PT Pandawa Bangun Tama (PBT) adalah perusahaan properti yang berkomitmen untuk menyediakan produk properti berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. PBT bervisi menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya di bidang properti dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. PBT telah merealisasikan beberapa proyek perumahan dan kondominium sejak berdiri pada tahun 2012.
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...Rizki Aditama
Konsep yang baik dan efisien dalam mewujdukan Good Corporate Governance di Indonsia baik pada Pemerintah (GGG) atau pada Perusahaan (GCG), Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan Budaya kita (Budaya Panca Sila dan Kebinneka Tunngal Ika)
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...Rizki Aditama
Konsep yang baik dan efisien dalam mewujdukan Good Corporate Governance di Indonsia baik pada Pemerintah (GGG) atau pada Perusahaan (GCG), Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan Budaya kita (Budaya Panca Sila dan Kebinneka Tunngal Ika)
Be gg, heru eko septian, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethical decision m...heru septian
stakeholder adalah sekelompok masyarakat atau individu yang mempunyai hubungan, kepentingan dan keterkaitan dengan permasalahan tertentu. Contoh stakeholder dalam bidang pariwisata misalnya adalah pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, lalu ada pihak swasta yang menyediakan akomodasi seperti hotel, restoran, dan transportasi dan yang terakhir adalah masyarakat yang berperan sebagai pengelola dan penjaga obyek wisata dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan jauh berbeda dengan pihak stakeholder pada industri televisi, dimana pihak yang menjadi stakeholder adalah perusahaan televisi yang menyiarkan berbagai program acara, penonton acara televisi, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang beriklan di televisi tersebut, dan berbagai para pihak lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa stakeholder untuk suatu permasalahan berbeda dengan permasalahan lainnya.
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...Rizki Aditama
Konsep yang baik dan efisien dalam mewujdukan Good Corporate Governance di Indonsia baik pada Pemerintah (GGG) atau pada Perusahaan (GCG), Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan Budaya kita (Budaya Panca Sila dan Kebinneka Tunngal Ika)
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...Rizki Aditama
Konsep yang baik dan efisien dalam mewujdukan Good Corporate Governance di Indonsia baik pada Pemerintah (GGG) atau pada Perusahaan (GCG), Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan Budaya kita (Budaya Panca Sila dan Kebinneka Tunngal Ika)
Be gg, heru eko septian, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethical decision m...heru septian
stakeholder adalah sekelompok masyarakat atau individu yang mempunyai hubungan, kepentingan dan keterkaitan dengan permasalahan tertentu. Contoh stakeholder dalam bidang pariwisata misalnya adalah pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, lalu ada pihak swasta yang menyediakan akomodasi seperti hotel, restoran, dan transportasi dan yang terakhir adalah masyarakat yang berperan sebagai pengelola dan penjaga obyek wisata dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan jauh berbeda dengan pihak stakeholder pada industri televisi, dimana pihak yang menjadi stakeholder adalah perusahaan televisi yang menyiarkan berbagai program acara, penonton acara televisi, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang beriklan di televisi tersebut, dan berbagai para pihak lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa stakeholder untuk suatu permasalahan berbeda dengan permasalahan lainnya.
Begg, ririen eka dinyati, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethical decision ...Ririen Eka
Begg, ririen eka dinyati, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethical decision making employer responsibilitis and employee rights, universitas mercu buana
Be & gg, muhammad nur cholish, prof. dr. ir.hapzi ali, mm, cma, business ethi...Muhammad Nur Cholish
Be & gg, muhammad nur cholish, prof. dr. ir.hapzi ali, mm, cma, business ethics and good governance, penerapan etika bisnis pada pt.telkom indonesia, universitas mercu buana, 2017. Tugas sebelum UTS
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, Philosophical Ethics and Business, Unov...Febi Nofita Sari
mplementasi Philosophical Ethics and Business Di Indonesia Serta Kaitannya Dengan Business Ethics & GG dan Resume / Rekomendasi dari tema "Philosophical Etics and Business"
BE & GG, Duci, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA,Artikel Etika Bisnis, Universitas Mer...DUCI
Etika Bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat.
penerapan Good Corporate Governance dalam implementasi etika dalam bisnis memiliki peran yang sangat besar.
Begg, ririen eka dinyati, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethical decision ...Ririen Eka
Begg, ririen eka dinyati, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethical decision making employer responsibilitis and employee rights, universitas mercu buana
Be & gg, muhammad nur cholish, prof. dr. ir.hapzi ali, mm, cma, business ethi...Muhammad Nur Cholish
Be & gg, muhammad nur cholish, prof. dr. ir.hapzi ali, mm, cma, business ethics and good governance, penerapan etika bisnis pada pt.telkom indonesia, universitas mercu buana, 2017. Tugas sebelum UTS
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, Philosophical Ethics and Business, Unov...Febi Nofita Sari
mplementasi Philosophical Ethics and Business Di Indonesia Serta Kaitannya Dengan Business Ethics & GG dan Resume / Rekomendasi dari tema "Philosophical Etics and Business"
BE & GG, Duci, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA,Artikel Etika Bisnis, Universitas Mer...DUCI
Etika Bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat.
penerapan Good Corporate Governance dalam implementasi etika dalam bisnis memiliki peran yang sangat besar.
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Penerapan Good ...Rudy Harland
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT. First Media, Tbk, Universitas Mercubuana, 2017
BE & GG, Rimada D. Putri, Hapzi Ali, Good Coorporate Governance (gcg) pt. ast...Rimada Diamanta Putri
Dalam corporate governance selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah aturan atau sistem tata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis ? Apakah aturan dan sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak ? Kedua hal tersebutlah yang menentukan apakah sudah ada good corporate governance dalam suatu perusahaan.
