Pengguna media sosial perlu mengetahui bahwa mendistribusikan (mengirimkan/menyebarkan), mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi (buatan sendiri atau orang lain) yang mengandung unsur pornografi, berita bohong (hoax), penipuan, pencemaran nama baik, permusuhan, kekarasan (bullying) melalui media sosial atau sistem elektronik lainnya dapat dikenakan hukuman denda maksimum 750 juta/1 milyar dan/atau penjara maksimum 4/6 tahun. Wartawan atau jurnalis yang dilindungi oleh UU Pers juga perlu tahu UU ITE terkait media sosial ini agar tidak menjadi "korban" UU ITE.
Pengguna media sosial perlu mengetahui bahwa mendistribusikan (mengirimkan/menyebarkan), mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi (buatan sendiri atau orang lain) yang mengandung unsur pornografi, berita bohong (hoax), penipuan, pencemaran nama baik, permusuhan, kekarasan (bullying) melalui media sosial atau sistem elektronik lainnya dapat dikenakan hukuman denda maksimum 750 juta/1 milyar dan/atau penjara maksimum 4/6 tahun. Wartawan atau jurnalis yang dilindungi oleh UU Pers juga perlu tahu UU ITE terkait media sosial ini agar tidak menjadi "korban" UU ITE.
Influence of Social Media and Mainstream Media in IndonesiaIsmail Fahmi
Overview of internet and social media penetration in Indonesia.
Applications, websites or social media pages that Indonesia people use for news consumption.
Overview Indonesia people attitudes in using social media: what factor matters? How user-generated content is created? To what extent user-generated content influence Indonesian people’s belief? Examples.
Infodemic and disinformation on social media: Intention, stakeholder responds, cyber law (management of criticism on social media, crisis management).
Digital identity: conclusion of social media influence on Indonesia people.
LATAR BELAKANG
• Penolakan warga atas pengukuran tanah dan relokasi menimbulkan ketegangan dan menjadi konflik di Rempang.
• Ketegangan dan konflik tersebut menjadi perhatian media massa dan publik secara umum. Pemberitaan tentang Rempang ramai di media nasional dan local.
• Perbincangan tentang Rempang, juga terus diangkat publik. Selama berhari-hari, tagar terkait Rempang seperti “Rempang”, “Pulau Rempang”, “SaveRempang”, “TolakPenggusuranRempang”, “Rempang Eco City”, ramai di lini massa Twitter.
• Ketegangan di Rempang juga menarik berbagai tokoh nasional, ormas besar, aktivis, juga publik secara umum untuk menyampaikan sikap.
Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
Materi 3 (TOT Literasi Digital): Etika dan Aturan di Dunia SiberIndriyatno Banyumurti
Materi untuk TOT Literasi Digital untuk Guru
Bagian 3 dari 4 Serial Paparan Literasi Digital
Netiket
Standar/Panduan Komunitas Media Sosial
Tuntunan Agama
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data‐data pribadi seseorang terpapar atau dipindahtangankan secara semena‐mena, tanpa kontrol dari pemilik data.
Hukum bukanlah suatu pemahaman yang tunggal, hukum di dalam hakekatnya sendiri sangatlah jamak dan tidak definitif. Bahkan hukum harus dicurigai sebagai bentuk ketidakkonsistenan dan paradoksalitas pemahaman yang tentunya menimbulkan pluralisme ide dan interprestasi terhadapnya. Namun, sebenarnya hal ini bukanlah kendala yang berarti, karena setidaknya hukum memiliki prinsip pokok yang melekat di dalam kehadirannya dimana ia menjadi ‘cara dan tujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial.
Materi ini disampaikan pada Kuliah Umum Literasi Digital bagi Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Telkom pada tanggal 9 Agustus 2019
Influence of Social Media and Mainstream Media in IndonesiaIsmail Fahmi
Overview of internet and social media penetration in Indonesia.
Applications, websites or social media pages that Indonesia people use for news consumption.
Overview Indonesia people attitudes in using social media: what factor matters? How user-generated content is created? To what extent user-generated content influence Indonesian people’s belief? Examples.
Infodemic and disinformation on social media: Intention, stakeholder responds, cyber law (management of criticism on social media, crisis management).
Digital identity: conclusion of social media influence on Indonesia people.
LATAR BELAKANG
• Penolakan warga atas pengukuran tanah dan relokasi menimbulkan ketegangan dan menjadi konflik di Rempang.
• Ketegangan dan konflik tersebut menjadi perhatian media massa dan publik secara umum. Pemberitaan tentang Rempang ramai di media nasional dan local.
• Perbincangan tentang Rempang, juga terus diangkat publik. Selama berhari-hari, tagar terkait Rempang seperti “Rempang”, “Pulau Rempang”, “SaveRempang”, “TolakPenggusuranRempang”, “Rempang Eco City”, ramai di lini massa Twitter.
