Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai upaya perdamaian dan mediasi dalam perkara perdata di pengadilan, mencakup prosedur perdamaian pada sidang pertama, penunjukan mediator, tahapan mediasi, dan akibat hukum perjanjian perdamaian.
Dokumen tersebut membahas tentang putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, pembuktian, dan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar terkait penyelesaian perkara perdata melalui persidangan, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai kehadiran pihak-pihak, alat bukti yang dapat digunakan, dan putusan yang dap
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseettykogoyo
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, tanggapan termohon, tuntutan balik, sidang pemeriksaan, dan penetapan putusan. Arbiter atau majelis arbitrase akan berupaya mendamaikan para pihak sebelum memutus perkara.
Prosedur perbicaraan dijelaskan dalam empat tahap: (1) pemeriksaan utama oleh plaintif dengan soal jawab saksi, (2) pemeriksaan balas oleh pihak lawan, (3) pemeriksaan semula oleh plaintif, dan (4) penyediaan hujahan oleh kedua-dua pihak berdasarkan bukti yang dikemukakan. Proses ini memastikan perbicaraan berjalan lancar dan keputusan mahkamah berasask
Dokumen tersebut membahas tentang putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, pembuktian, dan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar terkait penyelesaian perkara perdata melalui persidangan, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai kehadiran pihak-pihak, alat bukti yang dapat digunakan, dan putusan yang dap
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseettykogoyo
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, tanggapan termohon, tuntutan balik, sidang pemeriksaan, dan penetapan putusan. Arbiter atau majelis arbitrase akan berupaya mendamaikan para pihak sebelum memutus perkara.
Prosedur perbicaraan dijelaskan dalam empat tahap: (1) pemeriksaan utama oleh plaintif dengan soal jawab saksi, (2) pemeriksaan balas oleh pihak lawan, (3) pemeriksaan semula oleh plaintif, dan (4) penyediaan hujahan oleh kedua-dua pihak berdasarkan bukti yang dikemukakan. Proses ini memastikan perbicaraan berjalan lancar dan keputusan mahkamah berasask
Reglemen Acara Perdata/Buku Pertama/Bab I/Bagian 1 mengatur tentang penyampaian surat
pemberitahuan gugatan kepada tergugat melalui juru sita atau kepala pemerintahan setempat jika
juru sita tidak dapat menemui tergugat, serta penyerahan satu turunan surat pemberitahuan kepada
suami/isteri yang tidak pisah ranjang.
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapaanpalisury
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dasar peradilan, penyidik, penuntut umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka, terdakwa, bantuan hukum, sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup dalam proses perad
Undang-undang KUHAP mengatur tentang penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, terdakwa, dan prosedur peradilan pidana. Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum bertugas mewakili negara dalam persidangan. KUHAP juga mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya hukum biasa yang dapat dilakukan, yaitu banding, kasasi, dan verzet. Banding dapat diajukan dalam 14 hari setelah putusan diucapkan, kasasi dapat diajukan jika terdapat ketidakberwenangan, kesalahan hukum, atau kelalaian, dan verzet dapat diajukan dalam 14 hari untuk membatalkan putusan verstek. Dokumen ini juga menjelaskan pro
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis visum et repertum (VeR) dalam ilmu kedokteran forensik. VeR digunakan sebagai laporan medis resmi untuk kasus pidana yang dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap korban atau barang bukti."
