Program KKBPK Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta menguatkan tata kelola program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan beberapa strategi utama seperti perluasan akses dan kualitas pelayanan, peningkatan pengetahuan dan layanan kesehatan reproduksi remaja, serta penguatan jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan."
Pedoman ini memberikan panduan pengelolaan Posyandu untuk memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan masyarakat seperti gizi, kesehatan ibu dan anak. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh masyarakat dengan dukungan petugas kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan 5 langkah kegiatan Posyandu meliputi pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Juga dijelaskan masalah yang sering dihadapi kader di setiap langkah dan saran untuk mengatasinya seperti membantu saling membantu dan melakukan penyuluhan kelompok.
Pedoman ini memberikan panduan pengelolaan Posyandu untuk memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan masyarakat seperti gizi, kesehatan ibu dan anak. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh masyarakat dengan dukungan petugas kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan 5 langkah kegiatan Posyandu meliputi pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Juga dijelaskan masalah yang sering dihadapi kader di setiap langkah dan saran untuk mengatasinya seperti membantu saling membantu dan melakukan penyuluhan kelompok.
Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan kesehatan sederhana oleh kader kesehatan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis masalah di bidang kesehatan masyarakat di suatu daerah. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi adalah belum terbentuknya Desa Siaga, belum adanya kebijakan publik yang memadai di bidang kesehatan, dan jumlah tema pesan edukasi kesehatan ke masyarakat yang masih rendah. Dokumen ini kemudian menganalisis penyebab-penyebab masalah tersebut dengan menggunak
Bulan Penimbangan Balita merupakan sarana untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan balita dan meningkatkan cakupan imunisasi. Dokumen ini merangkum rencana sweeping Bulan Penimbangan Balita di Kecamatan Kalimanggis tahun 2016 untuk mengidentifikasi balita yang tidak hadir dan menyusun rekomendasi kebijakan. Kegiatan akan dilaksanakan di 24 posyandu selama Juli-Agustus 2016 dengan biaya Rp. 525.000.
Dokumen ini merupakan pendahuluan penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas di Kota Depok tahun 2020-2021. Penyusunan SPM ini berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan agar dapat menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjadikan SPM sebagai pedoman kerja UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kese
Dokumen tersebut membahas posyandu terintegrasi dan posyandu prima di Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan primer. Posyandu prima diintegrasikan dari berbagai pos pelayanan kesehatan untuk menyediakan layanan terpadu berdasarkan siklus hidup di tingkat desa. Posyandu diselenggarakan secara teratur untuk pemantauan kesehatan dan edukasi masyarakat.
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Materi pelatihan Dasar CPNS pada Provinsi NTB. Salah satu materi agenda 2 ddalam pembelajaran. Materi tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Core Valuenya BerAKHLAK. Nilai Berorientasi pelayanan dan Nilai Akuntabel. berorientasi pelayanan merupakan nilai pertama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan fungsi ASN sendiri yaitu: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebegai perekat dan pemersatu bangsa.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai provinsi di Jawa dan Bali. Secara umum, sebagian besar RTRW dan RDTR masih dalam proses penyusunan, rekomendasi gubernur, pembahasan DPRD, atau evaluasi gubernur sebelum ditetapkan dengan Perda. Beberapa di antaranya sudah memiliki Perda tetapi mengalami permasalahan se
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya meningkatkan akses kesehatan bagi remaja melalui program Posyandu Remaja. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan promotif dan preventif kepada remaja seperti pendidikan gizi, kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta mendekatkan fasilitas kesehatan. Posyandu Remaja diselenggarakan di desa-desa dengan melibatkan kader remaja dan
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa di Kabupaten Majene. Kegiatan konvergensi mendapatkan alokasi anggaran sesuai peraturan dan bertujuan untuk mengoordinasikan program secara terpadu guna mencegah stunting. Dokumen ini juga menjelaskan target dan pendekatan percepatan penurunan stunting di desa sesuai peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja PIS-PK (Program Indonesia Sehat) di Puskesmas Buaran tahun 2021 dari bulan Maret hingga Juli. Rencananya meliputi sosialisasi aplikasi baru PIS-PK, rapat strategi, presentasi roadmap, kunjungan rumah, dan evaluasi kendala kunjungan sebelumnya. Capaian indeks kesehatan masyarakat (IKS) tahun 2019 dan strategi peningkatannya juga dibahas.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis pemerintah daerah yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, program, dan alokasi anggaran untuk periode 2022-2026. Tujuan utama meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan, kesetaraan gender, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dokumen ini menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target capaian dan anggarannya guna mencapai tuju
1. Dokumen ini berisi panduan penugasan untuk menganalisis capaian program kesehatan keluarga dan merumuskan kebijakan serta rencana tindak lanjutnya.
2. Terdapat instruksi untuk menganalisis capaian indikator kesehatan keluarga, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan target, sumber daya, dan upaya untuk meningkatkan capaian program.
3. Dokumen ini memberikan contoh format untuk merangkum hasil analisis dan
Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan kesehatan sederhana oleh kader kesehatan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis masalah di bidang kesehatan masyarakat di suatu daerah. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi adalah belum terbentuknya Desa Siaga, belum adanya kebijakan publik yang memadai di bidang kesehatan, dan jumlah tema pesan edukasi kesehatan ke masyarakat yang masih rendah. Dokumen ini kemudian menganalisis penyebab-penyebab masalah tersebut dengan menggunak
Bulan Penimbangan Balita merupakan sarana untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan balita dan meningkatkan cakupan imunisasi. Dokumen ini merangkum rencana sweeping Bulan Penimbangan Balita di Kecamatan Kalimanggis tahun 2016 untuk mengidentifikasi balita yang tidak hadir dan menyusun rekomendasi kebijakan. Kegiatan akan dilaksanakan di 24 posyandu selama Juli-Agustus 2016 dengan biaya Rp. 525.000.
Dokumen ini merupakan pendahuluan penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas di Kota Depok tahun 2020-2021. Penyusunan SPM ini berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan agar dapat menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjadikan SPM sebagai pedoman kerja UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kese
Dokumen tersebut membahas posyandu terintegrasi dan posyandu prima di Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan primer. Posyandu prima diintegrasikan dari berbagai pos pelayanan kesehatan untuk menyediakan layanan terpadu berdasarkan siklus hidup di tingkat desa. Posyandu diselenggarakan secara teratur untuk pemantauan kesehatan dan edukasi masyarakat.
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Materi pelatihan Dasar CPNS pada Provinsi NTB. Salah satu materi agenda 2 ddalam pembelajaran. Materi tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Core Valuenya BerAKHLAK. Nilai Berorientasi pelayanan dan Nilai Akuntabel. berorientasi pelayanan merupakan nilai pertama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan fungsi ASN sendiri yaitu: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebegai perekat dan pemersatu bangsa.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai provinsi di Jawa dan Bali. Secara umum, sebagian besar RTRW dan RDTR masih dalam proses penyusunan, rekomendasi gubernur, pembahasan DPRD, atau evaluasi gubernur sebelum ditetapkan dengan Perda. Beberapa di antaranya sudah memiliki Perda tetapi mengalami permasalahan se
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya meningkatkan akses kesehatan bagi remaja melalui program Posyandu Remaja. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan promotif dan preventif kepada remaja seperti pendidikan gizi, kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta mendekatkan fasilitas kesehatan. Posyandu Remaja diselenggarakan di desa-desa dengan melibatkan kader remaja dan
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa di Kabupaten Majene. Kegiatan konvergensi mendapatkan alokasi anggaran sesuai peraturan dan bertujuan untuk mengoordinasikan program secara terpadu guna mencegah stunting. Dokumen ini juga menjelaskan target dan pendekatan percepatan penurunan stunting di desa sesuai peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja PIS-PK (Program Indonesia Sehat) di Puskesmas Buaran tahun 2021 dari bulan Maret hingga Juli. Rencananya meliputi sosialisasi aplikasi baru PIS-PK, rapat strategi, presentasi roadmap, kunjungan rumah, dan evaluasi kendala kunjungan sebelumnya. Capaian indeks kesehatan masyarakat (IKS) tahun 2019 dan strategi peningkatannya juga dibahas.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis pemerintah daerah yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, program, dan alokasi anggaran untuk periode 2022-2026. Tujuan utama meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan, kesetaraan gender, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dokumen ini menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target capaian dan anggarannya guna mencapai tuju
1. Dokumen ini berisi panduan penugasan untuk menganalisis capaian program kesehatan keluarga dan merumuskan kebijakan serta rencana tindak lanjutnya.
2. Terdapat instruksi untuk menganalisis capaian indikator kesehatan keluarga, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan target, sumber daya, dan upaya untuk meningkatkan capaian program.
3. Dokumen ini memberikan contoh format untuk merangkum hasil analisis dan
Arah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatanMuh Saleh
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.
Panduan Pelaksanaan Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.pptxAmer672473
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan remaja melalui peningkatan akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Program ini akan dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/mahasiswa serta kelompok belajar kesehatan reproduksi untuk memberikan edukasi tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan dan strategi pengelolaan dana alokasi khusus sub-bidang KB tahun 2019. Dokumen menjelaskan program dan sasaran DAK KB serta data teknis pelaksanaannya seperti TFR, CPR, dan lainnya untuk mendukung pencapaian sasaran populasi dan KB nasional.
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxdinkesmitra
Dokumen tersebut merupakan laporan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Royke Luminguas tahun 2020 dan semester I tahun 2021. Capaian utama adalah angka kelahiran total (TFR) yang masih di atas target yaitu 3,1 anak per wanita, sedangkan targetnya adalah 2,6. Realisasi anggaran semester I tahun 2021 baru mencapai 21,78% dari pagu anggaran.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dalam satu periode waktu tertentu, yang dihitung dengan tiga pendekatan yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan. PDRB menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah.
1. Puskesmas Karang Bahagia melakukan pembinaan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, kebijakan kesehatan, dan sumber daya yang ada.
2. Dilakukan perencanaan strategi intervensi lingkungan, manajemen mutu, dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan visi menyediakan pelayanan bermutu dan terpercaya.
3. Terdapat beberapa tantangan seperti keter
Dokumen tersebut membahas tentang panduan pelaksanaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan, yang mencakup regulasi dan dasar hukum, tujuan, sasaran, mekanisme pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan BKB HI Unggulan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang Surat Edaran Deputi Bidang KSPK No 1 Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan BKB HI Unggulan di 12 provinsi
Dokumen tersebut merupakan rencana kegiatan yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di 7 kabupaten/kota dengan melakukan sosialisasi, evaluasi, pengembangan desa, tanaman tomat, sekolah sehat, program kesehatan, dan imunisasi MR dari bulan Februari hingga Oktober dengan total anggaran sebesar Rp1.188.590.000 yang bersumber dari DAK non fisik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan penyuluh keluarga berencana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan penyuluh keluarga berencana dijelaskan secara rinci beserta tata cara pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
4. Kerangak
Visi Presiden
RPJMN 2020 - 2024
K/L
RENSTRA BKKBN
SPA BKKBN
DIPA/RKAKL
Kegiatan
SEKRETARI
S
Kagiatan
BID. KBKR
Kegiatan
BID. KSPK
Kegiatan
BID. ADPIN
Kegiatan
BID. DALDUK
Kegiatan
BID. LATBANG
5.
6. PENJABARAN VISI PRESIDEN
Disampaikan pada pidato Visi Indonesia di
Sentul, Jawa Barat, 14 Juli 2019
Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan
produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi
Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan
perkebunan, dan tambak-tambak perikanan
Pembangunan
Infrastruktur
Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil,
kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah,
penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan
kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen
talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi
Pembangunan
SDM
Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka
lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan
hambatan investasi lainnya
Mendorong
Investasi
Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana,
semakin simple, semakin lincah, mindset berubah,
kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi
lembaga
Reformasi
Birokrasi
Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran,
memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi,
memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Penggunaan
APBN
7. 7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas
Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan
Dasar
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
9. INDIKATOR
KKP
NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
A SASARAN STRATEGIS
1
Angka kelahiran total (TFR) Per WUS (15-49
tahun)
2,10 2,22 SKAP 2019
2
Persentase pemakaian kontrasepsi modern
(modern contraceptive prevalence
rate/mCPR)
66,26% 60,48% SKAP 2019
3
Persentase penurunan angka
ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat
putus pakai) kontrasepsi
24,60% 13,81%
Statistik
Rutin
4
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmetneed)
7,43% 10,2% SKAP 2019
5 Persentase peserta KB aktif MKJP 22,85% 22,21%% SKAP 2019
6 Jumlah peserta KB aktif tambahan 33.861 44.498
Statistik
Rutin
10. NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA
7
Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian)
kebijakan pembangunan daerah dengan
kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di
seluruh tingkatan wilayah
100% (38
kab/kota)
94,74%
(36
Kab/Kota)
Komponen
Dalduk
8
% Kab/Kota yang mengimplementasikan
kebijakan & strategi pengendalian penduduk
(grand design, profil/parameter & proyeksi)
100% 100%
Komponen
Dalduk
9
Jumlah Kab/Kota yang memanfaatkan analisis
dampak kependudukan sebagai pendukung
kebijakan pembangunan berwawasan
kependudukan
282
282 rmh
data
Komponen
Dalduk
10
Jumlah pembinaan implementasi pendidikan
kependudukan di Tk. Prop. & Kab/Kota
(formal & informal)
1 2
Komponen
Dalduk
11
Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk
1 1
Komponen
Dalduk
11. NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA
12
Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan
peningkatan kualitas pelayanan KB yang
sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di
seluruh tingkatan wilayah
100% 95,31%
Komponen
KBKR
13 Jumlah penggerakan pelyanan KB MKJP 39.206 36.511
Komponen
KBKR
14
Jumlah penggerakan pelayanan KB KR di
wilayah tertinggal, perbatasan & kepulauan
terluar (DPTK), wilayah miskin perkotaan
dan sasaran khusus
3
frek/th/ka
b
3
Komponen
KBKR
15
% faskes & jejaringnya yang bekerjasama
dg BPJS & memberikan pelayanan KBKR
sesuai standarisasi pelayanan
85% 77,7%
Komponen
KBKR
16
% faskes yang melakukan promosi &
konseling kesehatan & hak-hak reproduksi
di Propinsi dan Kab/Koa
85% 90,34%
Komponen
KBKR
17
Jumlah pembinaan, monitoring, evaluasi
dan fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di
Kab/Kota
1 1
Komponen
KBKR
12. NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA
18
Pembinaan keluarga sejahtera &
pemberdayaan keluarga di seluruh tingkatan
wilayah
1 prov dan
38 kab
1 prov dan
38 kab
Komponen
KSPK
19
Jumlah pelaksanaan sosialisasi & diseminasi
kebijakan keluarga sejahtera &
pemberdayaan keluarga di seluruh tingkatan
wilayah
1 prov dan
38 kab
1 prov dan
38 kab
Komponen
KSPK
20
% Kab/Kota yang mengembangkan kegiatan
BKB Holistic Integrative
100% 100%
Komponen
KSPK
21
% Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan
genre (PIK/R/M dan BKR)
100% 100%
Komponen
KSPK
22
% Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan
BKL
100% 100%
Komponen
KSPK
23
% Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan
PEK & pembentukan kelompok UPPKS
100% 100%
Komponen
KSPK
24
Jumlah pembinaan, monitoring, evaluasi dan
fasilitasi kegiatan Bidang KSPK
1 1
Komponen
KSPK
13. NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA
25
% stakeholder/mitra kerja & masyarakat di
seluruh tingkatan wiilayah yang mendapat
pembinaan advokasi & KIE program KKBPK
80% 80%
Komponen
Adpin
26
Jumlah pembinaan & sosialisasi kebijakan,
strategi dan materi advokasi & KIE
pembangunan KKBPK
1 1
Komponen
Adpin
27
Jumlah penayangan informasi KKBPK melalui
berbagai media cetak & elektronik, media luar
ruang & seni budaya/tradisional
5 media 5 media
Komponen
Adpin
28
Jumlah pembinaan mekanisme operasional
dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
38 38
Komponen
Adpin
29
Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan
pendampingan kemitraan dalam
pembangunan KKB di seluruh tingkatan
wilayah
1 prov dan
38 kab
1 prov dan
38 kab
Komponen
Adpin
30
% kesertaan stakeholder & mitra kerja dalam
implementasi program KKBPK
100% 100%
Komponen
Adpin
31
Pengelolaan Data dan Informasi program
KKBPK di Propinsi
2 2
Komponen
Adpin
32
Jumlah pengelolaan data & informasi program
KKBPK di Propinsi
1 1
Komponen
Adpin
14. NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
33
Dukungan Manajemen di Propinsi (termasuk
gaji dan pemeliharaan rutin)
13 bln 1
propinsi
12 bln
1 prop
Komponen
Sekban
34
% Ketepatan pembayaran gaji & uang makan
pegawai (perwakilan BKKBN Propinsi)
100% 100%
Komponen
Sekban
35
Jumlah penyelenggaraan operasional &
pemeliharaan perkantoran
12 11
Komponen
Sekban
36
Jumlah penyelenggaraan Manajemen di
propinsi (keuangan & BMN, perencanaan,
kepegawaian, umum, dan ortala)
12 11
Komponen
Sekban
37
% pengadaan sarana prasarana sesuai
standar Barang & standar Kebutuhan (SBSK)
100% 100%
Komponen
Sekban
38
Jumlah pelaksanaan pengawasan &
peningkatan akuntabilitas aparatur di propinsi
1 1
Komponen
Sekban
39
Jumlah peningkatan pelaksanaan
pengawasan lainnya & penerapan ZI WBK
1 1
Komponen
Sekban
15. NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama
Internasional
40
Jumlah SDM propinsi (SDM Aparatur dan
tenaga fungsional, termasuk PKB/PLKB)
yang mendapatkan pembinaan &
pengembangan kapasitas
717 717
Komponen
Latbang
41
Jumlah pembinaan & pengembangan SDM
(SDM Aparatur dan tenaga fungsional)
1 1
Komponen
Latbang
42
Jumlah hasil penelitian & pengembangan
program KKBPK di propinsi yang
dimanfaatkan
3 dok
penelitian
(KKBPK &
RPJMN) /
prov
3
Komponen
Latbang
43
Jumlah hasil-hasil penelitian &
pengembangan program KKBPK yang
dimanfaatkan
3 3
Komponen
Latbang
16. NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
44 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di faskes 1.849 1.849
Komponen
KBKR
45
Promosi & konseling Kesehatan Reproduksi
melalui Kelompok kegiatan
9.225 9.122
Komponen
KBKR
46
Keluarga yang memiliki Baduta terpapar
1000 HPK
315.181 303.420
Komponen
KSPK
47
Penguatan peran PIK remaja & BKR dalam
edukasi kespro & gizi bagi remaja putri
sebagai calon ibu
3.697 3.698
Komponen
KSPK
17. NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SUMBER
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA
48
% BMN yang telah ditetapkan status
penggunaannya
100% 39%
Komponen
Sekban
49
Penilaian mandiri level maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3.0
(level 1-5)
3.33
(level 3)
Komponen
Sekban
50
% Kampung KB yang telah memiliki Kelompok
Kerja (POKJA) Kampung KB
65% 66%
Komponen
ADPIN
51
Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat
Kabupaten/Kota
38 38
Komponen
ADPIN
52
% Kab/Kota yang melaksanakan Pembinaan
PPKS secara komprehensif di Kecamatan
50%
36,84%
(14
kab/kota)
Komponen
KSPK
53
% Kepala Keluarga (KK) terdata dalam
Pendataan Keluarga
90% 94,09%
Komponen
ADPIN
54
% cakupan potensi Faskes & Poktan yang
teregister dalam database SIGA
50% 54,64%
Komponen
ADPIN
19. Rancangan Kebijakan & Strategi Kependudukan dan KB (1)
Kebijakan: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta menguatkan
Tata Kelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Perluasan akses dan kualitas pelayanan
KB dan kesehatan reproduksi sesuai
karakteristik wilayah dengan optimalisasi
peran sektor swasta dan pemerintah daerah
AKSES & KUALITAS KB
Peningkatan pengetahuan dan akses
layanan kesehatan reproduksi remaja
secara lintas sektor yang responsif
gender, ramah remaja dan berbasis
keluarga.
