SlideShare a Scribd company logo
MK. HUKUM KELUARGA & HARTA PERKAWINAN
aMeThySt
                               SEMESTER I

                                        BATAS UMUR DEWASA

           Pertanyaan:
           Hukum mengenal adanya usia dewasa dan belum dewasa. Usia berapakah dapat disebut
           dewasa?

           Jawaban:
           Istilah "kedewasaan" menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat
           hukum. Sedangkan istilah "Pendewasaan" menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang
           oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.Hukum membeda-bedakan hal ini karena hukum
           menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan
           keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan
           sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa
           dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena
           ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang
           telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

           Menurut konsep Hukum Perdata
           Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk
           beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang
           ditetapkan undang-undang.

           Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk
           pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426
           KUHPerdata). Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan
           mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat
           bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan
           keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum
           yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin
           melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

           Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan
           permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran
           atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali
           yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-
           perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan
           mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan
           dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang
           dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

           Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum
           pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka
           tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa
           yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun

                            MANUNGGAL. B, S.H. | Perpustakaan Pribadi
                              MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™
MK. HUKUM KELUARGA & HARTA PERKAWINAN
aMeThySt
                                SEMESTER I

           perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330
           KUHPerdata).

           Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa
           yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa,
           dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang
           yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan
           dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

           Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat
           karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan
           hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa
           telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam
           suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.
           Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan
           secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu,
           seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat
           bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia
           menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali,
           pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

           Menurut konsep Hukum Pidana
           Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur
           dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah
           atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk
           mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa.
           Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak,
           sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum
           mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun
           perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur".

           Menurut konsep Hukum Adat
           Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat
           tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental
           saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap
           cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu
           dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan
           memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu.Belum
           cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.
           cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.
           Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui
           kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak,
           mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila
           mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual,
           mereka dikatakan belum dewasa.
                            MANUNGGAL. B, S.H. | Perpustakaan Pribadi
                              MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™
MK. HUKUM KELUARGA & HARTA PERKAWINAN
aMeThySt
                               SEMESTER I

           Menurut konsep Undang-undang R.I sekarang
           Berdasarkan Undang-undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum
           dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Yang ada baru UU perkawinan No. 1
           tahun 1974, yang mengatur tentang:
               1. izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum
                  mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2);
               2. umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun
                  dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2);
               3. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada
                  didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1);
               4. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak
                  berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal
                  50 ayat 1).
               Tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan
               dewasa" dalam UU ini.




                           MANUNGGAL. B, S.H. | Perpustakaan Pribadi
                             MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™

More Related Content

What's hot

Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
Andhika Pratama
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Taufik Budi Permana
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
Adi Nugraha
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan
Ronalto_Tan
 
Pengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawinPengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawin
Deejay Satugus Susanto
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
Brawijaya University
 
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukumAwal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
greghendy
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
ICT Watch
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaHukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede Auditta
I Gede Auditta
 
hak dan kewajiban para pihak
hak dan kewajiban para pihakhak dan kewajiban para pihak
hak dan kewajiban para pihak
aishkhuw fillah
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
Dian Oktavia
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Daniel_Alfaruqi
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
dichasenja
 
Hukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan AgamaHukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan Agama
Siddiki Syadzily
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
villa kuta indah
 

What's hot (20)

Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan
 
Pengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawinPengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawin
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukumAwal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukum
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaHukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede Auditta
 
hak dan kewajiban para pihak
hak dan kewajiban para pihakhak dan kewajiban para pihak
hak dan kewajiban para pihak
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Hukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan AgamaHukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan Agama
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 

Similar to Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata

Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)
Zainal Abidin
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Rahmanzie Share
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Adhy Djr
 
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian IJIN JUAL BAWAH UMUR.pptx
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian IJIN  JUAL BAWAH UMUR.pptxKewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian IJIN  JUAL BAWAH UMUR.pptx
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian IJIN JUAL BAWAH UMUR.pptx
mochammadyulihadi
 
Kecakapan top
Kecakapan topKecakapan top
Kecakapan top
Nuelimmanuel22
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Rizqy Putra
 