Proses identifikasi forensik didasarkan pada undang-undang dan peraturan kesehatan tertentu. Kewajiban dokter dalam membantu peradilan diatur dalam KUHP pasal 133, sedangkan Undang-undang Kesehatan Pasal 79 tahun 1992 memberikan wewenang khusus kepada pejabat kesehatan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Identifikasi dan penentuan waktu kematian sangat penting dalam berbagai as
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, eksepsi, provisi, rekonvensi, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan hingga upaya hukum kasasi. Proses beracara di PHI diawali dengan pengajuan gugatan oleh penggugat kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat yang dapat berisi eksepsi, provisi atau g
Visum et repertum dan prosedur pemeriksaan kedokteran forensikReza Oktarama
Visum et Repertum dan Prosedur Pemeriksaan Kedokteran Forensik memberikan ringkasan tentang prosedur pemeriksaan medis terhadap manusia yang dilakukan oleh dokter atas permintaan penyidik. Dokumen ini menjelaskan definisi, dasar hukum, peranan, jenis, dan prosedur pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) yang merupakan alat bukti sah dalam proses hukum.
Surat dakwaan ini menggunakan dakwaan alternatif terhadap terdakwa Basir dengan dua kemungkinan tindak pidana, yaitu pencurian atau penggelapan, setelah terdakwa diduga mengambil emas milik korban dan menjualnya untuk kepentingan pribadi.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pemeriksaan surat, saksi, ahli, mayat, dan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP, mulai dari izin untuk membuka surat, pemanggilan saksi, sumpah ahli, pemberitahuan keluarga korban untuk pembedahan mayat, hak penasihat hukum dalam mewakili tersangka.
Dokumen tersebut membahas tentang banding dan gugatan di pengadilan pajak. Secara ringkas, dibahas mengenai syarat-syarat pengajuan banding dan gugatan ke pengadilan pajak, proses pemrosesannya, hak-hak pemohon banding dan gugatan, jenis pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan pengadilan pajak, serta jenis putusan yang dapat diberikan.
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas VIII semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 membahas tentang materi jam. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan alokasi waktu 40 menit per pertemuan dan mencakup keterampilan mendengar, latihan kosakata, dialog, dan komposisi tentang jam.
Haiku Deck is a presentation tool that allows users to create Haiku style slideshows. The tool encourages users to get started making their own Haiku Deck presentations which can be shared on SlideShare. In just a few sentences, it promotes the idea of being inspired to create brief, visual presentations using Haiku Deck.
Reglemen Acara Perdata/Buku Pertama/Bab I/Bagian 1 mengatur tentang penyampaian surat
pemberitahuan gugatan kepada tergugat melalui juru sita atau kepala pemerintahan setempat jika
juru sita tidak dapat menemui tergugat, serta penyerahan satu turunan surat pemberitahuan kepada
suami/isteri yang tidak pisah ranjang.
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapaanpalisury
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dasar peradilan, penyidik, penuntut umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka, terdakwa, bantuan hukum, sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup dalam proses perad
Undang-undang KUHAP mengatur tentang penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, terdakwa, dan prosedur peradilan pidana. Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum bertugas mewakili negara dalam persidangan. KUHAP juga mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya hukum biasa yang dapat dilakukan, yaitu banding, kasasi, dan verzet. Banding dapat diajukan dalam 14 hari setelah putusan diucapkan, kasasi dapat diajukan jika terdapat ketidakberwenangan, kesalahan hukum, atau kelalaian, dan verzet dapat diajukan dalam 14 hari untuk membatalkan putusan verstek. Dokumen ini juga menjelaskan pro
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis visum et repertum (VeR) dalam ilmu kedokteran forensik. VeR digunakan sebagai laporan medis resmi untuk kasus pidana yang dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap korban atau barang bukti."
Proses identifikasi forensik didasarkan pada undang-undang dan peraturan kesehatan tertentu. Kewajiban dokter dalam membantu peradilan diatur dalam KUHP pasal 133, sedangkan Undang-undang Kesehatan Pasal 79 tahun 1992 memberikan wewenang khusus kepada pejabat kesehatan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Identifikasi dan penentuan waktu kematian sangat penting dalam berbagai as
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, eksepsi, provisi, rekonvensi, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan hingga upaya hukum kasasi. Proses beracara di PHI diawali dengan pengajuan gugatan oleh penggugat kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat yang dapat berisi eksepsi, provisi atau g
Visum et repertum dan prosedur pemeriksaan kedokteran forensikReza Oktarama
Visum et Repertum dan Prosedur Pemeriksaan Kedokteran Forensik memberikan ringkasan tentang prosedur pemeriksaan medis terhadap manusia yang dilakukan oleh dokter atas permintaan penyidik. Dokumen ini menjelaskan definisi, dasar hukum, peranan, jenis, dan prosedur pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) yang merupakan alat bukti sah dalam proses hukum.
