpinan untuk memantau pencapaian rencana kerja RB dan mendorong keberhasilan unit kerja melaksanakan RB • Terimplementasinya budaya kinerja dan nilai organisasi (standar pelayanan dan SOP)
  • 8. MANAJEMEN PERUBAHAN (Unit) TIM REFORMASI BIROKRASI Pembentukan Tim RB sesuai kebutuhan organisasi dan kejelasan peran Pengoptimalan tugas Tim RB sesuai rencana kerja Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tim RB RENCANA KERJA RB Penyusunan rencana kerja, diimplementasikan dan dimonev Tersusunnya Rencana Kerja Pengimplementasian Rencana Kerja Keselarasan Rencana Kerja dengan Road Map Daerah
  • 9. MANAJEMEN PERUBAHAN MONITORING DAN EVALUASI RB Pelaksanaan PMPRB ditunjang dengan mekanisme yang jelas (direncanakan, diorganisasikan dan dikomunikasikan Kualitas Assesor (pelatihan, pelibatan SDM yang strategis, reviu berjenjang dan tindaklanjut dari monev) PERUBAHAN MIND SET DAN BUDAYA KERJA Keterlibatan Pimpinan secara aktif dalam RB Kontribusi agen perubahan REFORM • Peran/kontribusi nyata agen perubahan mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja • Komitmen pimpinan untuk memantau pencapaian rencana kerja RB dan mendorong keberhasilan unit kerja melaksanakan RB • Terimplementasinya budaya kinerja dan nilai organisasi (standar pelayanan dan SOP)
  • 10. DEREGULASI KEBIJAKAN (pusat) HARMONISASI Identifikasi / Pemetaan seluruh Kebijakan secara mendalam Tindaklanjut/Revisi peraturan hasil pemetaan SISTEM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SOP (rapat koordinasi, Naska akdemis/kajian/policy paper dan paraf koordinasi Monitoring dan Evaluasi secara berkala REFORM • Pemetaan keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan kebijakan yang lainnya bahkan mengarah ke arah Analisa dampak kebijakan; • Mendorong penerbitan kebijakan yang mempermudah dan efisiensi pelayanan utama • Penyelesaian kebijakan sesuai program legislasi
  • 11. DEREGULASI KEBIJAKAN (Unit) HARMONISASI Identifikasi / Pemetaan seluruh Kebijakan secara mendalam Tindaklanjut/Revisi peraturan hasil pemetaan REFORM • Pemetaan keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan kebijakan yang lainnya bahkan mengarah ke arah Analisa dampak kebijakan; • Mendorong penerbitan kebijakan yang mempermudah dan efisiensi pelayanan utama
  • 12. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (Pusat) REFORM • Penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan dengan proses bisnis dan kinerja utama yang dihasilkan (disesuaikan dengan pohon kinerjanya) • Penyempurnaan proses bisnis akibat penyederhanaan birokrasi • Hasil evaluasi kelembagaan PENATAAN ORGANISASI Unit Organisasi sesuai dengan rencana strategis Penyederhanaan struktur (pola hubungan kerja, pengalihan jabatan, jafung sesuai tusi organisasi) EVALUASI KELEMBAGAAN Evaluasi ketapatan fungsi dan ukuran organisasi di seluruh unit organisasi Memastikan tidak ada tumpeng-tindih struktur organisasi Memastikan kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja Tindak Lanjut Evaluasi
  • 13. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (Unit) REFORM • Penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan dengan proses bisnis dan kinerja utama yang dihasilkan (disesuaikan dengan pohon kinerjanya) EVALUASI KELEMBAGAAN Evaluasi ketapatan fungsi dan ukuran organisasi di seluruh unit organisasi Memastikan tidak ada tumpeng-tindih struktur organisasi Memastikan kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja Tindak Lanjut Evaluasi
  • 14. PENATAAN TATALAKSANA (Pusat) REFORM • Peta proses bisnis disesuaikan dengan penyederhanaan jabatan • Pengintegrasian SPBE yang mendorong pelaksanaan pelayanan public dan internal lebih cepat, efektif dan efisien PROSES BISNIS & SOP Penyusunan Proses Bisnis (proses utama, subproses, peta relasi, peta lintas fungsi sampai SOP Penjabaran Proses Bisnis ke SOP Monitoring dan Evaluasi Probis dan SOP SPBE Arsitektur SPBE Peta rencana Tim koordinasi SPBE Manajemen layanan SPBE (kepegawaian, arsip, perencanaan, layanan publik Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan KIP dan Pelaksanaan KIP Monitoring dan Evaluasi KIP