• Ketegangan di Rempang juga menarik berbagai tokoh nasional, ormas besar, aktivis, juga publik secara umum untuk menyampaikan sikap.
Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
Materi 3 (TOT Literasi Digital): Etika dan Aturan di Dunia SiberIndriyatno Banyumurti
Materi untuk TOT Literasi Digital untuk Guru
Bagian 3 dari 4 Serial Paparan Literasi Digital
Netiket
Standar/Panduan Komunitas Media Sosial
Tuntunan Agama
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data‐data pribadi seseorang terpapar atau dipindahtangankan secara semena‐mena, tanpa kontrol dari pemilik data.
Hukum bukanlah suatu pemahaman yang tunggal, hukum di dalam hakekatnya sendiri sangatlah jamak dan tidak definitif. Bahkan hukum harus dicurigai sebagai bentuk ketidakkonsistenan dan paradoksalitas pemahaman yang tentunya menimbulkan pluralisme ide dan interprestasi terhadapnya. Namun, sebenarnya hal ini bukanlah kendala yang berarti, karena setidaknya hukum memiliki prinsip pokok yang melekat di dalam kehadirannya dimana ia menjadi ‘cara dan tujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial.
Materi ini disampaikan pada Kuliah Umum Literasi Digital bagi Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Telkom pada tanggal 9 Agustus 2019
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
Media sosial tak kalah penting. Melalui ini, Polri dapat berinteraksi dengan warga secara langsung. Bahkan, hingga level personal. Oleh karenanya, korps Bhayangkara perlu memiliki ragam akun media sosial. Seperti, facebook, twitter, instagram, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Polri dan masyarakat menjadi tak bersekat. Akses dari warga menuju Polri sudah lancar dan terbuka 24 jam.
JURNAL PANCASILA KELOMPOK 2 MANAJEMEN FEB UNS 2017 DI PUBLIKASIKAN DI https://pancasilamanajemena.com JIKA ANDA MENGINKAN SALINAN DARI FILE INI SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI DI https://pancasilamanajemena.com
KELOMPOK 1: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-1
KELOMPOK 2: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-2
KELOMPOK 3: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-3
KELOMPOK 4: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-4
KELOMPOK 5: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-5
KELOMPOK 6: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-6
KELOMPOK 7: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-7
Karya ilmiah topik jejaring sosial (social network)Irwansyah Hazniel
1. Dampak positif dan negatif-nya secara umum
2. Dampak positif dan negatif-nya terhadap :
2.1 Bidang agama
2.2 Bidang budaya
2.3 Bidang sosial
2.4 Bidang politik (jika ada/optional)
2.5 Bidang ekonomi
2.6 Bidang ilmu pengetahuan
3. Terminologi
3.1 Aspek invention
3.2 Aspek pengembangannya
3.3 Aspek inovasi
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumRahmat Inggi
Perkembangan dunia menuju dunia tanpa batas (borderless world) telah banyak merubah berbagai aspek kehidupan. Proses ini menggerakkan perdagangan bebas antara benua, perpindahan manusia, barang dan modal yang semakin leluasa, serta pemakaiaan sumber daya-sumber daya di seluruh dunia menuju efisiensi yang lebih tinggi. Salah satu penyebab hal ini adalah kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin memudahkan manusia. Teknologi informasi telah menawarkan berbagai macam kemudahan seperti kecepatan akses data dan informasi, pemecahan masalah serta otomatisasi pekerjaan dan sebagainya. Penggunaan secara intensisif maupun ekstensif atas computer, internet, telepon seluler dan ATM telah mengatasi batasan ruang dan waktu. Menjadi sebuah fenomena dramatis yang disebut dengan digitalisasi.
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
Sosialisasi Pidana UU ITE.pptx
1. UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI
NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
DAN
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK
2. TRANSAKSI ELEKTRONIK ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN
KOMPUTER, JARINGAN KOMPUTER DAN ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA
UNDANG-UNDANG INI BERLAKU UNTUK SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM, BAIK YANG BERADA DI WIL. INDONESIA MAUPUN DILUAR WIL. INDONESIA, YANG
MEMILIKI AKIBAT HUKUM DI WIL. INDONESIA DAN ATAU DILUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA
DAN MERUGIKAN KEPENTINGAN INDONESIA. Psl 2
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DILAKSANAKAN
DENGAN TUJUAN :
1. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA SEBAGAI BAGIAN MASY. INFORMASI DUNIA
2. MENGEMBANGKAN PERDAGANGAN DAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM RANGKA
MENSEJAHTERAKAN KEHIDUPAN BANGSA
3. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK
4. MEMBUKA KESEMPATAN SELUAS-LUASNYA KPD SETIAP ORG UTK MEMAJUKAN PEMIKIRAN
DAN KEMAMPUAN DI BID. ITE SEOPTIMAL MUNGKIN DAN BERTANGGUNG JAWAB
5. MEMBERIKAN RASA AMAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUNA DAN
UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI
NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
3. UNSUR TINDAK PIDANA ITE
ATURAN HUKUM
PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
TEKNOLOGI
KOMPUTER
UU INFORMASI &
TRANSAKSI
ELEKTRONIK
4. Kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer atau
pengguna komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang
menggunakan bantuan sarana media elektronik internet.