Surat dakwaan ini menggunakan dakwaan alternatif terhadap terdakwa Basir dengan dua kemungkinan tindak pidana, yaitu pencurian atau penggelapan, setelah terdakwa diduga mengambil emas milik korban dan menjualnya untuk kepentingan pribadi.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pemeriksaan surat, saksi, ahli, mayat, dan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP, mulai dari izin untuk membuka surat, pemanggilan saksi, sumpah ahli, pemberitahuan keluarga korban untuk pembedahan mayat, hak penasihat hukum dalam mewakili tersangka.
Dokumen tersebut membahas tentang banding dan gugatan di pengadilan pajak. Secara ringkas, dibahas mengenai syarat-syarat pengajuan banding dan gugatan ke pengadilan pajak, proses pemrosesannya, hak-hak pemohon banding dan gugatan, jenis pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan pengadilan pajak, serta jenis putusan yang dapat diberikan.
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas VIII semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 membahas tentang materi jam. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan alokasi waktu 40 menit per pertemuan dan mencakup keterampilan mendengar, latihan kosakata, dialog, dan komposisi tentang jam.
Haiku Deck is a presentation tool that allows users to create Haiku style slideshows. The tool encourages users to get started making their own Haiku Deck presentations which can be shared on SlideShare. In just a few sentences, it promotes the idea of being inspired to create brief, visual presentations using Haiku Deck.
Dokumen ini membahas tentang upaya meningkatkan pemahaman siswa SMA dalam menulis karangan argumentasi melalui penerapan metode latihan individu. Penelitian ini menemukan bahwa siswa kesulitan dalam menggunakan konjungsi dalam karangan argumentasi. Peneliti menerapkan metode latihan individu dan hasilnya menunjukkan peningkatan rata-rata nilai siswa dari 63,8 menjadi 74,9. Angket juga menunjukkan siswa
Romo magnis suseno sahkan nikah beda agamaAlalan Tanala
1. Romo Magnis mendukung kebijakan pemerintah Jokowi yang memungkinkan pernikahan beda agama.
2. Ia meminta negara memberikan legalitas pernikahan meskipun tidak sesuai aturan agama.
3. Negara tidak mengatur agama tetapi memberi ruang kebebasan beragama bagi warganya.
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain perlunya kodifikasi hukum Islam karena beragamnya pendapat hukum dalam berbagai mazhab yang mengakibatkan putusan pengadilan agama yang tidak seragam, serta keterbatasan pendidikan hukum Islam di Indonesia pada waktu itu. Hal ini memicu gagasan penyusunan KHI guna
Undangan dari Majelis Duduk Setikar Kampung Rimba Sawang mengundang warga untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 20.00 untuk membahas dan membentuk Qanun Kampung dan Resam kampung terkait aset kampung dan penertiban hewan ternak.
Kini telah hadir receiver aora tv yang bebas iuran bulanan alias gratis nonto...Rahmat Ramadhani
Receiver TV baru yang menyediakan tayangan gratis seumur hidup dengan kualitas gambar digital yang jelas. Receiver ini cocok dipasangkan dengan parabola mini berlangganan untuk menerima siaran 13 channel TV nasional tanpa perlu memasang parabola besar. Informasi lebih lanjut terkait pembelian dan pemasangan receiver dapat menghubungi kontak yang tercantum.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya dan daftar mahasiswanya.