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...Rachmad Hidayat
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Rachmad Hidayat (55117110127)
Rangkuman dari Forum (IMPLEMENTASI “PHILOSOPHICAL ETHICS AND BUSINESS” DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN BUSINESS ETHICS DAN GOOD GOVERNANCE) dan Quiz (RESUME “PHILOSOPHICAL ETHICS AND BUSINESS” AND REKOMENDASINYA)
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Etika Bisnis Pada PT. Kr...AHMAD SULTONI
Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok (supplier),perusahaan, dan konsumen, adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik.
Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting.
Meningkatkan good corporate governance gcg kementerian perhubunganDr. Zar Rdj
Good Corporate Governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG
Good Corporate Governance (GCG) secara teori merupakan sebuah konsep/paham yang akhirnya dapat membuat sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan/organisasi dalam menciptakan value added (nilai tambah) untuk semua stakeholders. Good Corporate Governance (GCG) sudah pasti dapat memastikan manajemen berjalan dengan baik, tetapi manajemen tidak boleh cukup puas hanya dengan memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan secara efisien.
Prinsip-prinsip GCG
Ada Dua hal yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan konsep GCG yang pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan yang kedua yaitu kewajiban perusahaan/organisasi untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. ABOUT PBT
PBT sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Property di
Indonesia yg berawal dari permasalahan yang timbul seiring
yaitu kurangnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat
berpenghasilan Rendah (MBR
PBT berkomitmen untuk menyediakan Produk Properti yang
Berkualitas, Ekonomis dan menjadi hunian masa depan dengan
prospek yang baik.
3. VISI :
• Menjadi perusahaan yang terdepan dan terpercaya di dunia dalam menciptakan
produk serta jasa, melayani dengan sepenuh hati demi tercapainya kepuasan seluruh
stakeholder dan menjalankan perusahaan dengan prinsip GCG (Good Corporate
Governance) .
MISI :
• Menjadi perusahaan di bidang properti yang pertama dalam melakukan
pengembangan kawasan perumahan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk
seluruh stakeholder serta memiliki kawasan yang ramah lingkungan
• Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh konsumen melalui sistem yang
terus berinovasi guna tercapainya kepuasan konsumen.
• Melakukan pengawasan yang ketat demi terjaga nya kualitas produk atau jasa yang
dihasilkan.
• Bekerjasama dengan seluruh stakeholder, menerapkan sistem perusahaan dengan tata
kelola yang inovatif, sistematis, akuntable dan profesional.
• Menyediakan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis dan bekualitas tinggi
dengan harga yang terjangkau.
OUR STRATEGY
5. Project
• Bukit Cianjur Residance
2012 2015 2017
Project
• Graha Samolo Indah
• Fortune Residence
Launching Brand
• Pandawa Property
• Pandawa Construction
• Pandawa Supplier
Project
• Cikembar Permai
THE JOURNEY
2016
6. PT. Pandawa Bangun Tama (PBT) mengedepankan azas Good Corporate Governance
(GCG) karena kami mengintegrasikan kejujuran dan etika bisnis dalam semua aspek
fungsi bisnis kami sehingga melahirkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan
Berkualitas
Accountability
Fairness
Independent
Responsibility
Transparancy
OUR BACKGROUND
Good Corporate Governance
7. KETERBUKAAN (TRANSPARENCY)
Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai
Perseroan. Transparansi ini diwujudkan oleh PT Pandawa Bangun Tama dengan selalu berusaha
untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak
yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat
wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan PT Pandawa Bangun Tama dengan tetap
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan praktik
terbaik
8. PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY)
Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan
peraturan perundang-undangan yan berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Perseroan bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan,
persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.
Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan cara antara lain:
1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada pelaksanaan kegiatan Perseroan.
2. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), melaksanakan
kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha
kecil dan koperasi.
4. Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi di bidang pasar modal
9. KEMANDIRIAN (INDEPENDENCY)
Kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip korporasi yang sehat..
Implementasi prinsip kemandirian oleh Perseroan antara lain:
1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab
masingmasing antar organ Perseroan;
2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan;
3. Dewan Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan dalam pengambilan keputusan selalu
menghindari terjadinya benturan kepentingan.
4. Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh terlebih
dahulu dari Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang
untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana diatur dan mematuhi
peraturan di bidang pasar modal yang mengatur tentang benturan kepentingan
10. KEADILAN/KEWAJARAN (FAIRNESS)
Fairness ialah kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholder’s yang timbul berdasarkan
perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pandawa Bangun
Tama. Menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pandawa Bangun Tama. Akan
memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dengan tidak membeda-bedakan suku,
agama, ras, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja.
Implementasi dari prinsip fairness antara lain:
1. Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
2. Perseroan memperlakukan secara adil dan transparan terhadap semua rekanan;
3. Perseroan menjamin kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan
kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masingmasing organ
dan seluruh jajaran Perseroan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan
meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan
hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara
Perseroan dengan pihak yang berkepentingan
Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ
Perseroan untuk menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.
Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ
Perseroan, meliputi:
1. RUPS antara lain berwenang untuk menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian
keuntungan dan dividen yang dibayarkan, serta memutuskan hal-hal penting yang
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dewan Komisaris berwenang untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP), melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi
serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, serta pelaksanaan
ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS;
3. Direksi memiliki tugas pokok memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
Perseroan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan