Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul pegangan kader dan orangtua dalam fasilitasi kelompok BIna Keluarga Remaja (BKR) sebagai bagian dari materi pengembangan kompetensi kader dan keluarga yang memiliki remaja
RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 - 2019Muh Saleh
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Barat harus dipandang sebagai bagian yang tidak terlepas dari wawasan nasional. Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan penduduk sekitar 1.258.090 jiwa dengan luas wilayah 16.937,16 kilometer persegi, ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan Gizi di Sulawesi Barat sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Barat harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor Tahun 2015 – 2019 Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan dan gizi, melalui: (1) meningkatkan status gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang anak balita menjadi 25% Persen pada tahun 2019, (2) mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 Gram/hari, (3) meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 3763 kkal/hari dan protein sebesar 97,82 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun 2019, (4) meningkatkan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 – 2019 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 - 2019. Kebijakan RAD Pangan dan gizi 2015 - 2019 berisi 5 (lima) strategi utama yaitu (1) Pengelolaan Ketersediaan Pangan, (2) Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, (3) Pengelolaan Pemanfaatan Pangan, (4) Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan, dan (5) Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015 - 2019 juga telah mengakomodir keterlibatan dari seluruh elemen bangsa yang dijabarkan dalam matriks Program Rencana Aksi Nasional Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 - 2019. Dengan demikian, diharapkan Kebijakan Strategis. Pangan dan Gizi 2015 - 2019 dapat memberikan daya ungkit dan dorongan yang kuat bagi pembangunan nasional pangan dan gizi.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015Muh Saleh
Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang pembangunan lainnya, misalnya pembangunan ekonomi, budaya dan infrastruktur, tujuannya adalah peningkatkan kesejahtaraan masyarakat, dalam bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yaitu keadaan sehat, fisik-jasmani, mental, dan rohani-spiritual serta social bagi setiap orang agar dapat hidup produktif secara social dan ekonomi.
Salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk melihat derajat kesehatan dari hasil-hasil pembangunan kesehatan adalah adanya profil kesehatan yang berisi berbagai data atau informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan masyarakat, sekaligus juga sebagai laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal dibidang kesehatan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Oktober 2019
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019
1. Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
2. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terusmeningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali.
3. Pembangunan infrastruktur yang sudahmulai operasional akanmemicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul pegangan kader dan orangtua dalam fasilitasi kelompok BIna Keluarga Remaja (BKR) sebagai bagian dari materi pengembangan kompetensi kader dan keluarga yang memiliki remaja
RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 - 2019Muh Saleh
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Barat harus dipandang sebagai bagian yang tidak terlepas dari wawasan nasional. Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan penduduk sekitar 1.258.090 jiwa dengan luas wilayah 16.937,16 kilometer persegi, ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan Gizi di Sulawesi Barat sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Barat harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor Tahun 2015 – 2019 Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan dan gizi, melalui: (1) meningkatkan status gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang anak balita menjadi 25% Persen pada tahun 2019, (2) mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 Gram/hari, (3) meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 3763 kkal/hari dan protein sebesar 97,82 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun 2019, (4) meningkatkan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 – 2019 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 - 2019. Kebijakan RAD Pangan dan gizi 2015 - 2019 berisi 5 (lima) strategi utama yaitu (1) Pengelolaan Ketersediaan Pangan, (2) Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, (3) Pengelolaan Pemanfaatan Pangan, (4) Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan, dan (5) Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015 - 2019 juga telah mengakomodir keterlibatan dari seluruh elemen bangsa yang dijabarkan dalam matriks Program Rencana Aksi Nasional Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 - 2019. Dengan demikian, diharapkan Kebijakan Strategis. Pangan dan Gizi 2015 - 2019 dapat memberikan daya ungkit dan dorongan yang kuat bagi pembangunan nasional pangan dan gizi.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015Muh Saleh
Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang pembangunan lainnya, misalnya pembangunan ekonomi, budaya dan infrastruktur, tujuannya adalah peningkatkan kesejahtaraan masyarakat, dalam bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yaitu keadaan sehat, fisik-jasmani, mental, dan rohani-spiritual serta social bagi setiap orang agar dapat hidup produktif secara social dan ekonomi.
Salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk melihat derajat kesehatan dari hasil-hasil pembangunan kesehatan adalah adanya profil kesehatan yang berisi berbagai data atau informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan masyarakat, sekaligus juga sebagai laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal dibidang kesehatan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Oktober 2019
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019
1. Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
2. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terusmeningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali.
3. Pembangunan infrastruktur yang sudahmulai operasional akanmemicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
3. Bahan Referensi
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2009.Undang-Undang No. 52Tahun2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.Jakarta, Indonesia.
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2012. Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
Jakarta.
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik, Kementerian
Kesehatan, dan ICF.2018.Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta, Indonesia.
• Badan Pusat Statistik. 2019. KeadaanAngkatan Kerja di Indonesia Februari 2019. Jakarta, Indonesia.
• House,W.J. 1995. Integrating population factors in development planning. Pacific Health Dialog.Vol. 2. No.1.
Original Papers.
• Kementerian Kesehatan. 2018. Laporan Nasional Riskesdas 2018.Jakarta, Indonesia.
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Literasi
Dinamika Kependudukan dan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 serta Pemanfaatannya untuk
Perencanaan Pembangunan Daerah. Penulis:Omas Bulan Samosir.
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
2018.Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 7Tahun2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan PelaksanaanTujuan Pembangunan Berkelanjutan. BAPPENAS: Jakarta.
• Lembaga Demografi Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia. 2010. Dasar-dasar Demografi. Edisi 2. Editor: S.M.
Adioetomo danO.B.Samosir. Depok, Indonesia
• Rajagukguk,W. 2010. Pertumbuhan Penduduk sebagai Faktor Endogen dalam Pertumbuhan Ekonomi. Disertasi
Doktor pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia.
4. Topik-topik
Pembahasan
I. Kependudukan dan Pembangunan
1. Kependudukan dan pendidikan
2. Kependudukan dan ekonomi
3. Kependudukan dan kesehatan
4. Kependudukan dan program KB
II. Program KB dan Pembangunan
1. Program KB dan pendidikan
2. Program KB dan ekonomi
3. Program KB dan kesehatan
8. Angka fertilitas
total (TFR) 2015 dan
lama sekolah rata-
rata (Sekolah) 2019
menurut provinsi
Indonesia
Sekolah = -0,4513TFR + 9,998
R² = 0,0206
7
6
8
9
10
12
11
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Sekolah
TFR
9. Angka fertilitas total (TFR) 2015 dan
angka partisipasi murni (APM SMA)
2019 menurut provinsi Indonesia
APM-SMA = -3,3192TFR + 69,537
R² = 0,0209
75
70
65
60
55
50
45
40
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
APM SMA
TFR
11. Angka fertilitas total (TFR) 2015 dan persentase penduduk
miskin (%Miskin) 2019 menurut provinsi Indonesia
%Miskin = 8,46TFR - 9,176
R² = 0,1681
0
25
20
15
10
5
0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0
%Miskin
30
1,5
TFR
12. Angka pertumbuhan ekonomi 2011
dan Angka fertilitas total (TFR)2015
menurut provinsi Indonesia
TFR = -0,1716ln(PDRB) + 4,9954
R² = 0,2189
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
2,9
2,7
2,5
0 2 4 6 8 12 14 16 18 20
TFR
10
ln(PDRB per kapita)
13. Angka fertilitas total
(TFR) 2015 dan
persentase pekerja
keluarga/tidak dibayar
(%Tak-dibayar) 2019
menurut provinsi
Indonesia
%Tak-dibayar = 11,435TFR - 11,204
R² = 0,3311
0
5
10
15
20
25
30
0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0
%Tak-dibayar
35
1,5
TFR
14. Dinamika
Kependudukan dan
Kesehatan
• PenurunanTFR pentinguntuk
penurunan kejadian stunting.
• Pemahaman transisi demografi
penuaan penduduk penting
untuk penanganan wabah
Covid-19 pada masa yang akan
datang melalui pemenuhan
kebutuhan perlindungan sosial,
khususnya kesehatan, bagi
penduduk usia lanjut
• Penurunan tingkat kelahiran
penting untuk peningkatan
pencapaian pembanguan
manusia
15. Angka fertilitas
total (TFR) 2015 dan
persentase anak
usia balita pendek
(%Pendek) 2018
menurut provinsi
Indonesia
%Pendek = 10,762TFR +5,5662
R² = 0,2948
20
15
10
5
0
45
40
35
30
25
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
%Pendek
TFR
16. Persentase penduduk usia 65 tahun ke atas
(Tua) dan angka fatalitas kasus (CFR)
Covid-19 menurut provinsi Indonesia
CFR-Covid = 2,6506Tua + 33,038
R² = 0,0194
120
100
80
60
40
20
0
0,0 2,0 4,0 8,0 10,0 12,0
CFR Covid-19
140
6,0
Persentase penduduk usia 65 tahun ke atas
17. Angka fertilitas total (TFR) 2017 dan
Indeks Pembangunan Manusia 2019
menurut provinsi Indonesia
IPM = -7,0442TFR +89,21
R² = 0,4061
75
70
65
60
55
50
1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5
IPM
85
80
2,5
TFR
18. Dinamika
Kependudukan
dan Program KB
• Peningkatan
prevalensi kontrasepsi
penting untuk
penurunan tingkat
fertilitas
• Peningkatan
prevalensi kontrasepsi
penting untuk
penurunan tingkat
kematian
19. Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan angka
fertilitas total (TFR) 2017 menurut provinsi Indonesia
TFR = -0,029APK + 4,3432
R² = 0,569
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
2,9
40 45 50 55 60 65 70 75 80
TFR
APK
20. Angka prevalensi kontrasepsi (APK)
2017 dan angka kematian bayi (IMR)
2017 menurut provinsi Indonesia
IMR = -0,48APK +60,151
R² = 0,1626
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 50 60 70 80
IMR
70
40
APK
23. Angka prevalensi
kontrasepsi (APK) 2017
dan lama sekolah rata-
rata (Sekolah) 2019
menurut provinsi
Indonesia menurut
provinsi Indonesia
41
36
46
51
56
61
0 10 20 30 50 60 70 80
APM-SMA
76
APM-SMA = 0,088APK +56,576
R² = 0,0173
71