  • 15. PENATAAN TATALAKSANA (Unit) REFORM • Peta proses bisnis disesuaikan dengan penyederhanaan jabatan • Pengintegrasian SPBE yang mendorong pelaksanaan pelayanan public dan internal lebih cepat, efektif dan efisien PROSES BISNIS & SOP Penyusunan Proses Bisnis (proses utama, subproses, peta relasi, peta lintas fungsi sampai SOP Penjabaran Proses Bisnis ke SOP Monitoring dan Evaluasi Probis dan SOP Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan KIP dan Pelaksanaan KIP Monitoring dan Evaluasi KIP
  • 16. PENATAAN SDM APARATUR (Pusat) Pengembangan Pegawai Dan Promosi Standard Kompetensi Jabatan Melakukan Assessment kepada seluruh pegawai Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi sesuai dengan kebutuhan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Perencanaan Kebutuhan Pegawai Dan Penerimaan Pegawai Proyeksi Kebutuhan Pegawai sesuai kebutuhan organisasi (redistribusi, proyeksi kebutuhan, formasi jabatan) Proses Penerimaan Pegawai (Transparan, Akuntabel, Bebas KKN) Promosi Jabatan terbuka Kebijakan promosi terbuka Pengisian jabatan/seleksi terbuka
  • 17. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian EVALUASI JABATAN Menyusun Peta Jabatan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan dan pengembangan SDM KODE ETIK / DISIPLIN Pelaksanaan Aturan dan Monev KINERJA INDIVIDU ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indicator kinerja diatasnya Pengukuran kinerja individu secara berkala Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Individu (Reward & Punishment) PENATAAN SDM APARATUR
  • 18. PENATAAN SDM APARATUR REFORM • Kinerja individu telah berorientasi outcome dan sesuai dengan levelnya; • Pemanfaatan asessment pegawai untuk pengembangan kompetensi dan mutasi internal • Pelanggaran disiplin pegawai • Pembuatan formasi sudah sesuai kebutuhan • Penyetaraan Jabatan • Manajemen talenta digunakan untuk proses penempatan jabatan kritikal
  • 19. PENATAAN SDM APARATUR (Unit) Pengembangan Pegawai Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Proyeksi Kebutuhan Pegawai sesuai kebutuhan organisasi (redistribusi, proyeksi kebutuhan, formasi jabatan) Kinerja Individu ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indicator kinerja diatasnya Pengukuran kinerja individu secara berkala Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja Individu (Reward & Punishment)
  • 20. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian EVALUASI JABATAN Pengimplementasian standart kompetensi jabatan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan berdasarkan SKJ KODE ETIK / DISIPLIN Pelaksanaan Aturan dan Monev PENATAAN SDM APARATUR
  • 21. PENATAAN SDM APARATUR REFORM • Kinerja individu telah berorientasi outcome dan sesuai dengan levelnya; • Pemanfaatan asessment pegawai untuk pengembangan kompetensi dan mutasi internal • Pelanggaran disiplin pegawai
  • 22. PENGUATAN AKUNTABILITAS (Pusat) KETERLIBATAN PIMPINAN Pimpinan terlibat dan memahami perencanaan kinerja Pimpinan memantau kinerja secara berkala PENGELOLAAN AKUNTABILITAS Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Akuntabilitas Pemutakhiran data kinerja/Capaian kinerja realtime REFORM • Penerapan anggaran berbasis kinerja; • Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja • Penerapan reward and punishment berdasarkan kinerja • Penjenjangan kinerja (cascading kinerja) sesuai dengan kerangka logis
  • 23. PENGUATAN AKUNTABILITAS (Unit) KETERLIBATAN PIMPINAN Pimpinan terlibat dan memahami perencanaan kinerja Pimpinan memantau kinerja secara berkala PENGELOLAAN AKUNTABILITAS Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Akuntabilitas Pemutakhiran data kinerja/Capaian kinerja realtime REFORM • Penerapan anggaran berbasis kinerja; • Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja • Penerapan reward and punishment berdasarkan kinerja • Penjenjangan kinerja (cascading kinerja) sesuai dengan kerangka logis
  • 24. PENGUATAN PENGAWASAN (Pusat) PENANGANAN GRATIFIKASI Kebijakan penanganan gratifikasi Implementasi penanganan gratifikasi (Pelaporan) Tidak Lanjut Evaluasi PENERAPAN SPIP Melakukan Pemetaan Risiko Mitigasi Risiko Melakukan kegiatan pengendalian pada seluruh organisasi Evaluasi Penerapan SPI APIP Penguatan SDM APIP Peran Consulting
  • 25. PENGUATAN PENGAWASAN PENGADUAN MASYARAKAT, WBS, DAN BENTURAN KEPENTINGAN Adanya kebijakan terkait pengaduan masyarakat, WBS, dan Benturan Kepentingan Implementasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi ZONA INTEGRITAS Pencangan Zona Integritas Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Monitoring & Evaluasi Pembangunan ZI
