Program Studi Ekonomi Syariah STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya

3. Saham Syariah
 Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal
kepada perusahaan, yang mempunyai konsekuensinya :
Pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha
perusahaan yang berupa Deviden
Pemegang saham sebagai salah satu Pemilik Perusahaan
 Saham Syariah : Saham yang memenuhi kriteria syariah yang
ditetapkan oleh OJK
 Akadnya pemegang saham dengan Perusahaan : Syirkah
Musahamah
 Akad Mekanisme transaksi dipasar sekunder : Ba'i Musawamah
● Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor:Kep-63/D.04/2015 tanggal 23
November 2015 ada 315 saham syariah dari total 561 saham yang tercatat
di BEI

4. Landasan Saham Syariah
● Peraturan OJK (d/a Bapepam LK)
Saham syariah aktif :Emiten dan Perusahaan Publik yang
secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa
kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah, landasannya POJK Nomor
17/POJK.4/2015
● Saham syariah Pasif : Emiten dan Perusahaan Publik yang
tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa
kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik sesuai
dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria
Peraturan Bapepam LK II.K.1 Tentang Kriteria dan
Penerbitan Daftar Efek Syariah terbaru yaitu Kep-
208/BL/2012

5. POJK nomor 17/POJK.4/2015
Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan
kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam
Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Anggaran dasar Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham wajib memuat
kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha Emiten
Syariah atau Perusahaan Publik Syariah dilakukan berdasarkan
Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki Dewan Pengawas
Syariah (DPS)

7. Kriteria Saham Syariah Pasif
Peraturan Bapepam LK II.K.1
● Tahun 2007 ; Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007
● Tahun 2009 ; Kep-180/BL/2009 tanggal 30 juni 2009
● Tahun 2012; Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012

8. Peraturan Bapepam LK II.K.1
Kep-314/BL/2007
● Business Screening (Kualitatif) IX.A.13 Thn 2006
– Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- Jasa Keuangan ribawi, jual beli risiki, gharar dan maisyir
- Memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan
barang haram
● Financial Screening (Kuantitatif)
– Total utang berbasis bunga dibandingkan total equitas
tidak lebih besar dari 82%
– Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal
lainnya tdk melebihi 10%

9. Peraturan Bapepam LK II.K.1
Kep-180/BL/2009
● Business Screening (Kualitatif) IX.A.13 Thn 2009
– Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- Perdagangan yang melanggar syariat islam
- Jasa Kauangan ribawi
- Jual beli risiko
- Memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan barang
haram
- Melakukan transaksi yang mengandung suap
● Financial Screening (Kuantitatif)
– Total utang berbasis bunga dibandingkan total equitas tidak lebih
besar dari 82%
– Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tdk
melebihi 10%

10. Peraturan Bapepam LK II.K.1
KEP-208/BL/2012
● Business Screening (Kualitatif)
– Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- Perdagangan yang melanggar syariat islam
- Jasa Kauangan ribawi
- Jual beli risiko
- Memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan barang
haram
- Melakukan transaksi yang mengandung suap
● Financial Screening (Kuantitatif)
– Total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih
besar dari 45%
– Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tdk
melebihi 10%

12. Fatwa dan Persetujuan DSN MUI
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa dana Syari’ah dan Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar
Modal dan Pedoman umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar
Modal.
DSN MUI pada tahun 2011 mengeluarkan Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip
Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar
Reguler Bursa Efek.
Surat persetujuan DSN MUI Kepada Ketua Bapepam LK Nomor B-
370/DSN-MUI/X/2011

13. Contoh Saham Syariah Aktif & Pasif
● PT Panin Bank
Syariah, Tbk (saham
syariah listing di BEI)
● PT Bank Muamalat
● PT Hotel Sofyan, Tbk
● PT.Telekomunikasi
Indonesia, Tbk
● PT Unilever
Indonesia, Tbk
● PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk

14. Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001
● BAB IV Tentang Pemilihan dan Pelaksanaan
Investasi Pasal 10 Tentang kondisi emiten yang
tidak layak :
● Apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung
kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya
merupakan pembiayaan yg mengandung unsur riba
● Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang thdp modal lebih
dari 82% (utang 45%;Modal 55%)
● Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah
beritndak melanggar prinsip usaha yang islami

15. Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003
● BAB III Pasal (3) Kriteria Emiten atau
Perusahaan Publik point kedua jenis kegiatan
usaha bertentangan dgn prinsip-prinsip syariah
sebagaimana dikasud dalam pasal (3) angka
satu, antara lain huruf (e) :
● Melakukan investasi pada emiten yang pada saat
transaksi (nisbah) utang perusahaan kepada
lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari
modalnya.

16. Argumentasi DSN MUI
● Mengikuti Perkataan Imam
Ghazali : yang menyatakan bahwa
sebuah bisnis atau usaha modal
tidak boleh kecil dari utang.

17. Surat persetujuan DSN MUI No B-370/DSN-
MUI/X/2011
● Persetujuan rasio pendapatan bunga dan tidak halal
lainhya tidak boleh lebih dari 10% total pendapatan
● Argumentasinya : Mengacu pada aspek materialitas
dan Agresasi Kep No Kep-06/PM/2000 tgl 30 Maret
2000 Peraturan VIII.G.7 Pedoman penyajian Laporan
Keuangan : “Material adalah istilah yang digunakan untk
mengemukakan sesuatu yg dianggap wajar untk diketahui
oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam,
pengertian material 10% dari pendapatan untuk akun2
laba rugi”

18. Implementasi Saham Syariah
● Diterbitkannya Daftar Efek Syariah
● Kumpulan Efek syariah (salah satunya saham syariah) yang tdk
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dipasar modal
● Ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yg diakui OJK
● Tiap 6 bulan
● Adanya ISSI dan JII
● Indeks saham syariah
● Ditetapkan oleh BEI
● Syariah Online Trading Sistem
● Satu2nya didunia
● Ada 11 SOTS di Indonesia