1. Dokumen tersebut membahas tentang hak waris anak luar nikah menurut KUH Perdata dan perkembangannya setelah Putusan MK.
2. Menurut KUH Perdata, hanya anak luar nikah yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya yang mempunyai hak mewaris.
3. Putusan MK memperluas hak anak luar nikah untuk juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya jika dibuktikan secar
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas prinsip kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional Indonesia dan pemaknaan kebendaan dalam perkawinan. Secara khusus, dibahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, pewarganegaraan, akibat pewarganegaraan, perkawinan campuran, dan asas-asas hukum perdata internasional terkait status benda.
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
Teks tersebut membahas tentang wasiat wajibah bagi anak di luar perkawinan yang sah. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan yang sah kehilangan hak-hak keperdataannya terhadap ayah, seperti hak mewarisi, nafkah, dan perwakilan hukum. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan menurut beberapa pendekatan seperti teori korban dan ketentuan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Makalah ini membahas prinsip-prinsip hukum perdata internasional khususnya mengenai kewarganegaraan dan kebendaan dalam perkawinan campuran. Pembahasan mencakup asas-asas kewarganegaraan seperti ius sanguinis, ius soli, dan kewarganegaraan tunggal/ganda serta akibat hukum perkawinan dan perceraian berdasarkan hukum negara mana perkawinan atau perceraian terjadi
Dokumen tersebut membahas tentang pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yaitu hukum perkawinan menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dokumen juga menjelaskan kodifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 beserta syarat, larangan, dan tujuan perkawinan menurut undang-undang tersebut.
1. Dokumen tersebut membahas tentang hak waris anak luar nikah menurut KUH Perdata dan perkembangannya setelah Putusan MK.
2. Menurut KUH Perdata, hanya anak luar nikah yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya yang mempunyai hak mewaris.
3. Putusan MK memperluas hak anak luar nikah untuk juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya jika dibuktikan secar
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas prinsip kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional Indonesia dan pemaknaan kebendaan dalam perkawinan. Secara khusus, dibahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, pewarganegaraan, akibat pewarganegaraan, perkawinan campuran, dan asas-asas hukum perdata internasional terkait status benda.
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
Teks tersebut membahas tentang wasiat wajibah bagi anak di luar perkawinan yang sah. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan yang sah kehilangan hak-hak keperdataannya terhadap ayah, seperti hak mewarisi, nafkah, dan perwakilan hukum. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan menurut beberapa pendekatan seperti teori korban dan ketentuan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Makalah ini membahas prinsip-prinsip hukum perdata internasional khususnya mengenai kewarganegaraan dan kebendaan dalam perkawinan campuran. Pembahasan mencakup asas-asas kewarganegaraan seperti ius sanguinis, ius soli, dan kewarganegaraan tunggal/ganda serta akibat hukum perkawinan dan perceraian berdasarkan hukum negara mana perkawinan atau perceraian terjadi
Dokumen tersebut membahas tentang pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yaitu hukum perkawinan menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dokumen juga menjelaskan kodifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 beserta syarat, larangan, dan tujuan perkawinan menurut undang-undang tersebut.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Ketentuan utama meliputi:
1. Perkawinan adalah ikatan suami istri yang sah berdasarkan agama masing-masing dan dicatat secara hukum
2. Syarat perkawinan meliputi persetujuan kedua belah pihak, batas usia minimal, dan larangan kawin antara kerabat darah dan susuan
3. Pengadilan dapat memberi izin poligami jika ist
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Ketentuan utama meliputi:
1. Perkawinan adalah ikatan suami istri yang sah berdasarkan agama masing-masing dan dicatat secara hukum
2. Syarat perkawinan meliputi persetujuan kedua belah pihak, batas usia minimal, dan larangan kawin antara kerabat darah dan semenda
3. Pengadilan dapat memberi izin poligami jika ist
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga seperti perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber hukum, asas-asas, dan ruang lingkup hukum keluarga serta membahas secara rinci mengenai perkawinan, perceraian, dan perjanjian kawin.
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Secara garis besar dijelaskan bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan menjadi warga negara, sedangkan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kedudukan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Dokumen menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum dapat mengatasi perkawinan siri karena masih mengakui keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama. Dokumen juga membahas dampak negatif perkawinan siri bagi istri dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum, dan saran
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia, meliputi pengertian warga negara, dasar hukum kewarganegaraan, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan latar belakang mereka.
Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut undang-undang akan dianggap tidak sah secara hukum. Dokumen ini membahas akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan semacam itu, dan pertimbangan hakim terhadap kasus perkawinan yang tidak tercatat.
Dokumen tersebut membahas tentang cara seseorang menjadi warga negara Indonesia, termasuk bagaimana Christian Gonzales memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ada dua asas kewarganegaraan yaitu ius soli yang mengacu pada tempat kelahiran dan ius sanguinis yang mengacu pada pertalian darah. Berdasarkan UU No. 12/2006, Indonesia menganut asas ius sanguinis meskipun ada tiga poin yang mengatur tentang asas ius soli.