2. Dibahas pula tentang sumber-sumber ekonomi Islam seperti Al-Quran, hadis, dan pemikiran cendekiawan Muslim.
3. Dibahaskan juga konsep time value of money dalam ekonomi konvensional dan pandangan ekonomi Islam terhadap konsep tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang good governance yang mencakup pengertian, latar belakang, unsur-unsur, dan agenda pelaksanaannya. Good governance didefinisikan sebagai pemerintahan yang baik dengan proses dan hasil yang memenuhi standar, serta partisipasi masyarakat. Unsur-unsur utamanya meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, rule of law, partisipasi, dan responsivitas. Agenda pelaksanaannya terkait aspek politik,
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan pendapat para ahli dalam menterjemahkan istilah Hukum Administrasi Negara dari bahasa asing dan menjelaskan pengertian Hukum Administrasi Negara secara umum.
Merpati Putih Australia - Visually Impaired Special Programmonchu
About Us
Merpati Putih Australia Inc. (MPAus) was registered in Victoria, August 2013 as a Non for Profit organisation.
Vision:
-Contributing in development of moral, cultural and humanitarian values.
-Participating in development of physical and mental health, based on traditional teachings.
-Preserve cultural traditions in general.
Mission
-To promote MP Programs to schools, universities, sports and communities in general.
-Free Training Program for Visually Impaired student as contribution for humanitarian values.
-Australian – Indonesian cultural exchange.
Ahli Waris Pengganti dalam Buku II supaya direvisi, sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 167 huruf c) angka 2) s.d. 6) yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tidak berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengertian, sifat, sumber hukum, fungsi, asas-asas, pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, dan pembuktian.
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptxAlfiyaWicaksono
Dokumen tersebut membahas mengenai eksepsi, gugatan rekonvensi, dan intervensi dalam perkara perdata di pengadilan, dimana:
1. Eksepsi adalah tangkisan tergugat diluar pokok perkara, terdiri dari eksepsi absolut dan relatif
2. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik tergugat, harus diajukan bersama jawaban dan ada 3 pengecualian
3. Intervensi adalah masuknya pihak ketiga ke d
Putusan adalah pernyataan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Terdapat dua jenis putusan yaitu putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dan putusan akhir yang merupakan kesimpulan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan mempunyai kekuatan mengikat, pembuktian, dan eksekutorial.
Putusan adalah pernyataan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Terdapat dua jenis putusan yaitu putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dan putusan akhir yang merupakan kesimpulan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan mempunyai kekuatan mengikat, pembuktian, dan eksekutorial.
Diskusi 7 HPI Hukum Acara Materiil Formil Peradilan Perdata Internasional.pdfIndra Sofian
Mrs. Rejoice, warga Jepang berdomisili di Indonesia, menggugat Mr. Delight, warga Thailand, di pengadilan Indonesia atas ganti rugi. Pengadilan Indonesia berwenang mengadili karena ada perjanjian kerja sama dengan Thailand. Hukum Indonesia diterapkan karena domisili penggugat. Bukti dari Thailand dapat disahkan melalui perjanjian bilateral antara kedua negara.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata di Indonesia. Ia menjelaskan tentang pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum yang mengatur bidang ini, cara mengajukan gugatan ke pengadilan perdata, dan tempat-tempat yang berwenang untuk mengadili berbagai jenis kasus perdata seperti perceraian, sengketa tata usaha negara, dan lainnya.
Sistem Gadai Pohon Kelapa Dalam Pespektif Hukum Ekonmi Syari'ah"Alalan Tanala
Tesis ini membahas sistem gadai pohon kelapa di Kampung Sukorejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Masyarakat di kampung tersebut sering menggunakan tanaman pohon kelapa mereka sebagai jaminan utang untuk berbagai keperluan. Tradisi ini telah berlangsung lama secara turun temurun dengan akad gadai secara tertulis. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa gadai diperbolehkan
Sistem gadai pohon kelapa artikel correctedAlalan Tanala
Tulisan ini membahas sistem gadai pohon kelapa di Sukorejo Situbondo. Masyarakat di sana sering menggadaikan tanaman kelapa mereka kepada tetangga sebagai jaminan utang untuk keperluan sekunder. Tulisan ini menganalisis keabsahan sistem ini berdasarkan hukum Islam dengan mengkaji fatwa DSN-MUI dan pendapat empat mazhab. Hasilnya menyatakan sistem ini dibolehkan menurut mazhab Hanbali dengan ketentuan bar
Silabus mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama membahas tujuan, pokok bahasan, dan referensi yang terdiri atas buku wajib dan buku anjuran untuk mempelajari hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Pokok bahasannya meliputi pengertian, alur proses, alat bukti, dan upaya hukum di peradilan agama.
1. Itsbat nikah adalah penetapan pernikahan yang telah terjadi sesuai syariat Islam namun belum tercatat resmi;
2. Itsbat nikah berpengaruh positif terhadap status anak dan hak waris keluarga;
3. Proses pengajuan dan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyelundupan hukum.
Polisi menemukan dua kepala manusia yang sedang dipanggang saat menggeledah sebuah restoran di Anambra, Nigeria. Mereka menangkap 11 orang termasuk pemilik restoran dan menyita senjata serta barang bukti lainnya. Kemungkinan besar restoran tersebut telah lama menjual daging manusia meski belum terbukti sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas konsep mudharabah secara historis dan filosofis berdasarkan referensi dari kitab-kitab fiqih klasik dan ulama kontemporer. Mudharabah didefinisikan sebagai akad antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dijalankan usaha dagang dengan kesepakatan pembagian laba. Hukum mudharabah diijinkan berdasarkan ijma' ulama.
4. POKOK BAHASAN
1. Pengertian, sumber dan hubungannya dengan hukum acara perdata
2. Bentuk dan isi kelengkapan gugatan / permohonan
3. Persiapan sidang: PMH, PHS dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara
4. Adab Hakim dalam persidangan
5. Cara pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama
6. Tugas Ketua Majelis, anggota dan Panitera Pengganti
7. Usaha Perdamaian dan Mediasi
8. Hal-hal yang mempengaruhi sidang pertama
9. Eksepsi dan Rekonvensi
10. Pencabutan gugatan/permohonan dan meninggalnya pihak yang berperkara
11. Alat-alat bukti dan tahapan pembuktian
12. Musyawarah Majelis Hakim, pengambilan kongklusi, & pengambilan keputusan
13. Produk Pengadilan (Putusan dan Penetapan)
14. Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
15. Cara-cara pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi
16. Verzet & peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
17. Ekskusi putusan pengadilan
5. PERDAMAIAN / MEDIASI
1. Dalam setiap perkara perdata, jika kedua belah pihak hadir
di persidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah
pihak (Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg).
2. Dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat
dilakukan dlm setiap persidangan pd semua tk. peradilan
(Ps.82 UU No.7/1989 jis UU No.3/2006 & UU No.50/2009).
3. Jika kedua pihak berada di luar negeri, maka Penggugat pada
sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi.
4. Dalam hal perkara perceraian, sebelum Majelis Hakim
memerintahkan para pihak melakukan mediasi, terlebih
dahulu harus mendamaikan sesuai dengan ketentuan Pasal
82 UU No.7/1989 jis UU No.3/2006 dan UU No. 50/2009.
6. 1. Dalam upaya perdamaian harus berpedoman Peraturan MA
No.1/2008 Tentang Mediasi, yg mewajibkan agar semua
perkara perdata yg diajukan ke Pengadilan tingkat pertama
wajib dilakukan perdamaian dg bantuan mediator.