Cyber Crime merupakan suatu tindak kejahatan didunia alam maya, yang
dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku.
Aktivitas yang termasuk dalam kejahatan dunia maya termasuk kejahatan
tradisional seperti penipuan dan pemalsuan serta kejahatan lain yang spesifik
dunia maya seperti sabotase komputer/jaringan, akses ilegal terhadap komputer,
dan penggandaan ilegal dari software.
5. Terdapat sistem elektronik (komputer) yang terhubung dengan jaringan (baik non
maupun via telekomunikasi).
Dapat berbentuk Kejahatan lama dan atau kejahatan baru (contoh: spamming).
Pelaku tindak pidana sulit terjangkau
Tidak meninggalkan bekas secara fisik melainkan secara elektronik dalam bentuk
data elektronik.
Tindak pidana bersifat lintas batas.
Dilakukan melalui jaringan sistem informasi baik privat maupun publik.
6. 1. Komputer sebagai target
Sabotase komputer
Akses ilegal
Penyadapan ilegal
Interferensi data
Interferensi sistem
Penggunaan peralatan yang tidak semestinya
7. 2. Komputer sebagai alat penyimpan
Pornografi
3. Komputer sebagai instrumen kejahatan
Pemalsuan menggunakan komputer (uang palsu)
Penipuan melalui komputer (phising, carding)
Pencemaran nama baik, ujaran kebencian dst
4. Pelanggaran HaKI menggunakan komputer
Penggandaan software secara ilegal
8. PASAL 27
AYAT 1 : KESUSILAAN
AYAT 2 : PERJUDIAN
AYAT 3 : PENGHINAAN
AYAT 4 : PEMERASAN ATAU
PENGANCAMAN
PASAL 28
AYAT 1 : BERITA BOHONG
AYAT 2 : UJARAN KEBENCIAN / SARA
PASAL 29
Menakuti secara pribadi
PASAL 30
Ayat 1 : JEBOL AKSES
Ayat 2 : JEBOL AKSES UTK PEROLEH
INFORMASI
Ayat 3 : JEBOL PENGAMANAN
PASAL 31
Ayat 1 Intersepsi / Penyadapan
Ayat 2 intersepsi transmisi elektronik
PASAL 32
AYAT 1
MERUBAH/MENGHILANGKAN/MERUSAK
DOKUMEN LEKTRONIK MILIK ORANG LAIN
AYAT 2 MEMINDAHKAN DATA ELEKTRONIK
KE ORANG YG TIDAK BERHAK
PASAL 33
MEMBUAT SISTEM
ELEKTRONIK BEKERJA TIDAK
SEBAGAIMANA MESTINYA /
HACKER
PASAL 34
PENYEDIA ALAT UNTUK
MELAKUKAN PIDANA
PASAL 27 SAMPAI 33
9.
10. TEMPO.CO, Jakarta -
Kepolisian Daerah Metro
Jaya menangkap terhadap
aktivis Ratna Sarumpaet
pada Kamis malam, 4
Oktober 2018 di Bandara
Internasional Soekarno
Hatta. Ratna ditangkap
sebelum terbang ke
Santiago, Cile.
Kepala Bidang Humas Polda
Metro Jaya Komisaris Besar
Raden Prabowo Argo
Yuwono mengatakan
penangkapan terhadap
Ratna dilakukan karena
kepolisian telah
menetapkan dia sebagai
tersangka dalam kasus
penyebaran hoax atau
HOAX / BERITA
BOHONG
11. Jadi Tersangka, Dea Onlyfans Dijerat
UU ITE dan Pornografi
Konten kreator Onlyfans, Gusti Ayu
Dewanti alias Dea Onlyfans dijerat
dengan Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE)
serta Pornografi dalam kasus hukum
yang menjeratnya.
Diketahui, Dea telah ditetapkan
sebagai tersangka berdasarkan gelar
perkara yang dilakukan penyidik
Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polda Metro Jaya.