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NPROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
ARZEN MUTAKIN
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fix
okaatmadja
 
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu HukumArjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
arjunowidya
 
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anakTmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Khalid Al Qadri
 
Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
MuhammadFahreziHarjo
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Adhy Djr
 
02 buku pedoman pengurusan surat perkawinan
02   buku pedoman pengurusan surat perkawinan02   buku pedoman pengurusan surat perkawinan
02 buku pedoman pengurusan surat perkawinan
Budiman Sudharma
 
Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1
iycdf
 
SEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptx
SEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptxSEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptx
SEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptx
BuIndah1
 
Kewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiKewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmi
HilmiSalam
 

Similar to Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata (20)

Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian IJIN JUAL BAWAH UMUR.pptx
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian IJIN  JUAL BAWAH UMUR.pptxKewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian IJIN  JUAL BAWAH UMUR.pptx
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian IJIN JUAL BAWAH UMUR.pptx
 
Kecakapan top
Kecakapan topKecakapan top
Kecakapan top
 
Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
 
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NPROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fix
 
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu HukumArjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anakTmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
 
Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
02 buku pedoman pengurusan surat perkawinan
02   buku pedoman pengurusan surat perkawinan02   buku pedoman pengurusan surat perkawinan
02 buku pedoman pengurusan surat perkawinan
 
Saabung
SaabungSaabung
Saabung
 
Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1
 
SEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptx
SEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptxSEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptx
SEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptx
 
Kewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiKewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmi
 

More from Manunggal Amethyst

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
Manunggal Amethyst
 
ANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASIANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
Manunggal Amethyst
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
Manunggal Amethyst
 
Asas asas hukum benda
Asas asas hukum bendaAsas asas hukum benda
Asas asas hukum benda
Manunggal Amethyst
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
Manunggal Amethyst
 
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaPengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Manunggal Amethyst
 
Cabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukumCabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukum
Manunggal Amethyst
 
Jaminan perorangan
Jaminan peroranganJaminan perorangan
Jaminan perorangan
Manunggal Amethyst
 
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Manunggal Amethyst
 
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptContoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Manunggal Amethyst
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Manunggal Amethyst
 
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataCara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Manunggal Amethyst
 
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negaraILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
Manunggal Amethyst
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
Manunggal Amethyst
 
Public law and crime
Public law and crimePublic law and crime
Public law and crime
Manunggal Amethyst
 
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifKedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Manunggal Amethyst
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Manunggal Amethyst
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Manunggal Amethyst
 

More from Manunggal Amethyst (18)

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
ANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASIANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
 
Asas asas hukum benda
Asas asas hukum bendaAsas asas hukum benda
Asas asas hukum benda
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaPengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
 
Cabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukumCabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukum
 
Jaminan perorangan
Jaminan peroranganJaminan perorangan
Jaminan perorangan
 
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
 
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptContoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
 
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataCara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdata
 
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negaraILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Public law and crime
Public law and crimePublic law and crime
Public law and crime
 
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifKedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
 

Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata

  • 1. MK. HUKUM KELUARGA & HARTA PERKAWINAN aMeThySt SEMESTER I BATAS UMUR DEWASA Pertanyaan: Hukum mengenal adanya usia dewasa dan belum dewasa. Usia berapakah dapat disebut dewasa? Jawaban: Istilah "kedewasaan" menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah "Pendewasaan" menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.Hukum membeda-bedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing. Menurut konsep Hukum Perdata Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata). Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan. Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan- perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun MANUNGGAL. B, S.H. | Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™
  • 2. MK. HUKUM KELUARGA & HARTA PERKAWINAN aMeThySt SEMESTER I perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata). Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua. Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim. Menurut konsep Hukum Pidana Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur". Menurut konsep Hukum Adat Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu.Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa. MANUNGGAL. B, S.H. | Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™
  • 3. MK. HUKUM KELUARGA & HARTA PERKAWINAN aMeThySt SEMESTER I Menurut konsep Undang-undang R.I sekarang Berdasarkan Undang-undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Yang ada baru UU perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mengatur tentang: 1. izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2); 2. umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2); 3. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1); 4. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1). Tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam UU ini. MANUNGGAL. B, S.H. | Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™