  • 26. PENGUATAN PENGAWASAN REFORM • Penyampaian LHKPN dan LHKASN • Penanganan pengaduan pengawasan masyarakat • Mekanisme pengendalian pada aktivitas utama yang akan berkontribusi peningkatan kinerja • Efektivitas pembangunan ZI • Peran APIP (consulting dan trusted advisor)
  • 27. PENGUATAN PENGAWASAN (Unit) PENANGANAN GRATIFIKASI Kebijakan penanganan gratifikasi Implementasi penanganan gratifikasi (Pelaporan) Tidak Lanjut Evaluasi PENERAPAN SPIP Melakukan Pemetaan Risiko Mitigasi Risiko Melakukan kegiatan pengendalian pada seluruh organisasi Evaluasi Penerapan SPI
  • 28. PENGUATAN PENGAWASAN PENGADUAN MASYARAKAT, WBS, DAN BENTURAN KEPENTINGAN Adanya kebijakan terkait pengaduan masyarakat, WBS, dan Benturan Kepentingan Implementasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi ZONA INTEGRITAS Pencangan Zona Integritas Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Monitoring & Evaluasi Pembangunan ZI
  • 29. PENGUATAN PENGAWASAN REFORM • Penyampaian LHKPN dan LHKASN • Penanganan pengaduan pengawasan masyarakat
  • 30. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Pusat) STANDAR PELAYANAN Kebijakan Standar Pelayanan Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan BUDAYA PELAYANAN PRIMA Kemudahan Pelayanan Adanya inovasi layanan Peningkatan Kualitas Layanan (Kebijakan Kompensasi Layanan) PENGELOLAAN PENGADUAN Media Pengaduan Layanan (Kemudahan akses pengaduan) Monitoring dan Tindak Lanjut Pengaduan untuk perbaikan layanan
  • 31. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK REFORM • Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik • Responsivitas penanganan pengaduan pelayanan public PENILAIAN KEPUASAN LAYANAN (SURVEI KEPUASAN) Transparansi Hasil Survei Tindak Lanjut hasil survei PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penerapan TI dan Perbaikan secara berkala dalam rangka perbaikan layanan
  • 32. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STANDAR PELAYANAN Kebijakan Standar Pelayanan Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan BUDAYA PELAYANAN PRIMA Kemudahan Pelayanan Adanya inovasi layanan Peningkatan Kualitas Layanan (Kebijakan Kompensasi Layanan) PENGELOLAAN PENGADUAN Media Pengaduan Layanan (Kemudahan akses pengaduan) Monitoring dan Tindak Lanjut Pengaduan untuk perbaikan layanan
  • 33. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Unit) REFORM • Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik • Responsivitas penanganan pengaduan pelayanan public PENILAIAN KEPUASAN LAYANAN (SURVEI KEPUASAN) Transparansi Hasil Survei Tindak Lanjut hasil survei PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penerapan TI dan Perbaikan secara berkala dalam rangka perbaikan layanan
  • 35. ilmu 2. Stunting 3. Kemiskinan 4. Lapangan kerja 5. Keterisolasian 6. Perizinan PROBLEM HULU 1. Kebijakan tata kelola pemerintahan pada level pusat (antar K/L) masih terkesan silo (fragmented) dan tumpang tindih, sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi Pemda 2. Sistem politik yang menghambat pelaksanaan RB di Pemda 3. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit 4. Inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran 5. Budaya untuk berkinerja dan melayani yang masih rendah 6. Kualitas SDM ASN yang belum merata 7. Birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi (Contoh: transformasidigital) 8. RB hanya bersifat proyek dan pemenuhan administrasi 9. Komitmen pimpinan daerah terhadap RB yang rendah.(Contoh: belum ada reward and punishment) PROBLEM HILIR 1. Pelayanan publik a. Dasar (pendidikan, kesehatan, akses pada air bersih) b. Administratif (KTP, KK, SIM, Akte) c. Perijinan d. Sosial (bantuan sosial)
  • 36. RB Tematik Peningkatan Investasi Presiden selalu menyampaikan bahwa investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Investasi yang meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. RB perlu mengintervensi dengan menyederhanakan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor. RB TEMATIK DIGITALISASI Administrasi Pemerintahan Presiden selalu berpesan agar ‘’Pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat karena diera persaingan antar negara, yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi.’’ Pemerintah harus bersiap menghadapi disrupsi teknologi dan iklim digital yang dicirikan dalam era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity).. Pemerintah harus berbenah dan membangun birokrasi digital dengan fokus perbaikan pada digitalisasi struktur, culture maupun kompetensi. RB Tematik Pengentasan Kemiskinan Fokus Presiden untuk segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan target turunnya angka kemiskinan menjadi 7% dan daerah dengan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2024, maka seluruh elemen birokrasi wajib berkolaborasi dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut. RB TEMATIK PRIORITAS PRESIDEN Tematik Prioritas Presiden. Isinya merespon hal-hal yang mendesak (urgen) karena resiko persoalannya akan muncul segera dan dampaknya juga serius pada masyarakst. Hal tersebut perlu dikawal oleh seluruh level pemerintah. RBTEMATIK
  • 37. MEKANISME KERJA RB TEMATIK 1 Menetapkan sasaran tematik (harus berangkat dari problem hilir) Menetapkan faktor pembentuk yang berkontribusi untuk mencapai sasaran tematik. Contoh: Kemiskinan, faktor pembentuknya yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan kapasitas, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan Mengidentifikasi program/model intervensi existing dan usulan, yang berkontribusi dalam mewujudkan faktor pembentuk (beserta sasaran dan indikatornya) Mengidentifikasi masalah/bottleneck yang terjadi dan mungkin terjadi dalam pelaksanaan program/model intervensi Menetapkan rencana aksi untuk mengurai masalah/bottleneck Pelaksanaan rencana aksi bersama RBTematik Monitoring dan evaluasi 2 3 4 5 6 7
  • 38. 10 KERANGKA LOGIS RBTEMATIK 1 0 Output dan Outcome yang dihasilkan antar K/L masih silo Kinerja Existing Kinerja yang Diinginkan` pada • Penetapan kinerja didasarkan Logical framework • Prinsip: Sharing outcome Identifikasi Masalah • Gap • Akar Masalah Rencana Aksi Penetapan kegiatan & tahapannya, beserta penanggung jawab Implementasi & Monev Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi KL 3 KINERJA YANG DIINGINKAN KINERJA EKSISTING Debottlenecking Birokrasi: Akuntabilitas Kinerja Debottlenecking Birokrasi: AKUNTABILITAS KINERJA, BISNIS PROSES, TATAKELOLA DAN KELEMBAGAAN, SDM, REGULASI, PENGAWASAN,PELAYANAN PUBLIK
  • 39.
  • 42. Landasan Teori Agen perubahan ¬ Menurut Robbins & Coulter dalam (Supriyanto, 2016:32), agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi. Usaha yang dilakukan dalam pembangunan suatu organisasi ditandai dengan adanya sejumlah orang yang menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Orang-orang ini dinamakan sebagai agen perubahan. Agent Of Change Catalyst Solution Giver Process helper Resources Linker Menciptakan keinginan perubahan didalam organisasi Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan pengguna layanan. Melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. Menjaga kestabilan perubahan. Fungsi Agen Perubahan Tugas Agen Perubahan
  • 43. Langkah 1 Pembentukan AgenPerubahan ¬Penjaringan awal /Seleksi pada tiap unit kerja Kriteria Calon Agen Perubahan Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/PPPK Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
  • 44. Langkah 2 Pembentukan Agen Perubahan ¬Assessment oleh Tim RB Instansi atau Komite kredibel lain yang dtunjuk oleh pimpinan instansi Assessment Agen Perubahan Dapat dilakukan secara sederhana atau menggunakan bantuan konsultan Bertujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seseorang individu sebagai Agen Perubahan. Sebagai dasar program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas individu Agen Perubahan. Sebagai dasar pertimbangan pimpinan unit kerja dalam menetapkan agen perubahan
  • 45. Langkah 3 Pembentukan Agen Perubahan SK Penetapan ¬Penetapan Formal Agen Perubahan Daftar nama agen perubahan Program perubahan yang diusung Tugas dan fungsi agen perubahan Jangka waktu agen perubahan Mekanisme monev agen perubahan Sistem reward/pengharganan bagi agen perubahan yang berhasil
  • 46. Mekanisme kerja/pola hubungan agen perubahan dengan organisasi Pimpinan •Agen perubahan bertanggung jawab dan melaporkan rencana tindak kerja serta hasil secara berkala kepada pimpinan •Pimpinan memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di unit kerjanya, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan. •Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada agen perubahan yang dianggap berhasil menjalankan rencana perubahan Tim RB Internal •melakukan pembinaan dan pendampingan selama proses penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak program kerja •sebagai fasilitator dalam forum sharing knowledge antar agen perubahan •Bersama dengan pimpinan melakukan monev atas rencana tindak kerja agen perubahan Anggota organisasi lain/pegawai •Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang rencana tindak perubahan kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri,dll Sesama Agen Perubahan •Aktif dalm Forum Agen Perubahan sebagai i sarana bagi Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan mencari solusi atas hambatan/kendala yang dihadapi Agen Perubahan
  • 47. Langkah kerja Agen Perubahan Menciptakan keinginan perubahan didalam organisasi Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan pengguna layanan. Melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. Menjaga kestabilan perubahan. Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu: 1) Spesifik; 2) Terukur; 3) Logis; 4) Periode waktu yang jelas. Penyusunan rencana perubahan dapat diintegrasikan dengan SKP atau tugas fungsi harian agen perubahan
  • 48. Contoh rencana tindak agen perubahan Nilai Organisasi Perubahan yang ingin dicapai Rencana tindak kegiatan sasaran Indikator kinerja Target Kegiatan Target waktu Rincian Waktu Target rincian kegiatan Berorientasi Pelayanan Meningkat nya kepuasan pelayanan masy IKM Kecamatan Indeks 3.70 dari skala 4.00 Pembangunan Anjungan mandiri Pelayanan Publik di kantor desa Juni 2022 • Koordinasi dengan DPMPSTP untuk mendapat data syarat dan bentuk form pengajuan Tw I (Janu ari) 2 laporan/notulen hasil rapat koordinasi • Pembangunan dashboard/ web sederhana Tw 1 (Jan- Feb) 1 web/dashboard layanan • Pelatihan operator di kantor desa Tw 1 2 laporan (Mare kegiatan t) pelatihan • Pembuatan bahan/materi sosialisasi kepada masy Tw 2 (april) 3 bahan sosialiasi (leaflet, posters dll) 2 laporan kegiatan sosialisasi Aris adalah agen perubahan pada kecamatan sukamaju, yang memiliki masalah pelayanan sbb: 1. Jarak kecamatan dan kota sangat jauh sehingga mahal ongkos dan waktu 2. Masyarakat pedesaan yang membutuhkan layanan perijinan banyak yang tidak melek teknologi 3. Kewenangan kecamatan yang tidak bisa melakukan layanan perijinan langsung
  • 49. Monev Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan Nilai Organisasi Perubahan yang ingin dicapai Rencana tindak kegiatan Realisasi sasaran Indikator kinerja Target Kegiatan Target waktu Rincian Waktu Target rincian kegiatan Kegiatan Rincian Kegiatan Berorientasi Pelayanan Meningk at nya kepuasan pelayana n masy IKM Kecamatan Indeks 3.70 dari skala 4.00 Pembangunan Anjungan mandiri Pelayanan Publik di kantor desa Juni 2022 • Koordinasi dengan DPMPSTP untuk mendapat data syarat dan bentuk form pengajuan Tw I (Januari) 2 laporan/notulen hasil rapat koordinasi xx xx • Pembangunan dashboard/ web sederhana Tw 1 (Jan- Feb) 1 mockup web/dashboard layanan • Pelatihan operator di kantor desa Tw 1 (Maret) 2 laporan kegiatan pelatihan • Pembuatan bahan/materi sosialisasi kepada masy Tw 2 (april) 3 bahan sosialiasi (leaflet, posters dll) 2 laporan kegiatan sosialisasi Contoh Monev rencana tindak agen perubahan
  • 50. Monev Pelaksanaan Rencana kerja Agen Perubahan ¬ Dilakukan secara berkala oleh agen perubahan, tim RB internal, dan pimpinan ¬ Ouput dari monev berupa laporan pelaksanaan yang memuat analisa ringan /sederhana atas hambatan atau tindak lanjut perbaikan untuk periode pelaksanaan selanjutnya ¬ Dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan organisasi
  • 51. Pemanfaatan hasil dari Agen Perubahan ¬ Sebagai dasar pemberian reward bagi pegawai ybs ¬ Dijadikan dalam suatu prosedur atau mekanisme tetap (di SOP- kan) sehingga terjamin keberlangsungannya ¬ Didorong untuk dapat direplikasikan pada unit/satuan kerja atau instansi pemerintah yang lain
  • 52. Success Story Agen Perubahan ¬ TRACK, pelaporan interaktif dan cepat atas tindakan pungli atau korupsi oleh oknum pemberi layanan – (Pemkab Badung, DPMPTSP) ¬ Sikiper/Sikedokyang merupakan rapor penilaian perawat dan dokter – (Pemprov Bali – RS Mata Bali Mandara)