KESPRO REMAJA
Penguatan jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan
dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
khususnya praktik mandiri bidan serta usaha
kesehatan bersumber daya masyarakat
JARINGAN/JEJARING
PELAYANAN KB
Peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh
Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) dalam rangka
pengelolaan program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga.
LINI LAPANGAN
Penguatan kualitas keluarga yang mencakup
internalisasi fungsi-fungsi keluarga; pembangunan
keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus
hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran
serta penyiapan kehidupan berkeluarga dan
kecakapan hidup di era digitalisasi informasi.
PEMBANGUNAN
KELUARGA
Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi,
edukasi (KIE) program KKBPK secara komprehensif
dan tersegmentasi serta penguatan lingkungan
strategis yang mencakup regulasi, kelembagaan,
pendanaan dan pendataan.
ADVOKASI & KIE
RKP 2020
Kependudukan & KB
20. Rancangan Kebijakan & Strategi Kependudukan dan KB (2)
Kebijakan: Meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan
Digitalisasi sistem pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.
Penjangkauan dan
pelibatan aktif
masyarakat dalam
mengakses layanan
kependudukan.
Pemanfaatan
data dan
informasi
kependudukan
serta pendataan
keluarga (PK)
Pengembangan
layanan inovatif sesuai
dengan karakteristik
daerah.
RKP 2020
Kependudukan & KB
21. PROYEK PRIORITAS NASIONAL DALAM RKP 2020
Pembangunan Manusia
& Pengentasan
kemiskinan
PN 01
Konektivitas &
Pemerataan
PN 02
Nilai tambah ekonomi &
kesempatan kerja
PN 03
Ketahanan pangan, air,
energi dan lingkungan
hidup
PN 04
Stabilitas pertahanan dan
keamanan
PN 05
22. Kegiatan/Output Prioritas BKKBN yang mendukung
Proyek Prioritas Nasional 2020
Kegiatan Prioritas
Program Prioritas
Prioritas Nasional
PN1 Pembangunan Manusia melalui
Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar
PP2 Akses & kualitas
pelayanan kesehatan
KP1 Peningkatan
KIA, KB & Kespro
KP2 Percepatan perbaikan
gizi masyarakat
PP5 Pembangunan budaya,
karakter dan prestasi bangsa
22
Proyek Prioritas
Peningkatan kesehatan
reproduksi
Penyiapan kehidupan
berkeluarga dan
kecakapan hidup
Output
Prioritas
1 & 2. Proyek Pemenuhan
Ketersediaan Alokon di Faskes
(DKI Jakarta & 33 Perwakilan BKKBN
Prov)
4. Proyek Penguatan Peran
PIK Remaja dan BKR dalam
edukasi Kespro dan Gizi bagi
Remaja putri sebagai calon
ibu
KP6 Penguatan
kualitas keluarga
Penurunan stunting
3. Proyek Keluarga yang
Memiliki Baduta
Terpapar 1000 HPK
23. Easy to change colors, photos and Text.
Perjanjian Kinerja
BKKBN Jatim
TA 2020
25. NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2020 BIDANG
1
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS
usia 15-49 tahun 1.94
DALDUK
2
Angka prevalensi kotrasepsi modern (Modern
Contraceptive Prevelance/mCPR) 65.24
KB
3
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP) 24.79
KB
4
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet
Need) 7.54
ADPIN
5
Angka Kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR 15-19) 31.00
KB
6 Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 51.11 KS
TARGET KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR TA 2020
26. TARGET KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR TA 2020
NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2020 BIDANG
7
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur
25-49 tahun 20.90
KS
8 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
56.28
DALDUK
9 Jumlah Peserta KB baru
1,201,142
KB
10
Persentase ketidakberlangsungan pemakaian
kontrasepsi 26.82
ADPIN
11
Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori
sangat baik 70
LATBANG
12
Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai
di tindaklanjuti 70
SEKRETARIS
27. TARGET KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR TA 2020
NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2020 BIDANG
13 Nilai ZI-WBK/WBBM
75
SEMUA
KOMPONEN
14 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes
1,849
KB
15 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK
460,671
KS
16
Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia
tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang
1,354
KS
17
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro
dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
3,698
KS
18 Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja
23 (Skala 0-
23,5)
SEMUA
KOMPONEN
28. TARGET KINERJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR TA 2020
NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2020 BIDANG
19 Culture fit index individu 3.0 (Skala 1-4) SEKRETARIS
20 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
93
SEMUA
KOMPONEN
21 Opini atas laporan keuangan dari BPK WTP SEKRETARIS
22 Persentase penyerapan anggaran 95%
SEMUA
KOMPONEN
23 Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP
71
SEKRETARIS
24
Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,4 (Skala 1-5) SEKRETARIS
30. TFR
Target : 1,94
Capaian: -
SASARAN
STRATEGIS
CAPAIAN KONTRAK KINERJA PROGRAM BANGGA KENCANA
PEBRUARI 2020
Median UKP
Target : 20,90
Capaian : -
CPR
Target : 65,24
Capaian: 75,16
PA MKJP
Target : 24,79
Capaian : 27,62
Unmetneed
Target : 7,54
Capaian : 10,40
ASFR 15-19
Target : 31.00
Capaian : -
IPK
Target : 51,11
Capaian : -
Sumber Data : SR dan Pendataan Keluarga
31. Realisasi -
Realisasi
141.054
Realisasi
1, 13
Realisasi Realisasi
Capaian Indikator Sasaran Program
Target :
1.201.142
Target : 56,28
Indek
Pembangunan
Berwawasan
Kependudukan
Jumlah
Peserta KB
Baru
Persentase
Ketidakberlangsu
ngan Pemakaian
Kontrasepsi (DO)
Persentase Temuan
Eksternal &
Internal yang
selesai
ditindaklanjuti
Nilai Evaluasi ZI-
WBK/WBBM
Target :
26,82
Target : 75Target : 70
Sumber Data : Komponen Dalduk , KB dan Sekertaris
32. Capaian Pro-PN
01
Pemenuhan Ketersediaan Alkon di faskes
Target : 1849
Realisasi : Masih dalam Proses Pengadaan
02
Keluarga yang memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK
Target : 460.671
Realisasi : 8.371
03
BKL yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan
pendampingan perawatan jangka panjang
Target : 1.345
Realisasi : 40
04
Penguatan Peran PIK remaja & BKR dalam edukasi Kespro & gizi bagi
remaja putri sebagai calon ibu
Target : 3.679
Realisasi : PIK-R = 339 dan BKR = 203 total capaian 542
Sumber Data : Komponen KS-PK
33. Sasaran Manajemen Reformasi Birokrasi
Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja
Target : 23 (skala 0-23,5)
Realisasi : -
Persentase Penyerapan
Anggaran
Target : > 95 persen
Realisasi : 14,85
Culture Fit Indek Individu
Target : 3.0 (skala 1-4)
Realisasi : -
Opini atas Laporan Keuangan & BPK
Target : WTP
Realisasi :
Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
Target : 93
Realisasi : 89,47
Nilai Hasil evaluasi
Implementasi SAKIP
Target : 71
Realisasi : -
Level Maturitas penilaian Mandiri penyelenggaran
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP)
Target : 3.4 (skala 1-5)
Realisasi :
Sumber Data : Komponen Sekertaris