66
40
APK
24. Angka prevalensi
kontrasepsi (APK) 2017
dan lama sekolah rata-
rata (Sekolah) 2019
menurut provinsi
Indonesia menurut
provinsi Indonesia 36
41
46
51
56
0 10 20 30 50 60 70 80
APM-SMA
76
APM-SMA = 0,088APK +56,576
R² = 0,0173
71
66
61
40
APK
25. Program KB dan
Ekonomi
• Peningkatan prevalensi
kontrasepsi penting untuk
pengentasan pekerja
keluarga/tidak dibayar
• Peningkatan prevalensi
kontrasepsi penting untuk
pengentasan kemiskinan
• Peningkatan pencapaian
pembangunan ekonomi
penting bagi peningkatan
prevalensi kontrasepsi
27. Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan
persentase penduduk miskin (%Miskin) 2019
menurut provinsi Indonesia
%Miskin = -0,348APK + 31,375
R² = 0,3361
5
0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
%Miskin
30
25
20
15
10
APK
28. Angka pertumbuhan ekonomi 2011 dan angka prevalensi
kontrasepsi (APK) 2017 menurut provinsi Indonesia
APK = 2,7284EconGr +17,91
R² = 0,0464
APK
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0
Angka pertumbuhan ekonomi
29. Program KB dan
Kesehatan
• Program KB
penting untuk
pengentasan
stunting
• Program KB
penting untuk
peningkatan
pencapaian
pembanguan
manusia
30. Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan persentase anak
usia balita pendek (%Pendek) 2018 menurut provinsi Indonesia
%Pendek = -0,1801APK +41,198
R² = 0,0975
20
15
10
5
0
45
40
35
30
25
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
%Pendek
APK
31. Angka prevalensi kontrasepsi (APK)
2017 dan Indeks Pembangunan Manusia
2019 menurut provinsi Indonesia
IPM = 0,2248APK +57,386
R² = 0,2791
80
75
70
65
60
55
50
0,0 10,0 20,0 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0
IPM
85
40,0
APK
32. STUDI KASUS
“ADA APA DENGAN TFR DAN STUNTING?”
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya fokus menurunkan angka stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak di 10 provinsi sambil
menyoroti soal pelayanan terhadap ibu hamil di masa pandemi Covid-19. Provinsi tersebut yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara
Barat (NTB), Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi
Tengah. Presiden RI mengatakan prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus penyakit di 10 provinsi tersebut masih tingi. Jokowi telah meminta
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mempercepat penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024. "Target kita seperti
yang saya sampaikan ke Menkes, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14 persen," ucap Jokowi. Presiden Jokowi menyoroti akses pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil dan balita agar tetap terlaksana di tengah pandemi Covid-19. Layanan itu berupa pemberian makanan tambahan bagi
ibu hamil dan suplemen vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI. "Aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu hamil juga
pada keluarga harus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting," tuturnya.
Stunting atau kekerdilan terkait dengan kekurangan gizi kronis pada masa awal pertumbuhan. Efek lanjutannya adalah anak akan memiliki
kecerdasan di bawah rata-rata, sistem kekebalan tubuh atau imunitas kurang sehingga gampang sakit, dan berisiko terkena diabetes, penyakit
jantung, stroke, kanker saat dewasa. Berdasarkan laporan Unicef, Indonesia adalah contoh negara kekurangan gizi bahkan sebelum pandemi
Covid-19. Dimana ada lebih dari tujuh juta anak balita menderita stunting atau kekerdilan. Hal ini telah membawa Indonesia berada di peringkat 5
(lima) besar berkaitan dengan pengerdilan anak.
Ternyata kondisi ini terjadi di provinsi X. Data di provinsi tersebut menunjukkan jumlah balita dengan gizi buruk sangat tinggi. Selain data balita
yang mengalami stunting, juga diketahui bahwa TFR di provinsi tersebut juga tergolong tinggi, yakni mencapai angka 3,2. Kondisi demikian
membuat pemerintah provinsi X perlu membuat kebijakan yang dapat menekan angka kelahiran, namun dapat meningkatkan kualitas kesehatan
ibu dan anak, terutama balita.
Sumber berita:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200805113656-20-532357/10-provinsi-tertinggi-stunting-disoroti-jokowi, diakses pada 24 Agustus
2020, 4.39 PM
32
33. INSTRUKSI PENUGASAN
Lakukan diskusi datau telaah.
Berikan tanggapan terkait:
1. Kondisi apa yang ditemukan di 10 propinsi tersebut?
2. Apa tindakan solutif untuk mengatasi permasalahan di provinsi tersebut?
3. Bagaimana kaitannya dengan materi dinamika kependudukan, pembangunan dan program KB?
33