2. Perkara yg tidak wajib mediasi adalah perkara volunter,
perkara yg salah satu pihaknya tdk hadir di persidangan &
perkara yg menyangkut legalitas hukum, seperti itsbat
nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat dll.
3. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet
atas putusan verstek dalam perkara perceraian, maka
Majelis Hakim membatalkan putusan verstek dengan amar:
• Menyatakan Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yg benar.
• Membatalkan putusan verstek Nomor ..... tanggal ....
• Menyatakan ggtn Penggugat/Terlawan tdk dpt diterima.
• Membebankan biaya perkara kepada ..... sejumlah Rp...
7. 8. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek
dalam perkara selain perceraian, maka Majelis Hakim membatalkan putusan
verstek dengan amar sebagai berikut:
• Menyatakan Pelawan / Tergugat adalah Pelawan yang benar.
• Membatalkan putusan verstek Nomor ..... tanggal .....
• Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian.
• Membebankan biaya perkara kepada ...... sejumlah Rp......
9. Pada persidangan pertama, Hakim yang memeriksa perkara wajib:
a. Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.
b. Menyarankan para pihak utk memilih mediator yg tersedia dlm daftar
mediator.
c. Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak.
d. Jika para pihak gagal memilih mediator, Majelis menunjuk mediator dari salah
satu Hakim yang bersertifikat. Jika tidak ada Hakim yang bersertifikat, Ketua
Majelis menunjuk Anggota Majelis yang memeriksa perkara.
e. Setelah penunjukan mediator, Majelis menunda persidangan utk memberikan
kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.
f. Terhadap perkara perceraian yg dikumulasikan dg perkara lainnya dan ternyata
mediasi perceraiannya gagal:
…………………….
8. 1. mediasi dilanjutkan thd perkara asessoirnya (hadhanah, harta
bersama dll)
2. Jika mediasi terhadap perkara asesoirnya ternyata berhasil,
dan dalam proses litigasi ternyata Majelis Hakim berhasil pula
mendamaikan perkara perceraiannya, maka kesepakatan para
pihak tentang perkara asessoir tersebut tidak berlaku dan
dinyatakan dalam putusan.
g. Para pihak menghadap kembali kpd Hakim pada hari sidang yg telah
ditentukan untuk memberitahukan laporan mediasi yg berhasil
(PERMA No.1 /2008).
h. Pada hari persidangan yg telah ditentukan, mediator wajib
memberitahukan secara tertulis kpd Hakim bhw mediasi gagal, kmd
pemeriksaan perkara dilanjutkan dg membacakan surat gugatan.
10. Akta / putusan perdamaian mempunyai kekuatan yg sama dengan
putusan Hakim yg berkekuatan hukum tetap & jika tidak dilaksanakan,
dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua PA/MaSya ybs.
11. Akta / putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum
banding, kasasi dan peninjauan kembali.
9. 12. Jika Tergugat lebih dari satu, dan yg hadir hanya sebagian,
mediasi tetap dapat dijalankan dg memanggil lagi Tergugat
yg tidak hadir secara patut dg bantuan Ketua Majelis, dan
jika Tergugat ybs juga tetap tidak hadir, mediasi berjalan
hanya antara Penggugat dg Tergugat yang hadir. Jika antara
Penggugat dg Tergugat yg hadir tercapai kesepakatan
perdamaian, Penggugat mengubah gugatannya dg cara
mencabut gugatan thd Tergugat yg tidak hadir.
13. Jika para pihak / salah satu pihak menolak untuk mediasi
setelah diperintahkan oleh Pengadilan, maka penolakan
para pihak / salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam
berita acara sidang dan putusan.
14. Jika terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau
Peninjauan Kembali, maka dlm kesepakatan perdamaian
dicantumkan klausula bhw kedua pihak mengesampingkan
putusan yg telah ada. (Ps.21&22 PERMA No.1/2008).