Dalam perkara ini, Dea OnlyFans telah
ditetapkan sebagai tersangka dan
PORNOG
RAFI
12. Seorang yang bernama
Indah Prastiningsih diduga
telah melakukan dugaan
tindak pidana setiap orang
dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan
atau mentransmisikan dan
atau membuat dapat
diaksesnya informasi
elektronik dan atau
dokumen elektronik yang
memiliki muatan
penghinaan dan atau
pencemaran nama baik
dengan cara mengunggah
postingan dari akun
facebook atas nama Indah
Prastiningsih, URL :
https://www.facebook.co
m/indahprast.ipotterip, ID
PENCEMARAN NAMA
BAIK
MELALUI MEDSOS
FACEBOOK
13. Peristiwa
tersebarnya
berita tidak
benar / HOAX
bahwa terdapat 2
(dua) orang
meninggal dunia
di Pemandian
Taman Ria
Suropati (TRS)
yang berlokasi di
Dsn. Ranggeh
Kec.
Gondangwetan
Kab. Pasuruan
Prov. Jawa Timur
HOAX / BERITA
BOHONG
14. Polres Pasuruan Kota
Telah berhasil mengungkap kasus
pencurian uang nasabah bank
dengan modus skimming. Dua
warga negara (WN) Bulgaria
ditangkap sebagai tersangka.
Dua tersangka yakni VBD (38) dan
PPB (41). Mereka sudah masuk ke
Indonesia sejak 2020 dan tinggal
di Lombok, Nusa Tenggara Barat
Tersangka beraksi dengan
memasang alat skimming di ATM
yang ada di Jalan Sultan Agung.
ILLEGAL ACCESS /
SKIMMING
15. PENGERTIAN MEDIA SOSIAL
Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi
sosial. Media Sosial menggunakan teknologi berbasis web
yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.
Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan
dalam kehidupan manusia. Salah satunya berdampak pada
kebiasaan dan perilaku masyarakat. Kini teknologi telah
memudahkan pekerjaan banyak orang, salah satunya dengan
kehadiran banyak media sosial. Tak hanya digunakan untuk
komunikasi pribadi, media sosial memiliki banyak fungsi
MEDIA SOSIAL
16. FUNGSI MEDIA SOSIAL
1. Media sosial adalah media yang didesain untuk
memperluas interaksi sosial manusia menggunakan
internet dan teknologi web;
2. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi
searah media siaran dari satu institusi media ke banyak
audience (one to many) menjadi praktik komunikasi
dialogis antara banyak audience (many to many);
3. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan
informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi
17. MANFAAT MEDIA SOSIAL
1. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan
Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar
melalui beragam informasi, data, dan isu yang termuat di dalamnya.
Pada aspek lain, media sosial juga bisa menjadi sarana untuk
menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain;
2. Sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi
Beragam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang
dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi,
reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset-riset
kajian. Beberapa hal yang bisa dilakukan media sosial, antara lain
membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di
perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di
18. 3. Sarana perencanaan, strategi, dan manajemen
Media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat
menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan
strateginya. Misalnya, melakukan promosi, menggaet pelanggan setia,
menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik publik
sampai menghimpun respon masyarakat;
4.Sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran
Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga
mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan.
Ingat respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan
parameter untuk evaluasi.
Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan,
bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik dan seperti
apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui
19. JENIS - JENIS MEDIA SOSIAL
1. Bookmarking
Bookmarking memberikan sebuah kesempatan untuk membagikan
link dan tag yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap
orang dapat menikmati yang kita sukai.
2. Wiki
Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang
berbeda, misalnya situs knowledge sharing, wikitravel yang
memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempa.
3. Flickr
Situs yang dimiliki yahoo, yang mengkhususkan sebuah image
sharing dengan kontributor yang ahli pada setiap bidang fotografi
di seluruh dunia. Flickr menjadikan sebagai photo catalog yang
20. 4. Creating Opinion
Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat
untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia.
Melalui media sosial tersebut, semua orang dapat menulis
jurnal, sekaligus sebagai komentator.
5. Jejaring Sosial
Melalui situs-situs konten sharing tersebut orang-orang
menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk
berbagi kepada orang lain. Adapun beberapa contoh dari
aplikasi media sosial tersebut adalah Facebook, WhatsApp,
Line, Youtube, Twitter, Instagram.
22. 8 Cara Praktis Menghindari HOAX
1. Bacalah berita yg
sumbernya dpt
dipercaya dan kredibel
2. Baca dulu isinya,
bukan hanya
judulnya
3. Lihat situsnya
4. Cek fakta dan
kebenarannya
5. Skeptis, jgn telan mentah2 setiap
informasi yg anda terima
6. Jgn percaya
mitos
7. Jgn mudah
terprovokasi
8. Ingat, tdk semua yg
dibaca di internet &
medsos selalu benar
23. 5HAL
yang pantang
dilakukan di
medsos
Memulai Konflik
Curhat masalah pribadi
Mengejek orang lain dan
Tanpa/menyebut namanya
Berbagi foto tak pantas
Dan pesta gila-gilaan
Bersikap terlalu ekstrim