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdfPkcDurenSawit
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar-dasar, syarat-syarat, pencegahan, dan pembatalan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan suami istri dan tujuannya untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga mengatur syarat umur minimum perkawinan, larangan per
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Ketentuan utama meliputi:
1. Perkawinan adalah ikatan suami istri yang sah berdasarkan agama masing-masing dan dicatat secara hukum
2. Syarat perkawinan meliputi persetujuan kedua belah pihak, batas usia minimal, dan larangan kawin antara kerabat darah dan susuan
3. Pengadilan dapat memberi izin poligami jika ist
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Ketentuan utama meliputi:
1. Perkawinan adalah ikatan suami istri yang sah berdasarkan agama masing-masing dan dicatat secara hukum
2. Syarat perkawinan meliputi persetujuan kedua belah pihak, batas usia minimal, dan larangan kawin antara kerabat darah dan semenda
3. Pengadilan dapat memberi izin poligami jika ist
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga seperti perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber hukum, asas-asas, dan ruang lingkup hukum keluarga serta membahas secara rinci mengenai perkawinan, perceraian, dan perjanjian kawin.
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Secara garis besar dijelaskan bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan menjadi warga negara, sedangkan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kedudukan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Dokumen menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum dapat mengatasi perkawinan siri karena masih mengakui keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama. Dokumen juga membahas dampak negatif perkawinan siri bagi istri dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum, dan saran
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia, meliputi pengertian warga negara, dasar hukum kewarganegaraan, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan latar belakang mereka.
Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut undang-undang akan dianggap tidak sah secara hukum. Dokumen ini membahas akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan semacam itu, dan pertimbangan hakim terhadap kasus perkawinan yang tidak tercatat.
Dokumen tersebut membahas tentang cara seseorang menjadi warga negara Indonesia, termasuk bagaimana Christian Gonzales memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ada dua asas kewarganegaraan yaitu ius soli yang mengacu pada tempat kelahiran dan ius sanguinis yang mengacu pada pertalian darah. Berdasarkan UU No. 12/2006, Indonesia menganut asas ius sanguinis meskipun ada tiga poin yang mengatur tentang asas ius soli.
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdfPkcDurenSawit
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar-dasar, syarat-syarat, pencegahan, dan pembatalan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan suami istri dan tujuannya untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga mengatur syarat umur minimum perkawinan, larangan per
Similar to SEMINAR STATUS ANAK LUAR NIKAH.pptx (20)
1. a “Status Anak Luar Nikah ditinjau dari
Hak Keperdataan Pasca Putusan MK
No. 46/PUU-VIII/2010”
DR.ENDANG PRASETYAWATI. SH.MHUM.
2. PERKAWINAN :
ialah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
3. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan
yang sah”
4. Ketentuan sahnya perkawinan
Sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 16 tahun
2016 tentang Perkawinan,
diatur di dalam Pasal 2 yaitu:
ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis
hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan.
Ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu
perkawinan, yaitu bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah
apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaan dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan.
Kedua, Pencatatan Perkawinan.
6. PERLU DIGARIS BAWAHI
status kawin tidak tercatat tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat karena tidak memiliki akta
otentik sebagai bukti keabsahan perkawinan.
Sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, PP
No.9 Tahun 1975, Permenag No.20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan dan Inpres No.1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
10. PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010
Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1)
UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
11. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010,.
status hukum pencatatan perkawinan bukanlah
merupakan faktor yang menentukan sahnya
perkawinan, karenanya pencatatan perkawinan
tersebut hanya merupakan kewajiban administratif
yang diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
12. SAMAR
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan = anak
luar kawin/nikah
Hubungan perdata = hak keperdataan
13. ANAK LUAR KAWIN MENURUT KUH PERDATA
ANAK LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN
ANAK LUAR KAWIN DENGAN PENGAKUAN
(SEBELUM PERKAWINAN)
ANAK LUAR KAWIN DENGAN PENGAKUAN
(SESUDAH PERKAWINAN)
14. ANAK LUAR KAWIN:
ANAK AKIBAT KAWIN SIRRI
ANAK AKIBAT KAWIN ADAT
ANAK AKIBAT ZINA
ANAK AKIBAT PERKOSAAN
ANAK SUMBANG
16. HAK KEPERDATAAN DALAM HUKUM KELUARGA
HAK KEPERDATAAN SANGAT LUAS : materiil dan immateriil
1. Hak atas nama/marga
2. Hak atas nafkah
3. Hak atas pemeliharaan/asuh
4. Hak atas perlindungan hukum
5. Hak atas kasih sayang
6. Hak atas harta perkawinan
7. Hak waris
17. PASAL 3 KUH PERDATA
TIADA SUATU HUKUMANPUN
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
PERDATA, ATAU KEHILANGAN
SEGALA HAK KEWARGANEGARAAN
18. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil
Kemendagri,
Kamis, 7 Oktober 2021
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri,
Zudan Arif Fakrulloh menyatakan "Saya beri tahu
semua penduduk wajib terdata di dalam kartu
keluarga.
Bagi yang nikah sirri bisa dimasukkan dalam satu
Kartu Keluarga (KK),"
19. Kolom Status Perkawinan.
Pada Format Kartu Keluarga sebelumnya, terdiri dari:
1. Belum kawin
2. Kawin
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
20. Pada format baru :
1. Belum kawin
2. Kawin (Tercatat dan Belum
Tercatat)
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
21. 'kawin tercatat’ yaitu perkawinan yang pasangan kawinnya
sudah memiliki buku nikah
'kawin belum tercatat' yaitu perkawinan yang pasangan
kawinnya belum memiliki buku nikah.