10. EKSEPSI & REKONVENSI
EKSEPSI / TANGKISAN
1. Tangkisan thd pokok perkara (eksepsi absolut) tdk hrs diajukan pd
permulaan sidang, tapi dpt diajukan selama proses pemeriksaan
perkara & diputus bersamaan dg pokok perkara.
2. Eksepsi mengenai kewenangan relatif, hakim wajib menjawab
(dikabulkan atau ditolak) & menuangkannya dalam putusan sela.
3. Jika eksepsi thd kewenangan relatif dikabulkan, maka putusan sela
tsb merupakan putusan akhir & dpt diajukan upaya hukum.
4. Upaya hukum atas putusan sela diajukan bersamaan dg putusan
akhir.
5. Jika eksepsi tdk mengenai kewenangan, maka diputus bersamaan
dg pokok perkara, dlm pertimbangan hukum & diktum putusan,
disebutkan:
• Dalam eksepsi : ................ (Pertimbangan lengkap)
• Dalam pokok perkara : ..... (Pertimbangan lengkap)
11. Kewenangan Relatif
1. Sesuai ketentuan Ps. 118 HIR / 142 RBg, PA/MaSya berwenang memeriksa
gugatan yg daerah hukumnya, meliputi:
• Tempat tinggal Tergugat /tempat Tergugat sebenarnya berdiam.
• Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yg
tempat tinggalnya tdk berada dalam satu daerah hukum PA menurut pilihan
Penggugat.
• Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-tergugat
adalah sbg yg berhutang dan penjaminnya.
• Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal:
1. Tergugat tdk punyai tempat tinggal & tdk diketahui dimana ia berada.
2. Tergugat tdk dikenal. (Dalam gugatan: dahulu tempat tinggalnya yg
terakhir, sekarang tdk diketahui tempat tinggalnya di Indonesia).
• Jika Tergugat tdk diketahui tempat tinggalnya & yg menjadi objek gugatan
adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yg
tidak bergerak terletak (Ps.118 ayat (3) HIR / Ps.142 ayat (5) RBg).
• Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di
tempat domisili yg dipilih itu (Ps. 118 ayat (4) HIR / Ps. 142 ayat (4) RBg).
2. Jika Tergugat pada sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) ttg
wewenang mengadili secara relatif, PA/MaSya tidak boleh menyatakan dirinya tdk
berwenang (Psl 133 HIR / Psl 159 RBg).
3. Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama.
12. 4. Pengecualian:
• Jika Tergugat tdk cakap menghadap di Pengadilan, gugatan diajukan pd Ketua
PA/MaSya tempat tinggal orangtuanya/walinya/pengampunya (Ps.21 BW)
• Bagi Pegawai Negeri, berlaku ketentuan (Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg).
• Tentang penjaminan (vrijwaring), yg berwenang untuk mengadilinya adalah
PA /MaSya yg pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 Rv).
5. Jika eksepsi diterima maka putusan berbunyi:
Dalam eksepsi:
• Menerima eksepsi Tergugat.
• Menyatakan PA/MaSya... tidak berwenang untuk mengadili perkara tsb.
Dalam pokok perkara:
• Menyatakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon tidak dpt diterima.
• Menghukum Penggugat / Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp...
6. Jika eksepsi ditolak maka putusan berbunyi:
Dalam eksepsi:
• Menolak eksepsi Tergugat.
• Menyatakan PA/MaSya... berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
Dalam pokok perkara:
• Menyatakan gugatan / permohonan Penggugat / Pemohon tdk/dpt diterima.
• Menghukum Penggugat / Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp...
13. KEWENANGAN / KOMPETENSI ABSOLUT
1. Kewenangan absolut / mutlak adalah kewenangan pengadilan
dalam memeriksa jenis perkara tertentu yg secara mutlak tdk dpt
diperiksa oleh Pengadilan lain.
2. Eksepsi thd kekuasaan absolut dpt diajukan setiap waktu selama
proses pemeriksaan berlangsung (Ps.134 HIR / Ps. 160 RBg).
3. Hakim karena jabatannya hrs menyatakan dirinya tdk berwenang
memeriksa perkara ybs walau tdk ada eksepsi dari Tergugat, hal
ini dpt dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk taraf
banding & kasasi (Ps.134 HIR / Ps.160 RBg / Ps.132 Rv).
4. Jika eksepsi diterima maka putusan berbunyi:
Dalam eksepsi:
• Menerima eksepsi Tergugat.
• Menyatakan PA/MaSya tdk berwenang utk mengadili perkara
tsb.
Dalam pokok perkara:
• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
• Menghukum Penggugat membayar biaya pkr sejumlah Rp…
14. Catatan:
• Dalam bidang perkawinan, amar biaya perkara berbunyi:
Membebankan kpd Penggugat / Pemohon membayar
biaya perkara sejumlah Rp. ..
• Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat
dimohonkan banding dan kasasi.
5. Jika eksepsi ditolak, maka Hakim memutus sela, amarnya:
• Menolak eksepsi Tergugat / Termohon.
• Menyatakan PA/MaSya berwenang mengadili perkara tsb.
• Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara.
• Menangguhkan biaya perkara sampai dg putusan akhir.
6. Putusan sela tdk dituangkan dlm putusan tersendiri, tetapi
dimuat dlm BAS (Ps.185 (1) HIR / 196 (1) RBg).
7. Putusan sela, hanya dapat diajukan banding bersama-sama
dg putusan akhir (Ps.9 ayat (1) UU No. 20/1947).
15. REKONVENSI
(Gugat Balik / Gugat Balasan)
1. Menurut Psl 132a HIR dpt diajukan dlm setiap perkara kecuali:
• Penggugat dlm gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedang
gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
• Pengadilan Agama tdk berwenang memeriksa tuntutan balik itu
berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
• Dalam perkara tentang menjalankan putusan Hakim.
2. Harus diajukan ber-sama2 dg jawaban sblm tahapan pembuktian,
baik jawaban tertulis / lisan (Ps.132b HIR / Ps. 158 RBg).
3. Jika dlm Tk.I tdk diajukan rekonvensi, maka dlm Tk. banding tdk dpt
diajukan rekonvensi. (Ps.132a (2) HIR / Ps.156 (2) RBg).
4. Rekonvensi diperiksa & diputus dlm satu putusan kecuali jika
menurut pdpt Hakim salah 1 dari gugatan dpt diputus lebih dulu.
5. Rekonvensi boleh diterima jika berhubungan dg gugatan konvensi.
6. Jika konvensi dicabut, maka rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.
16. Penggugat / Tergugat Wafat
1. Jika Penggugat setelah mengajukan
gugatan wafat, maka ahli warisnya dapat
melanjutkan perkara.
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara
Tergugat wafat, maka ahli warisnya
dapat melanjutkan perkara.
3. Dalam perkara cerai, jika suami atau
isteri wafat, maka gugatan perceraian
digugurkan. (Ps.25 PP. 9 /1975).
17. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
1. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia.
2. Jika dipandang perlu dan mendapat persetujuan Majelis Hakim, Panitera
sidang dapat mengikuti rapat permusyaratan Majelis Hakim.
3. Dalam rapat permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan
pertimbangan/pendapatnya tertulis thd perkara yg sedang diperiksa.
4. Ketua Majelis mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan
pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis.
5. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dg menunjuk dasar
hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.
6. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tsb
(dissenting opinion) dimuat dalam akhir pertimbangan putusan.
Contoh:
• Menimbang, bhw namun demikian seorang hakim bernama .....
berbeda pendapat dengan pertimbangan tsb, yang pendapatnya sbb:
• Bahwa, ....... dst.
• Menimbang, bhw meskipun berbeda pendapat, demi keadilan &
kepastian hukum, hakim tsb sepakat bahwa perkara tsb diputus .....